Disampaikan dalam Stakeholders Meeting Litbang Nasional Bidang Administrasi Negara Jakarta, 3-4 Maret 2012

1. Deputi KMKP
Kajian Manajemen Kebijakan dan
Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan
Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI
Kedeputian II Bidang
Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan (KMKP)
Disampaikan dalam Stakeholders Meeting
Litbang Nasional Bidang Administrasi Negara
Jakarta, 3-4 Maret 2012

2. Deputi KMKP
Cascading Visi & IKU LAN
Visi LAN
Menjadi institusi yg handal
dalam pengembangan sistem
administrasi negara &
Visi Deputi KMKP peningkatan kompetensi SDM
Menjadi institusi yg handal penyelenggara negara.
dalam Pengkajian dan
Pengembangan Manajemen
Kebijakan dan Pelayanan di
Bidang Pembangunan Adm. IKU LAN
Negara.
 Indeks mutu rekomendasi
kebijakan;
 Indeks kemanfaatan hasil
IKU Deputi KMKP kajian/litbang.
 Indeks mutu rekomendasi
kebijakan bidang KMKP;
 Indeks kemanfaatan hasil
kajian/litbang bidang KMKP.

3. Deputi KMKP
Tugas, Fungsi & Lingkup Deputi KMKP
TUGAS: Melaksanakan perumusan & pelaksanaan kebijakan di
bidang pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan
dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara.
LINGKUP:
manajemen
kebijakan dan
pembangunan,
manajemen
perekonomian
negara, dan
manajemen
pelayanan di
bidang
pembangunan
administrasi
negara.

4. Deputi KMKP
Relasi Manajemen Kebijakan & Manajemen Pelayanan
Managing Managing
Public Public
Policy Service
Pusat Kajian Pusat Kajian
Manajemen Kebijakan Manajemen Pelayanan

5. Deputi KMKP
Relasi Manajemen Kebijakan & Manajemen Pelayanan
HULU HILIR

6. Deputi KMKP
Relasi Manajemen Kebijakan & Manajemen Pelayanan
Kelembagaan
Makro Kebijakan Ketatalaksanaan
SDM
Keuangan
Implementasi
Pengembangan MANAJEMEN
Mikro Sistem PELAYANAN
Kepuasan
Masyarakat

7. Deputi KMKP
KMKP dlm Konfigurasi Sistem Kebijakan & Pelayanan

8. Deputi KMKP
From Good Policy to Excellent Services
KEBIJAKAN MENINGKATNYA PELAYANAN
PUBLIK YG BAIK KINERJA PEMERINTAH PUBLIK YG PRIMA
• Good  Berkurangnya praktek • Berkualitas;
Formulation KKN; • Transparan;
• Good  Sistem pemerintahan • Akuntabel;
Implementation yg efisien, efektif & • Mudah;
• Good monitoring berwibawa; • Murah;
& evaluation  Aturan & praktek yg • Cepat;
• Good policy non diskriminatif; • Patut;
impacts  Partisipasi masyarakat • Adil;
dalam pengambilan • Partisipatif.
keputusan publik.
Urgensi POLICY
RESEARCH

9. Deputi KMKP
Policy Research (Kajian Kebijakan)
 Research: systematic collection and presentation of
information.
 Policy Research: a special type of research that can
provide communities and decision-makers with
useful recommendations and possible actions for
resolving fundamental problems. It provides policy-
makers with pragmatic, action-oriented
recommendations for addressing an issue,
question, or problem. The primary focus of policy
research is linked to the public policy (Majchrzak,
“Technical analysis”, in Methods For Policy
Research, Sage: Beverly Hills, 1984: 3).

10. Deputi KMKP
KMKP & Prioritas RPJMN 2010-2014
 Prioritas 1 dari 11 Prioritas RPJMN 2010-2014 adalah
“Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola”
 Prioritas ini dijabarkan lebih lanjut dalam 7 Substansi
Inti (SI), yakni:
 SI-1 : Struktur/Kelembagaan
 SI-2 : Otonomi Daerah
 SI-3 : SDM
 SI-4 : Regulasi
 SI-5 : Sinergi Pusat – Daerah
 SI-6 : Penegakan Hukum
 SI-7 : Data Kependudukan
 Keterkaitan Program/Kegiatan Deputi KMKP dengan 7
Substansi Inti dapat dilihat pada matriks dibawah.

11. Deputi KMKP
KMKP & Prioritas RPJMN 2010-2014 (1)
Tahun Kegiatan Kajian SI-1 SI-2 SI-3 SI-4 SI-5 SI-6 SI-7
2014 Kajian Evaluasi Reformasi
Birokrasi 
Kajian Manajemen Partisipasi
Masy. Desa Dalam Penyediaan
Pelayanan Publik

Kajian Pemanfaatan Hasil Penga-
wasan Kinerja Dalam Peningkat-
an Kualitas Pelayanan Publik

2013 Kajian Profil Kepemimpinan
Nasional 2014-2019 
Kajian Agenda Kebijakan
Pemerintahan Baru 
Kajian Inovasi Pelayanan Publik
di Tingkat Komunitas 
Kajian Peningkatan Kapasitas
Aparat Desa Dalam Peningkatan
Kualitas Pelayanan Masy. Desa 
(Communiti Devt. Services)

12. Deputi KMKP
KMKP & Prioritas RPJMN 2010-2014 (2)
Tahun Kegiatan Kajian SI-1 SI-2 SI-3 SI-4 SI-5 SI-6 SI-7
2012 Kajian Penyusunan Peraturan
Kepala Lan Tentang 
Penyelenggaraan Diklat Khusus
Sebagai Implikasi RB
Kajian Evaluasi Sistem Informasi
Penerapan Manajemen Kinerja  
Kajian Pengembangan Pola
Partisipasi Masyarakat Dalam 
Perumusan Kebijakan Publik
Kajian Strategi Penerapan BLUD

Kajian Strategi Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik 
2011 Kajian Kebijakan
Penyelenggaraan Diklat Khusus 
(Implikasi RB)
Diseminasi Pedoman Perumusan
Kebijakan  

13. Deputi KMKP
KMKP & Prioritas RPJMN 2010-2014 (3)
Tahun Kegiatan Kajian SI-1 SI-2 SI-3 SI-4 SI-5 SI-6 SI-7
2011 Kajian Pembangunan Model TI
Manajemen Kinerja  
Kajian Penyusunan Modul
Analisis Proses Bisnis Instansi 
Pemerintah
Kajian Analisis Proses Bisnis
Instansi Pemerintah 
2010 Kajian Penyusunan Pedoman
Perumusan Kebijakan 
Kajian penerapan Manajemen
Kinerja Instansi Pemerintah  
Penyusunan Buku Penerapan
Manajemen Pelayanan Inklusif 
(Berbasis Ragam Kebutuhan
Masyarakat)
Kajian Tentang Pengembangan
Kebijakan dan Strategi 
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik

14. Deputi KMKP
Variasi Pemanfaatan Hasil2 Kajian KMKP
Manfaat secara UMUM:
 Sebagai bahan bacaan;
 Koleksi perpustakaan;
 Pengembangan wawasan bagi aparat pemerintah;
 Rujukan dan/atau kutipan dalam menyusun pidato,
rujukan dalam penulisan skripsi/thesis/disertasi di
berbagai Perguruan Tinggi;
 Penggunaan sebagai bahan ajar perkuliahan di
Perguruan Tinggi atau diklat-diklat;
 Adopsi sebagai muatan (content) suatu kebijakan
tertentu.

15. Deputi KMKP
Variasi Pemanfaatan Hasil2 Kajian KMKP
Manfaat secara SPESIFIC:
 Berbagai Peraturan Menpan di bidang Pelayanan
Publik, al. tentang SOP, Standar Pelayanan, IKM,
dll.
 Implementasi Inpres No. 7/1999 dalam penguatan
akuntabilitas dan manajemen kinerja, termasuk
penyusunan berbagai pedoman (a.l. Keputuan
Kepala LAN No. 589/1999 dan No. 239/2003) serta
pendampingan/pelatihan AKIP dan manajemen
kinerja. Saat ini juga sudah dikembangkan
perangkat IT untuk manajemen kinerja.

16. Deputi KMKP
Closing Remarks
 LAN (cq. KMKP) memiliki komitmen penuh untuk
terus menerus meningkatkan kualitas proses dan
hasil kajian, termasuk kemanfaatan bagi seluruh
stakeholder.
 LAN (cq. KMKP) juga komit untuk melakukan
pembenahan sistemik menuju manajemen
kelitbangan yang lebih berbobot dan profesional.
 LAN (cq. KMKP) sangat mengapresiasi saran,
pemikiran, kritik, dan harapan seluruh stakeholders
sebagai bagian dari proses pembelajaran dan
pengembangan organisasi secara berkelanjutan.

17. Deputi KMKP
Semoga Bermanfaat …
Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan
Lembaga Administrasi Negara RI
Jl. Veteran No. 10 Jakarta, 10110