Terdapat banyak kasus penebangan liar yang diajukan ke pengadilan namun divonis bebas. Hal ini dikarenakan unsur melawan hukum dalam UU kehutanan hanya dapat menjerat pelaku lapangan. Sementara itu, pembangunan HTI diperbolehkan menebang hutan alam dengan alasan tertentu berdasarkan peraturan yang ada. Perlu pendekatan peraturan anti korupsi dan pencucian uang untuk menjerat pelaku utama dan pej

2. Pendahuluan
• Berdasarkan data Departemen Kehutanan dari 2004-2008 ada 2000 kasus
kehutanan dimana s/d 2007 kasus yang belum terselesaikan berjumlah 600
kasus
• Selama 2007 dilaporkan 1.749 kasus dengan TSK 1.717 orang dan kasus yang
selesai 1.260 kasus dengan BB yang disita 503.471m3 dan 405.828 kayu bulat
• Data Bareskrim sepanjang 2006 jumlah TP pembalakan liar yang ditanggani
mencapai 3.711 kasus dengan TSK 5.217 serta jumlah kasus selesai 2.407 kasus
dengan BB 494.810 m3 kayu olahan
• Data Bareskrim Mabes Polri dari 116 perkara hasil OHL di Papua 29 perkara
telah di vonis PN namun 17 diantaranya di vonis bebas dan sisanya divonis
ringan
• Selama 2006-2008 Departemen Keuangan melaporkan uang negara yang
berhasil diselamatkan sebesar Rp 209,7M (2006) dan Rp 83,3 M (2007) dan
hasil 2 tahun ini sebanding dengan 3,6% dari jumlah total uang negara yang
telah diselamatkan periode 2004-2008 oleh Kejaksaan (sumber:
www.kejaksaan.org)
• Kerugian materil akibat maraknya aksi pembalakan liar (illegal logging)
mencapai Rp 562 Triliun dimana sebanyak Rp 532 Triliun merupakan akumulasi
kerugian ekonomi akibat dampak tidak langsung illegal logging terhadap
kerusakan lingkungan dan sebanyak Rp 30 Triliun merupakan kerugian negara
akibat hilangnya potensi pendapatan dari sector kehutanan

3. Problem?
• Definisi tidak secara tegas
dijelaskan dalam UU peraturan yang ada
padahal pengertian menjadi sangat penting
untuk memberikan batasan terhadap
tindakan-tindakan apa yang termasuk
kedalam lingkup Illegal logging.
(dalam aturan yang ada, mengenal istilah penebangan
kayu ilegal)

4. Total Kasus yang masuk di Pengadilan
(2006)
Status 65% 35%
Total Kasus
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Unsur pasal-pasal krusial yang mengatur tentang PKI seperti apa yang
ditentukan dalam Pasal 50 UUK cendrung hanya dapat menjerat pelaku
lapangan

5. • Secara umum illegal logging mengandung
makna serangkaian pelanggaran yang terjadi
di bidang kehutanan meliputi penebangan,
pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan
jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang
tidak sah atau bertentangan dengan aturan
hukum yang berlaku, atau perbuatan yang
dapat menimbulkan kerusakan hutan.
• Essensi yang penting dalam praktek
penebangan liar (illegal logging) ini adalah
perusakan hutan yang akan berdampak pada
kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi,
maupun sosial budaya dan lingkungan.

6. Unsur pasal-pasal krusial yang mengatur tentang
Penebangan Kayu Illegal seperti apa yang
ditentukan dalam Pasal 50 UUK cendrung hanya
dapat menjerat pelaku lapangan
Contoh: Dari 155 kasus ilegal
logging di tahun 2006, hanya 10
yang diajukan ke pengadilan dan
dari jumlah tersebut 9 diantaranya
di vonis bebas (sumber: ICEL)

7. Trend 2000-an, kasus TP Kehutanan
yang dilimpahkan ke pengadilan
sebagian besar memiliki izin
pengelolaan hutan.
Unsur penting dalam pidana kehutanan
adalah “unsur melawan hukum” artinya
tindakan baru dapat dikenai sanksi
pidana jika jika “setiap orang”
melakukan kegiatan menebang,
mengangkut, mengolah dan
memeanfaatkan hutan dilakukan secara
melawan hukum..

8. Terhadap Kasus Riau
Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di
Indonesia yang laju degradasi hutan akibat
pembalakan liar/illegal loging tergolong tinggi
(Disertasi Marissa Haque)
Selama kurun waktu 26 tahun (1982-2008) Propinsi
Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam seluas 4,1
Juta hectare. Pada tahun 1982 tutupan hutan alam di
Provinsi Riau masih meliputi 78% (6.415.655 hektar)
dan hingga 2008 hutan alam yang tersisa 2,3 juta
hectare (28% dari luasan daratan Riau).
Dalam Kurun waktu tersebut provinsi Riau rata-rata
setiap tahun kehilangan hutan alam-nya seluas
160.000 Hectare/tahun

9. 900.000,00
827,817.11 843,070.05
800.000,00
700.000,00
52%
600.000,00
60%
500.000,00
400.000,00
300.000,00 246,984.31
218,708.86
200.000,00 40% 59% 177,525.65 48%
68% 61%
100.000,00
41% 32% 39%
0,00
1999-2000 2000-2002 2002-2004 2004-2005 2005-2007
Masyarakat Konsesi HTI-HPH-Kebun

10. KenaPa Bisa TerJadi?
1. Sistem pengelolaan hutan yang masih membuka
ruang terjadinya praktek -praktek pengrusakan
hutan, disamping ekspansi perkebunan yang juga
marak terjadi di hutan alam, misalnya : dalam
pasal 28:2 UU 41/1999  Usaha pemanfaatan
Hutan Tanaman diutamakan dilaksanakan pada
hutan yang tidak produktif dalam rangka
“mempertahankan hutan alam”.  Penjelasan ini
menunjukan juga bahwa dengan alasan tertentu
menebang HA untuk pembangunan HTI
diperbolehkan..
2. Perbedaan supply dan demand dimana terjadi
kesenjangan akan kebutuhan bahan baku dan ini
menjadi pemicu dari maraknya ilegal logging

11. Terhadap Kasus-kasus Lain
• Penggunaan peraturan perundangan sebagai acuan: Dalam
hal penetapan kawasan lindung gambut/KLG dalam
RTRWP, DepHut menganggap bahwa RTRWP tidak dapat
sebagai acuan, karena padu-serasi antara TGHK dan
RTRWP belum dilakukan. Oleh karena itu seluruh ijin HTI di
Riau, menurut DepHut, menggunakan acuan TGHK dan
bukan RTRWP. Hal ini membawa konsekuensi tuduhan
pelanggaran peraturan-perundangan menjadi rancu –
akibat ketidak-pastian acuan hukum.
• Perbedaan interpretasi mengenai kriteria hutan tidak
produktif yang dapat dilakukan pembangunan HTI bahwa
beberapa konsesi HTI dibangun di dalam kawasan hutan
produksi yang masih produktif.

12. APP: 679,424 ha
APRIL: 697,400 ha
Not Known 545,323 ha
Industrial Timber Plantation Concession, 2005
Industrial Timber Plantation Concession Riau, 2005
Total: 1,949,147 ha
Total: 1,949,147 ha
572,232
984,395
338,773
441,912 235,757
192,946
329,894 156,864
122,870 122,123
192,946 57,032
50,160 73,390
MoF MoF principal District heads No information APP APRIL Not Know n

13. SKEMA PROSES PERIZINAN TERHADAP KAITAN DENGAN ILEGAL LOGGING
TEBANG HUTAN
SESUAI
KETENTUAN
PEMEGANG TEBANG
PROSES
IJIN DGN HUTAN DI
SURAT IJIN UU RI NO 23 / 1997
PROSES YG KAWASAN
YG BENAR PSL 41 (1)
BENAR LINDUNG
PASAL 46 (1)
TEBANG
KAYU
LARANGAN
MENEBANG TINDAK
HUTAN DGN PIDANA
IJIN TEBANG HUTAN
SESUAI
KETENTUAN UU RI NO 41 / 1999
PASAL 50
PEMEGANG TEBANG
PROSES AYAT (2)
IJIN DGN HUTAN DI
SURAT IJIIN AYAT (3) huruf a
PROSES YG KAWASAN
YG SALAH JO 78 ayat (1), (14)
SALAH LINDUNG
TEBANG
KAYU
LARANGAN

14. PP 7 / 1990
16 Maret 1990 1. Kriteria Areal Hutan untuk HTI : Hutan Produksi yang tidak produktif
2. Areal tidak produktif adalah areal dengan potensi maksimal 20 M3 /
SK 200 / 1994 HA
1. Memberi kewenangan Kepala Daerah menerbitkan IUPHHK-HT
2. Kriteria areal hutan untuk IUPHHK-HT : Hutan Produksi tetap berupa tanah
kosong, padang alang-alang, semak belukar, tidak terdapat pohon
Sk 10.1/2000 berdiameter lebih dari 10 cm untuk semua jenis kayu dengan volume < 5 M3
6 Nop 2000 / ha
3. Bagian-bagian yang masih bervegetasi hutan alam di dalam areal usaha
Sk 21/2001 hutan tanaman, dienclave sebagai blok konservasi untuk diadakan
31 Jan 2001 pengamanan oleh pemegang izin usaha hutan tanaman yang bersangkutan
dari berbagai gangguan sehingga dapat berkembang menjadi hutan alam
yang baik (pasal 3 ayat 7 SK 10.1)
1. Kewenangan Kepala Daerah menerbitkan IUPHHK-HT dicabut.
PP 34/2002 2. Kriteria areal IUPHHK-HT: Pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau
8 Juni 2002 semak belukar pada Hutan Produksi
3. Skep IUPHHK-HT yang terbit setelah Tahun 2002 oleh Kepala Daerah berarti
menyalahi PP ini
PP 6/2007 1. Mencabut PP 34/2002
8 januari 2007 2. Kriteria areal hutan untuk IUPHHK –HTI adalah pada areal hutan produksi
yang tidak produktif. (tidak berubah dari ketentuan sebelumnya)

15. Setelah Keluarnya PP Sebelum Keluarnya PP
34/2002 34/2002
Pemberian IUPHHK-HT
BKUPHHK-HT
Diajukan kepada
Menhut selambat 1
tahun setelah Pengajuan Permohonan
IUPHHK-HT RKUPHHK-HT
Hanya dapat
diberikan 1 kali dan
berlaku selama-
Pengajuan Permohonan lamanya 12 bulan
RKLUPHHK-HT sejak diterbitkannya
IUPHHKHT
RKTUPHHK-HT (Kadishut Prov)
•Cacat Hukum
•Meninjau Modus pelanggaran :
kembali/Membatalkan Melakukan penebangan dengan menggunakan
perizinan HTI perizinan RKT‐BK IUPHHKHT yang tidak sesuai
•Verifikasi terhadap izin dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang
berlaku.
Membangun Hutan Tanaman Industri pada areal
konsesi yang diperoleh dari perizinan yang sarat
dengan unsur suap / Korupsi

16. Kawasan Lindung Gambut
864,325 ha / 45% areal HTI
berada pada kawasan gambut
kedalaman lebih 3 m
230,624 ha atau 70% areal
HTI perijinan dari Bupati
berada pada kawasan gambut
kedalaman lebih 3 m
Keputusan Presiden
Nomor 32 Tahun 1990

17. Kawasan Lindung RTRWP 1994
458,569 ha atau 23,9%
areal HTI tumpang tindih
dengan Kawasan Lindung
RTRWP 1994
53,869 ha atau 16,3% areal
HTI perijinan dari Bupati
tumpang tindih
dengan Kawasan Lindung
RTRWP 1994

19. Kesimpulan dan Rekomendasi
• Banyak kasus pembalakan liar yang dituntut, pada akhirnya
divonis bebas murni di pengadilan sehingga dampak jera
tidak terjadi terlebih jika dilihat dari unsur melawan
hukum pada UU 41/1999 maka kecendrungan hanya
pelaku lapangan saja yang akan terjerat.
• Meskipun dalam UU 23/1997, merusak hutan yang
berdampak pada kerusakan lingkungan adalah kejahatan
(sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48) namun jika
disandingkan dengan UU 41/1999 dalam kaitan pemberian
izin HTI, maka pembangunan HTI diperbolehkan menebang
hutan alam dengan alasan tertentu.
• Pendekatan UU Tipikor dan Anti Money Laundry –
dimungkinkan efektif untuk menjerat pelaku utama serta
dugaan terhadap pemberi izin dan atau pejabat yang
terkait dalam proses izin maupun pemberi rekomendasi.

21. Dalam UU 41/1999 Pasal 50, Setiap orang dilarang;
• Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, melakukan kegiatan yang
menimbulkan kerusakan hutan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
merambah kawasan hutan; membakar hutan; menebang pohon atau memanen atau
memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang
berwenang; menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,
menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari
kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; mengangkut, menguasai,
atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan; menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang
tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan
digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat
yang berwenang; membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang,
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang
berwenang; membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan
kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam
kawasan hutan; dan mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan
dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan
tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa,
dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.