Bahan

1. “ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM”
Pada
Rapat Asistensi dan Supervisi Dalam Penyederhanaan
Regulasi dan Penanaman Modal di Daerah
Jakarta, 9 April 2021
Disampaikan Oleh:
Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan SDM Aparatur

2. GAMBARAN UMUM KOPERASI DAN UMKM
63.955.369
99,62%
193.959
0,30%
44.728
0,06%
5.550
0,01%
USAHA BESAR
Omset/tahun > Rp 50 Milyar
Modal Usaha > Rp 50 Milyar
USAHA MENENGAH
Omset/tahun Rp 15 M - Rp 50 M
Modal Usaha Rp 5 M - Rp 10 M
USAHA KECIL
Omset/tahun Rp 2 M s.d Rp 15 M
Modal Usaha Rp 1 Ms.dRp 5 M
USAHA MIKRO
Omset/tahun hingga Rp 2 Milyar
Modal Usaha hingga Rp 1 Milyar
KRITERIAUMKM+B
UMKM
3.187 Unit
(2,59%)
6.389 Unit
(5,19%)
113. 472 Unit
(92,22%)
Nasional
Provinsi
Kabupaten/
Kota
WILAYAH KEANGGOTAAN
PENYERAPAN TENAGA
KERJA
97%
99%
POPULASI USAHA
58%
INVESTASINASIONAL
60%
GDP DIGITALISASIUMKM
13%
14%
EKSPOR
KOPERASI
Jumlah Anggota Koperasi:
16.066.443 Orang
Jumlah Volume UsahaKoperasi:
Rp. 120,404 triliun,-
Jumlah Asset Koperasi:
Rp. 103,798 triliun
Jumlah TenagaKerjaKoperasi:
532.759 Orang
2

3. TANTANGAN/ISU UTAMA
TRANSFORMASI UMKM DAN KOPERASI
Sumber: Olahan Kementerian Koperasi dan UKM, 2019
UMKM sulit untuk
Naik Kelas
➢ Populasi UMKM mencapai 99% dari pelaku usaha, namun hanya
berkontribusi61,07% terhadap PDB.
➢ Kontribusi UMKM terhadap ekspor hanya 14%, lebih rendah dibanding
negara lain (Singapura 41%, Malaysia 18%, Thailand 29%, Jepang 25%
dan Tiongkok 60%)
➢ Porsikreditperbankan yang diakses oleh UMKMbaru mencapai 19,97%.
Rendahnya peringkat
Kewirausahaan nasional
➢ Rasio Kewirausahaan rendah berkisar 3,47%.
➢ Perbandingan Rasio Kewirausahaan dengan Negara ASEAN seperti
Singapura 8,76 %, Thailand 4,26% dan Malaysia 4,74%.
Koperasi belum menjadi
pilihan Utama
Kelembagaan Ekonomi
Rakyat
➢ KontribusiPDBKoperasihanya sebesar 5,1%.
P O T R E T TA N TA N G A N / I S U
c
TA R G E T R P J M N 2 0 2 4
3,95%
65%
21,60%
22%
5,5%
3

4. AMANAT RPJMN 2020-2024 DAN
STRATEGI TRANSFORMASI UMKM DAN KOPERASI
TRANSFORMASI USAHA
INFORMAL KE FORMAL
TRANSFORMASI KE DALAM
RANTAI NILAI
TRANSFORMASI KE DIGITAL
DAN PEMANFAATANTEKNOLOGI
MODERNISASI
KOPERASI
Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro
kecil dan usaha menengah besar;
Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan
bagi wirausaha;
Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi
koperasi;
Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan
start-up;
Meningkatkan nilai tambah usaha sosial.
Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah
ekonomi pada tahun 2020-2024 Mencakup Penguatan
Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
dan Koperasi dengan strategi:
1
2
3
4
5
AMANATRPJMN
“ARAHAN PRESIDEN” UMKM
NAIK KELAS
MODERNISASI
KOPERASI
(Dalam Pelantikan
Menteri Koperasi dan UKM, 2019)
STRATEGI TRANSFORMASI
1 2
3 4
4

5. LPDB-KUMKM LLP-KUKM
1. Peningkatan Kapasitas SMESCO dalam Layanan Pemasaran Perdagangan Lokal, Regional
dan Internasional;
2. Pengembangan SMESCO HUB untuk Indonesia BagianTimur;
3. Pelatihan dan Pengembangan ProgramSparc.
-
Dep. Bidang Perkoperasian Dep. Bidang Usaha Mikro Dep. Bidang UKM Bidang Kewirausahaan
Pengembangan Model Bisnis Koperasi
dan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi
Melalui Digitalisasi Koperasi;
Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi
Melalui Skema/Sistem Permodalan;
Penerapan Good Corporate Koperasi
Melalui Sistem Pengawasan Terpadu;
Pengembangan SDM Perkoparasian dan
Jabatan Fungsional.
1
2
3
4
Pengembangan Skema/ Sistem
Pembiayaan dan Potensi Investasi UKM;
Pengembangan SDM UKM Melalui
Fasilitasi Pelatihan dan Pendampingan
Berbasis Ekspor;
Fasilitasi Kemitraan dan Perluasan
Akses Pasar Melalui Scalling Up
Produk UKM.
1
2
3
4
Pembiayaan Usaha Mikro Melalui
Fasilitasi Penguatan Permodalan;
Perlindungan Usaha di Kawasan
Strategis dan Kemudahan Usaha
Mikro Melalui Transformasi Informal
ke Formal dan Fasilitasi Standardisasi
serta Sertifikasi Usaha;
Pengembangan Rantai Pasok Usaha
Mikro Melalui Penataan dan
Penyediaan Dapur Produksi Bersama
serta Perluasan Skema/Sistem Jaringan
Pemasaran;
Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro
Melalui Pelatihan dan Pendampingan
serta Fasilitasi Standardisasi
Kompetensi SDM;
1
2
3
4
Konsultasi Bisnis dan Layanan
Pendampingan Usaha Melalui
Pengembangan Centre of Excellence
dan Penyediaan Expert Bisnis ;
Pengembangan Inovasi Teknologi dan
Inkubasi Usaha Melalui Fasilitasi
Lembaga Inkubator;
Pengembangan Ekosistem Bisnis
Melalui Kerjasama Dunia Usaha dan
Industri Serta Perguruan Tinggi;
Pembiayaan Wirausaha Melalui
Perluasan Akses Pembiayaan dan
Fasilitasi Permodalan;
1
3
4
Fasilitasi Bantuan Hukum dan
Konsultasi Usaha.
5
Pemetaan Data Melalui
Pengembangan Basis Data tunggal
UMKM (Mandat UU Cipta Kerja) dan
Pengkajian Usaha.
5
-
Penyaluran Dana Bergulir bagi Koperasi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi
Koperasi dan UKM, khususnya yang bergerak pada sektor riil (pertanian, perikanan,
peternakan), berbasis ekspor atau substitusi impor.
2
Pengembangan Kawasan dan Rantai
Pasok UKM Melalui Factory Sharing
(Rumah Produksi Bersama, Sistem
Logistik dan Manajemen Operasi)
Berbasis Tematik Potensi Kewilayahan;
PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
5

6. NO KEGIATANPRIORITAS STRATEGIIMPLEMENTASI PEMANGKUKEPENTINGAN
1 Penanggungan biaya,pembinaan, dan pendampingan
usaha mikro dalamperizinan usaha dan bantuan
hukum
Memfasilitasi Penanggungan Biaya, Pembinaan dan Pendampingan usaha
mikro dalamperizinan berusaha dan bantuan hukum (NIB, Sertifikat
Halal, HaKI, SNI, Izin Edar,PIRT);
Kemenkumham, BSNI, BPJH, BPOM, BKPM,
Pemda
2 InfrastrukturPublik untuk Tempat Pengembangan
Usaha dan Tempat Promosi UMKM
Melakukan kerjasama dan pemantauan melalui pola SEB/MOU dengan
K/L terkait pemanfaatan fasilitas publik bagi UMKM dan Koperasi, mulai
pembangunan usaha hingga insentif, dan penyediaanfasilitas publik
untuk kegiatanpromosi;
Kemenko Ekon, Kemenko Marvest, KemenPUPR,
Kemenhub, Kemen BUMN, Pemda
3 Kebijakan Implementasi alokasi40% Belanja
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi UMKM
Membentuk Satgas bersama K/L terkait untuk pemantauan
implementasi 40% Belanja Pengadaan Barang/JasaPemerintah bagi
UMKM.
Seluruh Instansi Pemerintah Pusat danDaerah
4 Penyelenggaraan Basis DataTunggal Melaksanakan sensus UMKMuntuk melengkapi data individu Sistem
Informasi Data Tunggal (SIDT);
Kominfo, BPS, BKPM, Pemda, TNP2K
5 Penyediaan sisteminformasi UKMekspor
(katalog promosidigital)
Memetakan data UMKM yang memiliki ekspansieksporsecara terintegrasi; Kemendag, Kemenlu, Kominfo, BPS, Pemda
6 Pengembangan Wirausaha MudaProduktif Memfasilitasi inkubasiusaha bagi mahasiswabekerja sama dengan
Perguruan Tinggi;
Kemenristek/BRIN, Kemendikbud, Perguruan
Tinggi
7 Kemitraan Strategis UMKM masuk dalamRantai
Pasok Berbasis KoperasiModern
Memberikan fasilitasi insentif kemitraan bagi UMdan UB (keringanan
pajak daerah dan pengurangan retribusi daerah) serta UMK (keringanan
pajak dan retribusi daerah, bantuan riset dan pengembangan,bantuan
modal, fasilitaspelatihan vokasi);
Kemen BUMN, Swasta
8 PenyediaanRumah ProduksiBersama Model Bisnis dan
Tata KelolaKoperasi
MenyediakanRumah Produksi Bersama untuk standardisasi proses
produksi;
Kemenko Marvest, Kementan, Kemen KKP,
Kemenperin, KemenPUPR, ATR/BPN, BPOM,
BKPM, BSNI Perbankan, Pemda
9 OptimalisasiPLUT- KUMKMsebagaiPusat
Promosi dan KreatifHub
Menyediakanexpert bisnis dan pusat promosi melalui PLUT-KUMKM di
daerah;
Kemenparekraf, Kemendag, Kominfo, Pemda
10 Penyediaan Pusat Kuliner dan Oleh-Oleh di 5 Kawasan
Wisata
Merevitalisasi sentra kuliner menjadi Pusat Kuliner dan oleh-oleh di
kawasan wisata super prioritas.
Kemenko Marvest, Kemenparekraf,
ATR/BPN,KemenPUPR, Pemda
IMPLEMENTASI KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2022
MANDAT UU CIPTA KERJA (PP NO. 7 TAHUN 2021)
6