Dokumen tersebut membahas beberapa pendekatan dalam studi Islam, yaitu pendekatan normatif yang menilai masalah secara hukum dan ajaran, pendekatan misi yang bertujuan menyebarkan agama, pendekatan apologetik yang berusaha menyesuaikan Islam dengan ilmu pengetahuan, dan pendekatan simpati yang bertujuan menciptakan dialog antaragama. Tujuan akhir dari berbagai pendekatan tersebut adalah terciptanya sikap terbuka d
Dokumen tersebut membahas tentang hukum syara dalam Islam yang mengatur perbuatan manusia berdasarkan al-Quran dan sunnah. Hukum syara menentukan status kehalalan suatu perbuatan atau benda menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Semua aktivitas manusia tunduk pada satu hukum syara yang ditentukan oleh dalil-dalil pasti dari al-Quran dan sunnah.
Dokumen tersebut merupakan peta perjalanan dakwah Syarikah yang meliputi 4 tahapan yaitu:
1. Tahap Tatskif (1953-1956) dimana terjadi upaya pemahaman dan pendekatan awal
2. Tahap Tafaaul (1956-1957) dimana terjadi interaksi dan penyebaran ajaran
3. Tahap Tatbik (1958-sekarang) dimana dakwah dilaksanakan secara menyeluruh
4. Tahap Istilamul
BUKU - PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.pdfPaul SinlaEloE
Buku ini membahas tiga hal utama: 1) memahami tindak pidana perdagangan orang, termasuk definisi, pelaku, dan sanksi; 2) pencegahan menurut UU No. 21/2007; 3) pencegahan berbasis masyarakat dengan prinsip partisipasi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas beberapa pendekatan dalam studi Islam, yaitu pendekatan normatif yang menilai masalah secara hukum dan ajaran, pendekatan misi yang bertujuan menyebarkan agama, pendekatan apologetik yang berusaha menyesuaikan Islam dengan ilmu pengetahuan, dan pendekatan simpati yang bertujuan menciptakan dialog antaragama. Tujuan akhir dari berbagai pendekatan tersebut adalah terciptanya sikap terbuka d
Dokumen tersebut membahas tentang hukum syara dalam Islam yang mengatur perbuatan manusia berdasarkan al-Quran dan sunnah. Hukum syara menentukan status kehalalan suatu perbuatan atau benda menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Semua aktivitas manusia tunduk pada satu hukum syara yang ditentukan oleh dalil-dalil pasti dari al-Quran dan sunnah.
Dokumen tersebut merupakan peta perjalanan dakwah Syarikah yang meliputi 4 tahapan yaitu:
1. Tahap Tatskif (1953-1956) dimana terjadi upaya pemahaman dan pendekatan awal
2. Tahap Tafaaul (1956-1957) dimana terjadi interaksi dan penyebaran ajaran
3. Tahap Tatbik (1958-sekarang) dimana dakwah dilaksanakan secara menyeluruh
4. Tahap Istilamul
BUKU - PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.pdfPaul SinlaEloE
Buku ini membahas tiga hal utama: 1) memahami tindak pidana perdagangan orang, termasuk definisi, pelaku, dan sanksi; 2) pencegahan menurut UU No. 21/2007; 3) pencegahan berbasis masyarakat dengan prinsip partisipasi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas solusi atas krisis Palestina yaitu dengan menghilangkan Israel dari Palestina melalui jihad yang dipimpin oleh kekhalifahan Islam. Namun saat ini umat Islam terpecah belah akibat nasionalisme sehingga solusi tersebut belum terlaksana.
Rancangan undang-undang dasar Islam mengatur berbagai aspek sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Dokumen ini menjelaskan bahwa aqidah Islam merupakan dasar negara dan segala urusan negara harus sejalan dengan aqidah Islam. Negara Islam adalah negara yang menerapkan hukum Islam dan keamanannya berlandaskan Islam, sedangkan negara non-Islam tidak memenuhi kriteria tersebut. Khalifah berwenang melegislasi hukum-
Dokumen tersebut membahas tentang persaudaraan (ukhuwah) antara kaum Muhajirin dan Anshar pada masa Rasulullah saw. Manhaj Al-Quran dalam membentuk persaudaraan melalui tazkiyah (penyucian jiwa) dan ajaran-ajaran tentang tauhid, ibadah, dan persaudaraan. Dokumen tersebut juga menjelaskan tahapan dan tingkatan dalam membangun persaudaraan antar umat Islam.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya remaja hidup suci tanpa narkoba dan berprestasi untuk mencapai surga.
2. Islam melarang keras penggunaan narkoba, alkohol, dan zat-zat adiktif lainnya karena berbahaya bagi tubuh dan jiwa.
3. Remaja didorong untuk mengembangkan potensi diri dengan belajar, berdakwah, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Hukum syara' bersumber dari seruan Allah dan Rasul-Nya yang berkaitan dengan perbuatan manusia.
(2) Ada empat kategori hukum syara' berdasarkan keteguhan dalilnya, yaitu qath'i dan dzanni.
(3) Contoh hukum syara' yang bersifat qath'i meliputi jumlah rakaat shalat dan larangan riba.
Dokumen tersebut membahas proses hukum pidana militer dan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, mencakup proses penyidikan, pengadilan, dan eksekusi pidana seperti pidana penjara, mati, atau tambahan seperti pemecatan. Dokumen ini juga membandingkan hukum pidana militer dengan peraturan pidana umum.
Teks tersebut membahas perkembangan filologi di berbagai kawasan seperti Yunani Kuno, Romawi, Eropa, Timur Tengah, Asia termasuk India dan Nusantara. Di Nusantara, kegiatan filologi dimulai dengan kedatangan penginjil Belanda untuk mempelajari bahasa setempat dalam upaya penerjemahan dan penyebaran agama. Pakar filologi dari berbagai negara melakukan kajian terhadap naskah-naskah Nusantara
Ya jadi di dalam pelajaran Fiqih kelas X, terdapat bab Hudud yang didalamnya banyak membahas persoalan-persoalan yang sering terjadi di masyarakat. Semoga bermanfaat, ya! ;)
Fiqih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan dunia khususnya yang terkait dengan urusan harta. Belajar fiqih muamalah wajib bagi setiap muslim agar tahu halal dan haram dalam bermuamalah di tengah zaman yang sering lupa akan halal-haram.
Kejahatan kehutanan kontemporer: studi kasus RiauCIFOR-ICRAF
Terdapat banyak kasus penebangan liar yang diajukan ke pengadilan namun divonis bebas. Hal ini dikarenakan unsur melawan hukum dalam UU kehutanan hanya dapat menjerat pelaku lapangan. Sementara itu, pembangunan HTI diperbolehkan menebang hutan alam dengan alasan tertentu berdasarkan peraturan yang ada. Perlu pendekatan peraturan anti korupsi dan pencucian uang untuk menjerat pelaku utama dan pej
The document discusses how organizations adapt to their external environment. It describes the different sectors that make up an organization's environment and how environmental uncertainty and complexity influence organizational structure and responses. Organizations establish linkages, use organic structures, and differentiate departments to coordinate responses under conditions of high environmental complexity and uncertainty.
Dokumen tersebut membahas solusi atas krisis Palestina yaitu dengan menghilangkan Israel dari Palestina melalui jihad yang dipimpin oleh kekhalifahan Islam. Namun saat ini umat Islam terpecah belah akibat nasionalisme sehingga solusi tersebut belum terlaksana.
Rancangan undang-undang dasar Islam mengatur berbagai aspek sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Dokumen ini menjelaskan bahwa aqidah Islam merupakan dasar negara dan segala urusan negara harus sejalan dengan aqidah Islam. Negara Islam adalah negara yang menerapkan hukum Islam dan keamanannya berlandaskan Islam, sedangkan negara non-Islam tidak memenuhi kriteria tersebut. Khalifah berwenang melegislasi hukum-
Dokumen tersebut membahas tentang persaudaraan (ukhuwah) antara kaum Muhajirin dan Anshar pada masa Rasulullah saw. Manhaj Al-Quran dalam membentuk persaudaraan melalui tazkiyah (penyucian jiwa) dan ajaran-ajaran tentang tauhid, ibadah, dan persaudaraan. Dokumen tersebut juga menjelaskan tahapan dan tingkatan dalam membangun persaudaraan antar umat Islam.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya remaja hidup suci tanpa narkoba dan berprestasi untuk mencapai surga.
2. Islam melarang keras penggunaan narkoba, alkohol, dan zat-zat adiktif lainnya karena berbahaya bagi tubuh dan jiwa.
3. Remaja didorong untuk mengembangkan potensi diri dengan belajar, berdakwah, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Hukum syara' bersumber dari seruan Allah dan Rasul-Nya yang berkaitan dengan perbuatan manusia.
(2) Ada empat kategori hukum syara' berdasarkan keteguhan dalilnya, yaitu qath'i dan dzanni.
(3) Contoh hukum syara' yang bersifat qath'i meliputi jumlah rakaat shalat dan larangan riba.
Dokumen tersebut membahas proses hukum pidana militer dan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, mencakup proses penyidikan, pengadilan, dan eksekusi pidana seperti pidana penjara, mati, atau tambahan seperti pemecatan. Dokumen ini juga membandingkan hukum pidana militer dengan peraturan pidana umum.
Teks tersebut membahas perkembangan filologi di berbagai kawasan seperti Yunani Kuno, Romawi, Eropa, Timur Tengah, Asia termasuk India dan Nusantara. Di Nusantara, kegiatan filologi dimulai dengan kedatangan penginjil Belanda untuk mempelajari bahasa setempat dalam upaya penerjemahan dan penyebaran agama. Pakar filologi dari berbagai negara melakukan kajian terhadap naskah-naskah Nusantara
Ya jadi di dalam pelajaran Fiqih kelas X, terdapat bab Hudud yang didalamnya banyak membahas persoalan-persoalan yang sering terjadi di masyarakat. Semoga bermanfaat, ya! ;)
Fiqih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan dunia khususnya yang terkait dengan urusan harta. Belajar fiqih muamalah wajib bagi setiap muslim agar tahu halal dan haram dalam bermuamalah di tengah zaman yang sering lupa akan halal-haram.
Kejahatan kehutanan kontemporer: studi kasus RiauCIFOR-ICRAF
Terdapat banyak kasus penebangan liar yang diajukan ke pengadilan namun divonis bebas. Hal ini dikarenakan unsur melawan hukum dalam UU kehutanan hanya dapat menjerat pelaku lapangan. Sementara itu, pembangunan HTI diperbolehkan menebang hutan alam dengan alasan tertentu berdasarkan peraturan yang ada. Perlu pendekatan peraturan anti korupsi dan pencucian uang untuk menjerat pelaku utama dan pej
The document discusses how organizations adapt to their external environment. It describes the different sectors that make up an organization's environment and how environmental uncertainty and complexity influence organizational structure and responses. Organizations establish linkages, use organic structures, and differentiate departments to coordinate responses under conditions of high environmental complexity and uncertainty.
Hedge Funds: Trends and Insight From the Industry and InvestorsManagedFunds
The hedge fund industry has grown tremendously over the last decade from $625 billion in assets in 2002 to a record high of $2.7 trillion in the first quarter of 2014, fueled by institutional investors seeking ways to diversify and generate reliable returns. Institutional investors such as public and private pensions, endowments, and foundations now account for 66% of hedge fund assets. The presentation provides an overview of industry growth trends, the types of institutional investors involved, and their reasons for investing in hedge funds. It also outlines expectations for continued growth in 2014.
This document discusses how people present different identities online than they do in real life. It notes that while virtual worlds allow people to be their "idealised selves", some take on fake online identities to harm others. As an example, it mentions a case where a man posed as a teenage girl on Facebook to lure and murder a victim. The document concludes by listing several reference sources on topics related to online identity and behavior.
The Australian government committed $125.8 million over four years to address cyber-safety issues, as criminals were increasingly taking advantage of anonymity online to target individuals. A serial sex offender was sentenced to life in prison for kidnapping, raping, and murdering a teenager he lured using a fake Facebook profile. Governments are proposing more enforcement measures to protect citizens from those misusing virtual worlds and social media.
Sales Assist Group is a professional sales mentoring and coaching company that provides one-on-one mentoring and coaching services to help individuals improve their sales skills and performance. The company's goal is to assist salespeople by helping them generate more sales opportunities, navigate the sales process, and close more deals through coaching and teaching effective sales techniques. Sales Assist Group works closely with each client to understand their unique situation and provide customized mentoring to help the client achieve success.
This document contains lists of tables, figures, plates, and graphs as well as abbreviations related to research on manufacturing particleboard from oil palm fronds. There are 4 tables that analyze the variance in mechanical and physical properties of the particleboard including modulus of elasticity, modulus of rupture, internal bonding, and thickness swelling tests. Additionally, there are 7 figures that provide ANOVA analyses of these properties for different particle sizes and resin contents. The document also includes 10 plates that illustrate the manufacturing process and testing of the particleboard and 5 graphs that show the results of the MOE, MOR, internal bonding, thickness swelling, and water absorption tests. Finally, the list of abbreviations defines technical terms used in the research such as
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against developing mental illness and improve symptoms for those who already have a condition.
This short document discusses the importance of sharing knowledge and taking action. It encourages attendees not to let time pass without accomplishing something worthwhile. The overall message is about making the most of opportunities to learn from others and to make progress.
The presentation details a wide range of legislative and regulatory initiatives that are likely to impact the global alternative investment industry in the year ahead.
2014: The Year Ahead for Hedge Funds offers an overview of some of key dates and expected actions associated with market reforms around the globe. MFA is working to ensure that reform is consistent across jurisdictions.
Topics of note in the presentation include:
U.S.:
-Tax Reform
- JOBS Act
-CFTC Nominations and Reauthorization
-CPO/CTA Regulation
-FATCA
EU:
-EU Commissioner Selections
-MiFID II Legislation and Implementation
-Financial Transaction Tax
-EMIR/AIFMD
Who Invests in Hedge Funds in My State?ManagedFunds
The Hedge Fund Investor Map takes publicly available data from both public and private pension plans, university endowments, and foundations in all 50 states to show what groups are investing in hedge funds. Public pensions such as the AFL-CIO, AFSCME, or Florida Retirement System, and corporate pensions like UPS, 3M, or John Deere all invest in hedge funds. In fact, public pension funds represent the largest portion of capital invested in hedge funds by institutional investors at over 22%.
This document is a curricular vitae that provides personal and professional details such as name, address, phone number, email, age, education history from 1997-2002 and 2003-2007, skills in computers and languages, personal strengths and interests, career ambition, and special qualifications including communication abilities and experience delivering presentations. It also lists work experiences and references that can speak to the person's character and qualifications.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
How Passage of the JOBS Act Impacts Regulation D: Private Placement and Gene...ManagedFunds
The JOBS Act impacts Regulation D by removing the ban on general solicitation and advertising for private offerings conducted under Rule 506 of Regulation D. This allows alternative investment managers and other private offering issuers to communicate more freely about their businesses with potential investors and the public. It is intended to increase transparency within the alternative investment industry while still limiting actual securities sales to accredited investors.
The Officejet 100 Mobile Printer allows for convenient and professional printing on the go. It offers specs like a 5 ppm black and 3.5 ppm color print speed, Bluetooth connectivity, and a 50-sheet input tray. It is well-suited for use by sales reps, realtors, and event planners who need to print documents at client meetings or jobsites. The printer has a competitive edge over similar Canon models with faster print speeds and lower cost per page. It also offers instant rebates, SPIFs, and trade-in savings on the printer and accessories like cases and extra batteries.
Strategi Kebijakan Penanganan Illegal Logging di Wilayah KalimantanTri Widodo W. UTOMO
Strategi kebijakan penanganan illegal logging di Kalimantan menitikberatkan pada upaya pemberantasan pencurian kayu liar dan perdagangan kayu ilegal. Hal ini mengingat kondisi hutan Indonesia yang semakin terdegradasi akibat berbagai faktor seperti illegal logging, kebakaran hutan, konversi lahan, dan lemahnya penegakan hukum. Program prioritas Departemen Kehutanan antara lain pemberantasan illegal logging, revitalisasi industri kehutanan, rehabilitasi
Dokumen tersebut membahas tentang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, yang mencakupi permasalahan kehutanan seperti status kawasan hutan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan karakteristik penebangan liar. Dibahas pula mengenai dasar hukum, kegiatan, dan aspek perlindungan hutan serta sanksi pidana berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
1. Hutan merupakan ekosistem yang meliputi pepohonan dan lingkungan alam lainnya yang saling terkait;
2. Perusakan hutan adalah proses merusak hutan dengan pembalakan liar, pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin, atau melanggar izin;
3. Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang terkait dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan secara terpadu.
Dokumen tersebut membahas tentang peran Resimen Mahasiswa Indonesia (Menwa) dalam menjawab tantangan global dan internal Indonesia. Dibahas pula tantangan-tantangan yang dihadapi kaum muda Indonesia saat ini beserta bagaimana Menwa dapat berperan dalam rangka tannas (pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara).
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang pentingnya hutan bagi Indonesia dan fungsinya. Ia juga menjelaskan masalah illegal logging yang terjadi di Indonesia serta upaya hukum dan kebijakan pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindakan tersebut.
Anti korupsi
Mengenal Pengertian Korupsi
Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi atau didengar di radio, istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita - tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi. Karena bukan cuma menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi.
Pengertian Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu “korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi". Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi.
Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank (ADB), yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan.
ACTION-INFORMATION
/
MENGENAL PENGERTIAN KORUPSI
11 APR 2022 97596
Mengenal Pengertian Korupsi
Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi atau didengar di radio, istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita - tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi. Karena bukan cuma menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi.
Pengertian Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui permainan papan yang mengajarkan tentang asal usul, jenis, landasan hukum, lembaga, dan contoh pelanggaran HAM di Indonesia serta instrumen dan pengadilan HAM internasional.
1. KEJAHATAN LINGKUNGAN (ILLEGAL LOGGING DAN PERAMBAHAN) Disampaikanoleh : DirekturPenyidikandanPengamananHutan PadaLokalatihPeningkatanKapasitas SDM UPT Ditjen PHKA danMasyarakatDesaPenyanggaDalamRangkaPengamananKawasanKonservasi Samarinda, 18 – 19 Juli 2011
2. DEFINISI KEJAHATAN LINGKUNGAN Kejahatanlingkunganadalahsetiappelanggarandarihukumlingkungannasionalatauinternasionalataupelanggaranterhadapaturan yang menjaminkonservasidankeberlanjutandarilingkunganhidupdunia, keanekaragamanhayati, atausumberdayaalam (INTERPOL) Kejahatanterhadaplingkunganmerupakanmasalahinternasional yang serius yang dapatberpengaruhbaiklangsungmaupuntidaklangsungterhadapperekonomiannegara, keamanan, ataukelangsunganhidup. Dampaknyadapatdirasakandalambanyakhal, mulaidarimenipisnyasumberdayaalamsampaikerusakan habitat dandarikepunahanspesiessampaikematianmanusia.
3. HUKUM INTERNASIONAL Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 23 1.2 Convention against Transnational Organised Crime 26 1.3 Convention against Corruption 27 1.4 Non-enforceable International Conventions 28 1.5 Bilateral Agreements
23. TINDAK PIDANA KEHUTANAN (TIPIHUT) ILLEGAL LOGGING PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN PEREDARAN ILEGAL TUMBUHAN DAN SATWA LIAR (TSL) PENAMBANGAN ILEGAL KEBAKARAN HUTAN
24. MENGAPA TIPIHUT MENJADI ISU UTAMA ? ASPEK EKONOMI KehilanganDevisa Hargakayurendah RestrukturisasiIndustriKehutanantidakterbangun ASPEK EKOLOGI Degragasihutandanmemperluaslahankritis Kualitasekosistemturundankehilangankeanekaragamanhayati Menyebabkanbanjir, kebakaranhutan, longsordangersang ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA Merubahnilai-nilaisosial (konsumtif, skeptis, anarkis, dll) Kepedulianmasyarakatpadafungsihutanrendah (Economy oriented) Kearifanmasyarakatlokalhilang Kesenjangansosial Kehilanganketertarikanpadaalamdanlingkungan
25. BENTUK PERBUATAN TIPIHUT PENYERTAAN & PEMBANTUAN PEMANFAATAN LANJUTAN Penebanganpohontanpaizinygsah PerambahanHutan & mendudukikawasanhutan Pembakarankawasanhutan Penambangan liar Konversikawasanhutantidakmengikutiketentuan Perburuan liar/ pengumpulan TSL secarailegal Penerbitan Surat/Dokumen/Izin tdk sah Pengangkutan HH tanpaizin Penguasaan HH tdksah Membawaalatberattanpaizinygsah TINDAKAN DILAPANGAN Penyedia Dana Pengatur Lapangan Pendukung/Pelindung BELUM TERJANGKAU UU KEHUTANAN KUHP Pengolahan Perdagangan Produksi Lanjutan SL Loundrying Percobaan (53 & 54) Penyertaan (55) Pembantuan (56)
27. ILLEGAL LOGGING adalah suatu praktik eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negaramelalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah PENGERTIAN ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN TERMINOLOGI BAHASA Aspek simplikasi sematik Praktik penebangan liar ILLEGAL :Praktiktidaksah ILLEGAL LOGGING LOGGING :Pembalakan/ pemanenankayu Praktiklpemanenankybeserta proses secrtdksah (tdkmengikutiprosdratautatacaraygtelahditetapkan) ->perencn, perizinan, modal, pemanenanhinggapascapemanenan ->angkut, tataniaga, pengolahanhinggapenyelundupan) Aspek integratif
33. ILLEGAL LOGGING = BIOTERORISME Kejahatan pidana Lintas negara Terorganisir scr sistemtis Memiliki jaringan Mengancam kehidupan ILLEGAL LOGGING = BIOTERORISME Dg mempertimbangkan intensitas & dampak mengancam kelestarian lingk & kehidupan umat manusia secara lintas teritorial dan lintas generasi, maka berkembang wacana yg menempatkan IL sebagi bentuk kejahatan TERORISME LINGKUNGAN (BIOTERORISME) Terorisme bentuk kejahatan lintas negara, terorganisir, termasuk tindak pidana internasional, mempunyai jaringan luas mengancam perdamaian dan keamanan nasional/ Internasional teror : Ancaman Paham atau aliran yg menggunakan mekanisme ancaman utk rasa ketakutan sebagai salah satu strategi ILLOG TERORISME (entimologi) UU.No. 15/2003 isme : Paham
34. 14 MODUS OPERANDI IL & IT PENYUAPAN Memberi uang/hadiah kpd oknum aparat Membiayai backing dan pengawal oknum aparat Membiayai massa utk pembenaran/unjuk rasa PENYALAHGUNAAN WEWENANG Kolusi penerbitan IUPHHK, ijin HPH 100 Ha,IPK & ISL Kolusi penerbitan dan perpanjangan ijin dan SKSHH Kolusi/Manipulasi asal usul kayu dan produksi(LHP) Kolusi/Manipulasi ijin alat berat/angkut PENYALAHGUNAAN DOKUMEN Dokumen SKSHH palsu/aspal/terbang Penggunaan SKSHH untuk mendukung penyelundupan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) PENYELUNDUPAN Melalui laut antar pulau dan ke LN Melalui darat(daerah perbatasan di Kalimantan) Manfaatkan sistem pasar antar negara (penyimpangan Barter trade pada Free Trade Zone sebagai legalisasi kayu curian) TEBANGAN & PENGANGKUTAN TANPA IJIN Penebangan dan pengangkutan tanpa ada dokumen (Perambahan, penebangan dan pengangkutan liar) 14
35. 15 PELAKU PEMBALAKAN LIAR 1. Dilakukanoleh operator yang legal (HPH/HPH-HTI/ perkebunan) prakteknyamelanggarpersyaratandalam HPH karenakelebihanmenebangataumengambilkayupada areal konservasi yang dilindungi. Operator-operator inidiberikanijinuntukmenebangpohonsecaraselektif. 2. Dilakukanberdasarkanijin HPH yang diperolehsecaratidaksahyang diterbitkanolehpejabatpemerintahandaerahdanbiasanyaberlakuselama 1 (satu) tahun. Praktekinitelahdisahkanpadatahun 1999, namundicabutkembalimelaluiPeraturanPemerintahNomor 34 Tahun 2002. 3. Dilakukanolehorangsetempat yang dikoordinircukongdanpedagangperantarauntuksecaraselektifmenebangpohon-pohon yang memilikinilaiekonomistinggi. Orang-oranginitidakmemilikihakijin yang sahdaripemerintahuntukmenebangpohon. 15
36. 16 KENAPA PEMBALAKAN LIAR SULIT DIBRANTAS Pembalakan liar merupakan tindak pidana di bidang kehutanan yang terorganisir, melibatkan banyak pihak, baik skala nasional maupun internasional. Hal ini terbukti dari ketidak mampuan hukum menjerat aktor ilegal loging. Pembalakan liar tidak lagi murni berdiri sendiri namun telah terbangun kerjasama yang merambah ke praktek perdagangan kayu illegal (illegal timber trade) yang melibatkan komunitas negara luar. Struktur organisasi dan modus operandi pembalakan liar terorganisir dengan rapi dan profesional seluruh pelaksanaan di lapangan sehingga sering kali sulit bagi perangkat hukum untuk dapat menangkap para ”cukong” sebagai akibat dari sistem serta pranata hukum positif yang ada. 16
37. PERATURAN PERUNDANGAN SAAT INI Pemidanaan Pembalakan Liar dalam UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 78 jo Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Pelaku utama (dader) Belum Menjangkau tindak : Percobaan Penyertaan Pembantuan Ancaman Pidana : Minimal Umum – Maksimal Khusus Pasal 53, 54,55, dan 56 KUHP
38. PENERAPAN PIDANA IL BERLAPIS Pasal 78 jo Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) LEX SPECIALIS Pemidanaan IL dlm UU No. 41/1999 SIDIK/ LIDIK Split kasus X Belum Menjangkau tindak : Percobaan Penyertaan Pembantuan Pejabat menerbitkan alas hak tdk prosedur Pasal 53, 54,55, dan 56 KUHP LAPORAN KEHUTANAN KEJAKSAAN POLRI KPK UU KORUPSI SIDIK/LIDIK (Keterangan/ BAP)
40. 20 PENGGUNAAN KAWASAN PASAL 38 UU NO.41 TAHUN 1999: (1) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN HANYA DAPAT DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN KAWASAN HUTAN LINDUNG. (2) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN TANPA MENGUBAH FUNGSI POKOK KAWASAN HUTAN. (3) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERTAMBANGAN DILAKUKAN MELALUI IJIN PINJAM PAKAI OLEH MENHUT. PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DILARANG MELAKUKAN PENAMBANGAN DENGAN POLA PERTAMBANGAN TERBUKA. (4) PEMBERIAN IZIN PINJAM PAKAI YANG BERDAMPAK PENTING DAN CAKUPAN LUAS SERTA BERNILAI STRATEGIS DILAKUKAN OLEH MENTERI ATAS PERSETUJUAN DPR. 20
41. PENGERTIAN & MODUS PERAMBAHAN MengerjakankawasanhutanMengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yg berwenang (Perladangan untuk pertanian, atau usaha lainnya) MenggunakankawasanhutanMemanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang (wisata, pengembalaan, perkemahan/penggunaan kawasan hutan tdk sesuai dg izin yg diberikan APA PERAMBAH Melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yg berwenang MendudukikawasanhutanMenguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang (membangun tempat pemukiman, gedung & bangunan lainnya Sumber psl 50 ayat (3) huruf a dan huruf b UU No. 41/99
42. STRATEGI PENANGANAN PERAMBAHAN HUTAN Membangunsikap mental danperilakumasydanunsurkelembagaandanintrumenhukumygada, agar peduliterhdpkelestarian & kemanfaatanhutanutkkesejahteraanmasy. Melakukanresolusikonflik, dgnmengidentifikasiberbagaipotensikonflikataskawasanhutan dg memperhatikankepentinganmasy, sektorswastadanpemerintah. Mengembangkanmekanismepenyelesaiankonflikygberorientasikonsensussecaraadil, salingmenguntungkan, transparan, bertanggunggugat, Pemantapan penataan ruang melalui koordinasi dengan sektor terkait (BKTRN, BKPRD) & Pemda.
43. ……..lanjutan Penataan/rekonstruksi batas kawasan hutan. Meningkatkan lapangan kerja melalui : Hutan Tanaman Rakyat, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Hutan Kemasyarakatan dan Pembangunan Model Desa Konservasi. Meningkatkan akses masy. setempat terhadap pemanfaatan hutan Memperkuatkelembagaan, padatingkatlokal, regional dannasionaluntukmenjaminketertiban & kepastianhukumdlmpengelolaanhutanygadil, bertanggungjawab, bertanggunggugat, & berkelanjutan. Law enforcement terhadappelaku, aktorintelektualperambah(Penyedia Dana, PengaturLapangan & Pendukung/Pelindung)
44. SANKSI PERAMBAHAN & PENEBANGAN HUTAN UU No. 41/1999 TTG KEHUTANAN Psl 50 ayat (3) Setiap orang dilarang : Mengerjakandan ataumenggunakandan ataumendudukikawasan hutan secara tidak sah. Merambahkawasan hutan. Melakukanpenebangan pohondalam kawasan hutan denganradius atau jaraksampai dengan : 500 m dari tepi waduk atau danau; 200 m dr tepi mata air & kiri kanan sungai di daerah rawa; 100 m dr kiri kanan tepi anaksungai; 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 130 kali selisih pasang tertinggi & pasang terrendah dr tepi pantai. Psl 78 ayat (2)Barang siapa dg sengaja melanggar ketentuan dlmpsl 50 ayat (3).Hurufa, b,ataucdiancam dg pidanapenjara paling lama 10th&dendapaling banyakRp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
