Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas kebijakan yang mengatur pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara.
2. Terdapat perbedaan antara target kelompok, tujuan pengembangan kompetensi, kurikulum, dan pendekatan pembelajaran antara kebijakan Kemendagri dan LAN mengenai pendidikan ke
Presentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASNAgus van Jogja
Presentasi mengenai artikel ilmiah berjudul "Pedoman Praktis Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis ASN" ini disampaikan pada Seminar Nasional & Konferensi Kepegawaian 2019 pada Tanggal 24-25 April 2019 di Universitas Padjadjaran, Bandung JAWA BARAT
Pelatihan Teknis dan Fungsional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN sehinggga dapat lebih "kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
Knowledge lovers, berikut adalah bahan paparan Analisis Kebutuhan Diklat oleh Peneliti Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKS@) di Saumlaki, semoga bermanfaat..
Presentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASNAgus van Jogja
Presentasi mengenai artikel ilmiah berjudul "Pedoman Praktis Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis ASN" ini disampaikan pada Seminar Nasional & Konferensi Kepegawaian 2019 pada Tanggal 24-25 April 2019 di Universitas Padjadjaran, Bandung JAWA BARAT
Pelatihan Teknis dan Fungsional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN sehinggga dapat lebih "kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
Knowledge lovers, berikut adalah bahan paparan Analisis Kebutuhan Diklat oleh Peneliti Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKS@) di Saumlaki, semoga bermanfaat..
Disampaikan pada Lokakarya “Membangun Sinergi Dalam Standarisasi Metode Penilaian Kompetensi ASN”, di Puslatbang PKASN Jatinangor, 17 Juli 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI
Disampaikan pada Pembekalan dan Knowledge Sharing bagi Agen Perubahan Kementerian ESDM RI
Jakarta, 21 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Seminar Nasional Penyederhanaan Birokrasi, Puslatbang KMP LAN
Makassar, 11 Desember 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan untuk pejabat/pegawai di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM serta pembina kepegawaian Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan & Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Jakarta, 22 April 2021
Disampaikan pada Rakor Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LANRI
Jakarta, 19 Oktober 2021
Disampaikan pada Lokakarya “Membangun Sinergi Dalam Standarisasi Metode Penilaian Kompetensi ASN”, di Puslatbang PKASN Jatinangor, 17 Juli 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI
Disampaikan pada Pembekalan dan Knowledge Sharing bagi Agen Perubahan Kementerian ESDM RI
Jakarta, 21 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Seminar Nasional Penyederhanaan Birokrasi, Puslatbang KMP LAN
Makassar, 11 Desember 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan untuk pejabat/pegawai di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM serta pembina kepegawaian Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan & Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Jakarta, 22 April 2021
Disampaikan pada Rakor Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LANRI
Jakarta, 19 Oktober 2021
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
3. 3
Diklat Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 85 Tahun 2017 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan
Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2017 tentang
Kompetensi Pemerintahan
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Kepala LAN No. 17 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat I
Peraturan Kepala LAN No. 18 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat II
Peraturan Kepala LAN No. 19 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat III
Peraturan Kepala LAN No. 20 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV
INTROduction
4. 4
Terminologi kepemimpinan
Target group kebijakan
Dikotomi PNS
Kebutuhan kompetensi PNS
Pusat & Daerah
Dualisme Diklat
Keharusan mengikuti 2 diklat wajib
Dualisme pembinaan kompetensi manajerial
Hambat open recruitment/bidding
Peningkatan kebutuhan
anggaran
INTROduction
7. Pengumpulan
Data
Data dikumpulkan
melalui literature
review dan wawancara
dengan key persons
Analisis Data
Data peraturan perundang-
undangan content analysis,
Hasil wawancara thematic
analysis
%Metode Kajian
Kajian ini menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada
kebijakan yang mengatur Diklat
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
dan kebijakan tentang Diklat Kepemimpinan
atau Pelatihan Manajerial untuk Aparatur
Sipil Negara.
8. 8
Masukan terkait posisi
BPSDMD sbg pelaksana
Diklat Pimpemdagri &
Diklatpim LAN
Andi Suryanto
BPSDMD Jawa Tengah
Telaah hukum Administrasi
Negara terkait kebijakan yg
mengatur Diklat
Pimpemdagri & Diklatpim
LAN
Richo
Pakar HAN dari UGM
Informasi terkait
kebijakan Diklatpim LAN
Reny Suzana
Kapus P3D
Informasi dari Tim Penyusun
Permendagri terkait latar
belakang dan konsep Diklat
Pimpemdagri
Suparjana
Widyaiswara Kemendagri
Review terkait teknik
penulisan policy brief
Erna
Kepala PUSAKA
Narasumber
9. Resource
9
Time Frame
Kajian ini dilaksanakan selama 2 bulan,
Oktober s.d. November 2017
w
Budget
Anggaran utk kajian ini 31,697,000
Diserap sebesar 31,299,500
Tingkat Penyerapan 98.75%
Kajian Isu-isu Strategis
Anggaran kegiatan ini terkena efisiensi shg kuantitas
output berkurang, dari 2 kajian menjadi 1 buah.
10. Analisis Aspek Prosedural 10
Analisis aspek prosedural meneliti kebijakan teknis dan
kebijakan payung,
Selain itu, mengurai keselarasan fungsi dan wewenang di
antara kebijakan-kebijakan tersebut
Diklatpim LAN
Struktur kurang urut;
Kewenangan selaras
<
Diklatpim Kemendagri
Struktur sesuai tata urutan;
Kewenangan tidak selaras
S
11. Analisis Aspek Prosedural 11
Tidak ada kewajiban
berkoordinasi dg LAN dlm
pelaksanaan Diklat
Pimpemdagri & pembinaan
Widyaiswaranya
Dalam PP12/2017 wewenang
Kemendagri hanya
penyelenggaraan diklat di
Provinsi
Ruang lingkup kewenangan
pembinaan BPSDM
Kemendagri dg BPSDMD
Provinsi berbenturan dg peran
LAN
UU 23/2014 beri kewenangan
penetapan kompetensi
pemerintahan dan diklat utk JF
pamong praja
12. Analisis Aspek Substansi 12
Target Group
Dagri: JPT Madya; Pratama;
Administrator; & Pengawas di Kemendagri
serta Pemda
LAN: Seluruh ASN JPT Madya; Pratama;
Administrator; & Pengawas
>
Tujuan Pengembangan
Kompetensi
Dagri: Kompetensi pemerintahan dlm
penyelenggaraan pemerintahan daerah
LAN: Kompetensi kepemimpinan
(manajerial) dlm tugas-fungsi
kepemerintahan di instansi masing-masing,
sesuai levelnya
6
Expected Output
Dagri: Pemimpin profesional dlm decision
making & program management
LAN: Pemimpin Perubahan (adaptive
leader)
7
13. Target Kompetensi
Dagri: Kompetensi Pemerintahan sesuai
UU 23/2014 Pasal 233
LAN: Kompetensi manajerial
(I:kepemimpinan visioner; II:
kepemimpinan strategis; III:
kepemimpinan visioner; IV: kepemimpinan
operasional
Kurikulum
Dagri: Desentralisasi, hubungan pusat-
daerah, pemerintahan umum, keuangan
daerah, pembagian urusan, hubungan dg
DPRD, & Etika
LAN: self mastery, diagnostic reading,
inovasi, tim efektif, & proyek perubahan
o
Pendekatan Pembelajaran
Dagri: classical, on-the-spot, kasus, &
action plan
LAN: on-off class, proyek perubahan, &
benchmark
Analisis Aspek Substansi 13
14. Sifat Keikutsertaan
Dagri: Opsional. Hanya bagi yg tidak lulus
uji sertifikasi kompetensi
LAN: Wajib bagi yg akan maupun sudah
duduk dlm jabatan
c
Standar Kelulusan
Dagri: Uji kompetensi berdasar SKKPDN
LAN: Laboratorium Kepemimpinan melalui
proyek perubahan
C
Unit Penyelenggara
Dagri: BPSDM Kemendagri & Provinsi
LAN: Lembaga diklat K/L/D yang
terakreditasi
Z
14
Analisis Aspek Substansi
15. Uji Sertifikasi Kompetensi
Dagri: Ada, dg pendekatan lembaga
sertifikasi profesi
LAN: Ada, berdasarkan kinerja peserta
dlm Lab Kepemimpinan
t
Standar Kompetensi
Dagri: SKKPDN dalam Permendagri
108/2017 ttg Kompetensi Pemerintahan
LAN: Kompetensi menggunakan indikator
pencapaian, tapi belum ada gambaran
perilaku yg diharapkan
U
Penyelenggara Uji Kompetensi
Dagri: LSP PDN di Kemendagri dan
Pemda Provinsi
LAN: Lembaga penyelenggara diklat dg
pengawasan dari LAN
E
15
Analisis Aspek Substansi
16. REKOMENDASI 16
Merancang konsep
uji kompetensi bagi
peserta Diklatpim
LAN
Menyusun standar
kompetensi diklat
kepemimpinan
LAN
Sinergi kebijakan
diklat
kepemimpinan LAN
dengan diklat
Pimpemdagri
Revisi parsial
Permendagri Diklat
Pimpemdagri
Revisi peraturan LAN
tentang Diklat
Kepemimpinan
18. Penulis 18
Penulis adalah Peneliti di Bidang KANIGARA PKP2A I LAN
abangzul76@gmail[dot]com – agus.indonesia@gmail[dot]com –
chrissie_tasrin@yahoo[dot]com
Zul-pikar
7
Agus
Wahyuadiant
o
B
KRISmiyati
3
KANIGAR
A
Z
Posisi penting SDM dlm organisasi shg perlu dikembangkan
Peran tggjwb LAN dalam Diklatpim pasca UU ASN
Potensi konflik pasca Permendagri Diklatpim Pemdagri
Terminologi kepemimpinan
Target group kebijakan
Dikotomi PNS
Kebutuhan kompetensi PNS pusat & daerah
Dualisme diklat
Kewajiban mengikuti 2 diklat wajib
Dualisme pembinaan kompetensi manajerial
Hambat open recruitment/bidding
Peningkatan kebutuhan anggaran
Masalah: disharmoni kebijakan & penganggaran daerah
Kurang harmonis lembaga penyusun kebijakan
Kurang koheren antar kebijakan
Penggelembungan anggaran
Masalah: disharmoni kebijakan & penganggaran daerah
Kurang harmonis lembaga penyusun kebijakan
Kurang koheren antar kebijakan
Penggelembungan anggaran
Narasumber ditentukan berdasarkan struktur sbb:
Narasumber yang menguasai informasi Diklat Pimpemdagri;
Narasumber konten Diklatpim LAN;
Narasumber terkait telaah hukum atas kedua kebijakan diklatpim;
Narasumber dari daerah sbg pelaksana kedua kebijakan; dan
Narasumber yg menguasai teknik penulisan policy brief utk meningkatkan impact dari dokumen saran kebijakan yang dituliskan.
Kebijakan diklatpim LAN kurang terstruktur berdasarkan tata urutan perundangan, tapi selaras dg fungsi dan kewenangan berdasarkan mandat UU & PP.
Kebijakan Diklat Pimpemdagri terstruktur dr segi tata urutan perundangan tapi tidak koheren kewenangannya.
Poin kontradiksi:
UU 23/2014 beri kewenangan penetapan kompetensi pemerintahan dan diklat utk jf pamong praja
PP12/2017 wewenang kemendagri hanya penyelenggaraan di Provinsi
Ruang lingkup kewenangan pembinaan BPSDM Kemendagri berbenturan dg peran LAN
Tidak ada kewajiban berkoordinasi dg LAN dlm pelaksanaan Diklat Pimpemdagri & pembinaan Widyaiswaranya