Draft-Laporan Singkat Perencanaan Sektor AMPL Papua Barat 2018 berdasarkan dokumen RPJMD/perencanaan dari beberapa kabupaten/kota.

1. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Prioritas RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk menjamin agar visi dan misi Bangsa
Indonesia selama lima tahun dapat diimplementasikan dan diukur keberhasilannya. Salah
satunya adalah dengan mengusung capaian target akses Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (AMPL) di tahun 2019 sebesar 100% atau disebut universal access. Hal ini
sejalan dengan target baru yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui SDGs
(Sustainable Development Goals) pasca 2015.
Oleh karenanya capaian akses air minum di Papua Barat yang baru mencapai 68,76% dan
sanitasi 64,55% di tahun 2016 (SUSENAS) perlu ditindaklanjuti agar mampu mencapai
target universal access. Untuk sektor sanitasi sendiri sekitar 24,8% masyarakat belum
memiliki akses kepada layanan sanitasi dasar yang menimbulkan perilaku BABS.
Dalam konteks kedaerahan, upaya pencapaian universal access di atas harus sejalan dengan
dokumen perencanaan di tingkat daerah. Khususnya RPJMD provinsi maupun
kabupaten/kota. Sayangnya RPJMD tersebut tidak selalu mengakomodir sektor AMPL
sebagai prioritas arah pembangunan daerah. Karena sangat tergantung dengan visi misi
kepala daerah yang muatannya sangat dipengaruhi oleh suasana proses pemilihan kepala
daerah waktu itu.
Oleh karenanya laporan ini mencoba menganalisa secara singkat dokumen RPJMD baik di
level provinsi maupun kabupaten/kota di Papua Barat. Apakah sektor AMPL telah
diperhatikan dengan baik. Selain itu apakah usulan di tingkat program dan kegiatan telah
sesuai dengan arah pembangunan nasional berdasarkan RPJMD 2015-2019.
Meski demikian tidak semua dokumen RPJMD dari pemerintah daerah dapat dianalisa
karena keterbatasan akses informasi. Namun setidaknya dapat dijadikan gambaran secara
umum mengenai perencanaan sektor AMPL di Papua Barat.
1.2 Tujuan Kegiatan
Tujuan dari tersusunnya dokumen ini adalah memperoleh gambaran perencanaan sektor
AMPL di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat serta menghubungkannya
dengan upaya pencapaian universal access pada RPJMN..

2. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 2
1.3 Pelaksanaan
Proses penyusunan dilakukan selama satu bulan yaitu antara tanggal 19 Mei-5 Juni 2018
dengan melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:
1. POKJA AMPL Papua Barat khususnya Bappeda Provinsi Papua Barat; dan
2. POKJA AMPL kabupaten/kota di Papua Barat.

3. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 3
BAB II
PROFIL SINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT
2.1 Demografi Provinsi Papua Barat
Berdasarkan posisi geografisnya Provinsi Papua Barat memiliki batas-batas: Utara-
Samudera Pasifik; Selatan-Laut Banda dan Provinsi Maluku; Barat-Laut Seram dan
Provinsi Maluku; Timur-Provinsi Papua.
Pada tahun 2016 jumlah penduduk Papua Barat: 871.510 jiwa dengan kepadatan
penduduk 8,74 per kilometer persegi. 3,71%. Kota Sorong memiliki jumlah penduduk
terbanyak sebesar 225.588 jiwa diikuti Kabupaten Manokwari sebesar 158.326 jiwa
sementara Kabupaten Tambrauw memiliki jumlah paling sedikit dengan 13.615 jiwa.
Dengan komposisi 53% (459.271 Jiwa) merupakan penduduk Laki-laki, dan 47% (412.239
Jiwa) adalah penduduk berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian sex ratio penduduk
Papua Barat adalah 1,11.
Tabel 2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per km² di Kabupaten/Kota, 2016
No Kabupaten Penduduk (jiwa) Kepadatan
(jiwa.km²)
Persentase (%)
1 Fakfak 73.468 6,66 8,43
2 Kaimana 54.165 3,33 6,22
3 Teluk Wondama 29.791 7,52 3,42
4 Teluk Bintuni 59.196 2,84 6,79
5 Manokwari 158.326 49,69 18,17
6 Sorong Selatan 43.036 6,53 4,94
7 Sorong 80.695 12,33 9,26
8 Raja Ampat 45.923 5,72 5,27
9 Tambrauw 13.615 1,18 1,56
10 Maybrat 37.529 6,87 4,31
11 Manokwari Selatan 21.907 7,79 2,51
12 Pegunungan Arfak 28.271 10,19 3,24
13 Kota Sorong 225.588 343,55 25,88
Papua Barat 871.510 8,74 100,00
(BPS, 2017)

4. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 4
2.2 Daftar Nama Kepala Daerah di Provinsi Papua Barat
Dokumen RPJMD tiap daerah disesuaikan dengan masa jabatan masing-masing kepala
daerah sejak dilantik. Dari 14 daerah sekitar sembilan (9) kabupaten dimulai dari tahun
2016, sementara tiga kabupaten, satu kota dan satu provinsi dimulai dari tahun 2017.
Tabel 2.2 Nama Gubernur dan Bupati/Walikota di Provinsi Papua Barat, 2018
No Nama Daerah Kepala Daerah Wakil Kepala
Daerah
Periode
1 Provinsi Papua Barat Dominggu Mandacan Mohamad Lakotani 2017-2022
2 Kab. Fakfak Muhammad Uswanas Abraham
Sopaheluwakan
2016-2021
3 Kab Kaimana Matias Mairuma Ismail Sirfefa 2016-2021
4 Kab Teluk Wondama Bernadus A. Imburi Paulus Y. Indubri 2016-2021
5 Kab Teluk Bintuni Petrus Kasihiw Matret Kokop 2016-2021
6 Kab Manokwari Demas P. Mandacan Edi Budoyo 2016-2021
7 Kab Sorong Selatan Samsudin Anggiluli Marthinus Salamuk 2016-2021
8 Kab Sorong Jhoni Kamuru Suka Harjono 2017-2022
9 Kab Raja Ampat Faris Umlati Manuel Piter Urbinas 2016-2021
10 Kab Tambrauw Gabriel Asem Yohanis Membra 2017-2022
11 Kab Maybrat Bernard Sagrim Paskalis Kocu 2017-2022
12 Kab Manokwari Selatan Markus Waran Wempy Rengkung 2016-2021
13 Kab Pegunungan Arfak Yosias Saroy Marinus Mandacan 2016-2021
14 Kota Sorong Lamberthus Jitmau Pahima Iskandar 2017-2022
(BPS, 2017)
2.3 Akses Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Papua Barat
Pencapaian MDGs tahun 2010, yang dikeluarkan oleh Bappenas, menunjukkan bahwa
Proporsi Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum layak di Papua
Barat baru mencapai 48,08%. Sementara itu akses terhadap sanitasi yang layak jauh lebih
kecil yakni sebesar 32,63%.
Di tahun 2016 data yang diperoleh dari Riskesdas Kementerian Kesehatan menunjukkan
bahwa akses Air Minum di Papua Barat meningkat menjadi 68,76% dan sanitasi 64,55%.

5. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 5
Gambar 2.1 Akses Sanitasi dan Air Minum di Papua Barat, 2017
(Kemenkes, 2017)
Namun hal ini masih menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk di provinsi ini belum
memperoleh akses yang layak di bidang kesehatan lingkungan yang sekaligus dapat
berdampak pada kesehatan dan tumbuh kembang anak. Diantaranya ialah, menurut data
BPS 2016, persentase keluhan Diare yang mencapai 0,94%. persentase tertinggi berada di
Kabupaten Teluk Bintuni (2,97%).
Untuk Sumber Utama Air Minum mayoritas masyarakat masih memanfaatkan Air Kemasan
dengan persentase 31,24% lalu disusul Air Hujan (17,01%), dan Air Sungai (10,46%).
Sementara pipanisasi (ledeng) baru mencukupi 8,11% penduduk Papua Barat terutama di
Kabupaten Fakfak (41,53%), Kaimana (11,87%), Sorong Selatan (8,09%) dan Kota Sorong
(9,43%). Lima kabupaten lainnya belum sama sekali memiliki akses ledeng yaitu: Teluk
Wondama, Teluk Bintuni, Maybrat, Tambrauw dan Raja Ampat.
68,76 64,55
31,24 35,45
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Air Minum Sanitasi
Akses Non Akses

6. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 6
BAB III
ANALISIS SEKTOR AMPL PADA DOKUMEN RPJMD
Bab ini akan membahas konten dokumen RPJMD dari masing-masing daerah. Apakah
dokumen-dokumen tersebut telah mencantumkan sektor AMPL serta permasalahan bidang
kesehatan dan infrastruktur. Berikut analisa yang telah dilakukan:
3.1 Provinsi Papua Barat
Gubernur dan Wakil Papua Barat dilantik secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia
pada tanggal 23 Mei 2017. Kemudian pengesahan dokumen RPJMD ditetapkan dengan
Perda Provinsi Papua Barat Nomor 4 tahun 2017 pada tanggal 12 November 2017.
Isu Strategis
Salah satu isu strategis yang tercantum pada urusan bidang kesehatan adalah: “masalah
kesehatan menjadi semakin kompleks karena gaya hidup dan sarana kebersihan yang
terbatas pada tempat tinggal masyarakat, seperti sarana air bersih, MCK, edukasi makanan
bergizi, dll.”
Misi dan Arah Kebijakan
Terdapat dua misi yang menjelaskan tentang pentingnya sektor AMPL.
(i) Misi ke-3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan
Kesehatan. Arah Kebijakan terkait AMPL dari Misi ini antara lain (a) “Peningkatan
kesehatan lingkungan”; (b) “Peningkatan sosialisasi kebijakan lingkungan sehat”
(ii) Misi ke-4: Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Dasar. Arah kebijakan terkait AMPL
adalah: (a) “Pemantapan fasilitasi program kota tanpa kumuh dan penyusunan dokumen
perencanaan pengembangan kota”; (b) “Pembangunan dan pemeliharaan TPA regional”; (c)
“Pengembangan SPAM regional”; dan (d) “Pembangunan dan pemeliharaan drainase pada
ruas jalan provinsi”.
Tujuan yang hendak dicapai dari kedua misi ini antara lain:
(i) Cakupan peningkatan akses sanitasi rumah tangga mencapai 100% di tahun 2022
(ii) Cakupan peningkatan akses air minum rumah tangga mencapai 100% di tahun 2022

7. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 7
Tabel 3.1 Indikator dan Capaian Kinerja Sektor AMPL pada RPJMD 2017-2022
Provinsi Papua Barat
Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
OPD Pelaksana
Kondisi
Awal (2017)
Kondisi Akhir
(2022)
Meningkatnya
interkoneksi antar
wilayah , ketersediaan
layanan dasar
infrastruktur daerah dan
kualitas pengelolaan tata
ruang daerah
Cakupan rumah
tangga dengan
sanitasi layak
62% 100% Program Perencanaan
Pengembangan Kota-
kota Menengah dan
Besar
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Cakupan rumah
tangga dengan air
minum layak
63% 100% Program Perencanaan
Pengembangan Kota-
kota Menengah dan
Besar
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Cakupan
pelaksanaan
Program Kota
Tanpa Kumuh
203,11 ha 0 ha Program Perencanaan
Pengembangan Kota-
kota Menengah dan
Besar
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Jumlah distrik yang
mendapatkan
bantuan air bersih
dan sarana jamban
sehat
63% 100% Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata
Ruang
Meningkatnya akses dan
kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat
Presentase
kabupaten/kota
yang
melaksanakan
Hidup Sehat
100% 100% Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan
Sumber: RPJMD Papua Barat 2017-2022
3.2 Kabupaten Manokwari
Pada tanggal 17 Februari 2016, Bupati dan Wakil Bupati Manokwari dilantik oleh Gubernur
Papua Barat. Sementara dokumen RPJMD secara resmi diserahkan kepada DPRD
Kabupaten Manokwari pada tanggal 1 Februari 2017.
Isu Strategis
Permasalahan internal daerah pada poin 18 secara tersirat menyampaikan kondisi AMPL:
“Dampak pembangunan belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga
sebagian masyarakat masih dibawah garis kemiskinan, utamanya pada daerah
pinggiran/perbatasan yang sangat minim infrastuktur perhubungan, kesehatan maupun

8. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 8
pendidikan dan pada kawasan padat permukiman diperkotaan yang cenderung menjadi
wilayah permukiman kumuh”.
Selain itu dituliskan juga bahwa AMPL merupakan program prioritas infrastruktur wilayah
karena masih terbatasnya akses air minum dan sanitasi. AMPL berada pada urutan ketiga
di bawah jalan dan jembatan, dan sistem drainase.
Misi dan Arah Kebijakan
Dua misi kepala daerah yang terkait AMPL adalah:
Misi Pertama: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan peningkatan kualitas
pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat;
Misi Ketiga: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah
Sayangnya pada kedua misi tersebut tidak dijabarkan strategi dan arah kebijakan pada
sektor AMPL.
Tabel 3.2 Indikator dan Capaian Kinerja Sektor AMPL pada RPJMD 2017-2022 Kabupaten Manokwari
Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
OPD Pelaksana
Kondisi
Awal (2016)
Kondisi Akhir
(2021)
Kesejahteraan dan
Pemerataan Ekonomi
Cakupan Layanan
Air Minum di
Perkotaan
45% 55% Dinas Pekerjaan
Umum
Berkurangnya
luas kawasan
Kumuh
14,8 ha 0 Dinas Perumahan
dan Permukiman
RT Belum
memiliki Jamban
sendiri
7,89% 2% Dinas Perumahan
dan Permukiman
Cakupan Layanan
Air bersih
61,82% 100% Dinas Perumahan
dan Permukiman
Sumber: RPJMD Kabupaten Manokwari, 2016-2021
3.3 Kabupaten Teluk Wondama
Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama dilantik oleh Gubernur Papua Barat pada tanggal
17 Februari 2016. Sementara dokumen RPJMD secara resmi disahkan pada tanggal 12
April 2017 bertepatan dengan pencanangan pembangunan Wondama yang EMAS (Elok,
Maju, Aman dan Sejahtera).

9. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 9
Isu Strategis
Munculnya isu strategis sektor AMPL pada dua aspek urusan wajib:
(i) Lingkungan Hidup: (a) Presentase penanganan rendah (10,3%); (b) Akses air bersih
baru mencapai 58%.
(ii) Perumahan: (a) Persentase rumah tangga dengan akses air bersih perpipaan baru
mencapai 9,97%.
Sayangnya isu terkait akses sanitasi tidak dicantumkan sebagai isu strategis. Bahkan aspek
kesehatan tidak memasukkan isu sanitasi sama sekali.
Misi dan Arah Kebijakan
Misi kelima dalam RPJMD “Pembangunan dan Pengembangan Wilayah” mencantumkan
sasaran yang harus dicapai pada bidang air bersih. Yaitu terwujudnya peningkatan
pembangunan prasaran air bersih. Sayangnya sasaran ini tidak dilengkapi dengan strategi,
kebijakan umum, capaian kinerja dan program turunan yang mesti dilakukan pemerintah
daerah.
Untuk sanitasi, program peningkatan fasilitasi sanitasi dimasukkan sebagai salah satu
program pendukung (bukan program utama) pada salah satu arah kebijakan pemerintah.
Yaitu “Peningkatan Kualitas Data/Informasi Pembangunan, serta Reformasi Birokrasi”.
Posisi program ini pada urutan ke 26.
Tabel 3.3 Indikator dan Capaian Kinerja Sektor AMPL pada RPJMD 2016-2021
Kabupaten Teluk Wondama
Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
OPD Pelaksana
Kondisi
Awal (2016)
Kondisi Akhir
(2021)
Urusan Wajib Bidang
Pekerjaan Umum
Cakupan
Pelayanan Air
Bersih
72% 79% Dinas Pekerjaan
Umum
Sumber: RPJMD Kabupaten Teluk Wondama, 2016-2021

10. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 10
3.4 Kabupaten Sorong Selatan
Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan dilantik oleh Gubernur Papua Barat pada tanggal
25 Maret 2016. Sementara dokumen RPJMD secara resmi disahkan pada di bulan
Desember 2016.
Isu Strategis
Secara tersirat isu terkait kondisi sektor AMPL di Kabupaten Sorong Selatan tercantum
pada:
(i) Aspek Urusan Kesehatan di poin ke 5: “Perilaku di masyarakat untuk melaksanakan
perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah yakni, 30,51% dari 94.997 Rumah
Tangga yang dipantau” dan poin ke 12: “Belum memadainya upaya kesehatan lingkungan”.
(ii) Aspek Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di poin ke 1: “Masih perlu
ditingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan sanitasi lingkungan
permukiman yang baik”, poin ke 3: “Pelayanan air bersih belum optimal (menyeluruh)”, poin
ke 4: “Penataan dan pengelolaan sanitasi lingkungan permukiman masih rendah” dan poin
ke 7: “Belum terintegrasinya program pengentasan pemukiman kumuh”.
Dapat dilihat bahwa isu terkait AMPL sudah terakomodir dengan baik pada dua aspek
urusan. Yaitu kesehatan, dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
Misi dan Arah Kebijakan
Misi ke dua mencantumkan: “Pemerataan Dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas
infrastruktur di Kabupaten Sorong Selatan” dengan strategi yang dilakukan adalah (i)
Mempercepat pengembangan pengelolaan air minum, air limbah, & persampahan; (ii)
Meningkatkan pengelolaan wilayah kumuh.
Dari misi ini Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan merumuskan sebuah kebijakan umum
yang menjamin terlaksananya pemenuhan sektor AMPL, yaitu “Peningkatan akses dan
kualitas pelayanan perumahan & kawasan permukiman”.
Menariknya dokumen RPJMN ini juga mencantumkan target capaian sektor AMPL yang
harus dicapai pada tahun 2021.

11. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 11
Tabel 3.4 Indikator dan Capaian Kinerja Sektor AMPL pada RPJMD 2016-2021
Kabupaten Sorong Selatan
Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
OPD Pelaksana
Kondisi Awal
(2016)
Kondisi Akhir
(2021)
Peningkatan
penyediaan rumah
layak huni
Kawasan
permukim-an
kumuh perkotaan
2 Hektar 0 Hektar Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Air Minum & Air
Limbah
Dinas Pekerjaan
Umum
Kekurangan
tempat tinggal
(backlog)
berdasarkan
perspek-tif
menghuni
30 ribu 10 ribu
Peningkatan
jaringan sanitasi
lingkungan
perumahan
Akses Sanitasi 20% 100% Pengembangan
Perumahan
Lingkungan Sehat
Dinas Pekerjaan
Umum
Peningkatan
cakupan jaringan
air minum
Akses Air Minum 77,02% 100% Bappeda
Sumber: RPJMD Kabupaten Teluk Wondama, 2016-2021
3.5 Kabupaten Fakfak
Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dilantik oleh Gubernur Papua Barat pada tanggal 25 Maret
2016. Sementara dokumen RPJMD secara resmi disahkan pada bulan Oktober 2016.
Isu Strategis
Isu strategis terkait AMPL dicantumkan pada poin (d) “Kualitas serta Akses Layanan
Kesehatan” yang diletakkan pada urutan ketiga yaitu Sanitasi Lingkungan.
Misi dan Arah Kebijakan
Misi yang memiliki hubungan erat dengan AMPL adalah Misi Ketiga yaitu : “Meningkatkan
pelayanan dan derajat kesehatan yang bermutu dan mendorong partisipasi masyarakat dalam
penciptaan lingkungan yang sehat dan nyaman”.
Turunan program yang sesuai dengan kebijakan AMPL di atas antara lain:
(i) Kesehatan meliputi poin (d) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
dan poin (f) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

12. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 12
(ii) Pekerjaan Umum meliputi poin (k) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Tabel 3.5 Indikator dan Capaian Kinerja Sektor AMPL pada RPJMD 2016-2021 Kabupaten Fakfak
Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
OPD Pelaksana
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Peningkatan
upaya kesehatan
masyarakat yang
promotif,
preventif, kuratif
dan rehabilitatif
Persentase
Kualitas Air
Minum yang
memenuhi syarat
Persentase
Penduduk/RT
yang memiliki
akses terhadap air
minum yang
berkualitas
70% 85% Program Promkes
dan Program
Upaya Kesehatan
Dinas Kesehatan
Cakupan PHBS
di Rumah
tangga
- -
Peningkatan
jaringan sanitasi
lingkungan
perumahan
Akses Sanitasi 20% 100% Pengembangan
Perumahan
Lingkungan Sehat
Dinas Pekerjaan
Umum
Peningkatan
cakupan jaringan
air minum
Akses Air Minum 77,02% 100% Bappeda
Sumber: RPJMD Kabupaten Fakfak, 2016-2021
3.6 Kabupaten Kaimana
Bupati dan Wakil Bupati Kaimana dilantik oleh Gubernur Papua Barat pada tanggal 25
Maret 2016. Sementara dokumen RPJMD secara resmi disahkan pada bulan September
2016.
Isu Strategis
Isu strategis terkait AMPL terdapat pada beberapa sub-bab permasalahan pembangunan:

13. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 13
(i) Pendidikan khususnya poin (e): “Masih terdapat SD dan SMP yang belum dilengkapi
sarana sanitasi, kantor sekolah dan rumah guru”;
(ii) Kesehatan pada poin (j): “Diperlukan fasilitas pelayanan air bersih yang bebas bakteri”,
dan (m) “Masih rendahnya cakupan rumah tangga bersanitasi baik”.
(iii) Pemenuhan infrastruktur di poin (f): “Pembangunan prasarana dasar ………. seperti air
bersih, sanitasi, persampahan, ……………… “
Misi dan Arah Kebijakan
Misi yang memiliki hubungan erat dengan AMPL adalah Misi Kedua yaitu : “Mewujudkan
Aksesibilitas Yang Luas Bagi Masyarakat Terhadap Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Yang
Bermutu” dan Misi Kelima: “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Secara Berkelanjutan Dan
Menjawab Kebutuhan Masyarakat”
Tabel 3.6 Indikator dan Capaian Kinerja Sektor AMPL pada RPJMD 2016-2021
Kabupaten Kaimana
Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
OPD
Pelaksana
Kondisi
Awal (2016)
Kondisi
Akhir
(2021)
Penyediaan fasilitas serta sarana-
prasarana dasar dan penunjang
pendidikan dalam mewujudkan
akses yang luas bagi masyarakat
Jumlah fasilitas
sanitasi SD
76 SD 86 SD Program
Pendidikan
Menengah dan
Kejuruan
Dinas
Pendidikan
Jumlah fasilitas
sanitasi SMP
7 SMP 17 SMP
Jumlah fasilitas
sanitasi Puskesmas
7 11 Program
pengadaan,
peningkatan
dan perbaikan
sarana dan
prasarana
puskesmas/
puskemas
pembantu dan
jaringannya
Dinas
Kesehatan

14. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 14
Pembangunan drainase dan sanitasi Jumlah jaringan
sanitasi dan air
bersih terpadu
29 unit 89 unit Program
Peningkatan
Kesejahteraa
n Petani
Dinas
Pekerjaan
Umum
Pembangunan Air Bersih Jumlah Keluarga
yang Memiliki
Akses Air Bersih
80.905 KK 82.350 KK Dinas
Pekerjaan
Umum
Sumber: RPJMD Kabupaten Kaimana, 2016-2021
3.7 Kabupaten Teluk Bintuni
Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni dilantik oleh Gubernur Papua Barat pada tanggal 25
Maret 2016. Sementara dokumen RPJMD secara resmi disahkan pada bulan September
2016.
Isu Strategis
Isu strategis terkait AMPL terdapat pada beberapa urusan bidang:
(i) Kesehatan: “Belum memadainya upaya kesehatan lingkungan”;
(ii) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: “Belum memadainya persediaan air bersih untuk
dikonsumsi rumah tangga” dan “Belum memadainya kondisi sanitasi dan prasarana
pengairan lainnya telah mengakibatkan rendahnya produktifitas lingkungan”.
Misi dan Arah Kebijakan
Misi yang memiliki hubungan erat dengan AMPL adalah Misi Kedua yaitu : “Mewujudkan
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Terfokus pada Wilayah Terisolir, Kurang
Berkembang, Wilayah Perbatasan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Wilayah Rentan Bencana Alam,
Kampung-Kampung, Kawasan Pegunungan dan Rawa-Rawa”Mewujudkan Aksesibilitas Yang
Luas Bagi Masyarakat Terhadap Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu”
Dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain:
(i) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan salah satu indikatornya:
cakupan wilayah perkotaan yang telah memiliki sistem sanitasi yang baik.

15. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 15
(ii) Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman, dengan
indikator: (a) Cakupan lingkungan permukiman kumuh; dan (b) Cakupan rumah tangga dengan
akses air bersih.
Tabel 3.7 Indikator dan Capaian Kinerja Sektor AMPL pada RPJMD 2016-2021
Kabupaten Teluk Bintuni
Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
OPD
Pelaksana
Kondisi
Awal (2016)
Kondisi
Akhir
(2021)
Peningkatan Sosialisasi Kebijakan
Lingkungan Sehat
Persentase Sanitasi,
TTU dan TPM
50% 70% Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Dinas
Kesehatan
Penyediaan Jaringan Irigasi untuk
mendukung pertanian
Cakupan wilayah
perkotaan yang
telah memiliki
sistem sanitasi yang
baik
10% 55% Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Pembangunan jaringan air bersih
untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Meningkatnya layanan kebutuhan
dasar perumahan dan kawasan
permukiman
Rumah tangga
bersanitasi
5% 25% Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Cakupan Rumah
Tangga yang sudah
terakses dengan air
bersih
10% 35% Program
Pemberdayaan
Komunitas
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Sumber: RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni, 2016-2021
3.8 Kabupaten Maybrat
Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni dilantik oleh Gubernur Papua Barat pada tanggal 22
Agustus 2017. Sementara dokumen RPJMD secara resmi disahkan pada bulan September
2016.
Isu Strategis
Isu strategis terkait AMPL terdapat pada beberapa urusan bidang:

16. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 16
(i) Kesehatan pada Poin (h)“Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan”; dan (i) “Kurangnya
kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat”
(ii) Pekerjaan Umum pada poin (d) “Sarana air bersih sangat minim”
(iii) Perumahan pada poin (b) “Terbatasnya akses sanitasi”
Misi dan Arah Kebijakan
Misi yang memiliki hubungan erat dengan AMPL adalah Misi Pertama yaitu : “Optimalisasi
Kelembagaan pemerintah daerah untuk pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan
sumber daya alam” serta Misi Kedua: “Meningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan
dan Kesehatan yang Terjangkau, Mudah dan Bermutu”
Dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain:
(i) Peningkatan sosialisasi terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat bagi
masyarakat
(ii) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penerangan/kelistrikan dan
jaringan air bersih di wilayah kabupaten Maybrat.
Tabel 3.8 Indikator dan Capaian Kinerja Sektor AMPL pada RPJMD 2017-2022
Kabupaten Maybrat
Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
OPD
Pelaksana
Kondisi
Awal (2017)
Kondisi
Akhir
(2022)
Peningkatan sosialisasi
terhadap kesehatan lingkungan
dan pola hidup sehat bagi
masyarakat
Terwujudnya
Masyarakat Sehat
95% Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Dinas
Kesehatan
Peningkatan cakupan dan
kualitas pembangunan
infrastruktur dasar
Terwujudnya
pengembangan
wilayah yang
baik
85% Program
pengembangan
kinerja
pengelolaan air
minum dan limbah
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Tata Ruang
Sumber: RPJMD Kabupaten Maybrat, 2017-2022
3.9 Kabupaten Tambrauw
Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni dilantik oleh Gubernur Papua Barat pada tanggal 22
Mei 2017. Sementara dokumen RPJMD secara resmi disahkan pada tanggal 22 November
2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 6 tahun 2017.

17. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 17
Isu Strategis
Isu strategis terkait AMPL munculpada beberapa urusan bidang:
(i) Kesehatan pada yaitu “Belum memadainya upaya kesehatan lingkungan”
(ii) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu “Belum memadainya kondisi sanitasi dan
prasarana pengairan lainnya telah mengakibatkan rendahnya produktifitas lingkungan”
(iii) Lingkungan Hidup yaitu “Belum optimalnya Pengelolaan sampah”.
Misi dan Arah Kebijakan
Misi yang memiliki hubungan erat dengan AMPL adalah Misi Pertama yaitu : “Membangun
kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional dan beretika” serta Misi
Keempat: “Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur
Daerah Dalam Kerangka Meningkatkan Pelayanan Publik Dan Daya Saing Daerah”
Dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain:
(i) Mewujudkan pemerataan dan Peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara
berkelanjutan
(ii) Mewujudkan peningkatan ketersediaan jaringan infrastruktur perumahan dan
pemukiman yang layak bagi masyarakat
Tabel 3.9 Indikator dan Capaian Kinerja Sektor AMPL pada RPJMD 2017-2022
Kabupaten Maybrat
Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
OPD
Pelaksana
Kondisi
Awal (2017)
Kondisi
Akhir
(2022)
Meningkatnya Penataan Wilayah
Dan Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Dasar Jalan, Jembatan,
Dan Pengairan Guna Mendukung
Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan
Budaya
Cakupan wilayah
perkotaan yang
telah memiiki
sistem sanitasi yang
baik
N.a 30% Program
Pengembangan
Perumahan
Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Proporsi rumah
tangga
dengan akses
berkelanjutan ter
hadap air minum
layak, perkotaan
dan perdesaan (%)
N.a 100% Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air
Limbah
Dinas
Pekerjaan
Umum

18. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 18
Cakupan
pemukiman yang
mendapat akses
pelayanan
persampahan (%)
N.a 15 Program
Pengembangan
Perumahan
Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Sumber: RPJMD Kabupaten Tambrauw, 2017-2022
3.10 Kabupaten Sorong
Bupati dan Wakil Bupati Sorong dilantik oleh Gubernur Papua Barat pada tanggal 22
Agustus 2017. Sementara dokumen RPJMD secara resmi diserahkan kepada DPRD
Kabupaten Sorong pada tanggal 22 Februari 2018.
Isu Strategis
Isu strategis terkait AMPL muncul pada beberapa urusan bidang:
(i) Infrastruktur dan Tata Ruang pada poin (1) “Penataan permukiman yang layak denga
akses sanitasi memadai belum terbangun secara optimal” dan poin (5) “Akses air bersih
masih belum dapat memenuhi standar”.
(ii) Kesehatan yaitu pada poin (1) “Meningkatnya prevalensi terjadinya penyakit yang
disebabkan karena masalah lingkungan permukiman”
Misi dan Arah Kebijakan
Misi yang memiliki hubungan erat dengan AMPL adalah Misi Pertama yaitu : “Membangun
infrastruktur dasar dan ekonomi di perdesaan dan perkotaan” serta Misi Kedua: “Meningkatkan
SDM yang cerdas dan sehat serta memiliki daya saing tinggi”.
Dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain:
(i) Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat
(ii) Meningkatnya kualitas kesehatan

19. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 19
Tabel 3.9 Indikator dan Capaian Kinerja Sektor AMPL pada RPJMD 2017-2022
Kabupaten Sorong
Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
OPD
Pelaksana
Kondisi
Awal (2017)
Kondisi
Akhir
(2022)
Meningkatnya kualitas
permukiman masyarakat
Persentase rumah
tinggal bersanitasi
na na Program
Pengembangan
Perumahan
Dinas
Pekerjaan
Umum,
DInas
Perumahan
dan Dinas
Lingkungan
Hidup
Meningkatnya sarana dan
prasarana perkotaan dan
perkampungan
Persentase
penduduk
berakses air
minum
na na Program
pengembangan
kinerja
pengelolaan air
minum dan air
limbah
Dinas
Pekerjaan
Umum
Meningkatnya kualitas
kesehatan
Persentase rumah
tangga sehat
(PHBS)
na na Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
Dinas
Kesehatan
Sumber: RPJMD Kabupaten Sorong, 2017-2022
3.11 Kota Sorong
Walkota dan Wakil Walikota Sorong dilantik oleh Gubernur Papua Barat pada tanggal 22
Agustus 2017. Dokumen RPJMD secara resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)
pada tanggal 22 Februari 2018.
Isu Strategis
Isu strategis terkait AMPL muncul pada beberapa urusan bidang:
(i) Kesehatan pada poin (f) “Kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS masih kurang”
(ii) Lingkungan Hidup pada poin (e) “Pengelolaan sampah yang belum efektif dan efisien
sebagaimana telah di desain pada master plan pengolahan sampah yang dibuat”
(iii) Perumahan yaitu pada poin (c) “Belum tertatanya kawasan kumuh di Kota Sorong”
Misi dan Arah Kebijakan

20. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 20
Misi yang memiliki hubungan erat dengan AMPL adalah Misi Kedua yaitu : “Meningkatkan
Kualitas Kesehatan, Pendidikan dan Pengembangan Sosial” serta Misi Keempat: “Meningkatkan
Infrastruktur Dasar” dan Misi Kelima: “Meningkatkan Lingkungan Hidup dan Pembangunan
yang Berkelanjutan”.
Dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain:
(i) Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan
(ii) Meningkatnya infrastruktur dasar perkotaan
(iii) Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota
Tabel 3.9 Indikator dan Capaian Kinerja Sektor AMPL pada RPJMD 2017-2022
Kota Sorong
Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
OPD
Pelaksana
Kondisi
Awal (2017)
Kondisi
Akhir
(2022)
Meningkatnya mutu dan
jangkauan pelayanan kesehatan
Terselenggaranya
Studi EHRA
na na Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Dinas
Kesehatan
Terselenggaranya
Sosialisasi
kebijakan
lingkungan sehat
na na
Terselenggaranya
pengawasan air
minum
na na
Meningkatnya infrastruktur
dasar perkotaan
Tersedianya Sarana
dan Prasarana Air
Minum dan Sanitasi
yang memadai
0 kegiatan 5 kegiatan Program
pengembangan
kinerja pengelolaan
air minum dan air
limbah
Dinas PUPR
Tersedia sarana
dan prasarana air
minnum bagi
masyarakat
berpenghasilan
rendah
0 kegiatan 19 kegiatan Dinas PUPR
dan UPTD

21. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 21
Tersedianya sarana
dan prasarana air
limbah
0 kegiatan 14 kegiatan Dinas PUPR
dan UPTD
Terselenggaranya
Rehabilitasi /
pemeliharaan
sarana dan
prasarana air
minum
0 kegiatan 6 kegiatan Dinas PUPR
dan UPTD
Jumlah Aparatur
Pengelola Air
Minum
0 orang 15 orang Dinas PUPR
dan UPTD
Jumlah Monitoring
evaluasi pelaporan
0 laporan 5 laporan Dinas PUPR
dan UPTD
Tersedianya
Pendistribusian Air
Minum
0 Km. 24 Km. Dinas PUPR
dan UPTD
Meningkatnya infrastruktur
dasar perkotaan
Tersedianya air
bersih dan sanitasi
bagi Masyarakat
kurang mampu
0 kegiatan 10 kegiatan Program Lingkungan
Sehat Perumahan
Dinas PUPR
Tersedianya air
bersih
0 kelurahan 10
kelurahan
Kantor
Distrik
Sorong
Tersedianya
Jamban Umum
0 25
kelurahan
Kantor
Distrik
Sorong
Meningkatnya Kebersihan dan
Keindahan Kota
Terciptanya
penyusunan
kebijakan
manajemen
pengelolaan
sampah
0 kegiatan 30 kegiatan Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Dinas PUPR

22. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 22
Tersedianya
Prasarana dan
Sarana Pengelolaan
Sampah
0 kegiatan 5 kegiatan Dinas PUPR
Sumber: RPJMD Kota Sorong, 2017-2022

23. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 23
BAB IV
HASIL ANALISIS DOKUMEN RPJMD
4.1 Dokumen RPJMD yang Dianalisis
Tidak semua dokumen RPJMD dapat dikumpulkan dan dianalisis pada laporan ini karena
keterbatasan akses informasi dan geografis. Beberapa dokumen yang sempat dikumpulkan
dari pemerintah daerah antara lain:
Tabel 4.1 Daftar Ketersediaan Dokumen RPJMD dari Pemerintah Daerah
No Nama Daerah Dokumen RPJMD
Tersedia
Dokumen RPJMD
Tidak Tersedia
Periode
1 Provinsi Papua Barat √ 2017-2022
2 Kab. Fakfak √ 2016-2021
3 Kab Kaimana √ 2016-2021
4 Kab Teluk Wondama √ 2016-2021
5 Kab Teluk Bintuni √ 2016-2021
6 Kab Manokwari √ 2016-2021
7 Kab Sorong Selatan √ 2016-2021
8 Kab Sorong √ 2017-2022
9 Kab Raja Ampat √ 2016-2021
10 Kab Tambrauw √ 2017-2022
11 Kab Maybrat √ 2017-2022
12 Kab Manokwari Selatan √ 2016-2021
13 Kab Pegunungan Arfak √ 2016-2021
14 Kota Sorong √ 2017-2022
Jumlah dokumen yang terkumpul sebanyak 11 buah. Dokumen yang tidak terkumpul
berasal dari (i) Kabupaten Raja Ampat; (ii) Kabupaten Manokwari Selatan; dan (iii)
Kabupaten Pegunungan Arfak.
Pengumpulan dokumen dilakukan melalui Bappeda di level provinsi dan kabupaten/kota.
Serta bantuan dari beberapa tenaga fasilitator program AMPL di daerah.

24. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 24
4.2 Analisis Konten Sektor AMPL pada Dokumen
Tidak semua dokumen RPJMD dapat dikumpulkan dan dianalisis pada laporan ini karena keterbatasan akses informasi dan
geografis. Beberapa dokumen yang sempat dikumpulkan dari pemerintah daerah antara lain:
Tabel 4.2 Analisis Konten Sektor AMPL pada Dokumen RPJMD
No Nama Daerah Redaksi Kata “Air
Minum” dan
“Sanitasi”
dicantumkan pada
Isu Strategis
Mencantumkan
Capaian Indikator
Kinerja AMPL yang
Valid
Ketersediaan Program Kerja/Kegiatan Pada OPD Teknis Mencantumkan Pagu
Anggaran Indikatif
Periode
Kesehatan PUPR Pendidikan
1 Provinsi Papua
Barat
√ √ √ √ x √ 2017-2022
2 Kab. Fakfak x √ √ √ x √ 2016-2021
3 Kab Kaimana √ √ √ √ √ √ 2016-2021
4 Kab Teluk
Wondama
x √ x √ x √ 2016-2021
5 Kab Teluk
Bintuni
√ √ √ √ x √ 2016-2021
6 Kab
Manokwari
x √ x √ x √ 2016-2021
7 Kab Sorong
Selatan
√ √ x √ x √ 2016-2021
8 Kab Sorong √ x √ √ x √ 2017-2022
9 Kab Tambrauw √ √ x √ x √ 2017-2022
10 Kab Maybrat √ x x √ x √ 2017-2022
11 Kota Sorong √ x √ √ x √ 2017-2022
Sumber: RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota Papua Barat

25. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 25
Dari tabel di atas didapatkan hal-hal sebagai berikut:
(i) Ketersediaan program kerja AMPL di sektor pendidikan/sekolah masih minim. Tercatat
hanya Kabupaten Kaimana yang menurunkan program untuk penyediaan akses air minum
dan sanitasi di SD dan SMP;
(ii) Kabupaten Sorong, Kabupaten Maybrat dan Kota Sorong belum mencantumkan
indikator kinerja berdasarkan baseline data AMPL. Baik itu bersumber dari BPS, SUSENAS,
kementerian terkait atau data dari OPD teknis yang valid;
(iii) Program kerja AMPL masih didominasi oleh Dinas Pekerjaan Umum sementara OPD
lain seperti kesehatan dan pendidikan belum optimal; dan
(iv) Pagu anggaran indikatif sektor AMPL dapat diidentifikasi karena dicantumkan oleh
seluruh dokumen RPJMD.

26. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 26
BAB V
KESIMPULAN
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh pada 11 dokumen RPJMD di Papua Barat,
kita patut bersyukur bahwa sektor air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi)
mendapat perhatian cukup besar. Hal ini digambarkan pada munculnya redaksi kata “air
minum”, “air bersih”, “sanitasi”, “pola hidup sehat” atau “kesehatan lingkungan” pada isu
strategis di hampir seluruh dokumen RPJMD. Selain itu kita dapat memperkirakan jumlah
anggaran pagu indikatif yang dialokasikan untuk sektor AMPL.untuk membantu analisis
lebih dalam mengenai kebutuhan anggaran ril.
Meski demikian kita perlu menekankan tentang pentingnya OPD teknis lain mendapat
turunan program kerja yang relevan. Karena urusan air minum dan sanitasi tidak hanya
menjadi urusan OPD terkait infrastruktur saja. Sehingga OPD teknis seperti kesehatan,
pendidikan, lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat kampung dapat dilibatkan
pada program-program kerja terkait AMPL.
Semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk keberlanjutan program AMPL di Papua
Barat dalam rangka pencapaian universal access di tahun 2019.

27. Laporan Singkat: Perencanaan Sektor AMPL di Papua Barat 2018
POKJA Sanitasi dan Air Minum Papua Barat Halaman 27