PP Nomor 27 tahun 2014 menggantikan PP Nomor 6 tahun 2006 dan PP Nomor 38 tahun 2008 mengenai pengelolaan barang milik negara. PP baru ini memperbaiki kekurangan peraturan sebelumnya dan menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Lembaga Kajian Indonesia akan mengadakan sosialisasi PP baru ini kepada pemerintah daerah dan instansi terkait. Sosialisasi akan membahas perbedaan ketentuan baru dalam 3 hari pelatihan den

1. Media riset pendidikan dan pelatihan
LEMBAGA KAJIAN INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI – SKT. NO. 149 / D.III.I/ I / 2011
Kantor Utama : Jl. Kapausari - Amanah No. 2 Gd. Lantai 1,2 Tangkerang Timur, Pekanbaru – Riau
Jakarta : Jl. Kelapa Dua No. 45.Telp./Fax. (021) 49773989. E.Mail : lembagakajian Indonesia@yahoo.co.id
Bandung : Jl. Melong Asih, Komp. Saibi No.5. Telp./Fax. (022) 6078479, Email. sekretariatlki@yahoo.com
Jakarta, 11 Mei 2015
No : Und.008/LKI-BIMTEK/VI/2015
Lamp : 1lembar
Hal : Sosialisasi “PP nomor 27 tahun 2014 sebagai pengganti PP nomor 6
tahun 2006 yang pernah direvisi sebelumnya melalui PP nomor 38
tahun 2008”.
Kepada Yth,
Kepala Pemerintah Daerah/SEKDA/Sekretariat dan Anggota DPRD
Para kepala Kementerian/Kepala Dinas/Ka.Badan/Ka.Kantor/BUMN/D
Pejabat Pengelola Keuangan/Bendahara (Unit SKPD)
Di Lingkungan Provinsi/Kabupaten dan Kota
di-
Tempat
Dengan Hormat,
Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara
tidak hanya mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, tetapi juga
segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara
sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut,
dapat disimpulkan bahwa Barang Milik Negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Keuangan Negara, maka diperlukan dasar hukum yang mengatur mengenai pengelolaan
barang milik negara. Perlu waktu tiga tahun untuk merumuskan dan mengesahkan kebijakan
mengenai pengelolaan barang milik negara ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006. PP Nomor 6 Tahun 2006 mengatur pengelolaan BMN/D yang meliputi proses perencanaan,
penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Dengan
terbitnya peraturan ini, diharapkan pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara professional
dan modern dengan mengedepankan prinsip good governance sehingga mampu
meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat. Akan tetapi, tata
cara pengelolaan BMN/D yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut belum sepenuhnya
dapat secara efektif maka, kami dari Lembaga Kajian Indonesia (LKI) akan mengadakan Sosialisasi
PP Nomor 27 tahun 2014 sebagai pengganti PP Nomor 6 tahun 2006 yang pernah direvisi
sebelumnya melalui PP Nomor 38 tahun 2008. yang akan diselenggarakan pada ( Jadwal
terlampir).
Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi Telp./Fax. (022) 6078479 KONTAK PERSON :
HP. 0821 3001 2331, 0822 1444 1000 (Sdr.Ramli).
Demikian perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Ketua Lembaga Kajian Indonesia
HARUN KUSNI, SE
NIK. 029 11108 001
Tembusan, :
1. Kepala Pusat Manajemen Keuangan Jakarta
2. Arsip

2. Sosialisasi PP Nomor 27 tahun 2014 sebagai pengganti PP Nomor 6 tahun 2006
yang pernah direvisi sebelumnya melalui PP Nomor 38 tahun 2008
A. LATAR BELAKANG
PP Nomor 6 Tahun 2006 maupun PP Nomor 38 Tahun 2008 masih memiliki banyak kekurangan,
di antaranya adalah belum adanya aturan khusus mengenai pengelolaan BMN/D yang
meliputi sewa BMN/D, kerja sama pemanfaatan, maupun BMN yang terletak di luar negeri
dalam PP tersebut. Selain itu, terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dapat dikatakan
bahwa PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana yang telah direvisi dengan PP Nomor 38 Tahun
2008 tidak sesuai dengan dinamika pengelolaan BMN/D sekarang. Oleh karena itu diperlukan
penyempurnaan atas peraturan tentang pengelolaan BMN/D. Hal ini juga didukung oleh
temuan pemeriksaan BPK serta adanya kasus-kasus kecurangan terkait pengelolaan BMN/D.
Berdasarkan latar belakang tersebut, pemerintah menerbitkan PP Nomor 27 Tahun 2014 untuk
menggantikan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PP Nomor 38 Tahun 2008. Pada PP Nomor 27
Tahun 2014, pemerintah melakukan beberapa penyempurnaan atas peraturan sebelumnya.
Pokok-pokok penyempurnaan tersebut adalah:
1. Penyempurnaan Siklus Pengelolaan BMN/D
2. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain
3. Penguatan dasar hukum pengaturan
4. Penyederhanaan birokrasi
5. Pengembangan manajemen aset negara
6. Penyelesaian kasus yang telah terlanjur terjadi
Dengan perubahan tersebut, diharapkan PP Nomor 27 Tahun 2014 mampu mengakomodir
dinamika pengelolaan BMN/D; meminimalisir multitafsir atas pengelolaan BMN/D
mempertegas hak, kewajiban, tanggung jawab, & kewenangan Pengguna dan Pengelola
harmonisasi dengan peraturan terkait
B. BIAYA PELATIHAN
Biaya Bimtek dan Sosialisasi ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke
masing-masing peserta/SKPD dengan biaya :
 Rp. 2.500.000,- / Peserta, Tanpa Penginapan
 Rp. 4.000.000,- / peserta, menginap
Fasilitas sudah termaksud biaya :
 Akomodasi Hotel (3 Malam) twin share
 Pelatihan 2 hari
 Makalah, Tas Ekslusive dan Sertifikat.
C. PENUTUP
Salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah pelaksanaan otonomi
daerah. Dengan demikian diharapkan mekanisme perumusan kebijakan yang akomodatif
terhadap aspirasi masyarakat daerah dapat dibangun, melaksanakan reformasi manajemen
keuangan daerah dan mampu melaksanakan perencanaan strategi secara benar dengan
memprioritaskan kepentingan umum yang dituangkan dalam APBD.

3. Sosialisasi PP Nomor 27 tahun 2014 sebagai pengganti PP Nomor 6 tahun 2006
yang pernah direvisi sebelumnya melalui PP Nomor 38 tahun 2008
MATERI BIMTEK
HARI PERTAMA
Chek in Hotel (Bagi Peserta Menginap)
HARI KEDUA
WAKTU MATERI
07.30-08.00 : Registrasi peserta
08.00-08.10 : Laporan Panitia
08.10-10.00 : MatriksPerbedaan Nomor 27 Tahun 2014 Dengan Pp Nomor 6Tahun 2006 Dan Pp Nomor 38 Tahun 2008
10.00-10.30 : Cofee -break
10.30-12.00 : Lanjut ke materi
12.00-13.00 : Makan Siang
13.00-15.30 : Analisis Perbedaan Pp Nomor 27 Tahun 2014 Dengan Pp Nomor 6 Tahun 2006 Dan Pp Nomor 38 Tahun 2008
15.30-15.45 : Coffee-break
15.45-17.00 : Lanjut kemateri[
HARI KETIGA
WAKTU MATERI
07.30-08.00 : Registrasi Ulang
08.00-08.10 : Laporan Panitia
08.10-10.00 : Perubahan Atas Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelolaan BMN/D
10.00-10.30 : Cofee -break
10.30-12.00 : Perubahan-Perubahan Pada Definisi Istilah-Istilah Dalam Pengelolaan BMN/D
12.00-13.00 : Makan Siang
13.00-15.30 : Perubahan Pada Ketentuan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
15.30-15.45 : Penutupan Acara dan Pembagian Seritifikat Pelatihan serta Coffee Break
HARI EMPAT
Chek out Hotel
FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
Nama Lengkap :.......................................................................................................................
Instansi :.......................................................................................................................
No. Hp :.......................................................................................................................
 Bersama ini dinyatakan berkenan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pada :
TEMPAT KEGIATAN HARI DAN TANGGAL
............................................................................. ......................................................................................
 Dengan menyertakan biaya pelatihan
Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / peserta tidak menginap
Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) / peserta termasuk menginap
Termaksud Akomodasi Hotel (3 Malam) twin sharee, Sarapan Pagi, Makan Siang, Coffe Break, Makalah,
Tas Ekslusive dan Sertifikat.
 Biaya Pelatihan dilakukan secara Tunai saat registrasi
........................., ............................... 2015
Pejabat yang menugaskan,
( )