Dokumen tersebut membahas tentang kawin kontrak dari berbagai perspektif hukum dan agama. Secara ringkas, kawin kontrak dianggap tidak sah menurut hukum perkawinan Indonesia karena bertentangan dengan tujuan pembentukan keluarga yang harmonis dan berkekal. Juga dilarang dalam pandangan agama Islam dan Kristen.
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai jenis definisi yang dapat digunakan, yaitu definisi nominalis, definisi realis, dan definisi praktis. Definisi nominalis menjelaskan suatu kata dengan kata lain, definisi realis menjelaskan hal yang ditandai oleh suatu istilah, sedangkan definisi praktis menjelaskan suatu hal dari segi kegunaan atau tujuan.
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosAndy Susanto
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang proposal penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial.
2. Korupsi dana bantuan sosial merupakan masalah yang serius di Indonesia karena dana yang seharusnya untuk rakyat miskin justru dikorupsi.
3. Penelitian ini akan mengkaji modus korupsi dana bantuan sosial
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, karakteristik, dan penggunaan larangan (al-nahy) dalam hukum Islam. Secara ringkas, al-nahy adalah tuntutan yang berisi larangan untuk melakukan suatu perbuatan, yang datang dari nash syara'. Terdapat berbagai bentuk karakteristik al-nahy dan penggunaannya dapat untuk menyatakan haram, makruh, doa, atau penjelasan akibat. Para ulama juga mer
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai jenis definisi yang dapat digunakan, yaitu definisi nominalis, definisi realis, dan definisi praktis. Definisi nominalis menjelaskan suatu kata dengan kata lain, definisi realis menjelaskan hal yang ditandai oleh suatu istilah, sedangkan definisi praktis menjelaskan suatu hal dari segi kegunaan atau tujuan.
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosAndy Susanto
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang proposal penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial.
2. Korupsi dana bantuan sosial merupakan masalah yang serius di Indonesia karena dana yang seharusnya untuk rakyat miskin justru dikorupsi.
3. Penelitian ini akan mengkaji modus korupsi dana bantuan sosial
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, karakteristik, dan penggunaan larangan (al-nahy) dalam hukum Islam. Secara ringkas, al-nahy adalah tuntutan yang berisi larangan untuk melakukan suatu perbuatan, yang datang dari nash syara'. Terdapat berbagai bentuk karakteristik al-nahy dan penggunaannya dapat untuk menyatakan haram, makruh, doa, atau penjelasan akibat. Para ulama juga mer
Akta ini membuat perjanjian jual beli mobil sedan jazz Matic Solution LX Tahun 2009 milik Tuan SONY GUNAWAN kepada Nyonya SISILIA dengan harga Rp. 1000.000.000. Tuan BASWENDAN hadir sebagai kuasa lisan Nyonya SISILIA untuk menandatangani perjanjian.
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanAdhy Djr
Makalah ini membahas prinsip-prinsip hukum perdata internasional khususnya mengenai kewarganegaraan dan kebendaan dalam perkawinan campuran. Pembahasan mencakup asas-asas kewarganegaraan seperti ius sanguinis, ius soli, dan kewarganegaraan tunggal/ganda serta akibat hukum perkawinan dan perceraian berdasarkan hukum negara mana perkawinan atau perceraian terjadi
Dokumen tersebut membahas tentang morfologi yang merupakan cabang linguistik yang mempelajari perubahan bentuk kata dan pengaruhnya terhadap kategori dan makna kata. Morfologi membahas tentang pembentukan kata, kata, morfem, alomorf, dan prosedur pengenalan morfem.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
HUKUM JAMINAN ADALAH KESELURUHAN KAEDAH-KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENERIMA JAMINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT. JAMINAN ADALAH SESUATU YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR UNTUK MENIMBULKAN KEYAKINAN BAHWA DEBITOR AKAN MEMENUHI KEW
Dokumen tersebut merupakan kompilasi hukum Islam di Indonesia yang membahas tentang hukum perkawinan. Terdapat bab-bab yang membahas tentang ketentuan umum, dasar-dasar perkawinan, rukun dan syarat perkawinan seperti calon mempelai, wali nikah, saksi nikah, akad nikah, dan mahar. Dokumen ini menjelaskan tata cara perkawinan yang sah menurut hukum Islam.
Dokumen tersebut membahas tentang pernikahan lintas agama dalam perspektif hukum Islam, termasuk definisi ahli kitab, pandangan ulama tentang pernikahan dengan wanita ahli kitab, syarat yang ditetapkan, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkannya.
Indonesia memiliki luas perairan sekitar dua pertiga dari wilayah nasionalnya, dengan total 5,8 juta km persegi. Dokumen ini membahas pentingnya memperbarui Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 untuk memperluas klaim wilayah laut Indonesia.
Makalah ini membahas tentang kerangka berfikir irfani yang mencakup pengertian maqamat dan ahwal, perbedaan maqam dan ahwal, maqomat-maqomat dalam tasawuf, ahwal-ahwal yang dijumpai dalam perjalanan sufi, serta metode berfikir irfani."
Dokumen tersebut membahas tentang penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP Indonesia. Terdapat lima bentuk penyertaan yaitu pelaku utama, penyuruh, peserta, penganjur, dan pembantu. Masing-masing memiliki unsur dan pertanggungjawaban yang berbeda-beda sesuai peran serta dalam tindak pidana.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum humaniter internasional, tujuan, asas, dan hubungannya dengan hak asasi manusia.
2. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk meminimalkan penderitaan akibat konflik bersenjata dengan memberikan perlindungan bagi korban perang.
3. Asas-asasnya mencakup kepentingan militer, kemanusiaan, dan kesatriaan.
El documento describe los diferentes tipos de competencia y la importancia de realizar un análisis de la competencia. Explica que la competencia directa e indirecta son empresas que compiten en el mismo mercado y clientes. Además, detalla que el análisis de la competencia implica estudiar a los competidores para tomar decisiones estratégicas que permitan competir de manera adecuada. Finalmente, enfatiza que es un proceso continuo para aprovechar las debilidades de los competidores y anticiparse a sus movimientos.
Akta ini membuat perjanjian jual beli mobil sedan jazz Matic Solution LX Tahun 2009 milik Tuan SONY GUNAWAN kepada Nyonya SISILIA dengan harga Rp. 1000.000.000. Tuan BASWENDAN hadir sebagai kuasa lisan Nyonya SISILIA untuk menandatangani perjanjian.
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanAdhy Djr
Makalah ini membahas prinsip-prinsip hukum perdata internasional khususnya mengenai kewarganegaraan dan kebendaan dalam perkawinan campuran. Pembahasan mencakup asas-asas kewarganegaraan seperti ius sanguinis, ius soli, dan kewarganegaraan tunggal/ganda serta akibat hukum perkawinan dan perceraian berdasarkan hukum negara mana perkawinan atau perceraian terjadi
Dokumen tersebut membahas tentang morfologi yang merupakan cabang linguistik yang mempelajari perubahan bentuk kata dan pengaruhnya terhadap kategori dan makna kata. Morfologi membahas tentang pembentukan kata, kata, morfem, alomorf, dan prosedur pengenalan morfem.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
HUKUM JAMINAN ADALAH KESELURUHAN KAEDAH-KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENERIMA JAMINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT. JAMINAN ADALAH SESUATU YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR UNTUK MENIMBULKAN KEYAKINAN BAHWA DEBITOR AKAN MEMENUHI KEW
Dokumen tersebut merupakan kompilasi hukum Islam di Indonesia yang membahas tentang hukum perkawinan. Terdapat bab-bab yang membahas tentang ketentuan umum, dasar-dasar perkawinan, rukun dan syarat perkawinan seperti calon mempelai, wali nikah, saksi nikah, akad nikah, dan mahar. Dokumen ini menjelaskan tata cara perkawinan yang sah menurut hukum Islam.
Dokumen tersebut membahas tentang pernikahan lintas agama dalam perspektif hukum Islam, termasuk definisi ahli kitab, pandangan ulama tentang pernikahan dengan wanita ahli kitab, syarat yang ditetapkan, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkannya.
Indonesia memiliki luas perairan sekitar dua pertiga dari wilayah nasionalnya, dengan total 5,8 juta km persegi. Dokumen ini membahas pentingnya memperbarui Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 untuk memperluas klaim wilayah laut Indonesia.
Makalah ini membahas tentang kerangka berfikir irfani yang mencakup pengertian maqamat dan ahwal, perbedaan maqam dan ahwal, maqomat-maqomat dalam tasawuf, ahwal-ahwal yang dijumpai dalam perjalanan sufi, serta metode berfikir irfani."
Dokumen tersebut membahas tentang penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP Indonesia. Terdapat lima bentuk penyertaan yaitu pelaku utama, penyuruh, peserta, penganjur, dan pembantu. Masing-masing memiliki unsur dan pertanggungjawaban yang berbeda-beda sesuai peran serta dalam tindak pidana.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum humaniter internasional, tujuan, asas, dan hubungannya dengan hak asasi manusia.
2. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk meminimalkan penderitaan akibat konflik bersenjata dengan memberikan perlindungan bagi korban perang.
3. Asas-asasnya mencakup kepentingan militer, kemanusiaan, dan kesatriaan.
El documento describe los diferentes tipos de competencia y la importancia de realizar un análisis de la competencia. Explica que la competencia directa e indirecta son empresas que compiten en el mismo mercado y clientes. Además, detalla que el análisis de la competencia implica estudiar a los competidores para tomar decisiones estratégicas que permitan competir de manera adecuada. Finalmente, enfatiza que es un proceso continuo para aprovechar las debilidades de los competidores y anticiparse a sus movimientos.
El Parque Nacional La Malinche se estableció en 1938 para proteger uno de los bosques más importantes del centro de México. Ubicado entre los estados de Tlaxcala y Puebla, el parque cubre un área de 46,093 hectáreas y contiene diversos ecosistemas como bosques de pino, encino y pastizales. Además de su importancia ecológica, el parque provee recursos hídricos y oportunidades para el ecoturismo en la región.
The document discusses different sources of energy, dividing them into renewable and non-renewable categories. Renewable sources include solar, wind, hydro, geothermal, and biomass energy. These sources can be continuously generated without depleting the source. Non-renewable sources like coal, oil, and uranium are limited and cannot be replenished once depleted. The document emphasizes the importance of conserving energy given the rising demand and limited fossil fuel reserves, and outlines individual and governmental efforts that can be taken to promote more sustainable energy use.
Konsep "Ke-Tuhanan Yang Berkebudayaan" yang diusulkan Ir. Soekarno dalam pidatonya di BPUPKI menekankan persatuan bangsa Indonesia meskipun beragam budaya dan agama, dengan saling menghormati dan menghindari eksklusivisme agama. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman budaya di Indonesia yang diakui dalam UUD 1945.
Foamed concrete is a lightweight concrete made by mixing cement, sand, and chemicals that produce air bubbles within the concrete. It has several business and construction uses such as bridges, walls, ceilings, landscaping, and building repairs. The advantages are that it is economically feasible, easy to use, fire resistant, and environmentally friendly as it reduces building weight and provides good insulation. Foamed concrete has sufficient technology to be patented due to its light weight and strength properties. Business owners are recommended to use foamed concrete due to its economic, technical, and environmental benefits.
Wireless technology is pervading the industrial automation world, Zigbee is the first step, and it will expand rapidly thanks to miniaturization, and battery technology progress, and emerging LPWAN networks.
The kidneys are located retroperitoneally in the lumbar region on both sides of the vertebral column. Each kidney has an outer cortex and inner medulla containing pyramids that drain into minor and major calyces. The kidneys receive blood supply from the renal arteries which branch into smaller arteries before draining into the renal veins. They are covered by a fibrous capsule and perirenal fat and have sympathetic nerve supply. The right kidney is located below the liver while the left kidney has relations with the stomach, pancreas and spleen.
The document describes the anatomy and structure of the kidneys. The kidneys are located retroperitoneally and rest posteriorly on the diaphragm. They are yellow in color with an outer cortex and inner medulla. The right kidney is pyramidal in shape while the left is crescent shaped. The kidneys secrete mineral corticoids, glucocorticoids, sex hormones in the cortex and epinephrine and norepinephrine in the medulla. They receive blood supply from the aorta and renal arteries and drain into the inferior vena cava and renal vein.
Problem Management proattivo di sicurezza secondo ITIL: attività di Ethical H...Andrea Praitano
Presentazione tenuta presso il Security Summit del 2011 e relativa all'inquadramento delle attività di Etical Hacking come problem management proattivo.
This document discusses copper and zinc, two essential minerals. It outlines their roles, dietary sources, absorption, functions and deficiencies. Copper is needed for enzyme activity and iron absorption. It is found in organ meats, eggs and leafy greens. Zinc supports enzyme action and cell signaling. Good sources are meat, fish and nuts. Both minerals are absorbed in the small intestine and excreted primarily in feces. Deficiencies can cause anemia, bone disorders and neurological issues.
This document discusses amino acid metabolism. It notes that proteins are composed of amino acids, which can be classified as essential, non-essential, or semi-essential. The body contains an amino acid pool of around 100g that is dynamic and participates in metabolic reactions. The pool is mostly composed of glutamate and glutamine. Amino acids come from protein turnover and ingestion. Amino acid metabolism involves two steps - transamination and deamination. Transamination involves transferring the amino group between amino acids and keto acids, catalyzed by transaminases. Deamination removes the amino group as ammonia and can occur oxidatively via glutamate dehydrogenase or non-oxidatively via various enzymes.
Futbolo viktorinos, vykusios kovo 27 dieną, klausimai. Organizatoriai - Martynas Šimulis, Gediminas Reklaitis ir "Viasat Sport Baltic".
Klausimai skirti susipažinimui, draudžiama juos platinti ar naudoti kituose panašiuose žaidimuose.
Kawin Kontrak (Mut'ah) dan Siri dalam Tinjauan Fikih IslamRendra Fahrurrozie
Tinjauan hukum Islam menyatakan bahwa kawin kontrak (nikah mut'ah) dan pernikahan siri adalah haram. Kawin kontrak dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa pernikahan bersifat mutlak dan tidak terbatas waktu. Pernikahan siri dianggap sah secara agama asalkan memenuhi rukun pernikahan, meski tidak dicatat negara.
Teks tersebut merupakan bagian dari makalah tentang Islam dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Teks tersebut membahas tentang hukum pernikahan menurut Islam, termasuk tujuan, rukun dan hukum pernikahan menurut agama Islam. Teks tersebut juga membahas tentang pernikahan beda agama menurut hukum positif Indonesia.
Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Hukum Melakuka...NgazisMasturi
Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Hukum Melakukan Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Prinsip-prinsip Perkawinan, Hikmah Perkawinan, Rukun dan Syarat Sah Perkawinan
1. Dokumen tersebut membahas tentang takhrij hadis yang berkaitan dengan nikah siri dan pandangan ulama terhadap nikah siri.
2. Beberapa hadis tentang nikah siri hanya diriwayatkan oleh tiga imam hadis, yaitu Imam Ahmad, Ibn Majah, dan At-Turmudzi.
3. Pandangan ulama beragam mengenai keabsahan nikah siri, dari tidak sah hingga boleh tetapi makruh.
Dokumen tersebut membahas tentang kawin kontrak menurut hukum Islam. Nikah mut'ah atau kawin kontrak hanya untuk sementara waktu diharamkan dalam Islam karena tujuannya hanya kesenangan belaka, bukan untuk membangun rumah tangga yang berkepanjangan. MUI menyatakan bahwa nikah mut'ah haram hukumnya. Meskipun perkawinan Islam didasarkan pada kontrak, tujuan utamanya adalah membangun keluarga yang berkepan
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Pengertian dan tujuan pernikahan menurut Islam yaitu untuk mendapatkan ketentraman hidup, membina kasih sayang, dan memperoleh keturunan.
2. Hukum dan syarat talak serta rujuk menurut Islam. Talak digunakan sebagai jalan keluar darurat dari masalah rumah tangga, sedangkan rujuk bertujuan menyelamatkan pernikahan.
3. Perbandingan ketentuan pernikahan men
Dokumen tersebut membahas tentang fiqh munakahah (hukum pernikahan) dalam Islam. Secara singkat, dibahas mengenai definisi nikah, tujuan nikah, rukun dan syarat nikah yang sah menurut agama Islam. Juga disebutkan larangan-larangan selama masa pertunangan menurut ajaran agama.
Makalah ini membahas tentang nikah syighar menurut Islam. Nikah syighar atau tukar menukar pasangan pernikahan antara dua keluarga tanpa mahar dianggap terlarang dalam Islam berdasarkan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Islam hanya mengijinkan pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan akad nikah yang sah dan dilakukan atas dasar cinta dan kesepakatan bersama. Tujuan pernikahan menurut Islam adalah mendap
HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM.pptxnuradam15
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perkawinan dan warisan menurut hukum Islam. Terdapat penjelasan mengenai pengertian, rukun, syarat, larangan, dan persiapan perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia. Dokumen ini juga membahas mengenai hukum warisan Islam.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai jasa nikah siri di Jawa Tengah beserta daerah sekitarnya, hukum nikah siri menurut agama dan undang-undang, syarat-syarat nikah siri, biaya dan tempat pelaksanaannya. Dokumen ini juga menjelaskan tentang penghulu nikah siri dan keunggulan layanannya.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Hukum Perdata : Kawin Kontrak
1. HUKUM PERDATA
KAWIN KONTRAK
Disusun Oleh :
Ihwanun Mudhofir Hariri 031311133156
Abdul Muiz Shiddiq 031311133157
Anggraini Chaning Tyas 031311133162
Rizal Widya Agusta 031311133164
Rizki Amalia 031311133168
Abidah Dwi Pratiwi 031311133172
Rakhmadi Iffat Yulianto 031311133190
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2013 – 2014
2. A. PENDAHULUAN
Dalam makalah ini, kami akan mencoba menganalisa tentang kawin kontrak. Jika kita
membicarakan kawin kontrak, maka kita perlu merujuk pada hukum positif Indonesia
tentang perkawinan, atau lebih tepatnya Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia.
Karena itu akan erat hubungannya dengan sah atau tidaknya kawin kontrak itu menurut
hukum yang berlaku di Indonesia.
Pertama-tama kita perlu tau apa definisi kawin kontrak itu.? Kawin Kontrak disebut
juga Kawin Mut’ah atau Kawin Wisata. Definisi kawin kontrak itu sendiri adalah kawin
yang didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan antara wanita dan pria yang akan
melaksanakan perkawinan, dimana perkawinan tersebut memiliki jangka waktu atau masa
berakhirnya perkawinan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan.
Dalam kesepakatan antara wanita dan pria yang akan melakukan kawin kontrak, jangka
waktunya tentu terserah kedua pihak tersebut. Bisa beberapa tahun, bulan, minggu, hari,
jam, atau bahkan sekali main dalam hubungan suami istri. Setelah waktu yang telah
disepakti itu, tentu perkawinan mereka akan berakhir.
Dalam kawin kontrak jumlah wanita yang akan dinikahi terserah kepada pihak pria yang
melakukan kawin kontrak tersebut. Dan pihak pria yang melakukan kawin kontrak tidak
bekewajiban menafkahi wanita yang telah dijadikan istri oleh pihak pria. Pihak yang
melakukan kawin kontrak ini tidak memandang status, wanita boleh perawan atau janda,
begitupun pria boleh perjaka atau duda. Perkawinan ini pun tentunya tidak memiliki batasan
umur, bisa kalangan muda ataupun tua. Bahkan hukum waris juga tidak berlaku dalam
perkawinan atau kawin kontrak ini.
Setelah mengetahui pengertian atau definisi dari kawin kontrak itu sendiri. Kami akan
menganalisa sah atau tidaknya kawin kontrak itu menurut Undang-Undang Perkawinan
Indonesia. Maka dari situ kita bisa menilai boleh atau tidaknya kawin kontrak dilakukan,
khususnya di Indonesia.
3. B. PEMBAHASAN
Berkenaan dengan Undang-Undang / Hukum di Indonesia:
Pasal 1 UUP
Perkawinan ialah ikatan lair batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suani istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .
Artinya: UUP menghendaki perkawinan itu haruslah berlangsung untuk seumur hidup.
Jika kita sangkutpautkan dengan tujuan kawin kontrak, maka kawin kontrak bertentang
dengan Pasal 1 UUP ini.
Pasal 22 UUP
Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan.
Artinya: Jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan, maka itu dapat dibatalkan. Termasuk kawin kontrak yang tidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan.
Pasal 3 KHI
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawadah, dan warahman.
Artinya: Perkawinan itu hanya bisa dilakukan kalau tujannya membentuk keluarga yang
sakinah, mawadah, dan warahman. Maka kawin kontrak jelas bententangan dengan Pasal
ini.
Pasal 4 KHI
Perkawina adalah sah, apabila dilakukan menurut hokum islam sesuai dengan Pasal 2
ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Artinya: Perkawinan sah apabila sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
Seperti yang diatas kawin kontrak tidak sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun
1974, maka kawin kontrak tidak sah
Pasal 43 (1) dan (2) UUP No 1 Tahun 1974
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya
Keudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan
pemerintah
4. Artinya: apabila dalam perjalanan perkawinan kontrak timbul adanya masalah status
kedudukan anak , dikarenakan anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau
sebagai akibat perkawinan yang sah Pasal 42 UU No Tahun 1974.
5. C. PANDANGAN KAWIN KONTRAK
Menurut Agama Islam
Ada beberapa pandangan mengenai hukum kawin kontrak, ada yang
memperbolehkan namun ada pula yang melarang (mengharamkan).
Yang memperbolehkan kawin kontrak adalah Ibnu Abbas R.A (hanya sementara),
namun itupun hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat semisal untuk menjauhi
zinah, namun fatwah Ibnu Abas dikecam oleh sebagian kalangan ulama’, sehingga Ibnu
Abas berkata : “Bukan itu yang aku maksud, dan bukan begitu yang aku fatwakan.
Sesungguhnya mut'ah tidak halal, kecuali bagi yang terpaksa. Ketahuilah, bahwa ia tidak
ubahnya seperti makan bangkai, darah dan daging babi”.
Dan pandangan mengenai larangan terhadap kawin kontrak ada beberapa sumber
hukum yang dapat kita jadikan acuan, menurut sumber hukum Islam (Al-Quran dan As-
Sunnah) jelas dikatakan bahwa Kawin Mut’ah (Kontrak) itu Haram, adapun ayat Al-
Qur’an yang bisa kita tafsirkan mengenai larangan kawin kontrak adalah dalam Al-Quran
Surat Al-Ma’arij Ayat 29-31: “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali
terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya
mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka
itulah orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al-Ma’arij:29-31)”.
Dalam Surat Al-ma’arij ayat 29-31 bisa kita tafsirkan bahwa Tuhan hanya
menghalalkan berhubungan badan terhadap isteri-isterinya dan budak-budak amat
(sekarang sudah diharamkan perbudakan) dimana hal itu hanya dapat didapatkan melalui
suatu ikatan perkawinan yang sah. Selain dari itu maka dikatakan Melampaui batas
(berdosa/Haram), dan Tuhan sangat membenci terhadap orang-orang yang melampaui
batas. Dan nikah mut’ah bukan termasuk Istri dan juga bukan termasuk budak amat,
sehingga Nikah mut’ah dikatan haram.
Dan ada suatu riwayat hadis yang menjelaskan bahwa nikah mut’ah itu Haram
hingga akhir kiamat. Adapun hadis tersebut adalah : Dari Rabi` bin Sabrah, dari ayahnya
Radhiyallahu 'anhu, bahwasanya ia bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu
beliau bersabda: "Wahai, sekalian manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian
melakukan mut'ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah
mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada
mereka , maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan” .( HR
Muslim, 9/159, (1406)).
Dari keterangan hadis tersebut, memang ada indikasi bahwa semula kawin kontrak
itu sempat diperbolehkan (pada masa penaklukan kota mekkah) mungkin menurut kami
itu yang dijadikan Ibnu Abbas sebagai alasan diperbolehkannya kawin kontrak, namun
dalam hadis tersebut sudah sangat jelas bahwa kawin kontrak setelah hadis tersebut turun
hingga Akhir Kiamat hukumnya Haram atau dilarang.
6. Pandangan majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengharamkan Kawin Kontrak,
yang dijadikan alasan oleh MUI tentang fatwah megharamkan kawin kontrak adalah Al-
Quran Surat Al-Mukmin ayat 5-7 yang berbunyi : ''Dan (diantara sifat orang mukmin itu)
mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri dan jariah mereka: maka
sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela”. Dari penjelasan Ayat tersebut sudah
sangat jelas, dan ada kaitannya dengan Surat Al-Ma’arij ayat 29-31 yakni berhubungan
badan diluar istri dan jariyah (budak amat) itu Haram, termasuk nikah mut’ah (kawin
kontrak) juga diharamkan karena tidak termasuk dalam golongan yang dihalakan dalam
surat tersebut (Istri dan jariyah (Budak Amat)).
Dari beberapa sumber hukum Islam dan beberapa pendapat ulama’ termasuk MUI,
sudah sangat jelas bahwa hukum kawin kontrak adalah haram dan dilarang baik menurut
pandangan Agama, Syariat, dan Hakikat. Sehingga segala bentuk dan apapun yang
mengatakan bahwa kawin kontrak itu halal (boleh) itu hanya omong kosong, walaupun
yang berkata itu seorang yang mengaku-ngaku alim, karena sudah jelas dalam nas-nas
Al-Quran dan Hadist bahwa Kawin Kontrak hingga akhir kiamat adalah Haram.
Menurut Agama Kristen
Dalam agama Kristen pun kawin kontrak dilarang. Dalam Matius 19 : 6
“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah
dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” Maksudnya bahwa pernikahan itu
merupakan sesuatu yang kudus, yang hanyahanya dilakukan sekali seumur hidup dan
bukan untuk dipisahkan begitu saja oleh pekerjaan manusia termasuk “kontrak”.
D. MOTIF DARI PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK
Syahwat
Mereka yang melakukan kawin kontrak hanya untuk mencari kebahagiaan dan kepuasan
sesaat saja.
Misal: Seorang pria dan wanita saling menyukai, lalu mereka melakukan kawin kontrak
untuk memuaskan nafsu sesaat mereka. Setelah nafsu mereka terpuaskan, mereka
mengakhiri perkawinan mereka.
Bisnis
Dalam motif bisnis yang melakukan kawin kontrak adalah pria berwarga negara asing
dengan wanita berwarga Negara Indonesia. Pria warga Negara asing mengawini wanita
tersebut dengan tujuan agar bisa memdapat ijin membuka usaha dan membeli tanah di
Indonesia.
7. Misal: Seorang WNA tertarik membuka bisnis ukir di Jepara. Awalnya mereka
melakukan kunjungan bisnis di Jepara dengan menggunakan visa wisata atau kunjungan
kerja. Untuk melancarkan kegiatan bisnis mereka di Jepara dan membeli tanah di
Indonesia, akhirnya mereka mengawini wanita Indonesia namun perkawinan itu hanya
sesaat.
Ekonomi
Dalam motif kawin kontrak terdapat motif ekonomi ada maksud tersimpan yang dimana
salah satu pihak mendapatkan imbalan dari perjanjian sebelum melaksanakan kawin
kontrak yaitu berupa sejumlah uang.
Misal: Dalam melakukan perjanjian kawin kontrak, salah satu pihak mensyaratkan hal
yang menguntungkannya dalam perjanjian kawin tersebut. Seperti uang, rumah, mobil
dan lain sebagainya.
E. DAMPAK NEGATIF DARI KAWIN KONTRAK
1. Penelantaran anak .
Anak hasil kawin kontrak . anak hasil kawin kontrak sulit di sentuh oleh kasih saying
orang tua baik ayah maupun ibu. Kehidupan anak bisa terlepas dari tanggung jawab
pendidikan orang tuanya, asing dalam pergaulan, sementara mental anak terbelakang.
Keadaannya akan lebih parah jika anak tersebut perempuan. Kalau orang-orang
menilainya sebagai perempuan murahan, bisakah dia menemukan jodohnya dengan cara
yang mudah? Kalau iman dan mentalnya lemah, tidak menutup kemungkinan dia akan
mengikuti jejak ibunya .
2. Kemungkinan terjadinya nikah haram.
Minimnya interaksi antara keluarga dalam kawin kontrak apalagi setelah
perceraian,membuka jalan terjadinya perkawinan antara sesama anak seayah yang
berlainan ibu atau bahkan perkawinan anak dengan ayahnya . sebab tidak ada saling
kenal di antara mereka.
3. Menyulitkan proses pembagian harta warisan.
Ayah anaka hasil kawin kontrak -lebih-lebih yang sudah saling berjauhan-sudah
biasanya sulit untuk saling mengenal.penentuan dan pembagian harta warisan tentu tidak
mungkin dilakukan sebelum jumlah ahli waris dapat dipastikan.
4. Pencampur adukan nasab/keturunan
8. Dalam kawin kontrak bergilir, sulit memastikan siapa ayah dari anak yang
dilahirkan.
F. KESIMPULAN
Kawin kontrak pada dasarnya tidak di perkenankan oleh hukum perkawinan Indonesia
yang tertulis dalam UUP No.1 tahun 1974 pasal 1 yang mengandung pengertian bahwa
apabila sebuah perkawinan dilakukan tidak berdasarkan agama dan kepercayaan masing -
masing pihak maka tidak di akui keabsahannya dan menurut tujuannya kawin kontrak bukan
merupakan perkawinan yang sah karena membentuk sebuah keluarga yang hanya untuk
memenuhi tujuan - tujuan yang didasari kepentingan yang bertentangan dengan hukum
perkawinan itu sendiri , misalnya untuk memenuhi kepentingan ekonomi.