Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptxRickhiAlanSaputra
Kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mencakup berbagai hal seperti:
1. Pengurangan biaya dan hambatan usaha, misalnya dengan memberikan insentif pajak atau pembebasan biaya perijinan.
2. Penyediaan akses keuangan yang mudah bagi UMKM, seperti memberikan kredit dengan bunga rendah atau program pembiayaan khusus.
3. Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengusaha UMKM.
4. Mendorong kolaborasi antara UMKM dan perusahaan besar, seperti program kemitraan dan integrasi rantai pasok.
5. Memfasilitasi pemasaran dan promosi produk UMKM, seperti pameran, platform penjualan online, atau program branding.
6. Perlindungan hukum dan dukungan dalam hal hak kekayaan intelektual untuk produk UMKM.
Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, sehingga dapat menjadi pilar ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi negara.
Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017Aa Renovit
Melihat kondisi yang terjadi setelah runtuhnya kondisi perekonomian Indonesia akibat krisis 1998, pemerintah mulai melirik industri kecil dan menengah (IKM) karena terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Buktinya saat pertumbuhan industri secara keseluruhan terjun bebas dari 5,90% (2005) menjadi 5% (2006), pertumbuhan IKM justru meningkat dari 3,48% (2005) menjadi 4,6% (2006). Namun demikian IKM yang dipercaya sebagai andalan kekuatan ekonomi bangsa, masih banyak menghadapi masalah. Salah satu contohnya IKM “Dedi Konveksi” di Bandung. Dalam penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan metode “three level characteristics of manufacture”. Kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi korporasi. Strategi bisnis yang diusulkan menjadi acuan untuk menyusun strategi teknologi. Dari strategi-strategi yang telah tersusun (strategi korporasi, strategi bisnis dan strategi teknologi) diperlukan adanya suatu kebijakan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai arahan untuk dapat mengembangkan dan membina industri kecil modern. Kebijakan pengembangan dan pembinaan IKM konveksi ini menggunakan 4 perspektif yaitu finansial, customer, proses bisnis internal, dan pertumbuhan-pembelajaran. Unsur dalam kebijakan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dalam IKM. Kata kunci : Manajemen, Industri Kecil Modern, Strategi Bisnis, Strategi Korporasi, Strategi Teknologi. Review to the conditions that occurred after the collapse of Indonesia's economy from the crisis of 1998, the government will begin to consider small and medium enterprises (SME) because it has proved to be more resilient to the economic crisis. This could be figured out when the overall industrial growth just plummeted from 5.90% (2005) to 5% (2006), and the growth of SMEs had increased from 3.48% (2005) to 4.6% (2006). Eventhough SMEs are believed as centre of the nation's economic strength, those still faces many problems. One example IKM "Dedi Konveksi" in Bandung. In this study, identification of problems is done by using the three-level characteristics of manufacture.This identification will determine a SWOT analysis as a basis for determining corporate strategy. Business strategy is proposed as the benchmark for technology strategy. Those strategies that have been organized (corporate strategy, business strategy and technology strategy) required the existence of policies. The policies aimed as guidance to develop and foster a modern small industries. Strategy for development and promotion policies of SMEs convection implemented through four perspectives; namely financial, customer, internal business processes, and human resource growth-learning. Element in this policy strategy involves all stakeholders in the SMEs. Keywords : Management, SMEs, Bussiness Strateg
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptxRickhiAlanSaputra
Kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mencakup berbagai hal seperti:
1. Pengurangan biaya dan hambatan usaha, misalnya dengan memberikan insentif pajak atau pembebasan biaya perijinan.
2. Penyediaan akses keuangan yang mudah bagi UMKM, seperti memberikan kredit dengan bunga rendah atau program pembiayaan khusus.
3. Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengusaha UMKM.
4. Mendorong kolaborasi antara UMKM dan perusahaan besar, seperti program kemitraan dan integrasi rantai pasok.
5. Memfasilitasi pemasaran dan promosi produk UMKM, seperti pameran, platform penjualan online, atau program branding.
6. Perlindungan hukum dan dukungan dalam hal hak kekayaan intelektual untuk produk UMKM.
Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, sehingga dapat menjadi pilar ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi negara.
Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017Aa Renovit
Melihat kondisi yang terjadi setelah runtuhnya kondisi perekonomian Indonesia akibat krisis 1998, pemerintah mulai melirik industri kecil dan menengah (IKM) karena terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Buktinya saat pertumbuhan industri secara keseluruhan terjun bebas dari 5,90% (2005) menjadi 5% (2006), pertumbuhan IKM justru meningkat dari 3,48% (2005) menjadi 4,6% (2006). Namun demikian IKM yang dipercaya sebagai andalan kekuatan ekonomi bangsa, masih banyak menghadapi masalah. Salah satu contohnya IKM “Dedi Konveksi” di Bandung. Dalam penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan metode “three level characteristics of manufacture”. Kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi korporasi. Strategi bisnis yang diusulkan menjadi acuan untuk menyusun strategi teknologi. Dari strategi-strategi yang telah tersusun (strategi korporasi, strategi bisnis dan strategi teknologi) diperlukan adanya suatu kebijakan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai arahan untuk dapat mengembangkan dan membina industri kecil modern. Kebijakan pengembangan dan pembinaan IKM konveksi ini menggunakan 4 perspektif yaitu finansial, customer, proses bisnis internal, dan pertumbuhan-pembelajaran. Unsur dalam kebijakan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dalam IKM. Kata kunci : Manajemen, Industri Kecil Modern, Strategi Bisnis, Strategi Korporasi, Strategi Teknologi. Review to the conditions that occurred after the collapse of Indonesia's economy from the crisis of 1998, the government will begin to consider small and medium enterprises (SME) because it has proved to be more resilient to the economic crisis. This could be figured out when the overall industrial growth just plummeted from 5.90% (2005) to 5% (2006), and the growth of SMEs had increased from 3.48% (2005) to 4.6% (2006). Eventhough SMEs are believed as centre of the nation's economic strength, those still faces many problems. One example IKM "Dedi Konveksi" in Bandung. In this study, identification of problems is done by using the three-level characteristics of manufacture.This identification will determine a SWOT analysis as a basis for determining corporate strategy. Business strategy is proposed as the benchmark for technology strategy. Those strategies that have been organized (corporate strategy, business strategy and technology strategy) required the existence of policies. The policies aimed as guidance to develop and foster a modern small industries. Strategy for development and promotion policies of SMEs convection implemented through four perspectives; namely financial, customer, internal business processes, and human resource growth-learning. Element in this policy strategy involves all stakeholders in the SMEs. Keywords : Management, SMEs, Bussiness Strateg
SIBAKUL JOGJA merupakan platform digitalisasi layanan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM; yang melingkupi : Pendataan dan Klasterisasi UKM, Pembinaan KUKM, dan Inovasi Fasilitasi Penguatan KUKM
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan MenengahAa Renovit
Melihat kondisi yang terjadi setelah runtuhnya kondisi perekonomian Indonesia akibat krisis 1998, pemerintah mulai melirik industri kecil dan menengah (IKM) karena terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Buktinya saat pertumbuhan industri secara keseluruhan terjun bebas dari 5,90% (2005) menjadi 5% (2006), pertumbuhan IKM justru meningkat dari 3,48% (2005) menjadi 4,6% (2006). Namun demikian IKM yang dipercaya sebagai andalan kekuatan ekonomi bangsa, masih banyak menghadapi masalah. Salah satu contohnya IKM “Dedi Konveksi” di Bandung. Dalam penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan metode “three level characteristics of manufacture”. Kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi korporasi. Strategi bisnis yang diusulkan menjadi acuan untuk menyusun strategi teknologi. Dari strategi-strategi yang telah tersusun (strategi korporasi, strategi bisnis dan strategi teknologi) diperlukan adanya suatu kebijakan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai arahan untuk dapat mengembangkan dan membina industri kecil modern. Kebijakan pengembangan dan pembinaan IKM konveksi ini menggunakan 4 perspektif yaitu finansial, customer, proses bisnis internal, dan pertumbuhan-pembelajaran. Unsur dalam kebijakan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dalam IKM. Kata kunci : Manajemen, Industri Kecil Modern, Strategi Bisnis, Strategi Korporasi, Strategi Teknologi. Review to the conditions that occurred after the collapse of Indonesia's economy from the crisis of 1998, the government will begin to consider small and medium enterprises (SME) because it has proved to be more resilient to the economic crisis. This could be figured out when the overall industrial growth just plummeted from 5.90% (2005) to 5% (2006), and the growth of SMEs had increased from 3.48% (2005) to 4.6% (2006). Eventhough SMEs are believed as centre of the nation's economic strength, those still faces many problems. One example IKM "Dedi Konveksi" in Bandung. In this study, identification of problems is done by using the three-level characteristics of manufacture.This identification will determine a SWOT analysis as a basis for determining corporate strategy. Business strategy is proposed as the benchmark for technology strategy. Those strategies that have been organized (corporate strategy, business strategy and technology strategy) required the existence of policies. The policies aimed as guidance to develop and foster a modern small industries. Strategy for development and promotion policies of SMEs convection implemented through four perspectives; namely financial, customer, internal business processes, and human resource growth-learning. Element in this policy strategy involves all stakeholders in the SMEs. Keywords : Management, SMEs, Bussiness Strategy.
SINERGITAS UKM BUMDES NEW
Disampaikan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah
Materi :
1. PERBANDINGAN PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN
2. OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2021 DARI SISI PENGELUARAN
3. DATA UMKM DI JAWA TENGAH HASIL SENSUS EKONOMI BPS
4. PERMASALAHAN SEBAGAI DAMPAK PANDEMI
5. RATIO KEWIRAUSAHAAN
6. Keterhubungan usaha mikro kecil
Terhubung dg ekosistem digital
baru 13% (media sosial
Terintegrasi dan e-com)
7. DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN OLEH SEKTOR KOPERASI
8. DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN OLEH SEKTOR UMKM
9. KONDISI LAPANGAN KOPERASI & UMKM JAWA TENGAH SELAMA PPKM DARURAT
10. UU 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA
11. PP 7/2021 - KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOP & UMKM
12. PENGEMBANGAN KOMODITAS BERBASIS SENTRA/KLASTER
13. LANGKAH KERJA PENGEMBANGAN EKONOMI MELALUI PENDEKATAN SENTRA/KLASTER
14. KONSEP FACTORY SHARING UNTUK BEBERAPA JENIS KLASTER
15. KOLABORASI PIHAK TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN RUMAH PRODUKSI BERSAMA
16. ALUR KETERKAITAN PROSES ANTAR INDUSTRI
17. PILIHAN KOPERASI SEBAGAI ENTITAS USAHA
18. RELASI BUMDES DENGAN KOPERASI
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFRajaclean
Jasa Cuci Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Jakarta Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Kulit Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Panggilan Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Di Rumah Bogor Barat Bogor, Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Fabric Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor,
Jasa cuci sofa kini semakin diminati karena kepraktisannya. Dengan menggunakan jasa ini, Anda tidak perlu repot mencuci sofa sendiri. Profesional dalam bidang ini dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu membersihkan sofa hingga ke serat terdalam, menghilangkan kotoran dan bakteri yang tidak terlihat.
SIBAKUL JOGJA merupakan platform digitalisasi layanan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM; yang melingkupi : Pendataan dan Klasterisasi UKM, Pembinaan KUKM, dan Inovasi Fasilitasi Penguatan KUKM
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan MenengahAa Renovit
Melihat kondisi yang terjadi setelah runtuhnya kondisi perekonomian Indonesia akibat krisis 1998, pemerintah mulai melirik industri kecil dan menengah (IKM) karena terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Buktinya saat pertumbuhan industri secara keseluruhan terjun bebas dari 5,90% (2005) menjadi 5% (2006), pertumbuhan IKM justru meningkat dari 3,48% (2005) menjadi 4,6% (2006). Namun demikian IKM yang dipercaya sebagai andalan kekuatan ekonomi bangsa, masih banyak menghadapi masalah. Salah satu contohnya IKM “Dedi Konveksi” di Bandung. Dalam penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan metode “three level characteristics of manufacture”. Kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi korporasi. Strategi bisnis yang diusulkan menjadi acuan untuk menyusun strategi teknologi. Dari strategi-strategi yang telah tersusun (strategi korporasi, strategi bisnis dan strategi teknologi) diperlukan adanya suatu kebijakan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai arahan untuk dapat mengembangkan dan membina industri kecil modern. Kebijakan pengembangan dan pembinaan IKM konveksi ini menggunakan 4 perspektif yaitu finansial, customer, proses bisnis internal, dan pertumbuhan-pembelajaran. Unsur dalam kebijakan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dalam IKM. Kata kunci : Manajemen, Industri Kecil Modern, Strategi Bisnis, Strategi Korporasi, Strategi Teknologi. Review to the conditions that occurred after the collapse of Indonesia's economy from the crisis of 1998, the government will begin to consider small and medium enterprises (SME) because it has proved to be more resilient to the economic crisis. This could be figured out when the overall industrial growth just plummeted from 5.90% (2005) to 5% (2006), and the growth of SMEs had increased from 3.48% (2005) to 4.6% (2006). Eventhough SMEs are believed as centre of the nation's economic strength, those still faces many problems. One example IKM "Dedi Konveksi" in Bandung. In this study, identification of problems is done by using the three-level characteristics of manufacture.This identification will determine a SWOT analysis as a basis for determining corporate strategy. Business strategy is proposed as the benchmark for technology strategy. Those strategies that have been organized (corporate strategy, business strategy and technology strategy) required the existence of policies. The policies aimed as guidance to develop and foster a modern small industries. Strategy for development and promotion policies of SMEs convection implemented through four perspectives; namely financial, customer, internal business processes, and human resource growth-learning. Element in this policy strategy involves all stakeholders in the SMEs. Keywords : Management, SMEs, Bussiness Strategy.
SINERGITAS UKM BUMDES NEW
Disampaikan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah
Materi :
1. PERBANDINGAN PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN
2. OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2021 DARI SISI PENGELUARAN
3. DATA UMKM DI JAWA TENGAH HASIL SENSUS EKONOMI BPS
4. PERMASALAHAN SEBAGAI DAMPAK PANDEMI
5. RATIO KEWIRAUSAHAAN
6. Keterhubungan usaha mikro kecil
Terhubung dg ekosistem digital
baru 13% (media sosial
Terintegrasi dan e-com)
7. DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN OLEH SEKTOR KOPERASI
8. DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN OLEH SEKTOR UMKM
9. KONDISI LAPANGAN KOPERASI & UMKM JAWA TENGAH SELAMA PPKM DARURAT
10. UU 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA
11. PP 7/2021 - KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOP & UMKM
12. PENGEMBANGAN KOMODITAS BERBASIS SENTRA/KLASTER
13. LANGKAH KERJA PENGEMBANGAN EKONOMI MELALUI PENDEKATAN SENTRA/KLASTER
14. KONSEP FACTORY SHARING UNTUK BEBERAPA JENIS KLASTER
15. KOLABORASI PIHAK TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN RUMAH PRODUKSI BERSAMA
16. ALUR KETERKAITAN PROSES ANTAR INDUSTRI
17. PILIHAN KOPERASI SEBAGAI ENTITAS USAHA
18. RELASI BUMDES DENGAN KOPERASI
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFRajaclean
Jasa Cuci Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Jakarta Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Kulit Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Panggilan Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Di Rumah Bogor Barat Bogor, Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Fabric Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor,
Jasa cuci sofa kini semakin diminati karena kepraktisannya. Dengan menggunakan jasa ini, Anda tidak perlu repot mencuci sofa sendiri. Profesional dalam bidang ini dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu membersihkan sofa hingga ke serat terdalam, menghilangkan kotoran dan bakteri yang tidak terlihat.
aku lah11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Kota Bandung Lautan Api Mulai Agresif: Persib Segera Comot Bintang Persija Lagi, Bobotoh Pasti Suka
Tayang: Jumat, 31 Mei 2024 06:00
Penulis: Adi Manggala Saputro Editor: Elfan Fajar Nugroho
zoom-inlihat fotoKota Bandung Lautan Api Mulai Agresif: Persib Segera Comot Bintang Persija Lagi, Bobotoh Pasti Suka
Instagram @persib @persija
Skuad Persib Bandung (kiri) dan Persija Jakarta (kanan). Kota Bandung Lautan Api mulai agresif, Persib Bandung segera comot bintang Persija Jakarta, Bobotoh dijamin pasti suka, berikut sosoknya.
TRIBUNWOW.COM - Kota Bandung Lautan Api mulai agresif, Persib Bandung segera comot bintang Persija Jakarta, Bobotoh dijamin pasti suka, berikut sosoknya.
Dilansir TribunWow.com, keberhasilan Persib Bandung dalam perekrutan Rezaldi Hehanusa nampaknya menjadi motivasi mereka untuk bisa kembali gembosi sang rival abadi, Persija Jakarta.
Hal itu dapat dibuktikan dengan masuknya gelandang bintang Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi.
Kabar masuknya Hanif Sjahbandi ke dalam lis belanja Persib Bandung diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @transfernews_ft, Kamis (31/5/2024).
Baca juga: Transfer Kejutan Persib Bandung? Bintang di Luar Dugaan Kepergok Beri Sinyal, Bobotoh Dijamin Suka
"Hanif Sjahbandi (DMF/27) masuk radar Persib Bandung," tulis @transfernews_ft.
Sebagaimana diketahui, masuknya Hanif Sjahbandi selain karena ketagihan akan keberhasilan Persib Bandung dalam merekrut Rezaldi Hehanusa, hal itu menunjukkan sinyal Maung Bandung ingin memulangkan putra daerahnya satu per satu ke Kota Kembang.
Mengingat, Hanif Sjahbandi merupakan gelandang asli jebolan Persib Bandung yang juga pemain kelahiran Kota Bandung.
Meski, ia tercatat belum pernah berkarier di Persib Bandung senior meski pernah bergabung dengan tim juniorn Pangeran Biru pada Januari sampai dengan Juli 2015 silam.
Artikel ini telah tayang di TribunWow.com dengan judul Kota Bandung Lautan Api Mulai Agresif: Persib Segera Comot Bintang Persija Lagi, Bobotoh Pasti Suka, https://wow.tribunnews.
1. K E M E N T E R I A N K O O R D I N AT O R
B I D A N G P E R E K O N O M I A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A
ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN DAYA SAING
KOPERASI DAN UMKM
Jakarta, 9 Maret 2018
PERIZINAN DAN
REGULASI UMKM
2. KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI
ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI RPJMN 2015-2019
Peran
• 57,6% PDB
• 96,7% Tenaga Kerja
• 15,7% Ekspor
Kendala
• Produktivitas rendah
• Akses ke modal,
teknologi, dan pasar
rendah
• Informal
• Biaya transaksi tinggi
Peningkatan Kualitas SDM
Diklat, bimbingan,
pendampingan
Peningkatan Akses
Pembiayaan
KUR, kredit program sektoral,
dana bergulir, resi gudang,
startup capital bagi wirausaha
Peningkatan Nilai Tambah &
Pemasaran
Teknologi, standardisasi/ sertifikasi,
pasar rakyat,distribusi, promosi,
trading house
Penguatan Kelembagaan
Usaha
Koperasi, klaster dan kemitraan,
rantai nilai/pasok
Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha
Ijin usaha mikro dan kecil, perlindungan terhadap goncangan, serta
harmonisasi dan perbaikan peraturan
UMKM sebagai
penggerak
ekonomi
UMKM berdaya
saing
Wirausaha baru
layak & inovatif
Koperasi maju
& mandiri
Kondisi UMKM Strategi Sasaran
Arah kebijakan:
meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan
skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.
Sumber: Kementerian PPN / Bappenas(2015)
3. KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI
KRITERIA UMKM (UU 20/2008 TENTANG UMKM)
Aset 500 Jt – 10 M
U S A H A M E N E N G A H
Rp
Omzet 2,5 M – 50 M
Aset 50 Jt – 500 Jt
U S A H A K E C I L
Omzet 300 Jt – 2,5 M
Rp
Aset 50 Jt
U S A H A M I K R O
Omzet 300 Jt
Rp
4. KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI
KONDISI UMKM SAAT INI
Sumber: Sensus Ekonomi
BPS2016
Berdasarkan Data 2017,
terdapat 4,6 Juta Pelaku
UMKM telah memanfaatkan
teknologi digital (e-commerce
dan platform marketplace)
96,7 %
Kontribusi
Tenaga Kerja
15,7 %
Kontribusi
Ekspor
56,2 %
Kontribusi
Investasi
Sumber: Kementerian KUKM (2017), BI (2017), Kemenkominfo (2018)
Investasi untuk sektor
UMKM sebesar 56,2% dari
total investasi terhadap
UMKM & usaha besar
Kontribusi ekspor UMKM
hanya 15,7 % dari total
ekspor non migas
Sektor UMKM menyerap
96,7 % dari total tenaga
kerja UMKM & usaha besar
26,71 juta bisnis unit
UMKM
(usaha non-pertanian)
Kontribusi terhadap
PDB 61,41 % atau
Sebesar 6.228Trilyun
Usaha Mikro 37,88%
Usaha Kecil 9,71%
Usaha Menengah 13,82%
5. KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI
What are the Key Constraints to SMEs Competitiveness
INNOVATION &TECHNOLOGY
• Technology transfer
• LowCommercialisation and R&D
indicators
• Poor technology
HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT
• Workforce lacks job
readiness
• Training
• Non competitive rewards &
benefits
ACCESS TO FINANCING
• Business financial report
• High rate of interest
• Collateral & Complicate document
• Government support
• SMEs Rating
PRODUCT DEVELOPMENT
• Production standardize
• Packaging and quality
• Branding development
LEGAL & REGULATORY
• Licensing / permits
• Complying to regulations
• Promote registration of SMEs
ACCESS TO MARKET
• Acces to information barrier to
exports
• Marketing & branding
• Low bargaining power
• How to link SMEs to LE (Large
Ertenprise)
Sumber: Kemenko Perekonomian
(disampaikan dalam “ASEM seminar on all dimensional support to the financing of SMEs” 11 Oktober 2017, Guangzhou, RRT)
6. KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI
TUJUAN /
MANFA AT
▪ Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam
berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
▪ Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan
usaha;
▪ Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan
ke lembaga keuangan bank dan non-bank;
▪ Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari
pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga
lainnya.
PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL
▪ Prosedur sederhana, mudah dan cepat.
▪ Terbuka informasi bagi PUMK
▪ Kepastian Hukum serta kenyamanan berusaha.
Biaya pelaksanaan pemberian IUMK
bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
DASAR HUKUM
Perpres 98/2014
tentang Perizinan
Untuk Usaha Mikro
dan Kecil
Kebijakan Pemerintah
dibidang Perizinan
Satu Lembar
Permendagri 83/2014
tentang Pedoman
Pemberian Izin Usaha
Mikro dan Kecil
PRINSIP
BIAYA PELAKSAN A AN
7. KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI
P E L A K S A N A A N I U M K
0 1 . P E N DATA A N
Dilakukan kepada seluruh UMK yang berlokasi
di wilayah desa/kelurahan bersangkutan,
meskipun yang akan diberi IUMK adalah UMK
yang memenuhi kriteria/syarat yang
ditetapkan dan dilakukan oleh Kecamatan
melalui Kelurahan/Desa atau petugas lain
yang ditunjuk dengan mendatangi lokasi
usaha, bukan pelaku usaha yang melapor.
0 2 . P E N G A J UA N
P E R M O H O N A N
Diisi dan disiapkan oleh petugas
pendataan atau Kelurahan/Desa
berdasarkan hasil pendataan, bukan
oleh pelaku usaha dan pelaku usaha
menyiapkan persyaratan yang
dibutuhkan.
0 3 . P E M R O S E S A N
B E R K A S
P E N DA F TA R A N
Dilaksanakan di Kecamatan dan dilakukan
verifikasi dengan membuktikan kebenaran
informasi yang terdapat dalam formulir
permohonan paling lambat satu hari sejak
permohonan diterima.
0 4 . P E N E R B I TA N
I U M K
Dilaksanakan oleh Camat paling
lambat satu hari dan penerbitan
IUMK tidak dikenakan biaya,
retribusi dan/atau pungutan lain.
PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL
8. KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI
Perpres 98/2014 Tentang
Perizinan Untuk Usaha
Mikro dan Kecil
Permendagri 83/2014 Tentang Pedoman Pemberian
Izin Usaha Mikro dan Kecil
*PERSYARATAN:
• Surat pengantar
RT/RW tentang lokasi
usaha
• KTP
• Kartu Keluarga
• 2 buah pas poto 4X6
PEMOHON
Membawa
persyaratan*
KANTOR KECAMATAN/
KELURAHAN/
DESA
Pemohon
mendapatkan naskah
IUMK setelah
disahkan oleh Camat
Petugas
menginformasikan
Kantor BRI yang
ditunjuk
KANTOR BRI
Fungsi Kartu IUMK BRI:
• Kartu Debit
• Transaksi
• Tarik Tunai
• Mobile Banking
• Internet Banking
Pemohon menemui
CS BRI (tatap muka)
Untuk permintaan
penerbitan kartu
IUMK BRI
Penerbitan
Kartu
IUMK BRI
Pemohon
Mengisi
formulir
Pemeriksaan
kelengkapan
persyaratan
Admin mengisi
data pelaku
usaha Ke sistem
Admin
memverifikasi
Keterangan:
Prosedur permohonan IUMK tidak secara spesifik
mengatur lamanya waktu penyelesaian, apabila
persyaratan pemohon dan hasil verifikasi dinyatakan
lengkap, maka proses mendapatkan naskah IUMK
dalam waktu 1 hari.
PROSES BISNIS IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK)
9. KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN dan IZIN USAHA INDUSTRI
IZIN USAHA INDUST RI (IUI)
“IUMK telah ditetapkan sebagai pengganti SIUP
bagi UMK sesuai SE Dirjen Perdagangan dalam negeri
NO. 209 tahun 2015 tentang Edaran Mengenai Izin
Usaha bagi UMK di Bidang Perdagangan”
R E G U L A S I
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
1. Permendag 36 tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
2. Permendag 46 tahun 2009 tentang perubahan Permendag
36 tahun 2007.
▪ SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan usaha
perdagangan.
▪ Setiap perusahaan koAperasi persekutuan maupun
perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha
perdagangan wajib memperoleh SIUP.
▪ Pendaftaran ulang tiap 5 tahun sekali.
Pengecualian kewajiban memiliki SIUP untuk usaha mikro :
1. Usaha perseorangan
2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, dikelola oleh anggota
terdekat
3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50jt.
▪ Wajib dimiliki oleh perusahaan industri yang
kegiatan usahanya di bidang industry dengan
modal lebih dari 200 juta
▪ Berlaku sebagai izin gudang di komplek usaha
industri
▪ Lama penerbitan: maksimal 10 hari kerja
1. PP No 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
2. Permenperin No 41 tahun 2008 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha
Industri
Dikecualikan bagi industri kecil yang cukup
memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dengan
ketentuan sebagai berikut :
1. Investasi ≤ 5jt tidak wajib memiliki TDI
2. Investasi 5jt s.d. 200jt wajib memiliki TDI
3. Investasi > 200jt wajib memiliki IUI
R E G U L A S I
KETERANGAN
PENGECUALIAN
KETERANGAN
PENGECUALIAN
10. KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI
PROGRAM FASILITASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
BAGI PENGUSAHA MIKRO
T U J U A N &
S A S A R A N
D A S A R
H U K U M
MoU antara Menteri Koperasi dan UKM dengan
Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia No.
06/Kb/M.KUKM/XI/2014 dan No. 02/MoU/PP-
INI/XI/2014 tentang Fasilitasi Pembuatan Akta
Pendirian Koperasi Bagi Pengusaha Mikro
▪ Mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya Pengusaha
Mikro dalam rangka pendirian Koperasi;
▪ Memberikan bantuan bagi Pengusaha Mikro dalam pembuatan
akta pendirian koperasi oleh NPAK;
▪ Membantu Usaha Mikro agar mempunyai kepastian hukum
dalam bentuk Badan Hukum Koperasi.
▪ Sasarannya adalah pengusaha mikro yang akan mendirikan
Koperasi utamanya yang bergerak di sektor riil.
▪ Program dilaksanakan dalam bentuk
pemberian Bantuan Dana bagi Pengusaha
Mikro yang mendirikan koperasi sebesar Rp.
2.500.000,- per Akta Pendirian Koperasi;
▪ Bantuan Dana yang diterima dipergunakan
untuk membayar Notaris yang telah
memberikan jasanya dalam rangka pendirian
Koperasi, yang meliputi antara lain:
✓ memberi penyuluhan perkoperasian kepada
para pendiri koperasi;
✓ membuat akta pendirian koperasi;
✓ mengurus proses pengesahan Badan Hukum
Koperasi kepada Menteri.
P E L A K S A N A A N
P R O G R A M
Kementerian
Koperasi dan UKM
4b
Berita
Negara
2 3b
3a
Notaris Pembuat Akta
Pendirian Koperasi
4a 1
Pengusaha Mikro
Yang Mendirikan
Koperasi
1. Pendiri Koperasi -> Notaris untuk
dibuatkan Akta Pendirian Koperasi
(lengkap);
2. Notaris mengusulkan Pengesahan ke
Kementerian;
3a.Kementerian mengesahkan &
menyampaikan ke Notaris
3b. Kementerian membayar Notaris
4a. Notaris menyampaikan kepada koperasi
ybs
4b. Kementerian -> Berita Negara
KETERANGAN
MEKANISME
PEMBUATANAKT
A
PENDIRIAN KOPERASI
BAGI PENGUSAHA
MIKRO
11. KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Hak eksklusif yang diberikan suatu
peraturan kepada seseorang atau
sekelompok orang atas karya ciptanya
▪ Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice)
▪ Prinsip Ekonomi (The Economic Argument)
▪ Prinsip Kebudayaan (The Cultural Argument)
▪ Prinsip Sosial (The Social Argument)
▪ Paten: UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
▪ Merek: UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
▪ Hak Cipta: UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
▪ Desain Industri:UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
▪ Rahasia Dagang: UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
▪ Baru 11,05% pelaku kreatif yang telah mendaftarkan HAKI (survey khusus ekonomi
kreatif, BPS 2016)
▪ Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan UU Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa HAKI dapat diagunkan dengan jaminan fidusia
▪ Telah disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi
Kekayaan Intelektual (dalam proses paraf para Menteri) yang berisi tentang proses
pencatatan perjanjian antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi oleh Menteri
melalui proses: permohonan, pemeriksaan permohonan, penerbitan pencatatan
perjanjian lisensi
H A K I
REGULASI
PRINSIP
PROGRESS
Creation of Knowledge
based economics
12. PROGRAM PEMBIAYAAN BAGI UMKM
KURBE
SUMBER
DANA
Variasi Program dan Sumber Dana
RPI LPDB-KUMKM
LPMUKP PUH
PIL
UMI
Dana APBN
Dana
BUMN/SWASTA/
Masyarakat
PKBL
BP3TI
KUR
Dana Bank
Subsidi
Bunga
No. Produk Uraian / Institusi Penyalur
1 KUR Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi
bagi UMKM
K/L : 14 PemerintahPusat
41 PenyalurKUR
2 KURBE Target Market: Usaha berorientasi
ekspor (langsung maupun penunjang)
Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia
3 PembiayaanUltra
Mikro (UMI)
Pembiayaanpelaku usaha mikro dengan
kebutuhan pembiayaan di bawah Rp 10
juta
Pusat Investasi Pemerintah
(Kemenkeu) dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank
4 LPDB-KUMKM
(BLU)
Dana bergulirbagi Koperasi dan UMKM
K/L: Kemenkopdan UKM
LPDB-KUMK
5 PUH (BLU) Dana bergulirmasy sekitarhutan
K/L: Kemenhutdan LH
P2H BLU
6 PIL (BLU) Pembiayaaninvestasiuntuk lingkungan
K/L: Kemenhutdan LH
P2H BLU
7 Dana Bergulir
LPMUKP
Dana bergulirUMKM Kelautan
K/L: Kemen KP
LPMUKP
8 PKBL Dana CSR BUMN
K/L: Kemen.BUMN
BUMN
9 BP3TI (BLU) pembiayaantelekomunikasidan
informatika yang berkaitandengan
pelaksanaanKewajibanPelayanan
Universal/Universal Service
Obligation (KPU/USO)
K/L: Kemen Kominfo
BP3TI
10 RPI Mendoronginovasi untuk kemajuan
daya saing Indonesia
LPDP
13. KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI
▪ Disalurkan oleh Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia
kepada badan usaha/perorangan
yang mempunyai usaha
berorientasi ekspor
▪ Usaha Mikro: s.d. Rp.10 M
▪ Usaha Kecil: s.d. Rp.25 M
▪ Usaha Menengah: s.d. Rp.50 M
▪ PMK No.22/PMK.05/2017
▪ Fasilitas pembiayaan bagi Usaha
Mikro
▪ Coordinated Fund: Pusat Investasi
Pemerintah (Kemenkeu)
▪ Penyalur: Lembaga Keuangan Bukan
Bank
▪ Plafon: s.d. Rp. 10 jt
▪ Dana bergulir untuk pembiayaan
KUMKM yang disalurkan kepada
Koperasi dan Lembaga Perantara
(LKB/LKBB)
▪ Koperasi: Rp. 150 jt – Rp. 50 M
▪ LKB/LKBB: Rp. 150 jt – Rp. 200 jt
K U R
▪ Permenko Perekonomian No. 11
Tahun 2017
▪ Suku bunga 7%
▪ KUR Mikro: subsidi bunga 10,5%,
maksimal per akad kredit Rp. 25 jt
dapat diakumulasikan per debitur
s.d. Rp. 100 jt bagi sektor non
produksi dan tak terbatas bagi
sektor produksi
▪ KUR Kecil: subsidi bunga 5,5%,
plafon Rp. 25 jt – Rp. 500 jt
▪ KUR Penempatan TKI: subsidi bunga
14%, plafon Rp. 25 jt
▪ KUR Khusus: subsidi bunga 5,5%,
plafon Rp. 25 jt – Rp. 500 jt
K U R B E L P D B - KU M K M
P E M B I AYA A N U M i
PROGRAM PEMBIAYAAN BAGI UMKM
14. KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN RI
67,4%
Rp 65,2 Triliun
3.847.135 debitur
KUR MIKRO
Kinerja
Penyaluran KUR
KUR
RITEL
Rp 31,2 Triliun
217.173 debitur 32,2%
Tahun 2017 Realisasi Rp 0,3 Triliun
22.663 debitur 0,3%
KUR
PENEMPATAN
TKI
Rp 96,7
Triliun
Debitur
4.086.971
14 Pemerintah Pusat (K/L)
2 Pengawas
34 Bank (BUMN & Swasta)
4 Lembaga Non Bank
2 Koperasi
10 Lembaga Penjamin
Realisasi KUR 2017:
90,7%
(dari target Rp 106,6 Triliun)
NPL: 0,26%
Perikanan, Perburuan, dan Kehutanan,
Perikanan, Industri Pengolahan,
Perdagangan, Konstruksi, Jasa-jasa
Sektor Ekonomi
Pihak Terkait
KINERJA PENYALURAN KUR 2017