Dokumen tersebut membahas struktur perencanaan pembangunan bidang air minum, air limbah, dan pengelolaan sampah (AMPL) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Dokumen tersebut menjelaskan hubungan antara berbagai jenis rencana pembangunan, sasaran pencapaian bidang AMPL pada RPJMN, arah kebijakan dan strategi pembangunan AMPL, serta sasaran pencapaian kement
Program Hibah Luar Negeri untuk Pembiayaan Air Limbah dan Percepatan Pembangu...infosanitasi
Program Hibah Air Limbah dan Percepatan Pembangunan Sanitasi memberikan hibah kepada pemerintah daerah untuk memperluas cakupan layanan sanitasi dengan membangun sarana seperti pipa sewer dan sumur resapan, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini memberikan hibah hingga Rp5 juta per sumur resapan untuk proyek skala kota dan Rp2 juta per sumur resapan untuk proyek
Pembangunan Sanitasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (STBM) dan Peluang Pend...infosanitasi
Pembangunan Sanitasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (STBM - Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan Peluang Pendanaan CSR (Corporate Social Responsibility)
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang pengembangan Pelayanan Lingkungan Permukiman (PLP) khususnya sanitasi, dengan target pencapaian akses universal sanitasi pada tahun 2019. Dibahas pula tantangan dan kerangka kerja serta kerangka pendanaan untuk mencapai target tersebut.
Esensi Strategi Sanitasi (SSK) dan Memorandum Program (MPS) dalam Pendanaan S...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas pentingnya SSK dan MPS yang berkualitas dalam menarik pendanaan sanitasi, serta potensi kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi filantropi untuk menutupi kesenjangan pendanaan sanitasi melalui program CSR, hibah, dan sumber-sumber lainnya."
Pendanaan Sanitasi melalui APBN, DAK dan CSR infosanitasi
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendanaan pembangunan sanitasi termasuk pendanaan pemerintah dari APBD, APBN, DAK dan pendanaan non-pemerintah serta mekanisme pengajuan dan kriteria pendanaan untuk masing-masing sumber pendanaan."
Program Hibah Luar Negeri untuk Pembiayaan Air Limbah dan Percepatan Pembangu...infosanitasi
Program Hibah Air Limbah dan Percepatan Pembangunan Sanitasi memberikan hibah kepada pemerintah daerah untuk memperluas cakupan layanan sanitasi dengan membangun sarana seperti pipa sewer dan sumur resapan, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini memberikan hibah hingga Rp5 juta per sumur resapan untuk proyek skala kota dan Rp2 juta per sumur resapan untuk proyek
Pembangunan Sanitasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (STBM) dan Peluang Pend...infosanitasi
Pembangunan Sanitasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (STBM - Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan Peluang Pendanaan CSR (Corporate Social Responsibility)
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang pengembangan Pelayanan Lingkungan Permukiman (PLP) khususnya sanitasi, dengan target pencapaian akses universal sanitasi pada tahun 2019. Dibahas pula tantangan dan kerangka kerja serta kerangka pendanaan untuk mencapai target tersebut.
Esensi Strategi Sanitasi (SSK) dan Memorandum Program (MPS) dalam Pendanaan S...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas pentingnya SSK dan MPS yang berkualitas dalam menarik pendanaan sanitasi, serta potensi kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi filantropi untuk menutupi kesenjangan pendanaan sanitasi melalui program CSR, hibah, dan sumber-sumber lainnya."
Pendanaan Sanitasi melalui APBN, DAK dan CSR infosanitasi
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendanaan pembangunan sanitasi termasuk pendanaan pemerintah dari APBD, APBN, DAK dan pendanaan non-pemerintah serta mekanisme pengajuan dan kriteria pendanaan untuk masing-masing sumber pendanaan."
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah Sanitasi dari Australia-Indon...infosanitasi
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah (Grant) Pemerintah Australia-kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembiayaan sanitasi (air limbah dan persampahan),
Arahan RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya Kementerian PU perlu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat baik di Perkotaan maupun di Perdesaan, utamanya oleh berbagai program sektor di lingkungan DitjenCipta Karya
Buku Pintar SANIMAS. Suplemen Majalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 'PE...Oswar Mungkasa
Suplemen ini dengan judul Buku Pintar SANIMAS, merupakan pelengkap edisi khusus Percik Maret 2010, yang berisi penjelasan ringkas, padat, tepat sasaran tentang Sanitasi oleh Masyarakat (SANIMAS)
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Sanitasi Berbasis Kawasaninfosanitasi
Rangkuman dokumen:
1. Dokumen membahas pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kawasan dan hubungannya dengan dokumen perencanaan bidang Cipta Karya seperti RTRW, RPJMN, KSPN.
2. Membahas isu-isu strategis bidang Cipta Karya seperti program-program pemerintah, koridor ekonomi, capaian MDGs, reformasi birokrasi, pengarusutamaan gender, standar pelayanan minimal.
3. Member
Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah (AusAID)infosanitasi
Program Hibah Air Limbah dan Australia-Indonesia Infrastructure Grant for Sanitation (sAIIG) bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah memperluas cakupan layanan sanitasi dengan memberikan hibah untuk pembangunan prasarana. Hibah diberikan kepada daerah yang memenuhi kriteria persiapan dan teknis serta akan digunakan untuk pembangunan sistem pengelolaan limbah cair dan padat.
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sumber pendanaan pemerintah untuk sanitasiJoy Irman
Sumber-sumber pendanaan pemerintah untuk sanitasi permukiman meliputi anggaran pemerintah pusat dan daerah, partisipasi swasta, serta pinjaman dan hibah luar negeri. Pemerintah pusat mendanai sanitasi melalui kementerian terkait seperti Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, dan Kesehatan, sedangkan pemerintah daerah menggunakan anggaran daerah. Swasta berkontribusi melalui program tanggung
Program Hibah Air Limbah dan Bantuan Teknis untuk Daerah (AusAID)infosanitasi
Program hibah air limbah dan bantuan teknis untuk daerah memberikan hibah senilai $A190 juta untuk program air bersih, sanitasi, dan pengembangan infrastruktur terkait untuk periode 2012-2015. Hibah sanitasi senilai $A5 juta akan diberikan kepada 7.000 unit sanitasi rumah tangga, sedangkan bantuan teknis akan mencakup pengelolaan sampah padat dan indeks layanan air dan sanitasi.
Program IEG Infrastrucutre Enhancement Grant iiinfosanitasi
Program IEG Tahap II merupakan lanjutan dari Program IEG Tahap I yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur sanitasi. Program kali ini mengubah konsep dari performance-based menjadi output-based dan menambah subsektor yang didanai meliputi air limbah, persampahan, dan drainase dengan alokasi dana lebih besar untuk diselesaikan dalam tiga tahun.
Air Minum Layak, Sanitasi Layak, dan Rumah Tangga Kumuh (Target ke-7 dalam Mi...Muhamad Suharsa
Dokumen tersebut membahas tentang target ke-7 dalam Millenium Development Goals (MDGs) yaitu menjamin akses air minum dan sanitasi yang layak serta mengurangi rumah tangga yang tinggal di permukiman kumuh. Dokumen tersebut menjelaskan pencapaian provinsi Jawa Timur dalam mencapai target-target tersebut pada tahun 2015."
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)infosanitasi
Masalah utama sanitasi di Indonesia adalah masih rendahnya akses sanitasi penduduk dan banyaknya praktik buang air besar di tempat sembarangan. Perlu percepatan pembangunan sanitasi karena hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah, potensi kerugian ekonomi besar, dan menurunkan kesehatan masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain menyusun rencana strategi sanitasi kabupaten/kota dan memorandum program untuk men
Pemrograman dan Penganggaran Direktorat Jenderal Cipta Karyainfosanitasi
Penyusunan program dan anggaran Cipta Karya terbagi dalam 3 tahap, yaitu penyusunan program melalui identifikasi dan formulasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota yang selaras dengan sasaran kinerja Ditjen Cipta Karya, penyusunan anggaran berdasarkan program, dan penganggaran melalui proses penyetujuan anggaran.
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Rembanginfosanitasi
Dokumen tersebut merupakan rancangan MPSS Kabupaten Rembang untuk periode 2013-2015 yang mencakup visi, misi, target, program prioritas, dan rencana pendanaan di bidang sanitasi."
tulisan ini merupakan Laporan Utama majalah PERCIK edisi Juli 2004. menggambarkan kondisi sanitasi yang belum memperoleh perhatian yang selayaknya dan prospek pencapaian target MDGs sanitasi. Ditulis oleh Oswar Mungkasa (Pokja AMPL nasional).
Community-Based Total Sanitation. PERCIK. Indonesia Water and Sanitation Maga...Oswar Mungkasa
1) STBM uses a community-led total sanitation (CLTS) approach to promote behavior change around sanitation and hygiene practices in Indonesia. This approach empowers communities to take responsibility for their own sanitation needs without subsidies.
2) Triggering activities are used to raise awareness and commitment to ending open defecation practices. This process of empowerment creates "champions" within communities who encourage their neighbors to change behaviors.
3) STBM has led to many villages and districts declaring themselves open defecation free. This shows that when communities are triggered, even the poorest are able to develop their own sanitation facilities without subsidies. Sustainable sanitation requires changes in hygiene
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah Sanitasi dari Australia-Indon...infosanitasi
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah (Grant) Pemerintah Australia-kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembiayaan sanitasi (air limbah dan persampahan),
Arahan RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya Kementerian PU perlu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat baik di Perkotaan maupun di Perdesaan, utamanya oleh berbagai program sektor di lingkungan DitjenCipta Karya
Buku Pintar SANIMAS. Suplemen Majalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 'PE...Oswar Mungkasa
Suplemen ini dengan judul Buku Pintar SANIMAS, merupakan pelengkap edisi khusus Percik Maret 2010, yang berisi penjelasan ringkas, padat, tepat sasaran tentang Sanitasi oleh Masyarakat (SANIMAS)
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Sanitasi Berbasis Kawasaninfosanitasi
Rangkuman dokumen:
1. Dokumen membahas pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kawasan dan hubungannya dengan dokumen perencanaan bidang Cipta Karya seperti RTRW, RPJMN, KSPN.
2. Membahas isu-isu strategis bidang Cipta Karya seperti program-program pemerintah, koridor ekonomi, capaian MDGs, reformasi birokrasi, pengarusutamaan gender, standar pelayanan minimal.
3. Member
Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah (AusAID)infosanitasi
Program Hibah Air Limbah dan Australia-Indonesia Infrastructure Grant for Sanitation (sAIIG) bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah memperluas cakupan layanan sanitasi dengan memberikan hibah untuk pembangunan prasarana. Hibah diberikan kepada daerah yang memenuhi kriteria persiapan dan teknis serta akan digunakan untuk pembangunan sistem pengelolaan limbah cair dan padat.
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sumber pendanaan pemerintah untuk sanitasiJoy Irman
Sumber-sumber pendanaan pemerintah untuk sanitasi permukiman meliputi anggaran pemerintah pusat dan daerah, partisipasi swasta, serta pinjaman dan hibah luar negeri. Pemerintah pusat mendanai sanitasi melalui kementerian terkait seperti Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, dan Kesehatan, sedangkan pemerintah daerah menggunakan anggaran daerah. Swasta berkontribusi melalui program tanggung
Program Hibah Air Limbah dan Bantuan Teknis untuk Daerah (AusAID)infosanitasi
Program hibah air limbah dan bantuan teknis untuk daerah memberikan hibah senilai $A190 juta untuk program air bersih, sanitasi, dan pengembangan infrastruktur terkait untuk periode 2012-2015. Hibah sanitasi senilai $A5 juta akan diberikan kepada 7.000 unit sanitasi rumah tangga, sedangkan bantuan teknis akan mencakup pengelolaan sampah padat dan indeks layanan air dan sanitasi.
Program IEG Infrastrucutre Enhancement Grant iiinfosanitasi
Program IEG Tahap II merupakan lanjutan dari Program IEG Tahap I yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur sanitasi. Program kali ini mengubah konsep dari performance-based menjadi output-based dan menambah subsektor yang didanai meliputi air limbah, persampahan, dan drainase dengan alokasi dana lebih besar untuk diselesaikan dalam tiga tahun.
Air Minum Layak, Sanitasi Layak, dan Rumah Tangga Kumuh (Target ke-7 dalam Mi...Muhamad Suharsa
Dokumen tersebut membahas tentang target ke-7 dalam Millenium Development Goals (MDGs) yaitu menjamin akses air minum dan sanitasi yang layak serta mengurangi rumah tangga yang tinggal di permukiman kumuh. Dokumen tersebut menjelaskan pencapaian provinsi Jawa Timur dalam mencapai target-target tersebut pada tahun 2015."
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)infosanitasi
Masalah utama sanitasi di Indonesia adalah masih rendahnya akses sanitasi penduduk dan banyaknya praktik buang air besar di tempat sembarangan. Perlu percepatan pembangunan sanitasi karena hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah, potensi kerugian ekonomi besar, dan menurunkan kesehatan masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain menyusun rencana strategi sanitasi kabupaten/kota dan memorandum program untuk men
Pemrograman dan Penganggaran Direktorat Jenderal Cipta Karyainfosanitasi
Penyusunan program dan anggaran Cipta Karya terbagi dalam 3 tahap, yaitu penyusunan program melalui identifikasi dan formulasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota yang selaras dengan sasaran kinerja Ditjen Cipta Karya, penyusunan anggaran berdasarkan program, dan penganggaran melalui proses penyetujuan anggaran.
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Rembanginfosanitasi
Dokumen tersebut merupakan rancangan MPSS Kabupaten Rembang untuk periode 2013-2015 yang mencakup visi, misi, target, program prioritas, dan rencana pendanaan di bidang sanitasi."
tulisan ini merupakan Laporan Utama majalah PERCIK edisi Juli 2004. menggambarkan kondisi sanitasi yang belum memperoleh perhatian yang selayaknya dan prospek pencapaian target MDGs sanitasi. Ditulis oleh Oswar Mungkasa (Pokja AMPL nasional).
Community-Based Total Sanitation. PERCIK. Indonesia Water and Sanitation Maga...Oswar Mungkasa
1) STBM uses a community-led total sanitation (CLTS) approach to promote behavior change around sanitation and hygiene practices in Indonesia. This approach empowers communities to take responsibility for their own sanitation needs without subsidies.
2) Triggering activities are used to raise awareness and commitment to ending open defecation practices. This process of empowerment creates "champions" within communities who encourage their neighbors to change behaviors.
3) STBM has led to many villages and districts declaring themselves open defecation free. This shows that when communities are triggered, even the poorest are able to develop their own sanitation facilities without subsidies. Sustainable sanitation requires changes in hygiene
Tulisan ini merupakan Laporan Utama pada majalah PERCIK edisi Juli 2007. Menjelaskan tentang beberapa aspek penting pemberdayaan masyarakat terutama terkait dengan pembangunan AMPL. Ditulis oleh Oswar Mungkasa (Pokja AMPL Nasional)
National Sanitation Conference 2007. Indonesia Water and Sanitation Magazine....Oswar Mungkasa
This document provides a summary of the October 2007 issue of the magazine "Percik" which focuses on water supply, sanitation, and environmental issues in Indonesia. The main topics covered include:
1) Why a National Sanitation Conference is necessary to improve cooperation and commitment to sanitation development.
2) An interview with the Deputy for Infrastructure Development at Bappenas discussing the government's attention to sanitation issues.
3) Other articles on sanitation responsibilities, climate change, water network management, and lessons from water/latrine development projects.
Suara Masyarakat Miskin Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di In...Oswar Mungkasa
Laporan ini menguraikan hasil konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi di Indonesia tentang layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi. Konsultasi menunjukkan bahwa masyarakat miskin menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan dasar dan seringkali tidak puas dengan mutu layanannya. Laporan ini berisi rekomendasi untuk melibatkan suara masyarakat
Kajian Ekonomi Dampak Investasi Air Minum terhadap Perekonomian di IndonesiaOswar Mungkasa
Ringkasan studi yang membuktikan bahwa investasi air minum ternyata berdampak positip terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi dilaksanakan oleh Pokja AMPL Nasional
Tulisan ini mengungkapkan berbagai aspek terkait pemberdayaan masyarakat dan kaitannya dengan pembangunan. Ditulis oleh Ryant Nugroho dan dimuat pada majalah PERCIK edisi Desember 2006.
Komunikasi pembangunan AMPL merupakan strategi untuk mengarahkan perubahan sosial dan percepatan pembangunan AMPL melalui rencana komunikasi yang matang. Prinsip pendekatan komunikasi ini mencakup advokasi, mobilisasi sosial, dan program komunikasi untuk menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat. Unsur kunci perencanaan komunikasi meliputi target audiens, pesan, saluran komunikasi, dan umpan balik. Tindak lanjut dip
Indonesia Water and Sanitation Magazine. August 2006. Anticipation of Bandung...Oswar Mungkasa
Bandung city faces a waste crisis after the closure of its main landfill in Leuwigajah. Temporary measures have been taken to dispose of waste in other locations, but these are not sustainable solutions. The city government is exploring options for a long-term waste management plan, including establishing a waste processing plant. However, securing a suitable permanent site and implementing an effective waste management system remain outstanding issues that need to be addressed to solve Bandung's waste problems.
Tantangan dan Peluang yang Dihadapi dan Diperoleh Indonesia dalam Badai Krisi...Oswar Mungkasa
Disampaikan oleh Raden Pardede (Alumni Teknik Kimia ITB Tahun 1979)/Anggota Komite Ekonomi Nasional/Senior Partner dan Pendiri Creco Research Institute pada Diskusi Kamis Ikatan Alumni ITB tanggal 11 Oktober 2012
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). BukletOswar Mungkasa
Buklet ini membahas strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk meningkatkan cakupan sanitasi di Indonesia, terutama di perdesaan. STBM melibatkan masyarakat dan sektor swasta untuk mempromosikan perilaku higienis dan meningkatkan akses rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi melalui pasar lokal tanpa subsidi besar-besaran."
Inovasi Pelayanan Pro Miskin. Sembilan Studi kasus di IndonesiaOswar Mungkasa
Edisi 2006.
Laporan ini merupakan produk staf Bank Dunia. Analisa, interpretasi dan kesimpulan yang terdapat didalamnya tidak mewakili Dewan Direksi Bank Dunia maupun pemerintahan yang mereka wakili.
Bank Dunia tidak menjamin akurasi data di dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi lainnya yang tercantum pada peta yang ada di dalam laporan ini tidak mengimplikasaikan pandangan Bank Dunia akan status hukum suatu wilayah ataupun persetujuan akan batas-batas tersebut.
Inovasi Pelayanan Pro-Miskin: Sembilan Studi Kasus di Indonesia diteliti dan ditulis oleh tim yang dipimpin oleh Stefan
Nachuk (EASPR). Dokumen ini merupakan sebagaian dari program analisa yang dirancang untuk meniliti akses
pelayanan bagi masyarakat miskin di Indonesia.
Laproan ini adalah satu produk dari Program Analisa Kemiskinan Indonesia (INDOPOV) dipimpin oleh Jehan
Arulpragasam dan didukung oleh DFID Poverty Reduction Partnership Trust Fund. Perkerjaan kasus didukung oleh
Bank Dunia (Jakarta) dan Ash Institute of Democratic Governance (Harvard University).
Studi Kasus ini ditulis oleh Eleonora Suk Mei Tan, Arya B. Gaduh, Susannah Hopkins Leisher, Stefan Nachuk, Laila
Kuznezov dan Janes Imanuel Ginting. Penelitian dilaksanakan oleh Eleonora Suk Mei Tan, Sri Budiyati, C. Clarita
Kusharto (Lumajang, Pemelang, Tanah Datar); Laila Kuznezov, Janes Imanuel Ginting, Gregorius Kelik Agus Endarso,
Leonardus B. Marmanto (Bandung, Jembrana, Blitar); dan Arya B. Gaduh, Nunik Yunarti, Luis Fujiwara, dan Maulina
Cahyaningrum (Polman, Boalemo, Maros)
Ucapan terima kasih khusus kepada Eleonora Suk Mei Tan, Arya B. Gaduh, dan Susannah Hopkins Leisher yang telah
berkerja lebih keras dan lama untuk memastikan produk terakhir berkualitas tinggi.
Stefan Nachuk, Menno Prasad Pradhan, Winthrop Carty (Ash Institute) memberikan dukungan manajerial dan
penyuntingan. Susannah Hopkins Leisher memberikan dukungan penyuntingan. Dukungan dari bagian logistik
diberikan oleh Maulina Cahyaningrum dan Deviana Djalil. Proses penerbitan dikelola oleh Juliana Wilson
Permukiman Kumuh, Isu Tanah dan Isu KemiskinanOswar Mungkasa
Permukiman kumuh merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh faktor tanah dan kemiskinan. Isu tanah muncul dari sistem hukum tanah ganda kolonal yang menyebabkan ketidakjelasan status hukum lahan dan memunculkan permukiman liar. Kemiskinan juga berperan sebagai penyebab utama karena menghambat akses aset dan pilihan untuk keluarga miskin. Untuk merumuskan kebijakan penanganan yang tepat, dip
Kebijakan Nasional Pembangunan Sanitasi Pemukimaninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas kebijakan nasional pembangunan sanitasi di Indonesia yang mencakup 3 kalimat: (1) akses sanitasi masih rendah dan kualitas lingkungan buruk, (2) diperlukan percepatan pembangunan sanitasi untuk mencapai target RPJMN dan mengurangi dampak kesehatan dan ekonomi, (3) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dicanangkan untuk menciptakan lingkungan yang mend
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas program dan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2015-2019. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sampah. Dokumen ini juga membahas target kinerja, kebijakan, sumber pendanaan, dan strategi yang akan dilaksanak
Alternatif Pola Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Kementerian PU pada Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) Tahun 2011 bertema Tangani Sanitasi Amankan Air Minum, Jakarta 11-13 Oktober 2011
Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaOswar Mungkasa
disampaikan oleh Nugroho Tri Utomo (Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas)
pada Lokakarya Nasional Realisasi Hak Atas Tanah dan Rumah bagi Masyarakat di Daerah Tertinggal
Jakarta 15 Januari 2014
Dokumen ini berisi ringkasan program-program pengelolaan air limbah, persampahan, drainase, dan promosi kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2014-2018. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sanitasi di kabupaten tersebut.
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota PalopoBagus ardian
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan permukiman di Kota Palopo. Beberapa poin kuncinya adalah menata kawasan permukiman yang layak huni, meningkatkan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi dan drainase, serta merevitalisasi kawasan permukiman kumuh.
Kebijakan perencanaan pembangunan kota blitar dalam mendukung pengelolaan lin...Elly Ratni
Dokumen ini membahas kebijakan perencanaan pembangunan Kota Blitar dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa poin kunci meliputi visi dan misi pembangunan lingkungan hidup dalam dokumen perencanaan daerah, sasaran dan strategi yang mencakup peningkatan sarana lingkungan, kawasan lindung, dan ruang terbuka hijau, serta kerjasama pendanaan yang diterima untuk program-program lingkungan hidup.
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Tanah Datarinfosanitasi
Dokumen tersebut merupakan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 yang membahas visi, misi, dan strategi sanitasi di kabupaten tersebut beserta permasalahan yang ada, prioritas pengembangan, dan rencana pengelolaan program sanitasi jangka menengah dan tahunan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan rencana pembangunan sanitasi di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 2014-2018
2. Rencananya mencakup peningkatan cakupan sanitasi, penanganan sampah, dan drainase di beberapa kecamatan
3. Sumber pendanaan berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta sumber lain seperti CSR swasta
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk konsultan yang akan membantu penyusunan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum di 3 kabupaten/kota di Bali serta mereview rencana teknis pengembangan lokasi prioritas yang akan didanai APBN tahun 2014. Konsultan akan memberikan masukan agar pengembangan air minum di Bali terpadu dan berkelanjutan
Dokumen tersebut membahas peran Unit Pengelola Irigasi (UPI) dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem irigasi nasional secara terpadu dan berkelanjutan. UPI dibentuk untuk membantu pengelolaan satu kesatuan sistem irigasi di tingkat daerah irigasi. [/ringkasan]
Masterplan sanitasi Labuhanbatu Selatan membahas tiga hal utama: (1) masalah sanitasi di daerah tersebut yang mencakup rendahnya akses sanitasi dan pengolahan limbah, (2) tujuan peningkatan kualitas sanitasi masyarakat, dan (3) strategi pengembangan sanitasi melalui peningkatan kesadaran, peraturan, dan fasilitas pengolahan limbah.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan program penyediaan dan pengelolaan air bersih di NTB dengan menggunakan analisis segitiga kebijakan. Terdapat beberapa persoalan dalam program tersebut seperti kebutuhan air bersih yang lebih besar dari ketersediaan, pendekatan yang masih administratif, serta kendala sumber daya. Dokumen ini menyarankan perlu adanya evolusi manajemen PDAM NTB, khususnya peran ke
Strategi sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencakup pengembangan air limbah domestik, persampahan, drainase lingkungan, dan promosi higiene dan sanitasi. Tujuannya adalah meningkatkan layanan sanitasi berwawasan lingkungan dengan meningkatkan sarana prasarana, partisipasi masyarakat, dan perilaku hidup bersih.
Similar to Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPL (20)
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang permukiman dan ketahanan pangan di Indonesia, termasuk masalah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, faktor penyebabnya, dan solusi untuk mengatasinya seperti komitmen pemerintah, pembenahan data, penegakan hukum, insentif, penataan ruang, dan konsep bank tanah dan konsolidasi tanah."
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan wilayah berkelanjutan memerlukan kepemimpinan bersama yang mampu meningkatkan kesadaran, memobilisasi, membingkai masalah, dan mengkoordinasi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi bersama. Keterampilan penting pemimpin antara lain menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan merumuskan visi bersama.
selama ini skema yang diperkenalkan adalah 3 R (Reuse, Reduce Recycle) kemudian dengan berkembangnya konsep ekonomi sirkuler maka berkembang pula skema lebih baru yang dikenal sebagai upcycling.
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
The implementation of green infrastructure (GI) in Indonesia accelerated by public awareness of the importance of conservation of natural resources and ecosystems. One of the Indonesian government’s efforts to apply the principles of GI in urban areas in a structured and massive manner is through the Green City Development Program (P2KH) Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The approach taken is Green Planning and Design, Green Open Space, Green Energy, Green Water, Green Waste, Green Building, Green Transportation, Green Community. The city that is the case study for discussion is Jakarta. Jakarta Smart City, Green Buildings, Urban Agriculture, and Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) are programs that successfully implemented. The implementation GI program easily accepted if based on the community.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
Makalah ini membahas tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Tata kelola kolaboratif melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Namun hasil penelitian menunjukkan penerapan tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan TPB di Indonesia belum optimal karena keterlibatan pemangku kepentingan masih
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang optimalisasi peran, fungsi, dan pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) untuk penerima manfaat paska. Dokumen ini menjelaskan beberapa fakta tentang BP-TAPERA, isu-isu yang dihadapi seperti dualisme sumber dana perumahan dan ketersediaan data, serta memberikan saran seperti pengembangan grand design pembiayaan perumahan dan penerapan tata kelola kolaboratif yang
Tata kelola kolaboratif merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola kolaboratif muncul seiring pergeseran dari paradigma Old Public Administration ke New Public Management yang memberikan peran lebih besar kepada pemangku kepentingan non-pemerintah. Prinsip utama tata kelola kolaboratif adalah melibatkan berbagai pem
Kolaborasi multi-pemangku kepentingan membutuhkan katalis untuk berjalan efektif. Dokumen menjelaskan enam katalis utama yaitu strategi bersama, kejelasan tujuan, inklusivitas luas, pertanggungjawaban yang disetujui, penyelenggaraan bersama, dan inovasi mudah diadaptasi. Katalis-katalis ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan bersama, keterlibatan seluruh pemangku
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
Skema bekerja dari rumah (WFH) merupakan bagian dari konsep bekerja jarak jauh yang telah dikenal sejak tahun 1970-an. Walaupun demikian, konsep ini biasanya diterapkan dalam kondisi normal dan bukan karena pandemi seperti saat ini. Makalah ini membahas sejarah, konsep, dan perkembangan terkini dari bekerja jarak jauh serta langkah yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menerapkan ske
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
1) Jakarta took several steps to respond to COVID-19 including closing public spaces in March, establishing a task force, and implementing large-scale social restrictions (PSBB) in April including limiting gatherings and transport.
2) Lessons learned include the need for improved metropolitan governance and collaborative partnerships between different levels of government and stakeholders. Effective communication is also key.
3) Looking ahead, Jakarta aims to establish a new normal with an emphasis on social capital, digital shift, healthy lifestyles, improved data systems, and a focus on recovery.
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang latar belakang dan tugas Koordinator Ketahanan Kota Jakarta. Jakarta terpilih bergabung dalam jejaring 100 Resilient Cities pada 2016 untuk mengembangkan strategi ketahanan kota. Koordinator ditunjuk untuk memfasilitasi penyusunan strategi ketahanan dan mengoordinasikan pelaksanaannya hingga 2019.
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
Collaborative approach in solving issues of Jakarta to build resilience
Oswar Mungkasa (Former Chief Resilient Officer of Jakarta 100 Resilient Cities Program)
Advocacy Forum on Giving Inputs to the Implementation of the New Urban Agenda in Myanmar - CORDAID Yangon, 22nd January 2020
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
Tulisan ini disiapkan untuk memeriahkan ajang NTU (Nugroho Tri Utomo) Writing Contest for Water and Sanitation 2019 bertema Menuntaskan Akses Sanitasi dan Air Minum Aman Berkelanjutan 2024 yang diselenggarakan oleh Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
2. OUTLINE
Susunan dan kedudukan perencanaan
Sekilas Ruang Lingkup RPJP dan RPJM
Jabaran Bidang AMPL dalam RPJP
Jabaran RPJMN bidang AMPL dalam Sasaran
pencapaian kementerian
Jabaran sasaran kementerian ke dalam
kebijakan dan program
Pengarusutamaan pencapaian sasaran
AMPL nasional ke daerah
3. Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Menengah Daerah
Rencana Strategis Kementerian Rencana Strategis Satuan Kerja
/ Lembaga Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
Rencana Kerja Kementerian / Rencana Kerja Satuan Kerja
Lembaga Perangkat Daerah
4. HUBUNGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG, JANGKA MENENGAH, DAN JANGKA PENDEK
Renstra Renja Kementrian/
KL KL Lembaga
RPJP RPJM Pemerintah
RKP
Nasional Nasional Pusat
RPJP RPJM Pemerintah
RKPD
Daerah Daerah Daerah
Renstra Renja SKPD
SKPD SKPD
JANGKA JANGKA JANGKA
PANJANG MENENGAH PENDEK
5. IV.1 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN
2005–2025
IV.1.5 MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH
MERATA DAN BERKEADILAN
No. 20: Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang
berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada :
(1) Peningkatan kualitas pengelolaan aset (asset
management) dalam penyediaan air minum dan sanitasi;
(2) Pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi
dasar bagi masyarakat;
(3) Penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang
kredibel dan profesional; dan
(4) Penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam
pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat
miskin
6. Sasaran Pembangunan AMPL RPJMN 2010 -
2014
• Tersedianya akses air minum bagi 70 % penduduk
Air minum pada akhir tahun 2014 (32% perpipaan , 38% non-
perpipaan terlindungi)
• Terciptanya kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan
(BABS) hingga akhir tahun 2014 (sistem pengelolaan air
limbah terpusat (off-site) bagi 10% total penduduk (melalui
sistem pengelolaan air limbah skala kota sebesar 5 % dan
Air limbah melalui sistem pengelolaan air limbah skala komunal
sebesar 5 %) dan akses terhadap sistem pengelolaan air
limbah setempat (on-site) yang layak bagi 90 % total
penduduk
Persampah • Tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi 80 %
an rumah tangga di daerah perkotaan
• Menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100
Drainase kawasan strategis perkotaan
7. Arah Kebijakan dan Strategi
Pembangunan Air Minum dan Sanitasi 2010-2014
Umum
Meningkatkan prioritas pembangunan air minum dan sanitasi melalui
peningkatan kesadaran dan koordinasi
Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS) melalui
○ pembangunan sarana dan prasarana di sekolah;
○ peningkatan sosialisasi dan
○ penerapan PHBS
Menyediakan perangkat peraturan di tingkat pusat dan/atau daerah melalui
○ penambahan, revisi, dan deregulasi peraturan perundangan.
Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi melalui
○ penyusunan rencana induk
○ pemantauan dan evaluasi pelaksanaannnya.
Meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum, air limbah, dan persampahan
melalui
○ penyusunan business plan;
○ korporitisasi dan penerapan manajemen aset;
○ peningkatan kerjasama
○ optimalisasi dana.
8. Arah Kebijakan dan Strategi
Pembangunan Air Minum dan Sanitasi 2010-2014
Umum
Meningkatkan kinerja pengelolaan drainase melalui
○ penegasan kewenangan dan tanggung jawab pengelola drainase
○ penerapan manajemen aset
Mengembangkan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air minum, air
limbah dan persampahan melalui
○ subsidi tarif bagi MBR dalam bentuk PSO;
○ jaminan kredit dan subsidi selisih bunga pada pinjaman PDAM;
○ insentif berbasis kinerja (output based aid) dan imbal balik (matching grant) bagi
pemda yang lebih memprioritaskan pembangunan air minum dan air limbah;
○ penerbitan instrumen keuangan;
○ pengembangan skema-skema pembiayaan;
○ pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi dunia usaha.
Menyediakan sumber pendanaan bagi pengembangan sistem drainase serta
operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase yang memadai
9. Arah Kebijakan dan Strategi
Air Minum dan Air Limbah
Memastikan ketersediaan air baku air minum melalui :
pengendalian penggunaan air tanah;
perlindungan sumber air tanah dan permukaan; dan
pengembangan dan penerapan teknologi pemanfaatan sumber air alternatif.
Meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan air limbah melalui :
optimalisasi sistem;
percepatan penambahan kapasitas sistem;
peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna;
pengelolaan pemanfaatan air minum;
percepatan pembangunan sanitasi.
Persampahan dan Drainase
Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah, melalui :
Upaya pengurangan timbulan sampah mulai dari sumbernya
Upaya pengelolaan sampah
Perbaikan pengelolaan sampah
Mengurangi volume limpasan melalui :
Penyediaan bidang resapan baik oleh masyarakat maupun pemerintah
10. Jabaran RPJMN bidang AMPL dalam Sasaran pencapaian
Kementerian
Kementerian Kesehatan
Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat
penyakit:
• Indkator ke 8: jumlah kasus diare per 1000 penduduk 285
pada tahun 2014 dari 350 pada tahun 2010
• Indikator ke 9: jumlah desa yang melaksanakan STBM
sebanyak 20.000 pada tahun 2010 dari 2.500 pada tahun
2010
11. Renstra Kemenkes 2014
(Penyehatan Lingkungan)
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah
tangga dari 50 persen 70 persen.
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN
Sasaran hasil program: Menurunnya angka kesakitan, kematian
dan kecacatan akibat penyakit.
Indikator tercapainya sasaran hasil pada tahun 2014 adalah:.
• Jumlah kasus Diare menjadi 285 per 1.000 penduduk;
• Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) sebanyak 20.000 desa;
• Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan
Kab/Kota/Kawasan sehat sebesar 100%;
12. Penyehatan Lingkungan
Luaran: Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas
lingkungan.
Indikator untuk pencapaian luaran tersebut pada tahun 2014 adalah :
a. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang
berkualitas sebesar 67%;
b. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat sebesar 100%;
c. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat sebesar
75%;
d.Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan
Kab/Kota/Kawasan sehat sebesar 100%;
e.Persentase Penduduk Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan)
sebesar 100%;
f. Cakupan daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi
dampak kesehatan akibat perubahan iklim sebesar 100%;
13. g. Persentase cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi
syarat kesehatan sebesar 85%;
h. Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan
sebesar 85%;
g. Seluruh provinsi yang memfasilitasi penyelenggaraan STBM
(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) sebesar 100% Kab/Kota;
j. Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang
memenuhi syarat kesehatan sebesar 75%;
k. Seluruh provinsi memfasilitasi 50% penyelenggaraan kota
sehat yang sesuai standar
14. Jabaran RPJMN bidang AMPL dalam Sasaran pencapaian
Kementerian
Kementerian Pekerjaan Umum
Air Minum:
• Fasilitasi peningkatan layanan air minum di 4650 desa 577 kawasan MBR perkotaan, 820
IKK, 100 kawasan khusus (pulau terluar, perbatasan terpencil dan KAPET) dan 53
kawasan pelabuhan perikanan
• Pembinaan bagi 185 PDAM dan 225 non PDAM
• Jumlah RISPAM 200 kota/kab
• Diklat bagi penyelenggaraan air minum di 100 kab/kota dan monev di 299 kab/kota
•22 NSPK air minum dan NSPK dalam perda di 100 kab/kota
• 107 PDAM terfasilitasi pinjaman bank, prastudi KPS di 23 PDAM, dan 9 laporan studi
alternatif pembiayaan pengembangan SPAM
• Jumlah prov yang menyelenggarakan kampanye daur ulang air 32 provinsi dan 8 lokasi
Sanitasi:
• Jumlah NSPK untuk pengelolaan AL, drainase dan persampahan yang terssusun (25 NSPK
AL. 20 NSPK drainase, 30 NSPK persampahan)
• 226 Bintek dan pendampingan SSK Alsebanyak 50
• 50 Bintek dan pendampingan SSK drainase
• 150 bintek dan pendampingann SSK perambapahan
15. Renstra Bidang Cipta Karya Tahun 2010 - 2014
Alokasi (Triliun Rp.) Total
Kegiatan/Sasaran (Triliu
2010 2011 2012 2013 2014
n)
1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman
Pembangunan Rusunawa sebanyak 270 Twin Block (26.700 Unit)
Pengembangan infrastruktur permukiman di Kws. Kumuh (207 Kws, 414 Ha) 2.337 3.382 3.097 1.651 1.210 11.677
Pengembangan infrastruktur permukiman Perdesaan (PPIP) di 8.803 desa
Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, dan KTM di 205 kawasan
2. Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan, dan Penyelenggaraan dalam Penataan
Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara
Pembinaan Bangunan Gedung di 226 kabupaten/kota 2.023 2.367 2.180 1.561 1.439 9.570
Peningkatan kualitas kawasan/revitalisasi dan RTH di 158 kawasan
PNPM Perkotaan (P2KP) di 21.984 Kel/desa
3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola
Investasi, dan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sanitasi Dan Persampahan
Pembangunan Persampahan (Peningkatan TPA di 210 kab/kota, Persampahan terpadu
1.210 2.861 3.294 3.340 3.369 14.074
3R di 250 lokasi)
Pembangunan Air limbah (sistem off site di 11 kab/kota)
Pembangunan drainase (pengurangan genangan seluas 4.600 Ha)
4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola
Investasi, dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pembangunan SPAM untuk MBR di 577 kawasan
Pembangunan SPAM IKK di 820 kawasan (8200 lt/det) 1.746 2.755 2.178 2.624 2.884 12.187
Pembangunan SPAM Kws. Perbatasan (pemekaran, KAPET) di 100 kawasan (960 lt/det)
Pembangunan SPAM Kws. Pelabuhan perikanan di 53 kawasan (310 lt/det)
Pembangunan SPAM Perdesaan di 4650 desa
5. Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya
Penyediaan cadangan mendesak Perkim pd lokasi bencana/konflik sosial sebanyak 17 0.152 0.358 0.420 0.460 0.427 1.817
paket
6. Penyusunan Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi
0.131 0.080 0.085 0.075 0.070 0.441
Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman
7. Badan Pendukung Pengembangan SPAM 0.029 0.037 0.050 0.056 0.062 0.234
Total 7.628 11.840 11.304 9.767 9.461 50.00