Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
2. 1. PRINSIP IJBARI
• Ijbari=paksaan dijalankannya ketentuan hukum berdasar
ketentuan Allah
• Peralihan harta berlaku dengan sendirinya, bukan pada
kehendak pewaris dan ahli waris
• Tidak memberatkan ahli waris (yang dibagi adalah harta
setelah bersih dari kewajiban, sehingga utang tidak
diwariskan) = Tarikah/Tirkah
• Perbedaan dengan KUHPerdata:
• Peralihan harta tergantung pada kehendak dan kerelaan ahli
waris
• Apabila bersedia menerima warisan, berkewajiban menerima
konsekwensi membayar utang
3. 2. PRINSIP INDIVIDUAL
Dapat dimiliki secara perorangan, tidak terikat oleh
ahli waris lainnya
Dapat tidak dibagi, apabila dikehendaki ahli waris
atau karena keadaan
Karena anak2 masih kecil, maka masih dalam kesatuan dengan
hak waris istri dari yang meninggal
Kesimpulan: kewarisan kolektif tidak sesuai dengan
hukum kewarisan Islam
4. 3. PRINSIP BILATERAL
Ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan dapat
mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan
Berlaku dalam garis lurus ke bawah, ke atas maupun
ke samping
5. 4.PRINSIP ADANYA KEMATIAN
Erat dengan prinsip ijbari. Orang dapat berkendak
bebas atas hartanya hanya pada saat dia masih hidup
Waris hanya berlaku setelah adanya kematian
Perbedaan dengan KUHPerdata:
dikenal kewarisan karena wasiat
Perbedaan dengan Hukum Waris adat:
Proses kewarisan dapat dimulai sejak pewaris masih hidup
6. SEBAB MEWARIS
1. Hubungan kekeluargaan/ hubungan darah/ kekerabatan
1. Furu’: keturunan pewaris
2. Ushul: leluhur pewaris
3. Hawasyi: saudara menyamping
2. Hubungan perkawinan (hanya dari perkawinan yang sah)
3. Wala’ (hubungan hukmiah)
hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, (misalnya sesorang
yang telah memerdekakan budak, maka berhak mewaris dari budak
apabila tidak ada ahli waris lainnya)
Pada umumnya budak tidak memiliki harta sehingga kecil
kemungkinan menjadi pewaris
1. Baitul Maal/Perbendaharaan Umum
1. Apabila tidak ada seorangpun yang berhak menerima warisan, tidak
ada keluarga (dekat-jauh) yang menjadi ahli waris
7. RUKUN dan SYARAT
Rukun:
Merupakan BAGIAN dari permasalahan yang menjadi
pembahasan, dimana pembahasan TIDAK SEMPURNA
apabila jika salah satu rukun TIDAK ADA
Syarat:
Adalah sesuatu yang berada DI LUAR substansi permasalahan
yang dibahas. Tetapi tetap harus dipenuhi, agar sah.
8. RUKUN MEWARIS
1. Pewaris/muwarits: orang yang meninggal dunia
2. Ahli waris/waris: orang yang berhak
mendapatkan warisan
3. Warisan/irts/mirats/mauruts/turats/tirkah:
sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang
meninggal, baik berupa harta bergerak maupun
harta tidak bergerak
9. HARTA PENINGGALAN
Harta benda almarhum disebut sebagai harta
peninggalan, yang terdiri dari harta benda materiil
dan hak (seperti pensiun dan tabungan hari tua).
Harta peninggalan harus dibedakan dengan harta
warisan, yang merupakan harta peninggalan setelah
dikurangi hutang, tagihan biaya pengobatan dan
hibah yang dijanjikan kepada sanak keluarga.
Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau
kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau
nilai harta peninggalannya.
10. HARTA BAWAAN
Harta yang diperoleh masing-masing suami dan
isteri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau
warisan yang diterima dari pihak ketiga selama
perkawinan.
Kecuali diatur lain dalam perjanjian perkawinan,
harta bawaan tetap merupakan harta milik masing-masing
suami dan isteri dan dibawah penguasaan
masing-masing pihak selama perkawinan.
11.
12. PEMBERSIHAN HARTA PENINGGALAN
Harta peninggalan seseorang yang meninggal, sebelum dibagi
kepada ahli waris harus “dibersihkan” dari:
1. Biaya perawatan jenazah (tajhiz):
memandikan, mengkafani, mengusung, mengubur (sepanjang ma’ruf menurut
Islam)
Perawatan kerabat yang menjadi tanggungannya
1. Biaya pelunasan hutang
Daenullah (hutang kepada Allah): zakat, kafaroh
Daenul Ibad (hutang kepada manusia)
Mana yang lebih dahulu? Perbedaan pendapat
1. Pelaksanaan wasiat
Pengertian: pemberian sesuatu (berupa harta atau manfaat dari harta) yang
pelaksanaannya ditangguhkan setelah si pemberi meninggal dunia
Jumlah maksimal 1/3 harta
13. SYARAT KEWARISAN
1. Meninggal dunianya pewaris
Mati hakiki (sejati)
Mati hukmi (putusan hakim)
Mati taqdiri (menurut dugaan)
2. Hidupnya ahli waris
3. Mengetahui status kewarisan:
hubungan yang jelas antar para pihak (pewaris dan ahli
waris)
14. PENGHALANG WARISAN
Adalah hal-hal yang menghalangi ahli waris
menerima warisan, walaupun telah terpenuhinya
sebab dan syarat mewaris.
1. Pembunuhan
2. Perbedaan agama (termasuk di dalamnya murtad)
3. Perbudakan
4. Berlainan negara
15. 1. PEMBUNUHAN
Pembunuhan ahli waris terhadap pewaris menjadi
penghalang mewarisi harta pewaris yang
dibunuhnya
Dasar:
Hadist Riwayat Ahmad, “barang siapa membunuh seorang
korban, maka is tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban
tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, dan walaupun
korban itu bapaknya maupun anaknya. Maka bagi pembunuh
tidak berhak mewarisinya”
Kaidah Fiqhiyah, “barang siapa yang ingin mempercepat
mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia diberi
sanksi tidak boleh mendapatkannya”
16. Lanjutan…….
Perbedaan pendapat ulama:
jenis pembunuhan yang menjadi
penghalang
Pembunuhan yang disengaja (sepakat)
Pembunuhan tidak sengaja (tidak sepakat)
17. 2. PERBEDAAN AGAMA
Berlaku baik pewaris muslim dan ahli waris non
muslim atau sebaliknya, pewaris non muslim dan
ahli waris muslim
Berlaku pula untuk pewaris atau ahli waris yang
murtad
Dasar:
Hadits riwayat Bukhari Muslim, “Orang Islam tidak dapat
mewarisi harta orang kafir, dan orang kafirpun tidak dapat
mewarisi harta orang Islam”
Tidak berlaku untuk berlainan mazhab
18. 3. PERBUDAKAN
Perbudakan menjadi penghalang untuk mewaris,
karena budak tidak memiliki kecakapan untuk
bertindak, termasuk mengurus hak miliknya
Dasar:
Surat An-Nahl ayat 75, “Allah telah membuat perumpamaan,
(yakni) seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap
sesuatupun…….”
Seorang budak jarang menjadi pewaris dan tidak
dapat menjadi ahli waris
19. 4. BERLAINAN NEGARA
Adalah berlainan atau berbeda pemerintahan yang
diikuti pewaris dan ahli waris, kecuali berbeda
negara antar sesama muslim, karena walau berbeda
pemerintahan dengan jarak yang berjauhan tetap
dipandang sebagai satu kesatuan “negara”
Dasar:
Sejarah peperangan pada masa Rasulullah, dimana apabila
berperang dengan orang kafir, harta umat islam yang
meninggal dunia tidak dapat diwarisi oleh orang yang
berperang dengan umat islam, agar tidak memperkuat pihak
musuh Islam.