Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja penyusunan studi kebijakan pembangunan infrastruktur Kabupaten Wonogiri yang mencakup latar belakang perlunya penyusunan studi tersebut untuk mencapai target pembangunan air bersih, sanitasi dan pengentasan kawasan kumuh; ruang lingkup pekerjaan yang meliputi pengumpulan data, analisis kondisi infrastruktur, dan pembuatan rencana pengembangan; serta dasar

1. PenyusunanStudiKebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Wonogiri
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Pemuda I / 26 Telepon (0273) 321131 Fax.
E-mail: bappeda@wonogirikab.go.id
bappeda_wonogiri@yahoo.co.id
KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
Program
Kegiatan
Lokasi Pekerjaan
Nomor Rekening
Pagu Dana
Sumber Dana
:
:
:
:
:
:
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Penyusunan Studi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
Kabupaten Wonogiri
Kabupaten Wonogiri
4.01.4.01.01.24.007.5.2
Rp. 125.000.000,-
APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang.
Dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang diorientasikan pada pengembangan
suatu wilayah dalam pelaksanaannya lebih cenderung bertumpu pada pembangunan
infrastruktur. Hal ini dikarenakan adanya harapan dengan ketersediaan infrastruktur yang
memadai akan mendorong mobilitas ekonomi dan sosial, yang selanjutnya diharapkan
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang selanjutnya diaharapkan pula mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Jokowi menegaskan jika pembangunan
infrastruktur yang gencar dalam era pemerintahannya ditujukan untuk pemerataan
ekonomi. Semisal melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pemerintah
meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur dasar seperti
jaringan air minum sampai kerumah-rumah warga. Pemerintah juga mendorong pergerakan
ekonomi daerah dengan peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi, jalan
kabupaten/kota dan mendukung irigasi pertanian.
Salah satu bidang infrastruktur yang sangat penting, dan menyangkut kebutuhan
dasar adalah infrastruktur di bidang keciptakaryaan, yang mencakup pembinaan dan
pengembangan air minum, pembinaan dan pengembangan sarana penyehatan lingkungan
pemukimn, pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan serta pembinaan dan
pengembangan kawasan permukiman. Pengembangan permukiman yang layak huni dan
berkelanjutan merupakan salah satu agenda yang mampu mewujudkan hakekat
pembangunan nasional. Pemukiman yang layak didefinisikan sebagai lingkungan tempat
tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Pembangunan infrastruktur bidang cipta karya merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbaikan serta peningkatan kualitas
permukiman dan lingkungan. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang
keciptakayaan dalam RPJMN 2014-2019 diharapkan dapat memenuhi target capaian
nasional yang terkenal 100-0-100, yaitu 100% akses pelayanan air minum, pengurangan
kawasan kumuh hingga 0% dan 100% akses pelayanan sanitasi, yang mana target tersebut
juga di derivasi ke daerah untuk dijadikan target dalam pembangunan daerah. Program 100-
0-100 adalah 100 yang pertama itu, bagaimana akses air minum terpenuhi untuk
masyarakat tercapai 100 persen, 0 yang ke dua adalah bagaimana kawasan kumuh itu
hilang hingga target 0 persen, serta 100 yang ke tiga adalah bagaimana sanitasi lingkungan
terpenuhi dengan baik.

2. PenyusunanStudiKebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Wonogiri
Penyediaan infrastruktur dasar juga merupakan isu penting pembangunan global,
dimana dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan kelanjutan dari
MDGs yang merupakan target-target pembangunan global yang harus dicapai sampai
dengan tahun 2030, Air Bersih dan Sanitasi (tujuan ke 6) dan Kota inklusif dan
berkelanjutan (tujuan 11) menjadi salah satu tujuan pembangunan yang juga harus menjadi
prioritas dan diinternalisasikan dalam tujuan pembangunan daerah.
Saat ini capaian di tingkat pusat akses air minum baru mencapai 67%, akses
sanitasi layak 60%, dan menyisakan 12% kawasan permukiman kumuh. Sedangkan target
kabupaten Wonogiri, dalam RPJMD tahun 2016-2021, selaras dengan RPJMN cakupan air
minum layak diupayakan sebesar 100% dan cakupan sanitasi layak 100%, Rasio Rumah
Layak Huni 89,48% dan kawasn kumuh dibawah 50% karena baru tahun ini dikerjakan.
Target pembangunan sampai dengan 2019 adalah pelayanan akses universal air
minum dan sanitasi kepada seluruh masyarakat serta terwujudnya kota tanpa kawasan
kumuh, pada kawasan kumuh akan dibangun prasarana dan sarana dasar air minum dan
sanitasi untuk menambah akses air minum menjadi 100 persen dan akses sanitasi layak
100 persen, sehingga mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen pada 2019.
Solusi upaya mencapai target 100-0-100 dari Kementrian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat untuk Indonesia Bersih dan Sehat adalah dengan menciptakan
program dan kegiatan bidang perumahan, air bersih dan sanitasi serta lingkungan sehat,
karena merupakan kebutuhan pokok manusia. Sayangnya dengan harga tanah dan rumah
yang terus meroket, masih banyak penduduk Indonesia yang belum memilikinya.
Sementara itu di berbagai wilayah, penduduknya juga memiliki permasalahan tersendiri,
yaitu hidup di lingkungan yang sanitasinya tidak layak dan susah mengakses air bersih. Ini
disebabkan ketersediaan sumber air baku yang belum memadai, serta yang juga tidak kalah
penting adalah kesadar akan pola dan sikap hidup bersih masyarakat yang masih kurang.
Secara eksplisit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak memasukkan
target 100-0-100 dalam 5 (lima) prioritas program pembangunan yang dikenal dengan
Panca Program, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Wonogiri memiliki komitmen untuk
pencapaian target 100-0-100 dengan mencantumkan target pencapaiannya dan
mengalokasikan anggaran pembangunan air bersih, peningkatan lingkungan permukiman,
Rumah Tidak Layak Huni serta sanitasi dalam tiap tahunnya. Sehingga target 100-0-100
dapat dicapai pada tahun 2019.
Dalam upaya memenuhi target pembangunan infrastruktur bidang keciptakaryaan
tersebut dibutuhkan pendanaan yang sangat besar. Disisi lain ketersediaan dana
pembangunan, baik dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun dari
Filanthrophy dan CSR sangat terbatas, sehingga terjadi gap antara kebutuhan pendanaan
dan keterediaan sumber pendanaan. Sehingga perlu disusun pentahapan dan prioritasi
dalam pelaksanannya disesuaikan dengan sumber dana yang ada.
Dalam prioritasi ini perlu dipetakan wilayah mana yang sudah dan wilayah belum
memenuhi target air minum, sanitasi serta kawasan kumuh, kemudian wilayah mana yang
sudan dan belum ditangani atau diintervensi dengan program. Sehubungan hal tersebut
maka Pemerintah Kabupaten memandang perlu untuk melaksanakan kajian Kebijakan
Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Wonogiri Tahun 2017.
1.2. Maksud dan Tujuan.
a. Maksud
Maksud dari kegiatan Penyusunan Studi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
Kabupaten Wonogiri adalah menghasilkan dokumen yang memuat rekomendasi
kebijakan sebagai acuan dan pedoman pengembangan dan pengelolaan infrastruktur
dasar yaitu air minum, sanitasi serta peningkatan lingkungan permukiman di kawasan
kumuh kabupaten Wonogiri.

3. PenyusunanStudiKebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Wonogiri
b. Tujuan
Penyusunan Studi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Wonogiri adalah
untuk :
 Membuat kajian kelayakan kondisi infrastruktur air minum, sanitasi serta peningkatan
lingkungan permukiman di kawasan kumuh di Kabupaten Wonogiri;
 Membuat skala prioritas penanganan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur
air minum, sanitasi serta peningkatan lingkungan permukiman di kawasan kumuh
yang belum tertangani di kabupaten Wonogiri.
1.3Lingkup Pekerjaan.
a. Lingkup Spasial :
Secara spasial lingkup Penyusunan Studi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten
Wonogiri ini adalah seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri.
b. Lingkup Substansial:
Lingkup Pekerjaan Penyusunan Studi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten
Wonogiri meliputi :
a. Mendata infrastruktur air minum, sanitasi serta peningkatan lingkungan permukiman di
kawasan kumuh yang sudah dilaksanakan di kabupaten Wonogiri 5 tahun terakhir;
b. Mendata kondisi infrastruktur air minum, sanitasi serta peningkatan lingkungan
permukiman di kawasan kumuh yang sudah dilaksanakan di kabupaten Wonogiri 5 tahun
terakhir;
c. Mendata wilayah yang belum terpenuhi kebutuhan infrastruktur air minum, sanitasi serta
peningkatan lingkungan permukiman di kawasan kumuh di kabupaten Wonogiri dalam 5
tahun terakhir;
d. Membuat prioritas serta skenario pembangunan dan pendanaan untuk mencapai target
100-0-100;
e. Memetakan lokasi wilayah yang sudah dan yang belum terpenuhi akses air bersih,
sanitasi serta peningkatan lingkungan permukiman di kawasan kumuh;
f. Menyusun skala prioritas pengembangan dan pengelolaan infrastruktur air minum, sanitasi
serta peningkatan lingkungan permukiman di kawasan kumuh dan memetakan;
g. Menyusun rencana kebutuhan anggaran pengembangan infrastruktur air minum, sanitasi
serta peningkatan lingkungan permukiman di kawasan kumuh kabupaten Wonogiri.
1.4. Lokasi Pekerjaan
Lokasi pekerjaan berada di Kabupaten Wonogiri.
1.5. Sumber Pendanaan:
Kegiatan Penyusunan Studi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Wonogiri
dibiayai dari APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017 dengan pagu sebesar Rp.
125.000.000,-
1.6. Dasar Hukum:
1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2010 Nomor 6);

4. PenyusunanStudiKebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Wonogiri
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 97);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 23);
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 62 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 62).

5. PenyusunanStudiKebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Wonogiri
BAB II
URAIAN LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup pekerjaan dalam Penyusunan Studi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
Kabupaten Wonogiri adalah meliputi tahapan-tahapan pekerjaan antara lain :
2.1. Persiapan
2.1.1. Pengadaan Data dan Pengumpulan Data
a. Data Primer, antara lain meliputi :
 Data Pelaksanaan kegiatan Air Minum dari berbagai sumber pendanaan di
Kabupaten Wonogiri;
 Data Pelaksanaan kegiatan Sanitasi dari berbagai sumber pendanaan di
Kabupaten Wonogiri;
 Data Pelaksanaan kegiatan peningkatan lingkungan permukiman di kawasan
kumuh dari berbagai sumber pendanaan di Kabupaten Wonogiri;
 Data wilayah rawan air minum dan sanitasi di kabupaten Wonogiri;
 Peta Administrasi;
b. Data Sekunder, antara lain meliputi :
 Data kondisi infrastruktur air minum dan sanitasi Kabupaten Wonogiri;
 Data-data dan informasi yang dianggap perlu.
2.2. Analisa
Membuat kajian dan analisa terhadap:
2.2.1. Kondisi infrastruktur air minum dan sanitasi di kabupaten secara keseluruhan;
2.2.2. Pengembangan infrastruktur air minum dan sanitasi di kabupaten Wonogiri;
2.2.3. Mengevaluasi, menganalisa, mengolah dan menyajikan permasalahan infrastruktur air
minum dan sanitasi serta peningkatan lingkungan permukiman yang menjadi dasar
prioritas pembangunan.
2.3. Pembuatan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Kabupaten
2.3.1. Menyajikan permasalahan dengan foto, gambar/ sketsa dan peta yang menunjukkan
lokasi permasalahan infrastruktur air minum dan sanitasi serta peningkatan lingkungan
permukiman;
2.3.2. Menggambarkan keadaan dan rencana pengembangan Infrastruktur dan menjelaskan
tingkat urgensi rencana permasalahan infrastruktur air minum dan sanitasi serta
peningkatan lingkungan permukiman tersebut;
2.3.3. Menganalisa secara sistimatik penyusunan prioritas dan tahapan rencana penanganan
permasalahan infrastruktur air minum dan sanitasi serta peningkatan lingkungan
permukiman;
2.3.4. Membuat rencana penanganan baik peningkatan maupun pemeliharaan;
2.3.5. Membuat rencana anggaran biaya pengembangan dan pengelolaan permasalahan
infrastruktur air minum dan sanitasi serta peningkatan lingkungan permukiman dan
pentahapan penyelesaian;
2.3.6. Membuat peta skala prioritas penanganan;
2.3.7. MembuatJadwalPelaksanaan/ Road Map Penanganan.

6. PenyusunanStudiKebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Wonogiri
BAB III
SISTEM PELAKSANAAN KERJA
3.1. Kewajiban Penyedia Jasa Konsultansi
1. Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
pelaksanaan Penyusunan Studi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Wonogiri
dengan berdasarkan ketentuan perjanjian/kontrak yang telah ditetapkan;
2. Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban menyusun Studi Kebijakan Pembangunan
Infrastruktur Kabupaten Wonogiri berdasarkan ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Studi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
Kabupaten Wonogiri;
3. Penyedia Jasa Konsultansi dalam melaksanakan pekerjaan dinyatakan berakhir sampai
dengan Penyusunan Studi Kebijakan Pembangunan InfrastrukturKabupaten
Wonogiriselesai secara keseluruhan.
4. Penyedia Jasa Konsultansi diwajibkan mempresentasikan Rancangan Penyusunan Studi
Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Wonogiri yang disusunnya di dalam forum
seminar terbuka.
5. Penyedia Jasa Konsultansi dalam melaksanakan pekerjaan dapat meminta bantuan Tim
Teknis untuk memperoleh petunjuk dan pengarahan agar mencapai hasil yang optimal. Tim
Teknis dapat diminta pula bantuannya untuk memberikan data dan fasilitas lainnya guna
mendukung kelancaran kerja.
6. Dalam pelaksanaan diskusi terbatas Penyedia Jasa Konsultansi wajib menyediakan waktu
untuk hadir dalam forum diskusi tersebut guna menyajikan hasil pekerjaannya kepada
peserta diskusi.
3.2. TenagaAhli Yang Diperlukan:
No SPESIFIKASI TENAGA AHLI
PENDIDIKAN & PENGALAMAN
PEKERJAAN (TH)
S2 S1
I. TenagaAhli :
1. AhliPerencanaan Wilayah Kota 5 8
2. Ahli Sipil 3 5
3. Ahli Pemetaan/ Geografi 3 5
4. Ahli Lingkungan 3 5
II. Tenaga Penunjang/pendukung : D3 SMA/SMK
1. Asisten TA. Sipil 3 5
2. Asisten TA. PWK 3 5
3. Asisten TA. Lingkungan/
Sanitarian
3 5
4. Operator GIS 3 5
5. Surveyor 3 5
6. Administrasi 3 5
3.3. Data
Semua data yang dilampirkan harus disebut sumber dan tahun data tersebut dibuat/
dikumpulkan.
3.4. Konsultanwajibmelakukankonsultasi/ asistensi secara berkaladenganpemberi Tugas/
Instansiterkait/Pengarahteknis.

7. PenyusunanStudiKebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Wonogiri
3.5. Keluaran.
3.5.1. Laporan Pendahuluan.
Merupakan laporan awal yang berisi interprestasi terhadap Kerangka Acuan Kerja
(KAK), pendekatan, metodologi dan rencana kerja konsultan dalam menangani
pekerjaan ini. Laporan ini diserahkan pada akhir minggu II.
3.5.2. Kompilasi dan Analisa Data.
Berisi laporan kegiatan pengumpulan data yang dilanjutkan dengan analisa sehingga
didapatkan gagasan/ ide pemikiran untuk pemecahan permasalahan ketercukupan air
minum dan sanitasi lingkungan yang menjadi tujuan dari kegiatan Penyusunan Studi
Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten, yang berhubungan dengan:
1. Mengetahui dan memetakan serta menyimpulkan permasalahan yang ada.
2. Menentukan alternatif pengembangan infrastruktur, sanitasi, dan peningkatan
Lingkungan Permukiman.
3. Menentukan rencana definitif penanganan infrastruktur, sanitasi, dan peningkatan
Lingkungan Permukiman.
Laporan ini diserahkan minggu ke IV.
3.5.3. Konsep Laporan Akhir (Draft Final Report).
Merupakan penyempurnaan dari laporan Kompilasi dan Analisa Data dilengkapi dengan
beberapa hasil perencanaan teknis yang dianggap perlu untuk dibahas bersama–sama
dengan instansi yang terkait. Konsep laporan ini sebelumnya harus dikonsultasikan terlebih
dahulu kepada Pemberi Tugas dan Team Teknis (Pengarah).
3.5.4. Laporan Akhir (Final Report ).
Merupakan hasil revisi dan penyempurnaan dari konsep Laporan Akhir yang disetujui oleh
Pihak Pemberi Tugas. Laporan ini diserahkan pada akhir minggu ke VIII.
3.5.5. ProdukKonsultan.
a. Buku Laporan Pendahuluan, jumlah : 5 (lima) ganda format A4.
b. Buku Laporan Antara (Kompilasi dan Analisis Data) : 5 (lima) ganda format A4.
c. Buku Laporan Akhir sebanyak: 5 (lima ) ganda format A4;
d. Executive Summary, sebanyak: 5 (lima) ganda Format A4;
e. Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebanyak 5 (lima) ganda Format A4;
f. Album Peta Prioritas Penanganan, 5 (lima) ganda format A3.
g. Soft Copy hasil keseluruhan dalam bentuk CD, sebanyak5 (lima)set
3.6. Jangka Waktu Pelaksanaan.
Dalam rangka Pekerjaan Penyusunan Studi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
Kabupaten, Konsultan Perencana diberikan batas waktu selama 2 (dua) bulan atau 60 (enam
puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan
Perencanaan.

8. PenyusunanStudiKebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Wonogiri
3.7. Lain – lain.
1. Konsultan Perencana diminta membuat jadwal rencana kerja mekanisme operasional dan
daftar tenaga kerja serta persyaratan–persyaratan yang ditentukan untuk penawaran/
penunjukan konsultan perencana. Konsultan wajib melakukan expose/ prestasi hasil
karyanya dihadapan pemberi tugas, team teknis serta instansi terkait sedikitnya 3 (tiga)
kali atau lebih bila dipandang perlu. Konsultan wajib membuat pernyataan bersedia
menghadiri Aanwjizing/ penjelasan pekerjaan pelaksanaan.
2. Mengenai sanksi dan denda atas ketentuan serta hal–hal lain yang belum diatur dalam
KAK ini akan diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
MENGETAHUI :A BAPPED
199403 1 008
An. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN WONOGIRI
Kabid. Prasarana dan Pengembangan Wilayah
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen
PURWADI, SE, ME
NIP. 19720112 1998 1 010