Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

1. 15-17 NOVEMBER 2023
HOTEL SANTIKA GUBENG SURABAYA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2. Mempercepat Transformasi Ekonomi
Yang Inklusif Dan Berkelanjutan
Arah Kebijakan Nasional Tahun 2024 :
1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan
kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
4. Penguatan Daya Saing Usaha
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar
dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024
Perlunya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui
Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sumber
Daya Lokal
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar
Publik Pendukung Pertumbuhan Wilayah
Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Khususnya
Peningkatan Lapangan Kerja, Penanganan Stunting,
dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan
Pelayanan Publik
Peningkatan Kapasitas terhadap Mitigasi Bencana
dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR 2024
PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERCEPATAN
PEMULIHAN EKONOMI MELALUI PENGUATAN TRANSFORMASI EKONOMI
INKLUSIF MENUJU MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA,
UNGGUL, DAN BERAKHLAK
TEMA RKPD JAWA TIMUR 2024
ISU STRATEGIS
PEMBANGUNAN DAERAH

3. MENJAGA KEANEKARAGAMAN
HAYATI LAUT DAN SUNGAI
PROTEKSI PADA KUALITAS
SUMBER AIR BAKU DAN/ATAU
SUNGAI
PENINGKATAN KESEHATAN
DAN KUALITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
MASYARAKAT DAN
MENDORONG PERTUMBUHAN
EKONOMI
KARAKTERISTIK
WILAYAH
AMAN
Air limbah domestik
(blackwater, greywater, dan
lumpur tinja) dikelola secara
aman sesuai dengan proxy
SDGs 2030
BERKELANJUTAN
Penyediaan layanan
sanitasi dapat beroperasi
sesuai dengan fungsinya
secara berkelanjutan yaitu
tersedia setiap saat,
adaptif, dan berketahanan.
INKLUSIF
• Layanan sanitasi melayani seluruh lapisan
masyarakat dengan standar yang sama
mempertimbangkan aspek keterjangkauan
(affordability dan accessbility)
• Memeberikan kesempatan bagi seluruh
pihak (termasuk masyarakat) untuk
berkontribusi dalam pemenuhan layanan
Layanan sanitasi harus
diberikan dengan standar
yang sama pada seluruh
rumah tangga. Namun
delivery dan sistem yang
digunakan menyesuaikan
dengan karakteristik wilayah
Penguatan Sistem Pendataan & Pengambilan Kebijakan
berbasis spasial
Prioritasi Pembangunan Sistem Terpusat (Perpipaan) serta
Pengarusutamaan penanganan greywater dan resource
recovery
Reformasi tata kelola dan penciptaan ekosistem
yang mendorong penyelenggaraan SPALD yang
berkelanjutan
Pemenuhan akses sanitasi melalui rantai layanan yang
dikelola secara aman, berkelanjutan, dan inklusif
sesuai dengan karakter wilayah.
Merupakan layanan yang
harus terpenuhi di seluruh
wilayah dengan standar
yang sama
Memperkenalkan istilah rantai
layanan. Agar pemenuhan sanitasi
memperhatikan keberfungsiaan
sebagai sebuah layanan
GAME
CHANGER
SANITASI
ARAH PEMBANGUNAN INDONESIA EMAS 2045
SEKTOR SANITASI

4.  Kebijakan pengurangan ekstraksi pemakaian
material dari Kemendag dan Kemenperin baik di
pusat maupun daerah
 Perubahan perilaku masyarakat terutama
standardisasi pemakaian kantong pembuangan
sampah , wajib memilah sampah di rumah
tangga , eliminasi pemakaian plastic berwarna ,
serta sampah organik di pedesaan habis diolah
di sumber
 Kebijakan No TPA dan pengembangan TPA
eksisting menjadi Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu (TPST)
VISI
PERSAMPAHAN
2045
Pengelolaan persampahan yang TERPADU dan BERWAWASAN
LINGKUNGAN dengan memenuhi asas tanggung jawab manfaat
keadilan kesadaran kebencanaan keselamatan keamanan dan
nilai ekonomi
• Diperlukan kepastian hukum
• Kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah
• Peran serta masyarakat dan para pelaku di dunia usaha ,serta
TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN
Pengelolaan sampah dilakukan secara
komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir
agar memberikan manfaat secara ekonomi
sehat bagi masyarakat aman bagi lingkungan
serta dapat mengubah perilaku masyarakat
Metode dan teknik pengelolaan sampah
tidak menimbulkan dampak negatif
terhadap kesehatan masyakarat dan
lingkungan
SYARAT
DENGAN TUJUAN
Menuntaskan layanan publik untuk persampahan dan bergerak
untuk memaksimalkan nilai manfaat dari sampah
KEBIJAKAN TRANSFORMATIF
TARGET NO TPA 2045
ARAH PEMBANGUNAN INDONESIA EMAS 2045
SEKTOR PERSAMPAHAN

5. 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
• Provinsi Jawa Timur khususnya
Dinas PRKPCK sedang
berprogres menyusun review
RTRW Provinsi Jawa Timur
• Rancangan Awal RPJPD Provinsi
Jawa Timur Tahun 2025-2045
dalam proses penyusunan oleh
Bappeda Provinsi Jawa Timur yang
dimulai pada Bulan Oktober 2023
• Rancangan RPD Provinsi Jawa
Timur juga akan disusun oleh
Bappeda Provinsi Jawa Timur pada
Bulan November 2023
• Setelah penyusunan RPJPD dan
RPD Provinsi Jawa Timur, juga
akan disusun Renstra dan RKPD
Provinsi Jawa Timur tahun
berikutnya
TIMELINE DOKUMEN PERENCANAAN
DI JAWA TIMUR

6. Program PPSP
RPJMN Tahun 2020-2024:
Program PPSP
Percepatan Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi
Sanitasi termasuk dalam urusan wajib
Pemerintah Daerah dan merupakan
pelayanan dasar bagi masyarakat.
Perpres 18
Tahun 2020
Perpres 185
Tahun 2014
UU No 23
Tahun 2014
URGENSI PELAKSANAAN
PROGRAM PPSP

7. PEMUTAKHIRAN SSK
• Masukan progres Pemutakhiran SSK
• Quality Assurance Dokumen SSK
• Sinkronisasi program dan kegiatan
terhadap peluang sumber pendanaan
IMPLEMENTASI SSK TAHAP I
• Masukan pelaksanaan Implementasi
Tahap I
• Sinkronisasi program dan kegiatan
terhadap peluang sumber pendanaan
(eksternalisasi)
IMPLEMENTASI SSK TAHAP II
• Mengevaluasi pelaksanaan
implementasi
• Memberikan masukan perbaikan
rencana implementasi tahun
selanjutnya
Tujuan bagi Kab/Kota yang sedang melaksanakan
TUJUAN PELAKSANAAAN LOKAKARYA SSK
MENURUT PEDOMAN:
Bertemunya kebutuhan program dan
kegiatan SSK prioritas dengan peluang
sumber pendanaan;
1.
Tercapainya kesepakatan pendanaan
program dan kegiatan SSK prioritas
Kabupaten/Kota
2.

8. 66.28
95.05
19.62
75.43
81.13
10.42
96.53
75.44
100
26.48
73.52
95
20
100
Rumah Tinggal
Layak Huni
Air Minum
Layak
Air Minum
Perpipaan
Air Minum BJP Sanitasi Layak Sanitasi Aman ODF
PERSENTASE CAPAIAN DAN TARGET RUMAH LAYAK HUNI, AIR MINUM DAN SANITASI
Capaian 2022 Target 2024
Sumber: BPS (2022), Paparan Bappenas (2023) dan Surat Bappenas (2020)
Telah terbangun IPLT
Belum terbangun IPLT
Keterbangunan
IPLT
MASIH TERDAPAT GAP SEKTOR DALAM
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
HINGGA TAHUN 2024
4,95% Akses AM layak,
6,86% Akses AM perpipaan
-1,91% Akses AM BJP
13,87% Akses sanitasi layak,
9,58% Akses sanitasi aman
7,36% Akses rumah tinggal layak huni
3,47% ODF
ODF
BELUM ODF
KABUPATEN/KOTA YANG
BELUM ODF
NO KAB/ KOTA
% KK Akses
Sarana
Sanitasi
Desa Stop
BABS (SBS)
1 KAB. KEDIRI 99,54% 94,19%
2 KAB. JEMBER 89,40% 35,08%
3 KAB. SITUBONDO 91,81% 80,88%
4 KAB. PROBOLINGGO 81,40% 37,58%
5 KAB. PASURUAN 99,32% 48,77%
6 KAB. SIDOARJO 99,08% 67,33%
7 KAB. TUBAN 98,59% 85,37%
8 KAB. BANGKALAN 95,62% 90,75%
9 KAB. SUMENEP 96,24% 81,02%
10 KOTA PROBOLINGGO 99,15% 82,76%
11 KOTA PASURUAN 96,09% 52,94%
CAPAIAN INDIKATOR DESA/KELURAHAN
YANG BELUM ODF
• 15 Kabupaten/Kota belum memiliki IPLT
• Belum seluruh IPLT yang terbangun di
Kabupaten/Kota di Jawa Timur berfungsi secara
optimal
CAPAIAN DAN TARGET PKP
PROVINSI JAWA TIMUR

9. Kab. Tulungagung
Kab. Jember
Kota Pasuruan
Kota Mojokerto
Implementasi
SSK Tahap II
Kab Blitar
Kab. Jombang
Kab. Magetan
Kab Mojokerto
Kab. Nganjuk
Kota Madiun
Kota Surabaya
Kab Malang
Kab Sidoarjo
Kota Malang
Kab Lamongan
Implementasi
SSK Tahap I
Kab. Banyuwangi
Kab. Probolinggo
Kab. Sampang
Kab. Madiun
Kab. Ponorogo
Pemutakhiran
SSK
Kab. Bangkalan
Kab. Sumenep
Kab. Trenggalek
Kab. Bojonegoro
Kab. Probolinggo
Kab. Banyuwangi
Kab. Sampang
Pemutakhiran
EHRA
PENDAMPINGAN PPSP TAHUN 2023
27 Kabupaten/Kota telah
didampingi Implementasi SSK
KABUPATEN/KOTA YANG TELAH
MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI SSK
11 Kabupaten/Kota yang belum
mendapatkan pendampingan
Implementasi SSK : Kabupaten
Bojonegoro, Bangkalan, Banyuwangi,
Madiun, Probolinggo, Pasuruan,
Pamekasan, Pacitan, Sumenep,
Trenggalek, Kota Batu
Pendampingan Mandiri
oleh Provinsi
Pendampingan oleh
Pusat
PENDAMPINGAN PPSP PROVINSI
JAWA TIMUR 2023

10. APBN
APBD
PROV
APBD
KAB/KOTA mikro kredit
1. Anggaran K/L;
2. DAK fisik;
3. DAK non fisik;
4. Dana Desa; dan
5. Hibah ABPN.
Struktur
Pendanaan
1. Anggaran perangkat
daerah provinsi;
2. Bantuan Keuangan
(BK dan BKD);
3. Hibah Regular
Struktur
Pendanaan
1. Anggaran perangkat
daerah kabupaten/kota;
dan
2. Alokasi Dana Desa.
Struktur
Pendanaan
1. Anggaran perusahaan
(CSR);
2. Anggaran masyarakat,
lembaga keuangan mikro
(exp. BPR UMKM)
3. Anggaran lembaga ziswaf
(BAZNAS)
4. NGO (exp. Water.Org)
Struktur
Pendanaan
ziswaf
CSR
POTENSI DAN STRUKTUR
SUMBER PENDANAAN SANITASI

11. Bappeda Provinsi Jawa Timur
Jl. Pahlawan No. 102-108 Surabaya
(031) 3554855
Email : ciptakarya.bppdprov@gmail.com
TERIMA KASIH.