pedoman slptt kedelai

Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Pedoman Teknis SL-PTT Kedelai

DAFTAR ISI
Hal
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
DAFTAR ISI ……………………………………………………….........

i

DAFTAR TABEL …………………………………………………………

ii

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………….........

iii

I.

II.

III.

V.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ………………………………..………….
B. Tujuan…….………………………………..............………
C. Sasaran ……………………………………………………
D. Dasar Hukum ……………………………………………..
KERAGAAN, SASARAN, STRATEGI, PERMASALAHAN
DAN UPAYA PENCAPAIAN PRODUKSIANEKA KACANG
DAN UMBI
A. KeragaanLuas Panen, Produktivitas dan Produksi
Aneka Kacang dan Umbi 2002-2011
B. Sasaran Produksi Tahun 2012…..……………………
C. Strategi …………………………………………………....
D. Permasalahan …………………………….....................
E. Upaya Pencapaian Sasaran Produksi …………………
PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
DIREKTORAT BUDIDAYA ANEKA KACANG DAN UMBI
2012
A. Pelaksanaan Program ….…..……………………........…
B. Pelaksanaan Kegiatan ….………………………………
PENUTUP ………………………………………………………

1
1
2
3
4
7

7
8
8
10
11
13

13
15
30

LAMPIRAN


i


DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1.
Tabel 2.
Tabel 3.

Keragaan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi
Kedelai Tahun 2002 – 2011…………………………... ........
Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan
Produksi Kedelai Tahun 2012 ……………………………..
Skenario Peningkatan Produksi Kedelai Tahun 2012 …...


7
8
11

ii


DAFTAR LAMPIRAN
Hal

Lampiran 1.

Surat Pernyataan .........................................................

31

Lampiran 2.

Laporan Kelompok Tani Pelaksana SL-PTT Kedelai..

32

Lampiran 3.

Rekapitulasi ROK ……………………...........................

33

Lampiran 4.

Kuitansi Dana Bantuan Sosial…………………………

35

Lampiran 5.

Surat Perjanjian Kerjasama ……………………………

37

Lampiran 6.

Berita Acara Penerimaan Dana Bantuan Sosial
SL-PTT Kedelai Tahun 2012 ………….………………


42

iii


I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kedelai merupakan salah satu komoditi pangan utama yang
menyehatkan karena mengandung protein tinggi dan memiliki
kadar kolesterol yang rendah. Kebutuhan akan komoditi kedelai
terus meningkat dari tahun ke tahun baik sebagai bahan pangan
utama, pakan ternak maupun sebagai bahan baku industri skala
besar (pabrikan) hingga skala kecil (rumah tangga).
Rata-rata kebutuhan kedelai setiap tahunnya

2.300.000 ton.

Untuk memenuhi kebutuhan kedelai tersebut, produksi dalam
negeri saat ini (ATAP Tahun 2010, BPS) baru mampu memenuhi
907.031 ton ( 41,22 %) dari kebutuhan sedangkan ARAM III
Tahun 2011 baru mencapai 870.068 atau 37,85 % dari total
kebutuhan, sedangkan kekurangannya berasal dari impor.
Besarnya impor tersebut, menyebabkan kehilangan devisa
negara

yang cukup besar dan sangat rentan terhadap

Ketahanan Pangan Nasional.
Rendahnya produksi kedelai di dalam negeri antara lain
disebabkan

masih rendahnya produktivitas, di tingkat petani

rata-rata hanya mencapai 13,78 ku/ha (ARAM III Tahun 2011,
BPS), sedangkan potensi produksi beberapa varietas unggul
dapat mencapai 20,00– 35,00 ku/ha, hal ini karena

belum

diterapkannya teknologi spesifik lokasi. Harga kedelai di tingkat

1

petani yang berfluktuatif dan cenderung rendah merupakan
penyebab utama berkurangnya minat petani menanam kedelai.
B. Tujuan
Pedoman

teknis

pengelolaan

produksi

tanaman

kedelai

bertujuan untuk :
1. Menyediakan acuan bagi pelaksanaan SL-PTT kedelai untuk
mendukung kegiatan peningkatan produksi tahun 2012 di
provinsi dan kabupaten/kota.
2. Meningkatkan

koordinasi

dan

keterpaduan

pelaksanaan

peningkatan produksi kedelai melalui kegiatan SL-PTT kedelai
antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
3. Mempercepat penerapan komponen teknologi PTT/spesifik
lokasi kedelai oleh petani sehingga dapat meningkatkan
pengetahuan

dan

usahataninya

untuk

keterampilan
mendukung

dalam
peningkatan

mengelola
produksi

nasional.
4. Memfasilitasi dan memediasi stakeholders terkait dalam
rangka mendukung peningkatan produksi dan pengembangan
komoditas kedelai dari hulu hingga hilir.
5. Meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatan serta
kesejahteraan petani kedelai.

2


C. Sasaran
Sasaran disusunnya pedoman teknis pengelolaan produksi
tanaman kedelai antara lain :
1.

Tersedianya acuan bagi pelaksanaan SL- PTTkedelai
untuk mendukung peningkatan produksi tahun 2012 di
provinsi dan kabupaten/kota.

2.

Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan
peningkatan produksi kedelai melalui SL-PTT kedelai
antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

3.

Teradopsinya

berbagai

alternatif

pilihan

komponen

teknologi PTT/spesifik lokasi kedelai oleh petani sehingga
dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
dalam

mengelola

usahataninya

untuk

mendukung

peningkatan produksi Nasional.
4.

Berkembangnya agribisnis kedelai dari hulu hingga hilir
sehingga dapat meningkatkan produksi kedelai sekaligus
memantapkan ketahanan pangan Nasional.

5.

Meningkatnya produktivitas kedelai sebesar 2 ton/ha
pada areal pengembangan.

6.

Tercapainya produksi kedelai sebesar 1.900.000
tahun 2012.

3

ton

D. Dasar Hukum
Penyusunan Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Produksi
dilandasi dengan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:
1.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.

2.

Perbendaharaan Negara.

3.

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.

4.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5.

Pemerintahan Daerah.

6.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

7.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025.

8.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2012.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah.

4

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga Pemerintah (RKA-KL).
Standar Akuntansi Pemerintah.
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan.
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah
serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
18. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014.
20. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.

5

21. Keputusan
Menteri
Keuangan
RI
Nomor
523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran,
Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
22. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 59/KMK.06/2005
tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat.
23. Peraturan
Menteri
Keuangan
RI
Nomor
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
24. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.02/2011
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.
25. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.02/2011
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(RKA-KL) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan
dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) TA 2012.
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK.02/2011
Tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Tahun 2012.

6


II. KERAGAAN DAN SASARAN PRODUKSI
A. Keragaan Produksi Tahun 2002-2011
Produksi kedelai dari tahun ke tahun berfluktuasi setiap tahun.
Selama kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan luas panen
sebesar 2,72 %, produktivitas 1,22 % dan produksi 4,06 %. Dari
kurun waktu tersebut produksi tertinggi kedelai terjadi pada
tahun 2008 dan 2009, hal ini dikarenakan pada saat tersebut
kondisi harga kedelai cukup menarik sehingga petani bergairah
untuk menanam kedelai. Keragaan luas panen, produktivitas dan
produksi kedelai tahun 2002 -2011 secara rinci dapat dilihat
pada tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Keragaan Luas Panen, Produktivtas dan
Kedelai Tahun 2002 – 2011

Produksi

LUAS PANEN

PRODUKTIVITAS

PRODUKSI

(Ha)

(Ku/Ha)

NO.

TAHUN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*)
Pertumbuhan

%

544.522
12,36
526.796 -3,26 12,75
565.155 7,28 12,80
621.541 9,98 13,01
580.534 -6,60 12,88
459.116 -20,91 12,91
590.956 28,72 13,13
722.791 22,31 13,48
660.823 -8,57 13,73
631.425 -4,45 13,78
2,72

7

%
3,16
0,39
1,64
-1,00
0,23
1,70
2,67
1,85
0,36
1,22

(Ton)

%

673.056
671.600 -0,22
723.483 7,73
808.353 11,73
747.611 -7,51
592.534 -20,74
775.710 30,91
974.512 25,63
907.031 -6,92
870.068 -4,08
4,06

B. Sasaran Produksi Tahun 2012
Dalam

upaya

peningkatan

produksi

kedelai

menuju

swasembada, maka ditetapkan sasaran luas tanam, luas panen,
produktivitas dan produksi komoditas. Sasaran produksi kedelai
tahun 2012 jika dibanding dengan produksi berdasarkan Aram
III 2011 meningkat 118,37 %. Sasaran luas tanam, luas panen,
produktivitas dan produksi kedelai seperti pada tabel 2 berikut
ini.
Tabel 2. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan
Produksi Kedelai Tahun 2012

Luas Tanam
(Ha)
1.312.000

Luas Panen
(Ha)

Produktivitas
(Ku/Ha)

1.250.000

15,20

Produksi
(Ton)
1.900.000

C. Strategi
Pencapaian peningkatan produksi kedelai tahun 2012 dilakukan
melalui strategi sebagai berikut :
1.

Peningkatan Produktivitas
Upaya peningkatan produktivitas dilaksanakan melalui: (a)
penggunaan varietas unggul/bibit unggul bermutu, (b)
pemupukan secara berimbang, (c) pengelolaan pengairan,
(d) aplikasi teknologi budidaya seperti, penyiapan lahan,
pengaturan

jarak

tanam,

pemberian

mulsa,

(e)

pemeliharaan dan sanitasi, (f) optimalisasi penggunaan alat

8

dan mesin pertanian, dan (g) perbaikan budidaya, panen
dan

pasca

panen

disertai

pengawalan,

sosialisasi,

pemantauan, pendampingan dan koordinasi.
2.

Perluasan Areal
Perluasan areal dilaksanakan melalui: (a) pemberdayaan
atau optimalisasi lahan kering/lahan terlantar pada daerahdaerah transmigrasi/Perhutani/Inhutani/PTPN, (b) Investasi
pihak Swasta, dan (c) Kemitraan.

3.

Pengamanan Produksi
Pengamanan

produksi

dilakukan

dalam

rangka

mengamankan produksi dari (a) serangan hama dan
penyakit, (b) dampak perubahan iklim seperti banjir dan
kekeringan, (c) pengamanan kualitas produksi akibat residu
pestisida. Pengamanan produksi terhadap serangan hama
dilakukan melalui pengendalian secara secara kultur teknis,
fisik dan mekanis serta secara kimiawi, sedangkan upaya
pengamanan produksi akibat dampak perubahan iklim
adalah dengan antisipasi dampak perubahan iklim dan
upaya-upaya

lain

yang

dapat

mengurangi

dampak

perubahan iklim tersebut.
4.

Penyempurnaan Manajemen
Strategi ini dilakukan melalui antara lain : a). Kebijakan
pasar, distribusi dan harga hasil produksi; b). Kebijakan

9

peluang usaha yang kondusif dan pertanggungan resiko
petani;

c).

Kerjasama

Kabupaten/Kota,

Pusat,

Perguruan

Diperta
Tinggi,

Prinsi
Petani

dan
dan

Pengusaha/Sawasta; d). Perbaikan sistem perencanaan,
data dan informasi.
D. Permasalahan
Permasalahan dalam pengembangan kedelai secara umum
adalah sebagai berikut :

a). Penerapan teknologi berjalan

lambat, b). Penggunaan benih bermutu masih rendah, c).
Penggunaan pupuk berimbang, bio hayati dan organik masih
rendah, d). Kompetisi lahan dengan komoditi lainnya, e). Harga
kurang menarik dibandingkan komoditas lain,

f). Masih

dianggap sebagai tanaman sela dalam sistem budidaya, g).
Pemasaran kurang

terjamin,

h). Lemahnya akses petani

terhadap sumber permodalan/ pembiayaan usaha, dan i).
Kelembagaan dan kemitraan usaha belum berkembang.
Di samping itu, kendala di luar sektor pertanian juga sangat
berpengaruh terhadap pengembangan kedelai yaitu antara lain :
a). Semakin berkurangnya ketersediaan lahan produksi akibat
alih fungsi lahan, b). Berkurangnya ketersediaan air irigasi dan
persaingan penggunaan air dengan industri dan pemukiman dan
c). Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

10


E.

Upaya Pencapaian Produksi
Dari sasaran tersebut diatas pencapaian produksi kedelai tahun
2012 akan ditempuh melalui Peningkatan

Produktivitas

pada areal tanam yang selama ini telah terbiasa

melakukan

budidaya kedelai seluas 660.000 ha dan Perluasan Areal

Tanam yang diarahkan merupakan lahan areal tanam baru
diluar areal tanam yang sudah terbiasa bertanam kedelai, seluas

652.000 ha.

Adapun secara rinci sasaran capaian produksi

kedelai 2012 seperti pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Skenario Peningkatan Produksi Kedelai Tahun 2012
NO.

L. TANAM
(Ha)

URAIAN

1 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

L. PANEN
(Ha)

PROVITAS
(Ku/Ha)

PRODUKSI
(Ton)

2 PERLUASAN AREAL TANAM
- Kerjasama BUMN-Perhutani/GP3K
- Pengembangan Budidaya (paket lengkap)
- Indeks Pertanaman (butuh bantuan Saprodi)
- Lahan Perkebunan (butuh bantuan saprodi)
- Lahan Tidur/rawa (butuh bantuan Saprodi )
- Pengembangan Tumpang Sari (bantuan benih)

3 Pengelolaan Pasca Panen (0,016 %)
JUMLAH 1 + 2

660.000
350.000
310.000

630.300
334.250
296.050

15,53
16,00
15,00

978.875
534.800

652.000
80.000
2.094
537.906
10.000
20.000
2.000

619.700
76.400
2.000
510.740
9.550
19.100
1.910
1.250.000

14,86
17,00
18,00
14,58
13,90
13,90
13,00
15,20

921.125
129.880
3.600
744.864
13.275
26.549
2.483

1.312.000

- SL- PTT (BLBU)
- Pembinaan Swadaya (butuh bantuan Saprodi)

444.075

474
1.900.000

Keterangan:
1 Keterangan: Warna biru sudah disediakan bantuan sumber dana APBN maupun BUMN
2 Perluasan areal tanam diperlukan bantuan sarana produksi (minimal benih dan rhizobium) dan Alsintan
3 Peningkatan produktivitas masih diperlukan bantuan saprodi (benih, pupuk,)

Skenario pencapaian produksi 2012 dapat terealisasi apabila
seluruh faktor kunci dan pendukung peningkatan produksi
meliputi sebagai berikut :

11

1. Fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bantuan sarana
produksi.
2. Kebijakan harga dan pemasaran hasil kedelai
3. Penyediaan anggaran dan pembiayaan
Berdasarkan skenario pencapaian 2012 kedelai di atas kegiatan
yang dibiayai oleh APBN 2012 adalah SL-PTT Kedelai seluas
350.000 ha, Pengembangan Budidaya Kedelai seluas 2.094 ha
dan

GP3K

seluas

80.000

ha.

Sedangkan

untuk

indexs

pertanaman seluas 537.906 ha, lahan perkebunan seluas 10.000
ha, lahan tidur/rawa seluas 20.000 ha dan pengembangan
tumpang sari seluas 2.000 ha tidak dibiayai APBN, apabila diberi
bantuan saprodi maka sasaran produksi kedelai 2012 diharapkan
akan tercapai sebesar 1,9 juta ton.

12


III. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Pelaksanaan Program
Pelaksanaan program pengelolaan produksi kedelai

meliputi

kegiatan sebagai berikut :
1.

Penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas,
dan produksi tahunan
- Pusat

membuat/merencanakan

sasaran

peningkatan

produksi kedelai tahun 2012 meliputi sasaran luas tanam,
luas panen, produktivitas dan produksi
- Pusat

mengadakan

koordinasi

mengundang

Dinas

Provinsi untuk membahas sasaran yang telah ditetapkan
- Dinas Pertanian Provinsi

melaksanakan perencanaan

sasaran yang telah disepakati, dan mengundang Dinas
Kab/Kota untuk bersama-sama merencanakan sasaran
produksi tahun 2012.
2.

Penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas,
dan produksi bulanan
- Setelah ada sasaran yang telah disepakati baik Pusat,
Dinas Provinsi dan Kab/Kota untuk membuat rincian per
bulan yang meliputi sasaran luas tanam, luas panen,
produktivitas dan produksi

3.

Penyusunan skenario pencapaian sasaran produksi
- Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian
Kab/kota untuk menyusun skenario pencapaian produksi
kedelai tahun 2012

4.

Penyusunan kegiatan untuk pencapaian sasaran produksi

13

- Pusat merencanakan jenis-jenis kegiatan dan sasaran
untuk tercapainya sasaran yang diinginkan per provinsi
-

Pusat mengundang Provinsi untuk membahas sasaran
dan jenis kegiatan per Kabupaten

-

Dinas

Provinsi

merapatkan

kembali

dengan

Dinas

Kab/kota kesepakatan dari koordinasi dengan Pusat
-

Dari hasil kesepakatan antara Dinas Provinsi dan Dinas
Kab/kota akan diinformasikan kembali ke Pusat

5.

Penyusunan kebutuhan sarana prasarana faktor produksi
-

Pusat, Dinas Provinsi dan Dinas Kab/Kota merencanakan
menyusun

kebutuhan

sarana

prasarana

untuk

mendukung pencapaian produksi meliputi kebutuhan
benih dan kebutuhan pupuk sesuai dengan sasaran yang
telah ditetapkan
6.

Monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran luas tanam,
luas panen, produktivitas dan produksi bulanan, triwulan
dan tahunan
- Pusat, Dinas Provinsi dan Dinas Kab/Kota melakukan
monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran kedelai
tahun 2012
- Setiap bulan Dinas Kab/kota melaporkan perkembangan
dari sasaran luas tanam,luas panen, produktivitas dan
produksi ke Dinas Provinsi
- Dinas Provinsi mengirimkan laporan tersebut ke Pusat
- Perkembangan dilakukan bulanan, triwulan dan tahunan
- Dari hasil laporan perkembangan tersebut akan dievaluasi
oleh Pusat dan Daerah

14

7.

Monitoring dan evaluasi luas sasaran tanam yang terkena
gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan
terkena banjir maupun kekeringan

-

Pusat, Dinas Provinsi dan Dinas Kab/Kota melakukan
monitoring dan evaluasi di lapangan tanaman yang
terkena OPT, banjir maupun kekeringan

-

Dari laporan Kab/Kota yang disampaikan ke dinas
Provinsi akan di laporkan ke Pusat

- Setiap bulan Dinas Kab/kota melaporkan perkembangan
serangan OPT ke Dinas Provinsi
- Dinas Provinsi mengirimkan laporan tersebut ke Pusat
- Perkembangan serangan OPT dilakukan bulanan, triwulan
dan tahunan
- Dari hasil laporan perkembangan tersebut akan dievaluasi
oleh Pusat dan Daerah

B. Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi kedelai meliputi :
1. Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu
(SL-PTT) Kedelai
Kegiatan sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) kedelai pada tahun 2012 disasarkan seluas 350.000 ha.
a. Penentuan Calon Lokasi dan Calon Petani

15

1.

Penetapan lokasi di tingkat Provinsi berdasarkan atas
potensi, kemampuan dan sasaran pengembangan
produksi kedelai di masing-masing Provinsi pelaksana;

2.

Penetapan

lokasi

berdasarkan

di

tingkat

Kabupaten/Kota

atas potensi kemampuan dan sasaran

pengembangan produksi kedelai di masing-masing
Kabupaten pelaksana;
3.

Penetapan lokasi di tingkat Kecamatan berdasarkan
atas potensi kemampuan dan sasaran pengembangan
produksi

kedelai

di

masing-masing

Kecamatan

pelaksana;
4.

Lokasi pelaksanaan SL-PTT kedelai, prioritas luasan
areal memenuhi syarat, produktivitasnya masih relatif
rendah sampai sedang atau daerah yang mempunyai
potensi masih dapat ditingkatkan produktivitasnya dan
petaninya responsif terhadap teknologi.

5.

Lahan untuk pelaksanaan SL-PTT Kedelai, dapat
merupakan :

- Lokasi diutamakan daerah yang mempunyai potensi
untuk pengembangan kedelai namun masih belum
menggunakan benih varietas unggul bermutu, daerah
yang masih menggunakan benih asalan atau daerah
yang mempunyai potensi masih dapat ditingkatkan
produktivitasnya, persawahan yang beririgasi, sawah
tadah hujan, lahan kering dan pasang surut.

16

- Diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan
penyakit, bebas dari bencana kekeringan, kebanjiran
dan sengketa.
- Unit SL-PTT diusahakan agar berada dalam satu
hamparan yang strategis dan mudah dijangkau petani
serta dipasang papan pelaksana SL/LL
- Letak LL seluas minimal 1 ha, ditempat yang sering
dilewati petani sehingga mudah dijangkau dan dilihat
petani sekitarnya.
6.

Kelompoktani/petani

berdasarkan

domisili

atau

hamparan, diusahakan yang lokasi lahan usahataninya
masih dalam satu hamparan. Hal ini perlu untuk
mempermudah interaksi antar anggota karena mereka
saling mengenal satu sama lainnya dan tinggal saling
berdekatan sehingga bila teknologi SL-PTT sudah
diadopsi secara individu akan mudah ditiru petani
lainnya.
7.

Petani yang dipilih adalah petani yang aktif yang
mempunyai lahan ataupun penggarap/penyewa

dan

mau menerima teknologi baru.
8.

Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SLPTT.

9.

Kelompoktani

SL-PTT

ditetapkan

dengan

Surat

Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan /
yang membidangi tanaman pangan Kabupaten / Kota,
sebagaimana contoh pada Lampiran

17

b. Persyaratan dan Ketentuan Pelaksanaan
1.

Lokasi SL-PTT diusahakan berada pada satu hamparan
namun apabila tidak memungkinkan dapat dalam satu
kawasan,

mempunyai

potensi

peningkatan

produktivitas dan anggota kelompoktaninya responsif
terhadap penerapan teknologi.
- Luas satu unit SL-PTT Kedelai adalah

10 ha yang

didalamnya terdapat satu unit LL seluas minimal 1
ha.
- Luas satu unit SL-PTT diatas (poin 1) dapat
disesuaikan

dengan

kondisi

luasan

setempat,

dengan ketentuan :
Luasan

setiap

unit

SL-PTT

bisa

bervariasi

disesuaikan dengan kondisi setempat namun
Total luasan dan unit SL-PTT tidak boleh
kurang dari yang dibiayai.
Total Luasan dan unit SL-PTT bisa lebih dari
yang dibiayai. Kelebihan luasan ataupun unit SLPTT ditanggung anggaran lain ataupun swadana
petani.
Luas areal LL bisa lebih dari 1 ha apabila
dananya masih memungkinkan tetapi tidak boleh
kurang dari 1 ha.
2.

Peserta tiap unit SL-PTT idealnya terdiri dari 15 – 25
petani yang berasal dari satu kelompoktani yang
sama, namun jumlah peserta dapat disesuaikan
dengan luas pemilikan lahan serta situasi dan kondisi
setempat.

18

3.

Memiliki Pemandu Lapangan yang mempunyai peran
sebagai dinamisator proses latihan SL-PTT, motivator
yang dapat membantu membangkitkan kepercayaan
diri para peserta SL-PTT serta sebagai konsultan bagi
petani

peserta

menentukan

SL-PTT

untuk

langkah-langkah

mempermudah

selanjutnya

dalam

melaksanakan kegiatan usahataninya setelah kegiatan
SL-PTT selesai.
c. Persyaratan Kelompoktani
1.

Kelompoktani

masih

aktif

dan

mempunyai

kepengurusan yang lengkap yaitu Ketua, Sekretaris
dan Bendahara.
2.

Menyusun RUK

3.

Kelompoktani penerima bantuan SL-PTT ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten / Kota.

4.

Kelompoktani peserta SL-PTT diutamakan yang belum
pernah menerima bantuan SL-PTT tahun anggaran
2011 atau bantuan dari BLBU tahun 2011.

5.

Memiliki rekening yang masih berlaku / masih aktif di
Bank Pemerintah (BUMN atau BUMD/ Bank Daerah)
yang terdekat dan bagi Kelompok Tani yang belum
memiliki, harus membuka rekening di bank.

6.

Rekening bank dapat berupa rekening kelompoktani
ataupun rekening gabungan kelompoktani (gapoktan).
Jika menggunakan rekening gapoktan mekanisme
pengaturan antar kelompoktani diatur lebih lanjut oleh
Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

19

7.

Membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup
menggunakan

dana

bantuan

SL-PTT

sesuai

peruntukannya dan sanggup mengembalikan dana
apabila tidak sesuai peruntukannya sebagaimana
terlihat dalam Lampiran .
8.

Bersedia menambah biaya pembelian benih unggul
bersertifikat bilamana bantuan benih yang tersedia
tidak mencukupi.

9.

Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SLPTT.

d. Paket Bantuan Pemerintah Yang Diberikan Kepada Petani
1.

Bantuan

benih

yang

diberikan

kepada

petani

pelaksana SL-PTT termasuk areal LL 1 ha, SL-PTT
Kedelai sebesar 40 kg/Ha
2.

Spesifikasi teknis benih kedelai : Benih Unggul
Bersertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih (BPSB), varietas unggul yang beradaptasi
dengan baik di lokasi SLPTT dan toleran terhadap
serangan OPT dengan daya tumbuh minimal 80 % dan
homogen.

3.

Bantuan untuk pembelian pupuk urea, pupuk NPK,
pupuk

organik

dan

atau

yang

lain-lain,

hanya

diberikan pada areal LL SL-PTT dengan luasan 1 Ha,
dosis pemupukan disesuaikan dengan rekomendasi
setempat dan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
Apabila rekomendasi di suatu lokasi memerlukan
dolomit/kapur pertanian maka dana yang ada dapat

20

dimanfaatkan

untuk

pembelian

kapur

sepanjang

dananya masih tersedia/mencukupi.

e. Mekanisme Pelaksanaan
1.

Sebelum pelaksanaan SL-PTT dilakukan pertemuan
persiapan dengan tokoh formal dan informal serta
petani calon peserta untuk menetapkan langkah–
langkah

yang

menyangkut

tujuan,

dan

hasil

diharapkan serta metode pembelajaran SL-PTT yang
dilakukan bersama sebagai suatu kesepakatan.
2.

Letak petak LL yang diusahakan di tempat yang paling
strategis yaitu dibagian pinggir areal SL-PTT sehingga
berbatasan langsung dengan areal diluar SL-PTT dan
berada didekat jalan / lintasan sehingga penerapan
teknologi mudah dilihat dan ditiru oleh petani diluar
SL-PTT.

3.

Menyiapkan pengelolaan usahatani di petak LL secara
bersama–sama
kedelai

dengan

sesuai

dengan

harapan

tahapan

dapat

budidaya

diterapkan

di

usahataninya.
4.

Menentukan 1 (satu) hari sebagai “hari lapang petani”
untuk

memasyarakatkan

dan

mendeseminasikan

penerapan teknologi budidaya melalui SL-PTT kepada
kelompoktani dan petani sekitarnya.

21

5. Pengorganisasian kelas SL-PTT dimaksudkan untuk
membentuk organisasi kelompoktani peserta SL-PTT,
untuk itu perlu segara memilih ketua, sekretaris dan
bendahara yang mempunyai tugas masing-masing.
Metode pembelajaran didalam pengorganisasian kelas
menerapakan belajar orang dewasa,

menciptahan

suasana belajar yang menyenangkan.
6.

Mewajibkan semua peserta SL-PTT untuk mengadakan
pengamatan bersama–sama dan membahas temuan
Lapangan.

f. Pertemuan Kelompoktani
Pertemuan kelompoktani diharapkan 8 kali pertemuan
yang

dilaksanakan

oleh

pelaksana

SL-PTT,

tempat

pertemuan dilokasi pelaksana SL-PTT. Peserta pertemuan
adalah petani peserta dipandu oleh Pemandu Lapangan.
g. Pengorganisasian dan Operasional
1.

Dibentuk tim pembina tingkat pusat, tim pembina dan
tim teknis tingkat provinsi, tim pelaksana dan tim
teknis tingkat kabupaten/kota, agar pelaksanaan SLPTT

terkoordinasi

dan

terpadu

mulai

dari

kelompoktani, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat
pusat.
2.

Tim pembina tingkat pusat, ditetapkan dengan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Tim
pembina tingkat provinsi dan tim teknis tingkat

22

provinsi

ditetapkan

Gubernur/Kepala
bersangkutan.

dengan

Dinas

Surat

Pertanian

Sedangkan

tim

Keputusan

Provinsi

pelaksana

yang
tingkat

kabupaten/kota dan tim teknis tingkat kabupaten/kota
ditetapkan

dengan

Surat
Dinas

Bupati/Walikota/Kepala

Keputusan
Pertanian

Kabupaten/Kota.
3.

Tim pembina dan tim teknis tingkat provinsi serta tim
pelaksana

dan

tim

teknis

tingkat

kabupaten

melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan SLPTT di Pos Simpul Koordinasi (POSKO) mulai dari
tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai
tingkat provinsi.

h. Mekanisme pembiayaan, pencairan dana dan pengadaan
1.

Pembiayaan
Sumber pembiayaan pelaksanaan SL-PTT kedelai
berasal dari APBN dan APBD maupun dana dari pihak
swasta/stakeholders. Untuk pembelian pupuk urea,
NPK dan pupuk organik atau dolomite/kapur putih
(bila diperlukan)
Bantuan

Sosial

pada areal LL kedelai melalui
(Bansos)

dengan

pola

Bantuan

Langsung Masyarakat (BLM) melalui dana tugas
pembantuan Kabupaten tahun 2012.
Sedangkan untuk pembelian Alat dan mesin pertanian
(traktor, mesin pembuat pupuk organik, alat perontok
mekanis), rehabilitasi jaringan irigasi, JITUT, JIDES,
TAM, optimasi lahan dan cetak sawah pengendalian

23

OPT,

serta

insentif

untuk

petugas

pendamping

lapangan sesuai dengan alokasi dan Pembinaan,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SL-PTT serta
kemitraan perlu kiranya bantuan biaya melalui dana
tugas dekonsentrasi di Dinas Pertanian Provinsi serta
melalui dana tugas pembantuan di Dinas Pertanian.
2.

Pencairan dana dan pengadaan
a. Pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat
(BLM) SL-PTT, dilakukan sesuai dengan peraturan
perundangan–undangan yang berlaku antara lain
Peraturan Kementerian Keuangan atau Peraturan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan, tentang tata cara Pencairan Belanja
Bantuan Sosial, dan peraturan lainnya.
b. Mekanisme Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
SL-PTT, dengan sumber dana APBN melalui Pos
Belanja Bantuan Sosial, adalah sebagai berikut :
- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang
membidangi

Tanaman

Pangan,

menerbitkan

Surat Keputusan tentang penetapan Kelompok
tani yang akan menerima dana bantuan kegiatan
SL-PTT, termasuk di dalamnya dilengkapi datadata nama kelompok, jumlah anggota, nama
ketua kelompok, luas lahan, alamat kelompok,
nomor rekening dan nama Bank atas nama
kelompok tani sasaran, jumlah bantuan yang
akan

diberikan,

diperlukan.

24

serta

data

lainnya

yang

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja
setempat, mengajukan usulan pencairan dana
atas

dasar

Surat

Keputusan

Kepala

Dinas

tentang penetapan Kelompok Tani penerima
dana

SL-PTT,

Permintaan

melalui

Pembayaran

penerbitan
Langsung

Surat

(SPP-LS)

kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (SPM) dengan dilampiri dokumendokumen sebagai berikut :
 Surat

Keputusan

Kepala

Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman
Pangan

tentang

penetapan

Kelompoktani

penerima bantuan.
 Rencana Usaha Kelompok (RUK).
 Surat

Pernyataan

kesediaan

Kelompoktani

mengikuti

tentang

seluruh

rangkaian

SPM

melakukan

kegiatan SL-PTT.
- Pejabat

Penanda

Tangan

pengujian SPP-LS meliputi pemeriksaan rinci
dokumen

pendukung SPP

perundang-undangan;
anggaran

dalam

DIPA

sesuai

peraturan

ketersediaan
untuk

pagu

memperoleh

keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas
pagu anggaran; memeriksa hak tagih yang
terkait meliputi pihak yang ditunjuk untuk
menerima pembayaran bantuan (nama penerima
bantuan SL-PTT, alamat, nomor rekening dan
nama bank), dan nilai bantuan yang harus
dibayar.

25

-

Berdasarkan

hasil

pengujian

SPP,

Pejabat

Penanda Tangan SPM menerbitkan SPM-LS
secara penuh/tanpa pemotongan pajak.
-

Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPMLS kepada KPPN setempat dengan melampirkan
:
 Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB);
 Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran
bahwa

semua

dokumen

pendukung

sebagaimana dipersyaratkan dalam Pedoman
Pelaksanaan Bantuan dana SL-PTT telah
diteliti kebenarannya dan berada pada Kuasa
Pengguna Anggaran.
- KPPN setempat melakukan pengujian atas SPMLS dan menerbitkan SP2D serta menstransfer
dana ke rekening kelompok tani sasaran pada
bank yang ditunjuk.
- Penggunaan dana langsung oleh kelompok tani
dengan

berpedoman

pada

pedoman

Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan SL-PTT.
- Pengadaan dana yang telah dicairkan oleh
Kelompoktani

dipergunakan

untuk

membeli

saprodi sesuai dengan kebutuhan kelompok
sebagaimana yang telah tertuang pada RUK.
- Kelompoktani

dapat

membeli

saprodi

di

kios/toko saprodi terdekat atau di Produsen
Penyalur Saprodi sesuai dengan RUK.

26

- Dalam rangka pengawasan pelaksanaan bantuan
SL-PTT, Kelompoktani penerima bantuan agar
melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Mencatat semua nomor seri label benih yang
diterima.
b. Mencatat

semua

nomor

karung/kantung/botol/sachet

seri

pupuk/saprodi

yang dibeli.
c. Membuat Berita Acara Penerimaan Bantuan
SL-PTT sebagaimana terlihat dalam Lampiran
d. Menggunting

salah

satu

nomor

seri

label/sertifikat benih pada setiap kantong
benih yang dibantukan untuk dilampirkan
pada Berita Acara Penerimaan Bantuan SLPTT dan diserahkan kepada PL setempat
untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
e. Saprodi yang belum digunakan agar disimpan
dengan baik untuk menjaga mutu.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bertanggung jawab
penuh terhadap penyaluran dan penggunaan BLM SL-PTT
oleh petani.
i. Bimbingan, Pembinaan dan Pendampingan
Bimbingan,

pembinaan

dilaksanakan meliputi :

27

dan

pendampingan

yang

1.

Pelaksanaan

bimbingan,

pembinaan

dan

pendampingan dilakukan secara periodik mulai dari
persiapan sampai dengan panen dan berjenjang mulai
dari Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan serta
Desa.
2.

Pusat melakukan koordinasi, supervisi dan pembinaan
pelaksanaan

SL-PTT

di

Provinsi

dan

Kabupaten

sebanyak dua kali dalam setahun atau disesuaikan
dengan ketersediaan dana yang ada.
3.

Provinsi melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan
dan pengawalan pelaksanaan SL-PTT di kabupaten per
dua bulan atau disesuaikan dengan ketersediaan dana
yang ada.

4.

Sedangkan Kabupaten melakukan koordinasi dan
pembinaan pelaksanaan SL-PTT di tingkat Lapangan /
kelompoktani pelaksana SL-PTT setiap bulan atau
disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

5.

Melakukan pendampingan kelompoktani pelaksana SLPTT dalam menerapkan paket teknologi spesifik lokasi
dan membantu kelancaran distribusi bantuan SL-PTT
dll.

6.

Pengawalan

dan

pendampingan

oleh

peneliti

Puslitbangtan, BB Padi, Balitsereal, Balitkabi, dan Lolit
Tungro bersama peneliti BPTP. Pengawalan dan
pendampingan dilakukan di 60 % lokasi SL-PTT
kedelai tahun 2012 di wilayah yang sudah ditetapkan
untuk peneliti lingkup Puslitbangtan di setiap provinsi
dan

peneliti

BPTP

28

di

setiap

kabupaten

(Surat

Keputusan

Kepala

Pengembangan

Badan

Penelitian

Pertanian

dan
Nomor.

48/Kpts/KP.340/I/02/2011 tanggal 16 Februari 2011
tentang Pengawalan/Pendampingan Sekolah Lapang
Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Kedelai.
7.

Tugas pengawalan/pendampingan SL-PTT oleh peneliti
Puslitbangtan adalah a) menyediakan benih kedelai
untuk uji adaptasi dan demo-plot PTT di laboratorium
lapang, b) melakukan supervisi penerapan teknologi
melalui kunjungan lapang 3 kali/tahun, c) memberikan
saran pemecahan masalah pengamanan produksi dan
d) menyampaikan laporan hasil pengawalan dan
pendampingan kepada Puslitbangtan.

8.

Sedangkan tugas pengawalan SL-PTT oleh peneliti
BPTP adalah a) melaksanakan demo-plot PTT dan
superimpose uji adaptasi kedelai, b) memonitor
perkembangan OPT bersama dengan instansi terkait
daerah, c) Melakukan supervisi penerapan teknologi,
d)

memberikan

saran

pemecahan

masalah

pengamanan produksi, e) menyampaikan laporan hasil
pengawalan

dan

pendampingan

kepada

Kepala

BBP2TP.
9.

Bentuk

pengawalan

dan

pendampingan

yang

dilakukan oleh jajaran peneliti adalah a) Demfarm 3 –
5 Ha (di luar lokasi SL-PTT), b) Introduksi/Uji Adaptasi
VUB, c) Temu Lapang, d) Materi Teknologi (cetak dan
elektronik) dan e) Pelatihan.

29


IV. PENUTUP
Pedoman teknis Pengelolaan produksi tanaman kedelai Tahun 2012
ini merupakan acuan bagi Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota,
Pihak ke tiga pengadaan dan penyaluran benih serta pemangku
kepentingan lainnya dalam pelaksanaan SL-PTT, Pengembangan
Budidaya kedelai, GP3K dan kegiatan pendukung lainnnya Tahun
Anggaran 2012 di lapangan. Dengan demikian maka diharapkan
tujuan dan sasaran peningkatan produksi kedelai dapat dicapai
secara optimal.
Pedoman

teknis

pengelolaan

produksi

tanaman

kedelai

ini,

hendaknya dapat ditindaklanjuti menjadi Petunjuk Teknis oleh Dinas
Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Apabila terdapat kekeliruan atau perubahan kebijakan dalam
peraturan yang lebih tinggi, pedoman teknis ini akan disesuaikan.

30


Lampiran 1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini adalah nama : …………………..
selaku
Ketua
Kelompoktani
..........................
Desa
…………………….
Kecamatan
………………..
Kabupaten
………………… dengan ini menyatakan bahwa dana yang kami
terima akan kami gunakan :
a. Untuk pembelian saprodi Kedelai
b. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan penanaman,
pemeliharaan sampai panen di areal pengembangan kedelai
serta sanggup mengembalikan dana apabila tidak sesuai
peruntukannya.
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya .
.............................. 2012
Ketua Kelompoktani

Mengetahui
Petugas Lapangan

Materai 6.000

(......................................)

(.....................................)

31

Lampiran 2
LAPORAN KELOMPOK TANI PELAKSANA
SL-PTT KEDELAI
I.

LOKASI
1. Nama Kelompoktani
2. Jumlah Anggota
3. Luas Areal
4. Desa
5. Kecamatan
6. Kabupaten

:
:
:
:
:
:

II.

TEKNOLOGI
1. Komoditi
2. Varietas
3. Komp. Teknologi PTT
1). Benih Unggul Bermutu
2). Urea
3). SP - 36
4). NPK
5). Pupuk Organik

:
:
:
:
:
:
:
:

No.
1.

.................. kg
.................. kg
.................. kg
..................kg
..................kg
Provitas
(ku/ha)

Lokasi

Produksi
(ton)

SL-PTT KEDELAI
Pemandu Lapangan / Penyuluh / KCD
.......................................................

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

32

Lampiran 3
Rekapitulasi RUK
Kelompok
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

:
:
:
:
:

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)
……………………………………
Kepada Yth :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kab/Kota………………………..
Sesuai dengan Surat Keputusan *)……. No. …….. tanggal …..
tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan ………… dengan
ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial untuk
Pertanian sebesar Rp. …………….. (terbilang………..) sesuai
Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi
kegiatan berikut :
No.
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
Dst.

Kegiatan
(2)

Jumlah Biaya (Rupiah)
(3)

Jumlah

33

Lanjutan Lampiran 3
Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan
Surat Perjajian Kerjasama Nomor ….. tanggal …., Dana
Bantuan Sosial kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke
rekening petani/kelompok ……………………… No. Rekening
……….. pada cabang/unit Bank …………. Di …………
Menyetujui,
Ketua Tim Teknis,

Ketua Kelompok,

……………………..
NIP.

………………………….
NIP.
MENGETAHUI/MENYETUJUI,
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota …………….
………………………………….
NIP.

*) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau
pejabat yang ditunjuk
**) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat
dan DIPA Provinsi

34

Lampiran 4

KUITANSI DANA BANTUAN SOSIAL
NPWP :………………………
MAK :………………………
T.A. :………………………
KUITANSI
No. : ……………..
Sudah Terima

: Kuasa Pengguna Anggaran ………………
Kabupaten/Kota …………………………..

Uang sebanyak

:

Untuk pembayaran

: Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian .
Di Desa/Kelurahan …………………………
Kecamatan ……………………………………
Kabupaten/Kota …………………………….
Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No.
Tanggal …………….

Terbilang Rp

:
…………………….. 2011

Mengetahui/Menyetujui,
Kabupaten/Kota ……………..

Yang menerima,
Petani/Ketua Kelompok
Meterai
Rp. 6.000

…………………………………….
NIP.

………………………………..

35

Lanjutan Lampiran 4
Setuju dibayar,
Kuasa Pengguna Anggara,

Tanggal ………………
Bendaharawan,

………………………………..
NIP.

…………………………….
NIP.

*) Format kuitansi ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada
DIPA Pusat dan DIPA Provinsi

36

Lampiran 5

Surat Perjanjian Kerjasama
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor:
Antara
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.......................
KABUPATEN/KOTA..........................................
Dengan
KELOMPOK..............................................
Tentang
PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERTANIAN
Pada hari ini,........tanggal...........bulan.......tahun dua ribu
delapan bertempat di Kantor...........Jalan.........., kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
1.
.................:
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)..........................., dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)...........DIPA
Tahun
Anggaran
2011
No..............tanggal........yang
berkedudukan di jalan................yang untuk selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.
2. ...................: Ketua Kelompok..........................., dalam hal
ini
bertindak
untuk
dan
atas
nama
kelompok
..........................................yang
berkedudukan
di
Desa/Kelurahan...............Kecamatan....................Kabupaten/K
ota...................yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian
Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua
belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan
Sosial untuk Pertanian, dengan ketentuan sebagai berikut :

37


Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keputusan Presiden No.....Tahun....., tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Pedoman/Petunjuk Teknis tentang Kegiatan............ Tahun
Anggaran 2011 yang diterbitkan oleh Dirjen/Kepala
Badan.................., Kementerian Pertanian;
DIPA.........., Nomor :.............tanggal ........2011;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor :.......tanggal........,
tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian
Tahun Anggaran 2011;
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor :
SE....tanggal....,tentang Penyediaan dan Pencairan Dana
Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011;
Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas atau
pejabat yang ditunjuk....., Nomor......tanggal..........tentang
Penetapan Kelompok Sasaran.
Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan
PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan
Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian tersebut sesuai dengan
Rencana Usaha Kelompok (dirinci sesuai dengan bidang usaha
kelompok masing-masing sebagaimana terlampir).

38

Pasal 3
SUMBER DAN JUMLAH DANA
Sumber dan jumlah Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian yang
diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :
1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian
Pelaksanaan
Anggaran
(DIPA).........Nomor
:............tanggal.........
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar
Rp...................(dengan huruf).
Pasal 4
PEMBAYARAN
Pembayaran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian dimaksud
pada pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan
dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah
perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui
Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA
kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara..................,
dengan
cara
pembayaran
langsung
ke
rekening
petani................Desa/Kelurahan................Kecamatan............
.....Kabupaten/Kota.................pada Bank..........................No.
Rek :.........................
Pasal 5
SANKSI
Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan
Dana Bantuan Sosial kapada petani sesuai dengan pasal 2,
maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut
seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan
surat perjanjian kerjasama batal.

39

Pasal 6
PERSELISIHAN
1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian
kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah
untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu
penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan
perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri..........., sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai
kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.
Pasal 7
FORCE MAJEURE
1. Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal
yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya
pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus
memberitahukan secara tertulis kepada PPK/KPA dengan
tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 X 24 jam
kepada PIHAK PERTAMA;
2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasal 7
ayat (1) adalah :
a.
b.
c.

Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir
besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian
PIHAK KEDUA;
Peperangan;
Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

40

Pasal 8
LAIN – LAIN
1. Bea meterai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian
kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama;
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku
kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah
pihak.
Pasal 9
PENUTUP
Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah
pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa
adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang
kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
Ketua Kelompok
...........................
Kabupaten/Kota...................
Meterai
Rp. 6.000
.......................................
......................................
NIP.
MENGETAHUI/MENYETUJUI :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabupaten/Kota.................
.........................................................
NIP.
*) Format Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat disesuaikan untuk

kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi

41

Lampiran 6

BERITA ACARA
PENERIMAAN DANA BANTUAN SOSIAL SL-PTT
KEDELAI TAHUN 2012
Nama Kelompoktani
Alamat
Kecamatan
Desa
No

:
:
:
:

Nama Anggota

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
dst

Jumlah Dana
yang Diterima
( RP )

Tanda Tangan

Jumlah
Mengetahui,
PPL/KCD/Petugas Pertanian
Kabupaten/Kota

…………...…………... 2012
Ketua Kelompok tani

Nama
NIP

Nama

Keterangan : *) Coret salah satu yang tidak perlu
42

pedoman slptt kedelai

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to pedoman slptt kedelai

Similar to pedoman slptt kedelai (20)

More from Dpc Pkb Aceh Tamiang

More from Dpc Pkb Aceh Tamiang (10)

pedoman slptt kedelai