06. perdes rkp desa 2017

1
KEPALA DESA PASIR
KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA
NOMOR : 3 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASIR,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten;
b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan
dengan Peraturan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa Pasir Tahun 2016;
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 4221);
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

2
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844 );
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Pengesahan International Covenant On Economic,
Social And Cultural Rights ( Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4557);
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang Nomor
13 Tahun 1950;
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik

3
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 ,
5539);
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di
Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53
Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 2);
Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105);
Peraturan Desa Pasir Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM
Desa ) Pasir Tahun 2016 – 2021;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIR
dan
KEPALA DESA PASIR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2018

4
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan
selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum
musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif
oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak
yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang
selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat
Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan
dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah
Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang
memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan
arah kebijakan pembangunan Desa;
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

5
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
11. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan
situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya
manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya,
serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan
gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga,
keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan
marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan
teknologi tepat guna dan sumber daya lokal,
pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter
desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya
alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan
sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan
yang dihadapi di desa.
16. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang
diinginkan.
17. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus
dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan
efisien.

6
BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2
(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Tahun 2017 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I :: PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
b. Dasar Hukum
c. Tujuan dan Manfaat
d. Proses Penyusunan
e. Sistematika
BAB II : GAMBARAN UMUM DESA
a. Visi dan Misi
b. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa
c. Gambaran Umum Sosial Budaya
d. Gambaran Umum Kemiskinan
e. Gambaran Umum Ekonomi
f. Gambaran Umum Infrastruktur Desa
BAB III : PERUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN
KEGIATAN
a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP
Desa Tahun 2016
b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa
Keadaan Darurat antara lain: bencana alam,
krisis politik, krisis ekonomi dan atau
kerusahan sosial yang berkepanjangan
d. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas
Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB IV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA
a. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan
Desa
b. Usulan Program dan Kegiatan Supra Desa
c. Kebijakan Keuangan Desa

7
BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun
2018.
2. Matrik Program & Kegiatan Penanggulangan
kemiskinan Skala Desa Tahun 2018.
3. Matrik Program dan Kegiatan Pembangunan
desa yang diusulkan ke SKPD melalui
Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten
4. Matrik Program dan Kegiatan Pembanguna
Kawasan Perdesaan.
5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa
6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV Peraturan Desa ini
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.
Pasal 3
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 merupakan landasan dan
pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2018.
Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh
pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana
Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh
Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.
Pasal 5
RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah
Kabupaten.
Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan
disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

8
Pasal 7
Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun
Anggaran 2018.
Pasal 8
(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang
mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
Diundangkan di Pasir
Pada Tanggal 14 Agustus 2017
OLEH Plt. SEKRETARIS DESA PASIR
TTD
SLAMET
LEMBARAN DESA PASIR NOMOR 3 TAHUN 2017
Ditetapkan di Pasir
pada tanggal 14 Agustus 2017
KEPALA DESA PASIR
SUKAMSO

9
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan
masyarakat.
Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah
Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan
mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan
transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka
mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan
Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan
pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas,
akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta
partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan
perdamaian dan keadilan sosial.
Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ”terwujudnya
Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati
diri.”
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
LAMPIRAN I : PERATURAN DESA PASIR
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2017

10
yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas
kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana
alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau
Pemerintah Kabupaten.
Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh
masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-
satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai
pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa
selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran
bersangkutan.
Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan
disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang
Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa
ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa
oleh Sekretaris Desa.
B. LANDASAN HUKUM.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan
Kewenangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.
Sumber Pendapatan Desa;
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
Perlindungan Anak;
17. Peraturan Desa Pasir Nomor : 8 Tahun 2015 tentang RPJM Desa
Tahun 2016 – 2021.

11
C. TUJUAN & MANFAAT
1. TUJUAN
Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah
sebagai berikut :
a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu)
tahun;
b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
d. Menetapkan kerangka pendanaan;
e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang berkekuatan hukum tetap;
f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di
desa; dan
g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ).
2. MANFAAT
a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan
dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan
antar Desa.
D. PROSES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2018
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Pasir Kecamatan Ayah
Tahun 2018 ini telah melalui proses yang melibatkan berbagai perwakilan
stakeholders, antara lain dari unsur Pemdes, BPD, Lembaga
kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan,
Kelompok Ekonomi, Warga Miskin, Anak, Kaum difabel. Keterlibatan
tersebut dimulai sejak dilaksanakannya Lokakarya sampai pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Adapun prinsip
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:
1. Proses perencanaan dilakukan melalui pendekatan participatory,
2. Prioritas dan Sinergitas
3. Mempertimbangkan kemampuan fiskal desa
E. SISTIMATIKA
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Pasir
Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
BAB I :: PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
b. Dasar Hukum
c. Tujuan dan Manfaat
d. Proses Penyusunan
e. Sistematika

12
BAB II : GAMBARAN UMUM DESA
a. Visi dan Misi
b. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa
f. Gambaran Umum Infrastruktur Desa
BAB III : PERUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa
Tahun 2017
c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan
Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang
berkepanjangan
d. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
Pembangunan Daerah
BAB IV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DESA
a. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa
b. Usulan Program dan Kegiatan Supra Desa
c. Kebijakan Keuangan Desa
BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2018
2. Matrik Program & Kegiatan Penanggulangan
kemiskinan Skala Desa Tahun 2018
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan
Kabupaten
4. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa

13
BAGIAN II
GAMBARAN UMUM DESA
A. VISI
Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM
Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang
akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus
dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.
Visi – Misi Kepala Desa Pasir disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa
Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa
untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke
depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai
dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.
Adapun Visi Desa Pasir sebagai berikut :
“DESA PASIR YANG TERPADU, BERMARTABAT, MAKMUR DAN
SEJAHTERA”
B. MISI
Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat
sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya
visi desa tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyataan Visi kemudian
dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan.
Misi Desa Pasir adalah :
1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. mengoptimalkan pemanfaatan potensi Desa yang sebesar - besarnya
untuk kemakmuran masyarakat.
3. meningkatkan pemenuhan kebutuhan hak - hak dasar.
4. membina dan melestarikan kehidupan sosial kemasyarakatan.

14
B. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa
Desa Pasir menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola
Maksimal, selengkapnya sebagai berikut :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA
PEMERINTAH DESA PASIR
DENGAN 5 (LIMA) KEPALA URUSAN
II. P -----
1. Demografi
Jumlah Penduduk Desa Pasir berdasarkan Profil Desa tahun 2016
sebesar 3.112 jiwa yang terdiri dari 1.595 laki laki dan 1.517
perempuan. Sedangkan sebaran penduduk dan jumlah Kepala Keluarga
sampai akhir bulan Juli 2017 adalah sebagai berikut :
BPD KEPALA DESA
SEKRETARIS DESA
PELAKSANA
TEKNIS
LAPANGAN
KAUR
PEMERIN
TAHAN
KAUR
PEMBANGU
NAN
KAUR
UMUM
KAUR
KEUANG
AN
KAUR
KESRA
PEMBAN
TU KAUR
KESRA
KADUS I KADUS II KADUS III

15
Tabel 1
Jumlah Penduduk
Penduduk Dusun I Dusun II Dusun III
Laki - laki 441 462 684 1587
Perempuan 432 478 601 1511
Jumlah Jiwa 873 940 1285 3098
Jumlah KK 222 230 330 782
Sumber Data Profil Desa Tahun 2017 per Juli 2017
Tabel 2
Pertumbuhan Penduduk
Jenis Kelamin 2015 2016 %
Laki - laki 1.538 1.587 3,19%
Perempuan 1.454 1.511 3,92%
JUMLAH 2.992 3.098 3,54%
Sumber data Desa Pasir Profil Desa Tahun 2016
Kemudian kalau kita lihat Trend pertumbuhan pencari kerja dari
tahun ketahun semakain meningkat walaupun peningkatanya tidak
begitu signifikan.
Tabel 3
Pertumbuhan Angkatan Kerja
Klassifikasi
2016 %
Laki - laki Perempuan
Usia Kerja 833 817 55
Angkatan Kerja 749 741 49
Mencari Kerja 84 76 6
Sumber Data Profil Desa Tahun 2016

16
2. Pendidikan
Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan
kualitas dan kuantitas pendidikan.
Di Desa Pasir masih terdapat 5.11 % perempuan yang belum tamat
SD dan 5.58 % laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan sedangkan
yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru 0.43 % untuk
wanita dan 0.90 % untuk laki laki .
Tabel 3
Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan Yang
Ditamatkan
Laki- Laki Perempuan
Tidak/Belum tamat SD 167 153
Tamat SD 622 600
Tamat SLTP 748 377
Tamat SLTA 150 146
Tamat Akademi/PT 27 13
Tabel 4
Indikator Akses Pendidikan
Uraian
SD SLTP SLTA
L P L P L P
APK
Angka Putus Sekolah - - 2 - 2 -
Angka Melanjutkan 32 30 22 22 17 16

17
3. Kesehatan
Beberapa Indikator Penting Bidang kesehatan Desa Pasir
Tabel 5
Indikator Kesehatan
URAIAN 2013 2014
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan 1.5 % 1.5%
Angka Kematian Bayi ( IMR ) 0.06 % 0
Angka Kematian Ibu Melahirkan ( MMR ) 0 0
Cakupan Imunisasi 80% 80%
Balita Gisi Buruk 0 0
Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penolong balita oleh
tenaga kesehatan mengalami kenaikan, tetapi angka kematian bayi
terus menurun, angka kematian ibu melahirkan terus mengalami
penurunan
.
1). Data BPS – PPLS 2011
Menurut sumber Data dari BPS tahun 2011 jumlah KK Miskin di Desa
264. adalah mencapai 8, 8 % yang tersebar di 3 (Tiga) RW. RW yang
tingkat prosentase kemiskinanya paling rendah yaitu Rw II dengan
prosentase 27 % sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di RW
III dengan prosentase 39 %.
No
.
Dusun
Jumlah
Lk Pr
1. Ketanggung 85 5
2. Betah 67 4
3. Dilem 101 2
Jumlah 253 11
Sumber Data PPLS Tahun 2011

2
2). Data Base Desa Tahun 2016
Menurut sumber Data dari SID tahun 2016 jumlah KK Miskin di Desa 97
RTM, adalah mencapai 14,37. % yang tersebar di 3 (Tiga) RW. RW yang
tingkat prosentase kemiskinanya paling rendah yaitu Rw I dengan
prosentase 4,3 %, Rw II dengan prosentase 4,3 % sedangkan prosentase
kemiskinan tertinggi berada di RW III dengan prosentase 6,52. %.
No
.
Dusun
Jumlah
Lk Pr
1. Ketanggung 21 3
2. Betah 25 4
3. Dilem 43 1
Jumlah 89 8
Sumber Data TKP2KDes Thn 2016
1. Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan
adalah Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ). Dari data PDRB dapat
dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam
kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Pasir cukup
fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun 2014 ke tahun 2015,
…… %.
Tabel 6
Pertumbuhan Ekonomi
Tahun
PDRB ( Juta RP) Laju
Pertumbuhan
%
Harga Berlaku Harga
Konstan
1 2 3 4
2014
2015
2016
Sumber Data Profil Desa Thn .........

18
2. Potensi Ekonomi
Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian
No Komoditas
Produksi / Tahun
2014 2015 2016
1 Tanaman Pangan
Padi
Jagung
Ubi Kayu
Ubi Jalar
2 Buah Buahan
Jeruk
Mangga
Pepaya.
3 Perkebunan
Kelapa
Karet
Kopi
Sumber Data Profil Desa Thn .........
Tabel 8
Potensi Peternakan dan Perikanan
No Komoditas
Produksi / Tahu
2014 2015 2016
1 Peternakan
Sapi 349 ekor ekor ekor
Kerbau 0 ekor ekor ekor
Kambing 323 ekor ekor ekor
Ayam 2358 ekor ekor ekor
2 Perikanan
Keramba ......Ton/thn ......Ton/thn ......Ton/thn
Tambak ......Ton/thn ......Ton/thn ......Ton/thn
Empang ......Ton/thn ......Ton/thn ......Ton/thn
Sumber Data Profil Desa Thn 2014

19
f. Gambaran Umum Infrastruktur
Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan
No Uraian
Kondisi Jumlah
Panjang
Jalan (m)
Baik
(m)
Rusak
(m)
1 Jalan Desa
Aspal 480 550 1.030 m
Rabat Beton 1.080 240 1.320 m
Makadam 600 430 830 m
Tanah 1040 760 1800 m
2 Jalan Antar Desa
Aspal 450 450 m
Rabat Beton 1.554 610 2.164 m
Makadam 250 250 m
Tanah 325 325 m
Sumber Data Profil Desa Thn 2015 m
Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Irigasi
No Uraian
Kondisi
JumlahBaik Rusak
1 Saluran Primer 1.650 230 1.880 m
2 Saluran Skunder 250 - 250 m
3 Saluran Tersier 260 315 575 m
Tabel 11
Kondisi Infrastruktur Permukiman
No Uraian 2016
1 Rumah Tidak Sehat 37
2 Rumah Tidak Layak Huni 4

20
BAGIAN III
PERUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata
disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan
makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah.
Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah
dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta
tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi
permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat
efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada
akhirnya inefisiensi anggaran.
Identifikasi dan Perumusan prioritas program dan kegiatan dalam RKP Desa
Tahun 2018 Desa Pasir dilakukan berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :
A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa
terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP
Desa dan APB Desa Tahun 2016 dengan implementasi pelaksanaan
pembangunan tahun 2017. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa
prioritas program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
1) Sistem organisasi masyarakat adat;
1) NIHIL;
2) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
1) NIHIL
3) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
1) NIHIL
4) Pengelolaan tanah kas Desa;
1) NIHIL
2) Pengembangan peran masyarakat Desa
1) NIHIL
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa:
a. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
4. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa
5. Pengadaan Leptop Untuk Kegiatan Pemdes
6. Kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa
7. Kegiatan Operasional Rt/Rw
8. Tambahan Tunjangan
9. Tunjangan Purna Tugas Perangkat Desa
10. Penambahan Insentif bagi guru ngaji
11. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
12. Penjaringan aspirasi masyarakat
13. Kegiatan penyusunan Peraturan tentang Pungutan
14. Kegiatan penyusunan dan penetapan APB Desa
15. Kegiatan penyusunan dan penetapan Perubahan APB
Desa

21
16. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan LKPJ/LPJ dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
17. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem
administrasi dan informasi Desa;
18. Kegiatan pendataan kemiskinan Desa
19. Kegiatan Pendataan Aset Desa
20. Kegiatan penyusunan buku Profil Desa
21. Kegiatan penyusunan RKP Desa
22. Pembuatan Rak arsip
23. Kegiatan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa
24. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan dinas
b. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
1. Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Pos Yandu
2. Penambahan alokasi dana dari desa untuk kegiatan PMT
3. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Usia Dini
4. Operasional Penyelenggaraan PAUD POS PAUD "Bintang
Harapan"
5. Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak
6. Pembangunan Gedung PAUD
7. Kegiatan Pengadaan sarana prasarana belajar berupa
pengadaan Buku - buku Keagamaan
8. Kegiatan Pembangunan jalan Desa
9. Pengaspalan jalan
Pembangunan Pengaspalan Utama jalan menuju Desa
Wisata Pantai Lampon p = 250 m l = 4 m
Pembangunan Pengaspalan Jalan Menuju Wisata
Patemon
10. Rabat Beton Jalan
Pembangunan jalan rabat beton di RT 04 RW 02 (dari
Bp Midin - jalan poros desa menuju desa jintung) p =
280 m l = 2,35 m
Pembangunan rabat beton jalan Desa di RT 03 RW 02
p = 187 m l = 2,5 m
11. Pembangunan Talud
Pembangunan Talud Penahan Longsor i RT 02 RW 03
12. Pembangunan Instalasi Air bersih
Kegiatan Pembangunan/pengelolaan air bersih bersekala
desa
13. Pembangunan tempat Penampngan Limbah Kotoran
Ternak / Pupuk Organik
14. Pembangunan tempat Usaha BUMDesa
c. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
1. Kegiatan Operasional Lembaga PKK
2. Penambahan meja kursi kerja PKK
3. Kegiatan Operasional HANSIP/LINMAS
4. Kegiatan Operasional LKMD
5. Kegiatan Operasional Organisasi Karang Taruna "NGUDI
UTOMO"

22
6. Kegiatan Pelestarian Adat
Kegiatan Selamatan sedekah Bumi (Guyuban)
Kegiatan Selamatan sedekah Laut
Kegiatan Selamatan Syabanan (Tiga Lokasi)
Kegiatan Selamatan Bulus Angrem
Kegiatan Selamatan Nyorog
7. Fasilitasi Perayaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional
Kegiatan Halal Bihalal
Kegiatan PHBI Muludan
Kegiatan PHBI Rajaban
kegiatan HUT RI Ke - 73
d. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kader POS Yandu
2. Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Linmas/HANSIP
3. Kegiatan fasilitasi kelompok pemuda / Karang Taruna
melalui Kegiatan Turnamen Mengikuti Turnamen Voly
Ball Antar Desa
4. Kegiatan Fasilitasi Kelompok Usaha Produktif (BUM
Desa Bersama)
5. Bantuan pembangunan jamban bagi keluaraga RTM :
Dusun 1=28 KK (Rt 1=5, Rt 2=10, Rt 3=6, Rt 4=7),
Dusun 2=42 KK (Rt 1=18, Rt 2=14, Rt 3=8, Rt 4=2),
Dusun 3=50 KK (Rt 1=8, Rt 2=8, Rt 3=12, Rt 4=12, Rt
5=10) → Di Rt 3/1 ada 10 KK untuk mencuci dan buang
air besar di sungai
6. Bantuan pemugaran rumah bagi keluarga RTMi : Dusun
1=… KK (Rt 1=.., Rt 2=…, Rt 3=2, Rt 4=2), Dusun
2=….KK (Rt 1=3, Rt 2=1, Rt 3=…, Rt 4=1),
7. Fasilitasi Bantuan untuk RTM berupa bibit Kambing
8. Bantuan dana kesehatan bagi lansia / Orang Jompo
dan Kaum Du'afa
9. Penambahan alokasi dana untuk insentif pengurus RT
10. Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes
11. Kegiatan fasilitasi kelompok masyarakat miskin untuk
pengambilan Rastra bantuan Pemerintah
12. Fasilitasi Kelompok Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa
13. Kegiatan penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan
Desa (Perangkat desa dan BPD)
14. Kegiatan penguatan Kapasitas Lembaga RT / RW
15. Kegiatan pendidikan dan pelatihan Pengurus PKK
tentang Administrasi PKK
16. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelompok perempuan
17. Kegiatan pendidikan dan pelatihan Pengurus PKK
tentang Administrasi PKK

23
B. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH
RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam
proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan
pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun
hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas
kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar
RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi - misi daerah secara
menyeluruh.
Berdasarkan informasi tentang prioritas kebijakan daerah program dan
kegiatan prioritas adalah sebagai berikut :
NO
BENTUK DAN JENIS
KEBIJAKAN
INDIKASI KEGIATAN SEBAGAI AKIBAT
ADANYA KEBIJAKAN
NAMA KEGIATAN VOLUME LOKASI
1 2 3 4 5
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa
01 Undang – Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa
PP Nomor 43 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang
– undang Nomor 6 Tahun
2014,
PP Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa Yang
bersumber dari APBN
1. Sosialisasi Peraturan
Perundang – undangan.
2. Penataan Keuangan
Desa,
3. Penataan Aset Desa
4. Pengadaan Barang dan
Jasa Desa
6 Kegiatan Desa
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Urusan Sosial
Program Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa
02 Perda Nomor 20 Tahun
2012 Tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
Perbup Nomor 31 Tahun
2014 Tentang Kriteria dan
Tata Cara Pendataan
Penduduk Miskin
1. TKP2KDesa
2. Pendataan Kemiskinan
3. Penyusunan Perdes
Tentang Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan
3 Kegiatan Desa
Urusan Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
03 Perda Nomor 2 Tahun 2013
Tentang Penangulan Human
Immunodeficiency Virus-
Acquired Immuno
Deficiency Syndrome
1. Pembentukan Warga
Peduli HIV-AIDS
1 Kegiatan Desa

24
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Anak
04 Perda Nomor 3 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak
1. Pembentukan KPAD 1 Kegiatan Desa
C. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT
Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai
permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana
alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan
semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.
Kejadian bencana yang hampir tiap tahun terjadi di desa Pasir meliputi :
No.
Potensi Kejadian
Bencana
Tahun Kejadian Taksiran
Kerugian
Keterangan
2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7
1. Tanah Lonsor 04 Jan 2014
29 Titik
lokasi
terkena
tanah
longsor
06 April 2015
53 Titik
Lokasi
terkena
tanah
longsor dan
beberapa
fasilitas
umum
16 Mei 2016
12 titik lokasi
Rumah
Terkena
longsor
Dan sarana
fasilitas
umum jalan
poros desa
19 Juni 2016
Satu titik
lokasi tebing
samping
rumah longsor
2. Banjir Bandang 19 Juni 2016
7 Rumah
terkena
luapan banjir
dan 3 ha
lahan
pertanian
waga
3. Angin topan
Santoso
Sudarso
Tdk
terlaporka
n
4. Gelombang Pasang 8 Juni 2016
1 perahu
hilang 3 bh
rusak berat
dan lainnya
rusak ringan
akibat
gelombang
pasang
setinggi 10.5
m
Berdasarkan analisa keadaan darurat program dan kegiatan prioritas
alokasi anggaran sebesar Rp. 7. 455. 000,- untuk tanggap darurat,
pedokumentasian, operasional dan administrasi pelaporan.

25
BAGIAN IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Pasir yang tersusun
dalam RKP Desa Tahun 2017 sepenuhnya didasarkan pada perumusan
prioritas program dan kegiatan. Prioritas program dan kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 nantinya benar-
benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam
dan lingkungan secara berkelanjutan.
Rumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa Pasir secara
detail dikelompokkan, sebagai berikut :
1. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA
Prioritas program pembangunan sekala desa merupakan program
pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa.
Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa,
kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai
sumber daya.
Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1 1 1
Penghasilan Tetap Kepala Desa
dan Perangkat Desa
9 Orang Desa
1 1 2
Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa
9 Orang Desa
1 1 3
Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa
7 Orang Desa
1 2
Kegiatan Operasional Pemerintah
Desa
Pengadaan Leptop Untuk
Kegiatan Pemdes
1 bh Desa
1 3
Kegiatan operasional Badan
1 Th Desa
1 4 Kegiatan Operasional Rt/Rw
13 RT , 3
RW
Desa
1 5 Tambahan Tunjangan
1 5 1
Tunjangan Purna Tugas
Perangkat Desa
1 orang Desa
1 5 2
Penambahan Insentif bagi guru
ngaji
16 orang Desa
1 13
Kegiatan Penyelenggaraan
Musyawarah Desa
1 14 Penjaringan aspirasi masyarakat 7 Orang Desa
1 16
Kegiatan penyusunan Peraturan
tentang Pungutan
Desa
1 21 1
Kegiatan penyusunan dan
penetapan APB Desa
1 dok Desa
1 21 2
penetapan Perubahan APB Desa
1 dok Desa
1 22
Kegiatan Penyusunan dan
Penetapan LKPJ/LPJ dan
1 dok Desa

26
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1 27
Kegiatan pengelolaan dan
pengembangan sistem
administrasi dan informasi Desa;
1 dok Desa
1 31
Kegiatan pendataan kemiskinan
Desa
1 dok Desa
1 32 Kegiatan Pendataan Aset Desa 1 dok Desa
1 34
Kegiatan penyusunan buku Profil
Desa
1 dok Desa
1 42 Kegiatan penyusunan RKP Desa 1 Perdes
1 43 Pembuatan Rak arsip 2 bh Balai desa pasir
1 44
Kegiatan Pemeliharaan Kantor
dan Balai Desa
1 Ls
1 46
Kegiatan Pemeliharaan
Kendaraan dinas
1 Ls
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
2 1
Kegiatan Pengelolaan dan
Pelayanan Pos Yandu
12 bh Yandu desa
2 6
Penambahan alokasi dana dari
desa untuk kegiatan PMT
Desa
2 18
Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Pendidikan Usia Dini
Operasional Penyelenggaraan
PAUD POS PAUD "Bintang
Harapan"
5 org
PAUD
Desa pasir
Taman Kanak Kanak
2 org TK Desa pasir
2 28 Pembangunan Gedung PAUD P.17 L.8
Dusun Dilem
RT 01 RW 03
2 31
Kegiatan Pengadaan sarana
prasarana belajar berupa
pengadaan Buku - buku
Keagamaan
16 kelompok Desa
2 36
Kegiatan Pembangunan jalan
Desa
Pengaspalan jalan
2 36 1
Pembangunan Pengaspalan
Utama jalan menuju Desa Wisata
Pantai Lampon p = 250 m l = 4 m
P=250 m
L=4 m
T=0,05 m
Desa wisata
2 36 2
Pembangunan Pengaspalan Jalan
Menuju Wisata Patemon
P=500 m
L=2,5m
T=0,03 m
Dusun
ketanggung
RT 02 - RT 03
RW 01
Rabat Beton Jalan
2 36 1
Pembangunan jalan rabat beton
di RT 04 RW 02 (dari Bp Midin -
jalan poros desa menuju desa
jintung) p = 280 m l = 2,35 m
P=280 m
L=2,35 m
T=0,12 m
Dusun Betah
RT 04 RW 02
2 36 2
Pembangunan rabat beton jalan
Desa di RT 03 RW 02 p = 187
m l = 2,5 m
P=187 m
L=2,5 m
T=0,12 m
Dusun Betah
RT 03 RW 02
Pembangunan Talud
2 53
Pembangunan Talud Penahan
Longsor i RT 02 RW 03
p=3 m,
p=8m, l=6m
Dusun Dilem
RT 02 RW 03
Pembangunan Instalasi Air bersih
Kegiatan 1 unit Dusun

27
Pembangunan/pengelolaan air
bersih bersekala desa
Ketanggung
2 61
Pembangunan tempat
Penampngan Limbah Kotoran
3 bh Desa
2 61
Pembangunan tempat Usaha
BUMDesa
1 unit Desa
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3 1
Kegiatan Operasional Lembaga
PKK
Penambahan meja kursi kerja
PKK
6 bh kantor PKK
3 4
Kegiatan Operasional
HANSIP/LINMAS
1 klpk
3 5 Kegiatan Operasional LKMD 1 Lembaga Desa
3 7 1
Kegiatan Operasional Organisasi
Karang Taruna "NGUDI UTOMO"
1 kelompok Desa
3 22 Kegiatan Pelestarian Adat
1
Kegiatan Selamatan sedekah
Bumi (Guyuban)
1 keg Desa
2 Kegiatan Selamatan sedekah Laut 1 keg Desa
3
Kegiatan Selamatan Syabanan
(Tiga Lokasi)
3 keg Desa
4
Kegiatan Selamatan Bulus
Angrem
1 keg Desa
8 Kegiatan Selamatan Nyorog 1 keg Desa
3 23
Fasilitasi Perayaan Hari Besar
Keagamaan dan Nasional
1 Kegiatan Halal Bihalal 1 keg Desa
2 Kegiatan PHBI Muludan 2 keg Desa
3 Kegiatan PHBI Rajaban 1 keg Desa
4 kegiatan HUT RI Ke - 73 1 keg Desa
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4 4
Kegiatan Penguatan Kapasitas
Kader POS Yandu
1 Pos Yandu
3 Pok bang
Yandu desa
4 4
Lembaga Linmas/HANSIP
26 orang
4 6
Kegiatan fasilitasi kelompok
pemuda / Karang Taruna melalui
Kegiatan Turnamen Mengikuti
Turnamen Voly Ball Antar Desa
13 tim Desa
4 8
Kegiatan Fasilitasi Kelompok
Usaha Produktif (BUM Desa
Bersama)
LS Desa
4 14
Bantuan pembangunan jamban
bagi keluaraga RTM : Dusun 1=28
KK (Rt 1=5, Rt 2=10, Rt 3=6, Rt
4=7), Dusun 2=42 KK (Rt 1=18, Rt
2=14, Rt 3=8, Rt 4=2), Dusun
3=50 KK (Rt 1=8, Rt 2=8, Rt 3=12,
Rt 4=12, Rt 5=10) → Di Rt 3/1
ada 10 KK untuk mencuci dan
buang air besar di sungai
15 KK Desa
4 14
Bantuan pemugaran rumah bagi
keluarga RTMi : Dusun 1=… KK
(Rt 1=.., Rt 2=…, Rt 3=2, Rt 4=2),
Dusun 2=….KK (Rt 1=3, Rt 2=1,
2 RTM Desa

28
4 15
Fasilitasi Bantuan untuk RTM
berupa bibit Kambing
16 RTM Desa
4 15 2
Bantuan dana kesehatan bagi
lansia / Orang Jompo dan Kaum
Du'afa
15 Orang Desa
Penambahan alokasi dana untuk
insentif pengurus RT
13 RT Desa
4 20 Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes Desa
4 20
masyarakat miskin untuk
pengambilan Rastra bantuan
Pemerintah
Ls Desa
4 30
Fasilitasi Kelompok Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Ls Desa
4 32
Kegiatan penguatan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan Desa
(Perangkat desa dan BPD)
16 Orang Desa
4 32
Lembaga RT / RW
16 Orang Desa
4 32
Kegiatan pendidikan dan
pelatihan Pengurus PKK tentang
Administrasi PKK
1 klp Desa
4 32
Kelompok perempuan
3 kelompok Desa
4 32
Administrasi PKK
Desa
5 BIDANG TAK TERDUGA
5 1 PROGRAM TANGGAP DARURAT Desa
5 1 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa Desa
2. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SEKALA
KECAMATAN/KABUPATEN
Prioritas program pembangunan sekala kecamatan/kabupaten
merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan
kebutuhan riil masyarakat desa Pasir tetapi pemerintah desa tidak
mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut
secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara
pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu
besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara
mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan
tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan
pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi
peserta desa Pasir yang dipilih secara partisipatif pada forum
musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :
I BIDANG EKONOMI
6 Dinas Kelautan dan perikanan
6.1 Pengembangan Sarana Alat Tangkap
8 Dinas Koperasi dan UMKM
8.1 Fsilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
8.2 Managemen Pengelolaan Koperasi

29
II BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA
3 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.1 Bantuan pemugaran perumahan dan permukiman
3.2 Pembangunan Rumah Tidak layak Huni (BSPS)
9 Dinas Kesehatan
3.2.2 Pembangunan gedung posyandu
3.2.7 Pengadaan seragam Untuk Kader poyandu
3.2.16 Pengadaan APE di Pos yandu
3.2.17 Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya yandu
Lansia
3.2.18 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan dan
pasien kurang mampu yang terganggu jiwanya, non
Jamkemas atau Jamkesda)
3.2.19 Pengembangan lingkungan sehat (jambanisasi)
9.1 Pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa
9.2 Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu
9.3 Program Pengembangan lingkungan Sehat
9.4 Program Lingkungan Sehat Perumahan
10 Bagian Kesra
10.1 Hibah Rehab Tempat Ibadah
Hibah Rehab Tempat Ibadah
Hibah Rehab Tempat Ibadah
3.3.17 Pembangunan tempat Wudhu di Mushola Miftahlul huda
3.3.18 Pembuatan bak penampung air dan pemasangan instalasi
air
3.3.19 Pembangunan tempat Wudhu di Mushola Al Iklas
3.3.20 Pembuatan bak penampung air dan pemasangan instalasi
air
11. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11.1 Pembentukan Desa Tangguh Bencana
3.5 PARIWISATA DAN BUDAYA
3.5.1 Pengadaan Kostum Kuda Lumping
3.5.2 Perlengkapan alat Gamelan kuda Lumping
III BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
1 Dinas Sumberdaya Air dan Energi Sumberdaya Mineral
1.1.86 Pembangunan solokan Permanen
1.1.87 Pembangunan solokan permanen
5 Dinas Pekerjaan Umum
PEMBANGUNAN MAKADAM JALAN
1.1.20 Pembangunan Makadam jalan lingkungan
1.1.21 Pembangunan makadam jalan lingkungan
PEMBANGUNA JALAN RABAT BETON
1.1.36 Pembangunan jalan rabat beton menuju jalan propinsi
1.1.38 Pembangunan jalan rabat beton lingkungan
1.1.40 Pembangunan jalan rabat beton
1.1.43 Pembangunan rabat jalan Desa
1.1.44 Pembangunan jalan rabat beton lingkungan

30
B. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta
segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa
merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan
pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih
mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai
peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang
Nomor 6 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap
kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa
bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara
partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan
lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk
penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan
31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran
2015 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa.
Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara
menyeluruh sampai pada tehnis implementasinya.
1. Pendapatan Desa
Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa
disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun
sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang
menjadi sumber pendapatan asli desa, Alokasi dana dari APBN, Bagian
Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak
Ketiga.
Adapun asumsi Pendapatan Desa Pasir Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp. 1,303,819,700.00 (satu milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus
sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah), yang berasal dari :
No Uraian Jumlah
1 Pendapatan Asli Desa Rp 61,811,400.00
a. Hasil BUM Desa Rp 0
b. Tanah Kas Desa Rp 1.650.000
c. Hasil Tempat Rekreasi/Wisata Rp 30,525,000.00
d. Swadaya dan Partisipasi
masyarakat
Rp 12,070,000.00
e. Pologoro Jual Beli Tanah Rp 3.700.000.00
f. Pologoro Nelayan 3 % Rp 7.400.000.00
g. Pologoro Manca Desa Rp 2.860.000,00
h. Bunga Bank Rp 1.241.400

31
2 Dana Transfer
a. Dana Desa bersumber APBN Rp 831.136.000.00
b. Bagi Hasil Pajak Daerah Rp 12,034,000.00
c. Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp 27,607,300.00
d. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 328.792.000.00
e. Bantuan Keuangan dari
Kabupaten
Rp
 Dari Pemerintah Rp
 Dari Pemerintah Propinsi Rp 35,000,000.00
 Dari Pemerintah
Kabupaten
Rp
3 a. Hibah
 Hibah KUD Mino Pawurni
(Dana Sosial 0,005%)
Rp 2.500.000.00
 Dana PMI 800.000,00
 Hibah
Kelompok/Perorangan
-
b. Sumbangan Pihak Ketiga Rp 1.587.000.00
Jumlah Rp 1,301,899,700.00
2.Belanja Desa
Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut :
a. Pagu Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan Desa sebesar
70 % yang terbagi atas :
1. Belanja langsung kaitanya belanja kegiatan meliputi bidang :
No Bidang Jumlah
1
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Rp 380.263.300,00
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 683.254.750,00
3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 54.985.000,00
4 Pemberdayaan Kemasyarakatan Rp 178.342.000,00
5 Belanja Tak Terduga Rp 5.054.650,00
Jumlah Rp 1,301,899,700.00
2. Belanja Bantuan keuangan dari APBD Provinsi yang bersifat
khusus meliputi :
a. Bantuan Operasional KPMD Rp 5, 000, 000,00
b. Bantuan Ketahanan Masyarakat
Desa
Rp
30. 000. 000,00
Jumlah Rp 35.000.000,00
b. Operasional penyelanggaraan pemerintahan desa sebesar 30%
1. Belanja Penghasilan tetap dan Tunjangan
No Uraian Jumlah
1
Penghasilan tetap dan tunjangan
kepala Desa dan perangkat Desa
Rp 230.340.000,00
3
Tunjangan Badan
Rp 12.600.000,00
Jumlah Rp 242.940.000,00

32
2. Belanja Operasional Pemerintahan
No Uraian Jumlah
1 Operasional Pemerintah Desa Rp 42.168.400,00
3 Operasional BPD Rp 9.500.000,00
4
Insentif operasional rukun tetangga
dan rukun warga
Rp 18.143.000,00
Jumlah Rp 69.811.400,00
3. Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar :
Rp. 67. 511. 000,00
3.Pembiayaan.
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa
Tahun 2018 ini, Pemerintah Desa Pasir belum dapat menyusun
kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum
disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun
sebelumnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.
1 Penerimaan Pembiayaan 476.755
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Sebelumnya.
476.755
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang
Dipisahkan
2 Pengeluaran Pembiayaan 272.236.175
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Desa Ke Kelompok
(Bantuan Desa Berkembang dari Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2014
95.236.175
Penyertaan Modal Desa Ke BUMDesa
Alokasi APBDes Tahun 2016
27.000.000
Alokasi Bantuan Provinsi Desa Berdikari
100.000.000
Tahun Angaran 2017
50.000.000
Penyertaan Modal Desa Ke BUMADesa
JUMLAH PEMBIAYAAN 272.236.175
Sisa Lebih Anggaran Tahun 2016 (SiLPA) 476.755

33
BAGIAN V
P E N U T U P
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya
ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan
masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan
pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin
keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan
ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh
komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.
Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan
berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan
pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa.
Ditetapkan di Pasir
Pada tanggal 14 Agustus 2017
Kepala Desa Pasir
SUKAMSO

34
1 1 Operasional Peyelenggaraan Pemerintahan Desa
1 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
1 1 1 Belanja Pegawai
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
1 1 1
Tunjangan Lain - lain Pepala Desa dan Perangkat Desa yang
syah berdasar Asal - Usul
1 1 2 Operasional Pemerintah Desa
- Penambahan Daya Listrik Kantor Balai Desa (450 -1200V)
1 1 3 Operasional BPD
- Pengadaan Rak arsip
- Pengadadaan Lap Top BPD
1 1 4 Operasional RT/ RW
- Pembuatan Papan Struktur Organisasi
1 4
Program Pembentukan dan Peningkatan Peran Badan
1 4 3
Kegiatan Penjaringan Aspirasi masyarakat melalui forum
pertemuan – pertemuan kelompok masyarakat
1 5 Program Penyusunan Peraturan Di Desa
1 5 2 Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan
1 5 5 Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang BUM Desa
1 5 6
Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset
desa
1 6 Program Pengelolaan Keuangan Desa
1 6 1 Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APB Desa
Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi APB Desa Semester
Pertama dan Penyusunan R APB Desa Tahun Anggaran 2016
1 6 3
Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pemerintahan Desa
1 7 Program Penyusunan Tata Ruang Desa
1 8 Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Desa
1 9 Program Pengembangan Data dan Informasi Desa
1 9 1
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi
dan Informasi Desa;
1 9 2 Kegiatan Pendataan Potensi Desa;
1 9 6 Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Desa
1 10 Program Kearsipan Desa
1 11 Program Kerjasama Antar Desa
1 12 Program Tanggap Darurat
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
2 1 Program Pelayanan Dasar
2 1 2 Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Posyandu
2 1 7 Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan;

35
2 1 16
Kegiatan Pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa dan/ atau
Poliklinik Desa
2 1 20
Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Pos Kesehatan Desa
dan/ atau Poliklinik Desa
2 1 25
Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak
Usia Dini
2 2 Program Sarana dan Prasarana Desa
2 2 1 Kegiatan pembangunan kantor dan balai Desa;
2 2 2 Kegiatan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
2 2 4
Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan
kendaraan dinas
2 2 5
Kegiatan pembangunan jalan Rabat Beton Desa; RT 03 RW 03
Sepanjang 250 m
2 2 5
Kegiatan pembangunan jalan Rabat beton Desa; RT 04 RW 01
Sepanjang 1,5 m x 200 m
2 2 28 Kegiatan Pembangunan Drainase RT 02 RW 02
2 2 28 Kegiatan Pembangunan Drainase RT 01 RW 01
2 2 30 Pembangunan Jembatan Plat decker RT 05 RW 03
2 3 Program Pengembangan Ekonomi Lokal Desa
2 3 18 Kegiatan pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
2 3 21 Kegiatan pengembangan wisata Desa
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3 1
Program pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan
melakukan mediasi di Desa
3 2
Program pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman
wilayah dan masyarakat Desa
3 2 1 Kegiatan pembinaan keamanan masyarakat
3 3 Program membina kerukunan warga masyarakat Desa;
3 2 1 Kegiatan penyuluhan kerukunan warga
3 2 3 pembinaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan
3 4
Program melestarikan dan mengembangkan gotong royong
masyarakat Desa.
3 4 1 Kegiatan Pelestarian budaya gotong royong
3 4 2 Kegiatan PHBN Pelaksanaan HUT RI
3 5 Program Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa
3 6
Program Pelestarian selamatan adat desa seperti : sedekah
bumi, sedekah laut, muludan, rajaban, likuran, sya'banan dan
Bulus Angrem
3 6 1 Kegiatan Selamatan sedekah Bumi (Guyuban)
3 6 2 Kegiatan Selamatan sedekah Laut
3 6 3 Kegiatan Selamatan Syabanan (Tiga Lokasi)
3 6 4 Kegiatan Selamatan Bulus Angrem
3 6 5 Kegiatan Selamatan Suran
3 6 6 Kegiatan PHBI Muludan
3 6 7 Kegiatan PHBI Rajaban
3 6 8 Kegiatan Selamatan Nyorog
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4 1 Program peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
4 1 2 Kegiatan penyusunan RKP Desa
4 2 Program pengembangan seni budaya lokal;

36
4 3
Program pengorganisasian melalui pembentukan dan
fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
4 3 1 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4 3 2 Penguatan Kapasitas Lembaga PKK;
4 3 3 Penguatan kapasitas Lembaga RT/RW
4 3 4 Penguatan Kapasitas Lembaga LKMD;
4 4 Program fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
4 4 1 Kegiatan Fasilitasi kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
4 4 2 Kegiatan fasilitasi kelompok pemuda
4 5
Program pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir
miskin;
4 5 3 Kegiatan Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah RTM;
4 5 4
Kegiatan Fasilitasi bantuan permodalan bagi Fakir Miskin, dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sosial
4 5 5 Kegiatan Fasilitasi Bantuan Siswa Miskin;
4 5 6 Kegiatan Fasilitasi pemberian bantuan Jamban
4 5 7 Kegiatan Fasilitasi pemberian bantuan Jamban
4 6
Program fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan,
kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat,
dan difabel;
4 7
fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum
kepada warga masyarakat Desa;
4 8
Program penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan
hidup bersih dan sehat;
4 8 5
Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli
AIDs
4 9
fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
4 10
Program peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha
ekonomi Desa;
4 11 Program pendayagunaan teknologi tepat guna
4 12 Program peningkatan kapasitas masyarakat
4 12 8
Kegiatan Penguatan kapasitas kader kelompok pemerhati dan
perlindungan anak;
4 12 9 Kegiatan Penguatan kapasitas kader kelompok pemuda;
4 12 10 Kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu
5 BIDANG TAK TERDUGA
5 1 Program Tanggap Darurat
5 1 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa

e PERATURAN KEPALA DESA PASIR
Nomor : Tahun 2017
Tanggal : 14 Agustus 2017
DESA : PASIR Tentang : RKP Desa Tahun 2018
KECAMATAN: AYAH
KABUPATEN: KEBUMEN
B L R DANA DESA ADD
BAGI HASIL
PAJAK/ RET
BANTUAN
KEUANGAN
PADes Lain-lain Total
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 380,263,300
1 1 1
Penghasilan Tetap Kepala Desa
dan Perangkat Desa
menunjang
kesejahteraan
Perangkat Desa
9 Orang Desa 197,125,000 197,125,000
1 1 2
Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa
menunjang
kesejahteraan
Perangkat Desa
9 Orang Desa 33,215,000 33,215,000
1 1 3
Tunjangan Badan
menunjang
kesejahteraan
Anggota BPD
7 Orang Desa 12,600,000 12,600,000
1 2
Pemerintah Desa
30,668,400 2,000,000 32,668,400
Pengadaan Leptop Untuk
Kegiatan Pemdes
Pekerjaan
administrasi lebih
cepat
1 bh Desa 9,500,000 9,500,000
1 3
Kegiatan operasional Badan
terselenggaranya
kinerja BPD
1 Th Desa 9,500,000 9,500,000
1 4 Kegiatan Operasional Rt/Rw
Alokasi dana untuk
kegiatan RT RW
Meningkat
13 RT , 3 RW Desa 18,143,000 18,143,000
1 5 Tambahan Tunjangan -
1 5 1
Tunjangan Purna Tugas
Perangkat Desa
1 orang Desa 1,581,000 2,319,000 3,900,000
1 5 2
Penambahan Insentif bagi guru
ngaji
Kesejahteraan guru
ngaji bertambah
16 orang Desa 3,200,000 3,200,000
1 13
Kegiatan Penyelenggaraan
Musyawarah Desa
-
1 14 Penjaringan aspirasi masyarakat
Tersalurkannya
masukan dan
pengaduan
masyarakat
7 Orang Desa 1,000,000 1,000,000
5
DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2018
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
(SASARAN)
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
LOKASI
SIFAT SUMBER DANA ( Rp.)
Keterangan

B L R DANA DESA ADD
BAGI HASIL
PAJAK/ RET
BANTUAN
KEUANGAN
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
(SASARAN)
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
LOKASI
Keterangan
1 16
Kegiatan penyusunan Peraturan
tentang Pungutan
Tersusunnya
aturan pendapatan
Desa
Desa 4,075,000 4,075,000
1 21 1
penetapan APB Desa
tertibnya
administrasi
1 dok Desa 3,292,000 3,292,000
1 21 2
penetapan Perubahan APB Desa
tertibnya
administrasi
1 dok Desa 2,950,000 2,950,000
1 22
Kegiatan Penyusunan dan
Penetapan LKPJ/LPJ dan
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
tertibnya
administrasi
1 dok Desa 3,292,000 3,292,000
1 27
Kegiatan pengelolaan dan
pengembangan sistem
administrasi dan informasi
Desa;
Lancarnya kegiatan
SID
1 dok Desa 9,712,100 3,191,300 12,903,400
1 31
Desa
Validnya data
miskin
1 dok Desa 8,000,000 8,000,000
1 32 Kegiatan Pendataan Aset Desa
Validnya data aset
Desa
1 dok Desa 5,000,000 5,000,000
1 34
Kegiatan penyusunan buku
Profil Desa
tersusunnya profil
desa
1 dok Desa 4,250,000 4,250,000
1 42 Kegiatan penyusunan RKP Desa 1 Perdes 5,149,500 5,149,500
1 43 Pembuatan Rak arsip
Penataan arsip
menjadi rapih
2 bh
Balai desa
pasir
7,000,000 7,000,000
1 44
Kegiatan Pemeliharaan Kantor
dan Balai Desa
Terpeliharanya
kantor Balai Desa
1 Ls 1,000,000 1,000,000
1 46
Kegiatan Pemeliharaan
Kendaraan dinas
Terpeliharannya
kendaraan
inventaris Desa
1 Ls 2,500,000 2,500,000
2
BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
683,254,750
2 1
Kegiatan Pengelolaan dan
Pelayanan Pos Yandu
Terpenuhinya
seragam
pengurus/kader
yandu
12 bh Yandu desa 3,600,000 3,600,000
2 6
Penambahan alokasi dana dari
desa untuk kegiatan PMT
Bertambahnya
pemberian
makanan
tambahan bagi
balita
Desa 4,800,000 4,800,000

B L R DANA DESA ADD
BAGI HASIL
PAJAK/ RET
BANTUAN
KEUANGAN
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
(SASARAN)
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
LOKASI
Keterangan
2 18
Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Pendidikan Usia
Dini
-
PAUD POS PAUD "Bintang
Harapan"
Lancarbya
penyelenggaraan
PAUD BINTANG
HARAPAN
5 org
PAUD
Desa pasir
11,500,000 11,500,000
Taman Kanak Kanak
Lancarbya
penyelenggaraan
TK PERTIWI
2 org TK Desa pasir 5,400,000 5,400,000
2 28 Pembangunan Gedung PAUD
Terbangunya
Gedung PAUD
Bintang Harapan
P.17 L.8
Dusun Dilem
RT 01 RW 03
205,000,000 205,000,000
2 31
Kegiatan Pengadaan sarana
prasarana belajar berupa
pengadaan Buku - buku
Keagamaan
terpenuhinya Buku
- buku penunjang
16 kelompok Desa 16,160,000 16,160,000
2 36
Kegiatan Pembangunan jalan
Desa
-
Pengaspalan jalan -
2 36 1
Utama jalan menuju Desa
Wisata Pantai Lampon p = 250
m l = 4 m
Terbangunya jalan
Aspal
P=250 m L=4
m T=0,05 m
Desa wisata 84,550,400 84,550,400
2 36 2
Jalan Menuju Wisata Patemon
Terbangunya jalan
Aspal
P=500 m
L=2,5m
T=0,03 m
Dusun
ketanggung
RT 02 - RT 03
RW 01
160,293,750 160,293,750
Rabat Beton Jalan -
2 36 1
di RT 04 RW 02 (dari Bp Midin
- jalan poros desa menuju desa
jintung) p = 280 m l = 2,35 m
Terbangunya jalan
rabat beton
P=280 m
L=2,35 m
T=0,12 m
Dusun Betah
RT 04 RW 02
63,833,000 63,833,000
2 36 2
Pembangunan rabat beton jalan
Desa di RT 03 RW 02 p = 187
m l = 2,5 m
Terbangunya jalan
rabat beton
P=187 m
L=2,5 m
T=0,12 m
Dusun Betah
RT 03 RW 02
31,299,000 31,299,000
Pembangunan Talud -
2 53
Pembangunan Talud Penahan
Longsor i RT 02 RW 03
Terbangunya Talud
penahan longsor
p=3 m, p=8m,
l=6m
Dusun Dilem
RT 02 RW 03
22,218,600 22,218,600
Pembangunan Instalasi Air
bersih
-

B L R DANA DESA ADD
BAGI HASIL
PAJAK/ RET
BANTUAN
KEUANGAN
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
(SASARAN)
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
LOKASI
Keterangan
Kegiatan
Pembangunan/pengelolaan air
bersih bersekala desa
terlaksananya
program
PAMSIMAS
1 unit
Dusun
Ketanggung
35,000,000 35,000,000
2 61
Pembangunan tempat
Penampngan Limbah Kotoran
Tertampungnya
Limbah Kotoran
ternak
3 bh Desa 9,600,000 9,600,000
2 61
Pembangunan tempat Usaha
BUMDesa
tersedianya lokasi
usaha BUMdes
1 unit Desa 30,000,000 30,000,000
3
BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
54,985,000
3 1
Kegiatan Operasional Lembaga
PKK
6,785,000 6,785,000
Penambahan meja kursi kerja
PKK
Terpenuhinya meja
kursi kerja PKK
6 bh kantor PKK 3,200,000 3,200,000
3 4
HANSIP/LINMAS
lancarnya
penyelenggaraan
kegiatan LINMAS
1 klpk 5,000,000 5,000,000
3 5 Kegiatan Operasional LKMD
lancarnya
penyelenggaraan
kegiatan LKMD
1 Lembaga Desa 2,500,000 2,500,000
3 7 1
Kegiatan Operasional Organisasi
Karang Taruna "NGUDI UTOMO"
terlaksananya
operasional
organisasi
1 kelompok Desa 5,000,000 5,000,000
3 22 Kegiatan Pelestarian Adat -
1
Bumi (Guyuban)
Terlaksananya
kegiatan
1 keg Desa 5,000,000 5,000,000 10,000,000
2
Laut
Terlaksananya
kegiatan
1 keg Desa 2,500,000 2,500,000
3
Kegiatan Selamatan Syabanan
(Tiga Lokasi)
Terlaksananya
kegiatan
3 keg Desa 6,000,000 6,000,000
4
Kegiatan Selamatan Bulus
Angrem
Terlaksananya
kegiatan
1 keg Desa 500,000 500,000
8 Kegiatan Selamatan Nyorog
Terlaksananya
kegiatan
1 keg Desa 500,000 500,000
3 23
Fasilitasi Perayaan Hari Besar
Keagamaan dan Nasional
-
1 Kegiatan Halal Bihalal
Terlaksananya
kegiatan
1 keg Desa 2,000,000 2,000,000

B L R DANA DESA ADD
BAGI HASIL
PAJAK/ RET
BANTUAN
KEUANGAN
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
(SASARAN)
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
LOKASI
Keterangan
2 Kegiatan PHBI Muludan
Terlaksananya
kegiatan
2 keg Desa 4,500,000 4,500,000
3 Kegiatan PHBI Rajaban
Terlaksananya
kegiatan
1 keg Desa 3,000,000 3,000,000
4 kegiatan HUT RI Ke - 73
Terlaksananya
kegiatan
1 keg Desa 3,500,000 3,500,000
4
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
178,342,000
4 4
Kader POS Yandu
Bertambahnya
pengetahuan dan
kemampuan Kader
yandu
1 Pos Yandu
3 Pok bang
Yandu desa 9,000,000 9,000,000
4 4
Lembaga Linmas/HANSIP
Bertambahnya
pengetahuan dan
kemampuan
Linmas
26 orang 5,000,000 5,000,000
4 6
pemuda / Karang Taruna
melalui Kegiatan Turnamen
Mengikuti Turnamen Voly Ball
Antar Desa
Teselenggaranya
Kelompok Pemuda
Karang Taruna
13 tim Desa 9,000,000 9,000,000
4 8
Kegiatan Fasilitasi Kelompok
Usaha Produktif (BUM Desa
Bersama)
Teselenggaranya
Usaha bersama
LS Desa 5,000,000 5,000,000
4 14
bagi keluaraga RTM : Dusun
1=28 KK (Rt 1=5, Rt 2=10, Rt
3=6, Rt 4=7), Dusun 2=42 KK
(Rt 1=18, Rt 2=14, Rt 3=8, Rt
4=2), Dusun 3=50 KK (Rt 1=8,
Rt 2=8, Rt 3=12, Rt 4=12, Rt
5=10) → Di Rt 3/1 ada 10 KK
untuk mencuci dan buang air
besar di sungai
Terbangunya
jamban bagi
keluaraga RTM
15 KK Desa 45,000,000 45,000,000
4 14
Bantuan pemugaran rumah bagi
keluarga RTMi : Dusun 1=… KK
(Rt 1=.., Rt 2=…, Rt 3=2, Rt 4=2),
Dusun 2=….KK (Rt 1=3, Rt 2=1,
Rt 3=…, Rt 4=1),
Terbangunya
rumah sehat bagi
keluaraga RTM
2 RTM Desa 15,000,000 15,000,000

B L R DANA DESA ADD
BAGI HASIL
PAJAK/ RET
BANTUAN
KEUANGAN
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
(SASARAN)
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
LOKASI
Keterangan
4 15
16 RTM Desa 32,000,000 32,000,000
4 15 2
lansia / Orang Jompo dan
Kaum Du'afa
Mengurangngi
beban lansia dalam
berobat
15 Orang Desa 5,000,000 5,000,000
Penambahan alokasi dana
untuk insentif pengurus RT
Kesejahteraan
pengurus RT
bertambah
13 RT Desa -
4 20 Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes Desa 4,570,000 4,570,000
4 20
masyarakat miskin untuk
pengambilan Rastra bantuan
Pemerintah
tersalurkanya
Rastra
Ls Desa 5,000,000 5,000,000
4 30
Fasilitasi Kelompok Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Lancarnya kegiatan
KPMD
Ls Desa 5,000,000 5,000,000
4 32
Aparatur Pemerintahan Desa
(Perangkat desa dan BPD)
Bertambahnya
pengetahuan dan
ketrampilan
Perangkat dan BPD
16 Orang Desa 10,000,000 10,000,000
4 32
Lembaga RT / RW
Bertambahnya
ketrampilan ketua
RT dan RW
16 Orang Desa 10,000,000 10,000,000
4 32
Administrasi PKK
terampilnya
pengurus PKK
menangani
administrasi
1 klp Desa 4,792,000 4,792,000
4 32
Kelompok perempuan
Bertambahnya
pengetahuan dan
kemampuan
perempuan
3 kelompok Desa 7,380,000 7,380,000
4 32
pelatihan Kader Yandu
Bertambahnya
pengetahuan dan
kemampuan Kader
yandu
Desa 6,600,000 6,600,000
5 BIDANG TAK TERDUGA 5,054,650
5 1 PROGRAM TANGGAP DARURAT
Masyarakat paham
tentang
perundangan-
undangan yang
berlaku
Desa -

B L R DANA DESA ADD
BAGI HASIL
PAJAK/ RET
BANTUAN
KEUANGAN
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
(SASARAN)
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
LOKASI
Keterangan
5 1 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa
Terpenuhinya
pelayaan
masyarakat dengan
maksimal
Desa 4,539,250 515,400 5,054,650
JUMLAH 831,136,000 328,792,000 39,641,300 35,000,000 61,811,400 5,519,000 1,301,899,700
Ditetapkan tanggal 14 Agustus 2017
KEPALA DESA PASIR
SUKAMSO

Nomor : Tahun 2017
KECAMATAN: AYAH
KABUPATEN: KEBUMEN
B L R DANA DESA ADD
BAGI HASIL
PAJAK/ RET
BANTUAN
KEUANGAN
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 8,000,000
1 31
Desa
Validnya data RTM
Desa
1 Dok 8,000,000 8,000,000
2
BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
100,132,000
Rabat Beton Jalan
2 36 1
di RT 04 RW 02 (dari Bp Midin
- jalan poros desa menuju desa
jintung) p = 280 m l = 2,35 m
Terbangunya jalan
rabat beton
P=280 m
L=2,35 m
T=0,12 m
Dusun Betah
RT 04 RW 02
68,833,000 68,833,000
2 36 2
Pembangunan rabat beton
jalan Desa di RT 03 RW 02 p
= 187 m l = 2,5 m
Terbangunya jalan
rabat beton
P=187 m
L=2,5 m
T=0,12 m
Dusun Betah
RT 03 RW 02
31,299,000 31,299,000
3
BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
-
4
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
128,140,000
4 15
16 RTM Desa 32,000,000 32,000,000
4 15
lansia dan Du'afa
Mengurangi beban
lansia dalam
berobat
15 Orang Desa 5,000,000 5,000,000
4 14
bagi keluaraga RTM : Dusun
1=28 KK (Rt 1=5, Rt 2=10, Rt
3=6, Rt 4=7), Dusun 2=42 KK
(Rt 1=18, Rt 2=14, Rt 3=8, Rt
4=2), Dusun 3=50 KK (Rt 1=8,
Rt 2=8, Rt 3=12, Rt 4=12, Rt
5=10) → Di Rt 3/1 ada 10 KK
untuk mencuci dan buang air
besar di sungai
Terbangunya
jamban bagi
keluaraga RTM
15 KK Desa 45,000,000 45,000,000
4 14
Bantuan pemugaran rumah
bagi keluarga RTMi : Dusun
1=… KK (Rt 1=.., Rt 2=…, Rt
3=2, Rt 4=2), Dusun 2=….KK (Rt
1=3, Rt 2=1, Rt 3=…, Rt 4=1),
Terbangunya
rumah sehat bagi
keluaraga RTM
2 RTM Desa 15,000,000 15,000,000
alokasi dana subsidi khusus
bantuan sembako bagi nelayan
pada muslim paceklik untuk
insentif pengurus RT
menambah
Kesejahteraan
masyarakat
nelayan
22 Kelompok Desa 22,000,000 22,000,000
5
Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulanhgan Kemiskinan Skala Desa 2018
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
LOKASI
Keterangan

B L R DANA DESA ADD
BAGI HASIL
PAJAK/ RET
BANTUAN
KEUANGAN
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
LOKASI
Keterangan
4 20 Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes Desa 4,570,000 4,570,000
4 20
Kegiatan Fasilitasi kelompok
masyarakat miskin alokasi
transport pengambilan Rastra
Desa 5,000,000 4,570,000
5 BIDANG TAK TERDUGA -
228,702,000 - 8,000,000 - - - 236,272,000
Kepala Desa Pasir
SUKAMSO

DESA : PASIR
KECAMATAN : AYAH
KABUPATEN : KEBUMEN
No.
INDIKATOR KELUARAN
(BARANG/JASA, PELATIHAN)
VOLUME ANGGARAN LOKASI NAMA KEGIATAN NAMA PROGRAM SKPD YANG DITUJU
TANDA TANGAN UPT
TERKAIT
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Pengaspalan Jalan Poros Desa
Pasir - Banjararjo - Argo sari
850 m 710,000,000 Dusun Betah PU (APBD Kabupaten)
Pengembangan
Perumahan
Dinas PU
2
Terbangunnya tanggul sungai
dimuara (Pantai)
P= 350 M T= 4 M 700,000,000 Dusun Betah
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan bantaran
Dan tanggul sungai
Pengendalian Abrasi
pantai
SDA ESDM
3
Terbinanya kelompok ekonomi
Poklasar
1 kel 12,000,000 Desa
Pembinaan Kelompok
Poklasar
Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
DINLUTKAN
4 Terbangunnya irigasi pertanian 8 ha 108,000,000 Dusun Ketanggung
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi pertanian
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi pertanian
DPU
5
Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
1 Unit 40,000,000 Desa
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
rehabilitasi dan
pemeliharaan sumber
daya alam
Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan
DPKPLH
6 Terfasilitasinya KPAD Desa Pasir 1 kel 5,000,000 Desa Penguatan KPAD Pasir
Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender
dan anak
DINKES
Ditetapkan di Pasir
Tanggal 14 Agustus 2017
KEPALA DESA PASIR
SUKAMSO
DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2019
YANG DIUSULKAN KE MUSRENBANG KECAMATAN
TAHUN 2017

Nomor : 3 Tahun 2017
KECAMATAN: AYAH
KABUPATEN: KEBUMEN
B L R DANA DESA ADD
BAGI HASIL
PAJAK/ RET
BANTUAN
KEUANGAN
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
2
BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
-
2 61
Bantuan Modal Usaha
BUMADesa untuk Penambahan
Alat Tangkap ikan
bertambahnya
modal usaha
tangkap ikan BUM
Desa Bersama
5 Set
(150 Pcs)
7 Desa -
2 68
Kegiatan Pengembangan Wisata
Desa Terpadu
Terjalinya kerja
sama
mengembangkan
Destinasi wisata
masing - masing
desa
ls 7 Desa
2 70
Kegiatan pengembangan
teknologi tepat guna
pengolahan hasil perikanan
dengan pendirian pabrik es
terpenuhinya
kebutuhan es bagi
nelayan perikanan
1 unit 7 Desa
3
BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
4
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
JUMLAH - - - - - -
KEPALA DESA PASIR
SUKAMSO
5
DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN TAHUN 2018
KODE
PROGRAM
/
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
(SASARAN)
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
LOKASI
Keterangan

BERITA ACARA
LOKAKARYA DESA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2017
Pada hari ini, Kamis tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh
belas, bertempat di Balai Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen
telah dilaksanakan Lokakarya Desa Tahun 2017 dengan dihadiri oleh unsur
Pemerintahan Desa, Delegasi Dusun, perwakilan RT/RW, tokoh masyarkat,
tokoh agama, tokoh adat, perwkalian warga miskin, Unsur Pelajar, perwakilan
anak, unsur kecamatan dan unsur perempuan sebagaimana daftar hadir
terlampir, dalam rangka membahas :
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pasir,
Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Tahun 2018.
Adapun materi, pimpinan rapat, dan nara sumber dalam lokakarya desa
adalah sebagai berikut;
A. Materi
Lokakarya Desa membahas :
a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2017
c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain:
bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang
berkepanjangan
d. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
B. Unsur Pimpinan Rapat :
a. Pimpinan Rapat : Sukamso selaku Kepala Desa
b. Sekertaris /Notulis : Romelan Dari Tim Pokja RKP Desa
c. Narasumber :
 Ketua BPD
 Unsur Kecamatan Ayah
 OPD Dinlutkan
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di
atas selanjutnya seluruh peserta Lokakarya RKP Desa Menyetujui serta
memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan Akhir
dari Lokakarya Desa yaitu:
“ Menetapkan Materi/Topik yang dibahas untuk dibawa pada forum
Musrenbang RKP Desa 2017 Sebagai Draf Peraturan Desa Tentang RKP
Desa Tahun 2018 “
Keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung
jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pimpinan Rapat
SIJO HARJONO
Pasir, 10 Agustus 2017
Notulis,
ROMELAN
Mengetahui
KEPALA DESA PASIR
SUKAMSO
DAFTAR PERWAKILAN PESERTA LOKAKARYA RKP Desa TAHUN 2017
NO NAMA UNSUR TANDA TANGAN
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.

KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR
NOMOR : 144. / 24 /KEP/ 2017
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA PASIR, KECAMATAN AYAH, KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2018
KEPALA DESA PASIR,
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa(RKP Desa) perlu dibentuk Kelompok
Kerja(Pokja)di Tingkat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)
Penyusun RKP Desa di Desa Pasir;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, TambahanBerita Negara Republik Indonesia
Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Indonesia Tahun 2008 Nomor ,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor );
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;
9. PeraturanPemerintahNomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara PelaksanaanPeran Serta
MasyarakatDalamPenyelenggaraan Negara (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 129, TambahanLembaran
Negara Nomor 3866);
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 , Tambahan
2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten
Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2004 Nomor 6);
2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses
Kebijakan Pulik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2004 Nomor 64);

2007 tentang Sumber Pendapatan Desa(Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan
2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 93);
2013 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan
19. Peraturan Desa Pasir Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes ) Pasir Tahun 2013 – 2017;
Memperhatikan: Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor : 050 / 1444 ,
tanggal 24 Juli 2017 perihal Petunjuk Teknis Musrenbang
Desa Tahun 2017.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan
Pembangunan Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten
Kebumen dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugassebagai berikut :
a. Melakukan pengkajian/evaluasi RKP Desa Tahun 2014;
b. Melakukan pengkajian/evaluasi terhadap RPJM Desa;
c. menyiapkan kelengkapan yang berkaitan
denganMusrenbang Desa;
d. menyusun jadwal kegiatan;
e. menyusun tata tertib/ketentuan Musrenbang Desa;
f. melakukan identifikasi calon peserta Musrenbang Desa;
g. mengumumkan waktu dan tempat penyelenggaraan
Musrenbang Desa;
h. mengundang peserta dan nara sumber, minimal 3 (tiga)
hari sebelum hari pelaksanaan musrenbang, dilampiri
hasil lokakarya desa;
i. memandu dan memfasilitasi penyusunan RKP Desa;
j. memandu dan memfasilitasi lokakarya/pertemuan/ rapat-
rapat dalam rangka penyusunan daftar prioritas kegiatan
yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di
kecamatan;
k. memandu dan memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang
Desa;

l. merumuskan hasil musrenbang dalam bentuk Berita
Acara dan kelengkapannya;
m. mendokumentasikan seluruh proses mulai dari
persiapan sampai dengan pasca musrenbang.
KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Desa.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Pasir
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pasir
Pada tanggal 28 Juli 2017
KEPALA DESA PASIR
SUKAMSO
TEMBUSAN:disampaikan Kepada Yth. :
1. Bupati Kebumen;
2. Kepala BAPERMADES Kab. Kebumen;
3. Camat Ayah
4. Ketua BPD Desa Pasir

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR
NOMOR : 141.2/24/KEP/2017
TANGGAL : 28 Juli 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA(POKJA) PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA PASIR
------------------------------------------------------------------
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA PASIR
NO NAMA UNSUR KEDUDUKAN KET
1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SUKAMSO
SLAMET
YAKIMIN
SIJO HARJONO
SAMINGIN
EKA PUJIASIH
NUR KHASANI
ROMELAN
NASRIYAH
AGUS TURYONO
KASNO
Kepala Desa
Plt. Sekretaris Desa
LKMD
BPD
WARGA MISKIN
PEREMPUAN
PEREMPUAN
PEMUDA
PKK
PEMDES
KPMD
Pengendali
Penanggungjawab
Koordinator PK
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Kepala Desa Pasir
SUKAMSO

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA)
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA PASIR TAHUN 2018
Pada hari ini, senin tanggal empat belas bulan agustus tahun dua ribu tujuh
belas, bertempat di Balai Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen
telah diselenggarakan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa
Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 dengan dihadiri oleh
Pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta terlampir.
Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :
A. Sambutan – sambutan yang disampaikan oleh :
1. Bapak Wasiman selaku perwakilan dari Kecamatan mengenai
ketentuan Penyusunan Rencana Kerja Pememerintahan Desa
diantaranya:
a. Tujuan diselenggarakannya Musrenbangdes RKP Desa
1) Menetapkan RKP Desa untuk tahun 2018 yang akan
dilaksanakan desa dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.
2) Merumuskan prioritas usulan kegiatan pembangunan desa
tahun 2019 yang akan diusulkan ke OPD pelaksana kegiatan
melalui Musrenbang Kecamatan tahun 2017.
3) Memilih dan menetapkan delegasi desa untuk mengikuti
Musrenbang Kecamatan Tahun 2017.
b. Ketentuan Penyusunan RKP Desa mengenai waktu pelaksanaan,
Data-data yang perlu disiapkan, Tahapan dan proses dan
keluaran dari penyelenggaraan Musrenbang Desa antara lain :
1) Daftar prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun
2018.
2) Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Pembangunan desa Tahun
2019
3) Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala
Desa Tahun 2018.
4) Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
5) Keputusan Kepala Desa tentang daftar nama delegasi desa
untuk mengikuti Murenbang Kecamatan tahun 2017.
c. Pagu Indikatif alokasi dana sharing ADD dan DD.

B. Pemaparanan Materi
1. Bapak Simin selaku perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa
yang telah memaparkan :
a. Penyampaian Asumsi Anggaran Pendapatan Desa untuk tahun
2017 berdasarkan pagu indikatif meliputi :
1) Pendapatan Desa Rp. 60. 835. 000,-
2) Dana Transfer
Alokasi Dana Desa Rp. 328. 792. 000,-
Dana Desa Rp. 831. 136. 000,-
Bagi Hasil Pajak Kabupaten Rp. 12. 034. 000,-
Bagi Hasil Retribusi Rp. 27. 607. 300,-
Bantuan Keuangan Rp. 35. 000. 000,-
3) Lain – lain yang syah Rp. 5. 519. 000,-
Jumlah total Asumsi Rp. 1. 301. 899. 700,-
c. Paparan Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa tahun 2017
dan Rencana Anggaran.
1) Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Rp. 380.263.300
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 683.254.750
3) Bidang Pembinaan Masyarakat Rp. 54.985.000
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 178.342.000
5) Belanja Tak Terduga Rp. 5.054.650
Jumlah total Rp. 1.301.899.700
d. Paparan Prioritas Program dan Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan sebesar Rp.236.272.000,- (18,14 % dari total
Asumsi pendapatan dan Belanja.
2. Bapak Sukamso selaku Kepala Desa yang telah memaparkan :
a. Penyampaian Daftar Program dan Kegiatan Pembangunan untuk
masing – masing OPD Kabupaten untuk Tahun 2019 yang dapat
diusulkan oleh Desa.
b. Paparan Program dan Kegiatan yang akan di Usulkan kepada
masing – masing OPD Kabupaten Kebumen.
Musrenbang Desa RKP Desa Pasir :
MENYEPAKATI
a. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2018;
b. Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2019 yang
akan diusulkan ke OPD melalui Musrenbangcam Tahun 2017;
c. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun
2018;
d. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
e. Daftar nama delegasi desa untuk mengikuti Murenbang Kecamatan tahun
2017.
f. Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKP
Desa Tahun 2018.

Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSRENBANGDES RKP Desa TAHUN 2017
NO NAMA UNSUR TANDA TANGAN
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
Pasir, 14 Agustus 2017
Pimpinan Rapat Notulis
SIMIN ROMELAN
Mengetahui :
KepalaDesa Pasir
SUKAMSO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PASIR KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PASIR KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : TAHUN 2017
TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2017
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIR,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten;
b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya
ditetapkan dengan Peraturan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa, Desa Pasir Tahun 2016;
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor
4221);
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844 );
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Pengesahan International Covenant On Economic,
Social And Cultural Rights ( Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950;
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 , Tambahan
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di
Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten
Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 2);
Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan
Peraturan Desa Pasir Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM
Desa ) Pasir Tahun 2013 – 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemeintahan Desa Pasir Tahun 2018 Desa Pasir, Kecamatan
Ayah, Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Desa.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Disetujui di : Pasir.
pada tanggal : 14 Agustus 2017
----------------------------------------------------
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIR
KETUA
SIJO HARJONO

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 0168 /DS-PSR/2017
Nomor : /BPD -Psr /2017
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PASIR
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
Pada hari ini kamis tanggal empat bulan Agustus Tahun Dua Ribu enam belas
kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. SUKAMSO : Kepala Desa Pasir dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa
Pasir selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA
2. SIJO HARJONO : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa
Pasir dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Pasir selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKP Desa Tahun 2018
yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan
perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada
Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan
perubahan RKP Desa Tahun 2017 sebagaimana tertuang pada catatan
yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP
Desa Tahun 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Ayah untuk
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah
tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
PIHAK PERTAMA
(SUKAMSO)
PIHAK KEDUA
(SIJO HARJONO)

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIR
Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh satu bulan oktober tahun dua
ribu empat belas bertempat di Kantor Kepala Desa Pasir Kecamatan Ayah
Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa
Pasir dalam rangka membahas :
Draft Rancangan Peraturan Desa
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016
Rapat Badan Permusyawaratan Desa Pasir dihadiri oleh : Ketua dan
Wakil Ketua, Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang Pembangunan,
Ketua Bidang Kesra dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa
sebagaimana daftar terlampir.
Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah
dimusyawarahkan secara mufakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan
para peserta dengan kesimpulan hasil Rapat sebagai berikut :
Menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Pasir Tahun 2016 untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa.
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pasir, Agustus 2015
KETUA
SIJO HARJONO

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD
RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : PASIR
KECAMATAN : AYAH
KABUPATEN : KEBUMEN
HARI/TANGGAL : , Agustus 2017
ACARA : Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Desa
tentan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2017
NO N A M A JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4
1 Sijo Harjono Ketua 1
2 Pur Suprihatini Sekretaris 2
3 Simin Kabid Pemerintahan 3
4 Sardiman Kabid Pembangunan 4
5 Nur Khasani Kabid Kesra 5
6 Ahmad Zaenurochman Anggota 6
7 Gunarsih Anggota 7
KETERANGAN :
1. Jumlah Anggota : 7 orang
2. Hadir : 7 orang
3. Tidak Hadir : - orang
4. Quorum : Memenuhi Quorum /
Tidak memenuhi quorum
PASIR, Agustus 2017
DESA PASIR
KETUA
SIJO HARJONO

06. perdes rkp desa 2017

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to 06. perdes rkp desa 2017

Similar to 06. perdes rkp desa 2017 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

06. perdes rkp desa 2017