Kebijakan pemerintah dalam membina dan mengembangkan IKM meliputi 3 butir utama: (1) peningkatan layanan keuangan terutama untuk pelaku IKM, (2) peningkatan infrastruktur dukungan layanan keuangan, (3) meningkatkan kemampuan penguasaan manajemen dan teknis usaha serta kewirausahaan pelaku IKM secara menyeluruh.

1. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
DALAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANG IKM
DALAM RANGKA KEGIATAN PELATIHAN PRODUKSI
OLAHAN KERUPUK DAN NUGGET
drh. Hj. Maharani Dewi
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kota Cirebon
Cirebon, 14 Juni 2021

2. LATAR BELAKANG
• Dalam Pembangunan ekonomi daerah di era
ekonomi milenial sekarang ini, setiap daerah untuk
dapat mengenali setiap potensi yang ada di
wilayahnya.
• Pembangunan ekonomi daerah dilaksanakan
berdasarkan kekhasan daerah dengan menekankan
pada pemanfaatan sumber daya manusia dan
sumber daya alam potensial yang dimiliki untuk
menciptakan peluang kerja dan menstimulasi
aktivitas ekonomi baru.

3. Dasar hukum
• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018
Tentang Pemberdayaan Industri

4. SITUASI DAN KONDISI
• Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan
pendapatan daerah, tiap-tiap daerah sudah barang tentu berupaya
untuk menggali potensi-potensi pengembangan ekonomi berbasis
sumberdaya lokal.
• Daerah perlu melihat sektor atau komoditas yang memiliki potensi besar
dan dapat dikembangkan dengan cepat yaitu sektor atau komoditas yang
dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar.
• Perkembangan sektor atau komoditas tersebut akan mendorong sektor
lain turut berkembang sehingga perekonomian daerah secara
keseluruhan akan mudah.
• Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa industri kecil dan
menengah (IKM) merupakan salah satu potensi strategis yang dimiliki
oleh daerah. Adanya sinergi antara sumber daya alam dengan sumber
daya manusia maka akan memicu tumbuhnya IKM yang kreatif dan
inovatif di Kota Cirebon.
• Kota Cirebon dalam hal ini adalah wilayah perkotaan yang terletak di tepi
pantai, sehingga potensi hasil laut bisa dimanfaatkan untuk produk-
produk olahan makanan yang khas Cirebon

5. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 590 Tahun 1999.
Perusahaan Industri dibagi dalam
4 (empat) golongan yaitu:
a. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih)
b. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang)
c. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang)
d. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang)
KRITERIA IKM

6. PERAN PENTING INDUSTRI KECIL MENENGAH
• Industri Kecil Menengan (IKM) merupakan sektor yang penting dan
besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran-sasaran
pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi,
kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan
ekonomi daerah.
• IKM diharapkan mempunyai kemampuan untuk ikut memacu
pertumbuhan industri & ekonomi nasional sehingga IKM
membutuhkan pelindung berupa kebijakan pemerintah seperti
undang-undang dan peraturan pemerintah. Adanya regulasi baik
berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan
dengan IKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu
peranan UKM dalam perekonomian.
• Seperti yang diungkapkan oleh George. J. Stigler dalam Mandala
Harefa (2008: 206), bahwa “Regulasi adalah seperangkat aturan yang
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan manfaat untuk
masyarakat pada umumnya atau pada sekelompok masyarakat”.

7. Kebijakan Pemerintah dalam
pembinaan IKM
• Pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung
dengan UKM yaitu telah dicanangkannya tiga butir
kebijakan pokok di bidang ekonomi.
• Pertama, adalah peningkatan layanan jasa keuangan
khususnya untuk pelaku IKM, yang meliputi perbaikan
layanan jasa perbankan, pasar modal, multifinance,
asuransi.

8. lanjutan
• Kebijakan pokok kedua adalah peningkatan infrastruktur
layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan
penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan
menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan
transaksi perdagangan.
• Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya
tidak akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan
menyeluruh untuk meningkatkan
kemampuan entrepreneurship bagi pelaku IKM.
• Kebijakan pokok ketiga adalah meningkatkan kemampuan
dan penguasaan aspek-aspek teknis dan manajemen usaha,
pengembangan produk dan penjualan, administrasi
keuangan, dan kewirausahaan secara menyeluruh.

9. Penutup
Berdasarkan beberapa pendapat dan langkah-langkah yang
dilakukan pemerintah dalam menjamin
pengembangan IKM dapat disimpulkan bahwa dalam rangka
memberdayaan IKM dapat ditempuh meliputi;
1). Penetapan kebijakan pemberdayaan IKM dalam
penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat nasional
yang meliputi: Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara
dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; Persaingan;
Prasarana; Informasi; Kemitraan; Perijinan; Perlindungan;
2). Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat
nasional meliputi: Produksi; Pemasaran; Sumber daya
manusia; Teknologi;
3). Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan
bagi IKM di tingkat nasional meliputi: kredit
perbankan; penjaminan lembaga bukan bank; Modal
ventura; pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba
BUMN; hibah; jenis pembiayaan lain.

10. Terima kasih dan
semoga bermanfaat