Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Perkotaan (P2KP) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mencapai target 100-0-100 dan menangani kawasan kumuh di perkotaan antara 2015-2019. P2KP menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat, penanganan kumuh secara komprehensif, dan kerja sama antar pemangku kepentingan.
Arahan RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya Kementerian PU perlu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat baik di Perkotaan maupun di Perdesaan, utamanya oleh berbagai program sektor di lingkungan DitjenCipta Karya
Arahan RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya Kementerian PU perlu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat baik di Perkotaan maupun di Perdesaan, utamanya oleh berbagai program sektor di lingkungan DitjenCipta Karya
Gambaran Umum Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dalam mencapai target 100-0-100, percepatan penanganan kumuh dan sustainable livelihood berbasis pemberdayaan masyarakat.
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gambaran Umum Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dalam mencapai target 100-0-100, percepatan penanganan kumuh dan sustainable livelihood berbasis pemberdayaan masyarakat.
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...windalimbanadi
Dokumen word/pdf ini milik Sang Penulis dan direview dalam bentuk PPT oleh saya pribadi.
Di Review Oleh: Winda M. Limbanadi (Mahasiswi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi).
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
Kenapa apa bagaimana p2kp
1. Kenapa ,Bagaimana dan Apa ?
Program Peningkatan Kualitas
Permukiman Perkotaan (P2KP)
Oleh :
Konsultan Menejemen Wilayah 3 P2KP Provinsi DKI Jakarta
Disampaikan pada acara :
Pelatihan Penguatan P2KP bagi ASKOT dan FASKEL P2KP DKI Jakarta , 11 Agustus 2015
2. a. LATAR BELAKANG
Kenapa
1. Fakta Kekinian Terkait Perumahan dan Permukiman
2. Arah Kebijakan Nasional Peningkatan Kualitas Perumahan
dan Permukiman
3. Fakta Kekinian Implementasi Kebijakan Peningkatan
Kualitas Perumahan dan Permukiman
3. Pertumbuhan Penduduk Kota vs Daya
Dukung Kota (Urbanisasi)
• 50% Jumlah penduduk di dunia ada di kota
• Di Indonesia : 66%
Sumber : Paparan Bappenas dalam Launching Penangan Kawasan Kumuh, 22 Desember di Jakarta
6. 6
Amanat Penataan
Ruang/Spasial:
-UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang
-RTRW Nasional/KSN
-RTR Pulau
-RTRW Provinsi/
Kota/Kabupaten
Rencana dan Pelaksanaan
Pembangunan Bidang Permukiman
Isu-isu Strategis
Capaian Eksisting
Pembangunan Bidang
Permukiman
Permasalahan dan Potensi Daerah
(termasuk luas dan sebaran kawasan
kumuh
Amanat Pembangunan Bidang PU / CK:
-UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
-UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun
-UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung
-UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan
Persampahan
-UU No.7/2004 tetang SDA
-PP No. 16/2005 tentang Pengembangan SPAM
-PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
-PP36/2005 tentang Peraturan Pelaksana UU
Bangunan Gedung
-Standar Pelayanan Minimal Bidang PU dan
Penataan Ruang
-RPI2JM
Amanat Pembangunan Nasional:
-RPJPN 2005-2025
-RPJMN
-UU/PP (UU 32/2004,
PP 38/2007, dll.)
-MP3EI
-MP3KI
-KEK
Amanat Internasional:
-Agenda Habitat
-RIO + 20
-MDGs
-SDG
Dukungan Stakeholder
-Daerah (Prov/Kota/Kab)
-Dunia Usaha
-Masyarakat
-PHLN
Permukiman yang
Layak Huni dan
Berkelanjutan
Permukiman yang
Layak Huni dan
Berkelanjutan
Arah Kebijakan Bidang Permukiman
7. Visi vs Kondisi Kekinian Penanganan Kawasan Kumuh
• Inisiatif Daerah:
Berskala kecil dan sebagian besar
cukup efektif namun cenderung
terpencar
• Inisiatif Pusat:
Berskala besar namun tidak terpadu
antar sektor dan daerah
Pemda harus mampu
memobilisasi sumber daya
Pemda harus mampu
memobilisasi sumber daya
Penanganan belum efektif karena
belum adanya sinergi antar sektor
dan sumber daya
Memiliki Data Base dan
Rencana penanganan
kumuh yang
komprehensif
Memiliki Data Base dan
Rencana penanganan
kumuh yang
komprehensif
Kolaborasi Pusat dan
Daerah yang
menempatkan PEMDA
sebagai “Panglima”
Kolaborasi Pusat dan
Daerah yang
menempatkan PEMDA
sebagai “Panglima”
Kondisi Penanganan Saat IniKondisi Penanganan Saat Ini Harapan Penanganan
Ideal
Harapan Penanganan
Ideal
VISI
Kota Tanpa
Permukiman Kumuh
VISI
Kota Tanpa
Permukiman Kumuh
8.
9. MAPPING & PERENCANAAN
Penanganan
Kumuh
AirMinum
Sanitasi
Ekonom
i
SosialPerumahanDan Lain-lain
P2KP-Kota 2015-2019
1.Perubahan Sikap & Prilaku
2.Penguatan kapasitas BKM, KSM,
relawan & Masyarakat,
3.Pemetaan Swadaya dan
Perencanaan Partisipatif terkait 100-
0-100, termasuk Kumuh,
4.Swakelola, O & P, SIM, dll
AKSES PROGRAM MASYARAKAT:
1.Kemitraan Penanganan Kumuh;
2.Kemitraan Program Sektoral DJCK-
Kementerian PUPR untuk Pencapaian
Target 100-0-100;
3.Channelling Program kegiatan
Livelihood, ekonomi dan sosial
Bagaimana Peran P2KP dalam Pencapaian Target
100-0-100 ?: Fokus Penguatan “Mangkuk
Masyarakat”
100-0-100
KSM KSMKSM KSM KSM Klpk
Bangunan
Livelihood
10. Pendekatan33
1. Pemberdayaan Masyarakat-PLPBK, dalam rangka Perubahan
sikap dan perilaku masyarakat, termasuk Perilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS), yang mendukung partisipasi aktif
masyarakat dalam pencapaian target ‘100-0-100’ melalui
pencegahan serta penanganan kumuh di wilayahnya;
2. Tridaya, kegiatan dukungan penanganan kumuh maupun
pencapaian target '100-0-100' untuk pencegahan meluasnya
kumuh di perkotaan dilakukan secara komprehensif, melalui
sinergi penanganan fisik dengan penanganan sosial (aturan
bersama, perubahan sikap & perilaku dan PHBS) dan
channelling penanganan ekonomi;
3. Kemitraan dan Kolaborasi Sinergis, terutama membangun
kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat dengan pemda
dan swasta (CSR), termasuk penguatan City Changer dan
Pokja Permukiman Kota.
11. 1. Terwujudnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup
bersih, sehat dan produktif, termasuk Perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS), yang mendukung partisipasi masyarakat dalam mencapai target
'100-0-100' di Perkotaan pada tahun 2019;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan
kumuh di Perkotaan, prioritas tahun 2015-2019, sesuai hasil identifikasi
Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen CK ;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian target 100-0-
100 dalam upaya pencegahan perluasan wilayah kumuh di perkotaan di
seluruh lokasi P2KP/PNPM Perkotaan pada tahun 2015-2019 ;
4. Meningkatnya kapasitas, peran dan kontribusi pemda untuk menjalin
kemitraan dan kolaborasi sinergis seluruh stakeholders pembangunan
permukiman kota, termasuk penguatan City Changers dan pembentukan
Pokja Permukiman Kota, dalam rangka pencapaian target 100-0-100 di
wilayahnya;
a. LATAR BELAKANGTujuan55
12. Target66
1. Target Kemitraan Penanganan Kumuh di Perkotaan Tahun 2015-2019:
a. Meningkatkan partisipasi masyarakat serta kontribusi pemda pada pelaksanaan keterpaduan
penanganan kumuh tahun 2015 (246 Kel/ds di 57 kota/kab) , sbb:
i. Di lokasi P2KP, yakni 208 kel/desa di 50 kota/kab;
ii. Di non-lokasi P2KP, yakni 38 kel/desa di 9 kota/kab (2 kota/kab beririsan dengan kab/kota lokasi P2KP,
dan 7 kota/kab adalah kota/kab non P2KP)
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat serta kontribusi pemda pada pelaksanaan penanganan
kumuh reguler tahun 2015 (304 Kel/ds di 103 kota/kab) , sbb:
i. Di lokasi P2KP, yakni 284 kel/desa, di 98 kota/kab;
ii. Di non-lokasi P2KP, yakni 20 kel/desa, di 12 kota/kab (beririsan dengan kota/kab lokasi P2KP)
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat serta kontribusi pemda pada pelaksanaan prioritas
penanganan kumuh tahun 2016-2019 (2.972 Kel/ds di 393 kota/kab) , sbb:
i. Di lokasi P2KP, yakni 1.569 kel/desa di 248 kota/kab;
ii. Di non-lokasi P2KP, yakni 1.403 kel/desa yang berada di 245 kota/kab (100 kota/kabupaten beririsan
dengan kota/kab lokasi P2KP dan 145 kota/kab non P2KP)
2. Target Pencegahan Kumuh di Perkotaan melalui Prakarsa 100-0-100 Tahun 2015-
2019:
a. Tercapainya Kinerja BKM Mandiri di seluruh lokasi (100%) pada tahun 2015;
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekumuhan melalui pencapaian target 100-0-100 di
seluruh lokasi sasaran P2KP 2015-2019;
13. a. LATAR BELAKANG
Apa
Program Peningkatan Kualitas Permukiman
di Perkotaan (P2KP) sebagai upaya
strategis memberdayakan masyarakat dan
memperkuat peran pemda dalam rangka
pencapaian target 100-0-100 dan
penanganan kawasan kumuh di perkotaan
pada tahun 2015-2019.
14. Konsep Penanganan Permukiman Kumuh
(UU RI No. 1/ Tahun 2011)
Pengawasan dan Pengendalian
Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemerikasaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
Pemugaran
Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi
Peremajaan
Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan
keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal
bagi masyarakat
Pemukiman kembali
Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai
dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi
barang ataupun manusia (co: penyediaan Rusunawa)
POLA
PENANGANAN
KUMUH