Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Lembaga Kajian Indonesia akan menyelenggarakan sosialisasi pedoman penyusunan APBD tahun 2016 kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan tema Rencana Kerja Pemerintah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur, dengan harapan dapat disinkronkan dengan penyusunan anggaran daerah.
Bimtek Teknik Penyusunan RENSTRA dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019
Bimtek Teknik Penyusunan RENSTRA dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Upaya Percepatan Penerimaan Laporan dan Pengelolaan Data Melalui Surat Elektronik (E-Mail) dan Rapat PNBP Sektor Pertambangan Batubara di Kabupaten Lahat
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP bagi fasilitator dan Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota
Kecamatan Krayan Dalam Angka Tahun 2015 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan, ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan geografi, pertanian, sosial, ekonomi penduduk Krayan. Diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat bagi konsumen data, utamanya sebagai bahan rujukan dan sumber infomasi statistik .
Sesuai hasil pertemuan dengan tim teknis Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional Ditjen Penataan Ruang, Laporan Pendahuluan ini terdiri atas beberapa bab yakni Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Pemahaman Terhadap RPI2-JM, Bab 3 Metodologi, Bab 4 TUJAKSTRA 5 KSN dan Sei Mangkei, Bab 5 Rencana Kerja dan Struktur Organisasi Pekerjaan, dan Bab 6 Inventarisasi Kebijakan Spasial dan Pembangunan.
Tim Konsultan telah melakukan presentasi/pemaparan pada tanggal 30 April 2014 dan berdasarkan masukan dari Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional, diharapkan konsultan dapat memberikan jadwal ‘krisis’ pengerjaan berdasarkan pengalaman 3 tahun yl. Untuk itu didalam Laporan ini akan disandingkan jadwal normal (sesuai KAK) yang telah diarahkan pada Kerangka Acuan Kerja dengan jadwal ‘krisis’ yang merupakan bagian dari strategi konsultan untuk menjawab tantangan yang selalu muncul pada penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Pekerjaan Umum pada Kawasan Strategis Nasional.
Tim Konsultan pada pekerjaan ini dipimpin oleh Bpk. Ir. Luthfy Aziz Lubis, MT, Bpk. Tiar Pandapotan Purba, ST, Ibu Vivin, ST, Ibu Linda, ST, MT, Bpk Wendy Laksmono, ST, Ibu Risa, ST, Ahli GIS dan Para Asisten dibawah manajemen PT. Prospera Consulting Engineers.
Kata Kunci pada pekerjaan ini adalah rencana; program; investasi; infrastruktur; pekerjaan umum; kebijakan spasial; kebijakan pembangunan.
Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Lki peningkatan kapasitas kinerja, baru 2015lkibandung
Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2016 merupakan publikasi tahunan yang konprehensip. Publikasi ini menyajikan beraneka ragam jenis data dari berbagai bidang serta dilengkapi ulasan deskriptif dan penjelasan teknis dari bidang-bidang bersangkutan, diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan,
UNDANGAN BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Upaya Percepatan Penerimaan Laporan dan Pengelolaan Data Melalui Surat Elektronik (E-Mail) dan Rapat PNBP Sektor Pertambangan Batubara di Kabupaten Lahat
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP bagi fasilitator dan Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota
Kecamatan Krayan Dalam Angka Tahun 2015 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan, ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan geografi, pertanian, sosial, ekonomi penduduk Krayan. Diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat bagi konsumen data, utamanya sebagai bahan rujukan dan sumber infomasi statistik .
Sesuai hasil pertemuan dengan tim teknis Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional Ditjen Penataan Ruang, Laporan Pendahuluan ini terdiri atas beberapa bab yakni Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Pemahaman Terhadap RPI2-JM, Bab 3 Metodologi, Bab 4 TUJAKSTRA 5 KSN dan Sei Mangkei, Bab 5 Rencana Kerja dan Struktur Organisasi Pekerjaan, dan Bab 6 Inventarisasi Kebijakan Spasial dan Pembangunan.
Tim Konsultan telah melakukan presentasi/pemaparan pada tanggal 30 April 2014 dan berdasarkan masukan dari Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional, diharapkan konsultan dapat memberikan jadwal ‘krisis’ pengerjaan berdasarkan pengalaman 3 tahun yl. Untuk itu didalam Laporan ini akan disandingkan jadwal normal (sesuai KAK) yang telah diarahkan pada Kerangka Acuan Kerja dengan jadwal ‘krisis’ yang merupakan bagian dari strategi konsultan untuk menjawab tantangan yang selalu muncul pada penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Pekerjaan Umum pada Kawasan Strategis Nasional.
Tim Konsultan pada pekerjaan ini dipimpin oleh Bpk. Ir. Luthfy Aziz Lubis, MT, Bpk. Tiar Pandapotan Purba, ST, Ibu Vivin, ST, Ibu Linda, ST, MT, Bpk Wendy Laksmono, ST, Ibu Risa, ST, Ahli GIS dan Para Asisten dibawah manajemen PT. Prospera Consulting Engineers.
Kata Kunci pada pekerjaan ini adalah rencana; program; investasi; infrastruktur; pekerjaan umum; kebijakan spasial; kebijakan pembangunan.
Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Lki peningkatan kapasitas kinerja, baru 2015lkibandung
Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2016 merupakan publikasi tahunan yang konprehensip. Publikasi ini menyajikan beraneka ragam jenis data dari berbagai bidang serta dilengkapi ulasan deskriptif dan penjelasan teknis dari bidang-bidang bersangkutan, diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan,
UNDANGAN BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018
StresStimulus Load Testing Tool User Guidestresstimulus
StresStimulus is a stress testing tool which provides an easy way to test websites of any complexity, mobile and enterprise applications. This is the StresStimulus User Guide.
Undangan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres No. 54/2010, Perubahan kedua Perpres No.70/2012. Serta Perubahan ke IV Perpres No. 4 Tahun 2015 dan Inpres
No.1 Tahun 2015 dan Ujian Sertifikasi Nasional Tingkat Dasar
Ketentuan-Ketentuan BUP (Batas Usia Pensiun) dan JAFUNG (Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan) yang memiliki Pensiun Sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Analisis Jabatan dan Manajemen Penilaian Kinerja Individu PNS dan Aplikasinya Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Kepala BKN No. 01 Tahun 2013 serta Simulasi
Asistensi dalam penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
1. Media riset pendidikan dan pelatihan
LEMBAGA KAJIAN INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI – SKT. NO. 149 / D.III.I/ I / 2011
Kantor Utama : Jl. Kapausari - Amanah No. 2 Gd. Lantai 1,2 Tangkerang Timur, Pekanbaru – Riau
Jakarta : Jl. Kelapa Dua No. 45.Telp./Fax. (021) 49773989. E.Mail : lembagakajian Indonesia@yahoo.co.id
Bandung : Jl. Melong Asih, Komp. Saibi No.5. Telp./Fax. (022) 6078479, Email. sekretariatlki@yahoo.com
Jakarta, 10 Juni 2015
No : 016.3/LKI//BIMTEK/VI/2015
Lamp. : 3 (tiga) Lembar
Hal : Sosialisasi “Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Penyusunan APBD TA 2016”
Kepada Yth,
Para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Para Sekretaris DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Para Kepala SKPD/Unit Kerja/K/L/D/I
Para Direktur RSUD/BLU/BUMN/BUMD
di-
Seluruh Indonesia
Dengan Hormat,
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2016, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dijelaskan bahwa
RKP Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan juga merupakan kesinambungan upaya
pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun
seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara
optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan
kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian,
kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
Penyusunan APBD TA 2016 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat
dalam hal ini pemerintah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 yang
menetapkan tema Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi
Pembangunan Yang Berkualitas”.
Dalam rangka memberikan pemahaman kepada Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif dalam
penyusunan Anggaran Keuangan dan APBD di Tahun Anggaran 2016, Lembaga Kajian Indonesia
akan melaksanakan Sosialisasi “Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum
Penyusunan APBD TA 2016” (Jadwal & materi terlampir)
Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan agar semua Panitia Anggaran Pemerintah Daerah,
Panitia Anggaran DPRD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah
(BUD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan PPTK, Bendahara (bendahara penerima /
pengeluaran) dan Pembantu Bendahara SKPD, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Anggaran, Bagian Perencanaan dari setiap SKPD, Bagian Keuangan dan Anggaran dapat
mengikuti kegiatan ini. Untuk mendapatkan gambaran rinci tentang sistem pelaksanaan, kami
mengharapkan dapat menghubungi kami melalui: (022) 6078479 KONTAK PERSON :
HP. 0821 3001 2331, 0822 1444 1000 (Sdr.Ramli).
Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.
LEMBAGA KAJIAN INDONESIA
Ketua,
HARUN KUSNI, SE
NIK. 029111 08001
BIMTEK KEPEGAWAIAN
Tembusan, :
1. Kepala Pusat Manajemen Keuangan Jakarta
2. Arsip
2. PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dijelaskan bahwa RKP Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun
kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan juga
merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan
baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya
yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan
kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.
RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program
kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2016 adalah “Mempercepat
Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas”.
Dalam hal ini Lembaga Kajian Indonesia melalui nara sumber yang berkopenten akan
menyampaikan uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 dalam bentuk Sosialisasi
“Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2016” dengan
harapan seluruh Pemda bisa lebih paham mengenai pedoman umum penyusunan APBD Tahun Anggaran
2016 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016
I. PENDAHULUAN
II. MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun maksud dan tujuan diadakannya pelatihan ini adalah dalam rangka mempercepat pemahaman
terhadap pedoman umum penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2016 serta Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 untuk dapat diterapkan pada unit kerja
masing-masing.
III. SASARAN / TARGET PESERTA
Sasaran / target peserta dari penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Daerah ini adalah:
1. Para pimpinan instansi/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/ Kota) yang
berkecimpung dalam penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran di masing-masing Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD);
2. Sekretaris/Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Propinsi / Kabupaten / Kota;
3. Para Bendahara SKPD;
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
5. Kepala/Staf Dinas/Badan/Kantor/Biro/Bagian Keuangan;
6. Akademisi serta Bagian Anggaran atau Staf yang direkomendasikan.
3. IV. MATERI BAHASAN
Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016.
Implementasi Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA Dan Anggaran Kas Sesuai Permendagri No. 52 Tahun
2015
PMK No. 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan TA 2016
Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Manajemen Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai Instrumen Pelaksanaan APBD Tahun
2016
Strategi Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
V. NARA SUMBER / TIM PENGAJAR
Sebagai Tim Pengajar di Lembaga Kajian Indonesia terdiri dari nara sumber dari Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Keuangan RI.
VI. METODE PELATIHAN
Penyelenggaraan Pelatihan ini dilaksanakan secara klasifikasi selama 2 (dua) hari kerja dalam bentuk
ceramah, diskusi dan tanya jawab sehingga tercipta interaksi untuk membangun pemahaman bersama.
VII. BIAYA PELATIHAN
Kami menyadari bahwa biaya merupakan salah satu kendala dalam meningkatkan kualitas SDM di
Indonesia. Namun demi suksesnya penyelenggaraan Bimtek dan Diklat ini kami meminta kontribusi
sebagai berikut :
Biaya Anggaran Secara Kolektif
Biaya Bimtek dan Diklat ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing
peserta/SKPD dengan Biaya sebagai berikut:
1. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Menginap)
2. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap)
Fasilitas : 1. Pelatihan selama 2 hari
2. Tanda Peserta Bimtek
3. Konsumsi (Coffe Break, Lunch) dan Dinner “Peserta Menginap”
4. Kelengkapan Bimtek / Seminar Kit
5. Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Share) “Peserta Menginap”
6. Tas Eksklusif
7. Sertifikat Bimtek
VIII. KONFIRMASI PESERTA
Lembaga Kajian Indonesia
Kantor : Jl. Melong Asih Komplek Saibi Mekar Subur I No. 5 Bandung
Telp./fax. : (022) 6078479
Mobile: : 082115050115 / 085314471100
E-mail : Sekretariatlki@yahoo.com
IX. PENUTUP
Demikian proposal ini disampaikan sebagai acuan untuk pelaksanaan Diklat, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.
4. FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
Instansi : ......................................................................................................................
Telepon / Fax : ......................................................................................................................
NO NAMA PESERTA NIP NO HP PESERTA
1
2
3 dst
Bersama ini kami menyatakan berkenan untuk mengikuti Bimtek/Diklat yang diselenggarakan
Pada:
Bulan Pelaksanaan Hari dan Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan
Dengan Biaya Kontribusi :
Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap
Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus rupiah) / Peserta Termasuk Menginap
JADWAL DAN MATERI PELATIHAN
HARI PERTAMA
12.00-22.00 : Registrasi peserta dan Check-in Hotel (1 hari sebelum pelaksanaan)
HARI KEDUA
07.30-08.00 : Registrasi ulang peserta
08.00-09.00 : Pembukaan
09.00-10.00 : Permendagri No.52/2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016
10.00-10.30 : Cofee -break
10.30-12.00 : Permendagri No.52/2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016
12.00-13.00 : Makan Siang
13.00-15.30 : Permendagri No.52/2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016
15.30-15.45 : Coffee-break
15.45-17.00 : Implementasi Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA Dan Anggaran Kas
Sesuai Permendagri No. 52 Tahun 2015
HARI KETIGA
07.30-08.00 : Absensi peserta
08.00-10.00 : PMK No. 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan TA 2016
10.00-10.30 : Cofee -break
10.30-12.00 : PMK No. 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan TA 2016
12.00-13.00 : Makan Siang
13.00-15.30 : Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.30-15.45 : Coffee-break
15.45-17.00 : Strategi Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
HARI KEEMPAT
07.00-14.00 : Check-out Hotel peserta (1 hari sesudah pelaksanaan)