Tahapan perjanjian Wina terdiri dari negosiasi, penandatanganan, dan pengesahan. Tugas kepala perwakilan diplomatik mencakup representasi, negosiasi, observasi, proteksi, dan persahabatan. Sumber hukum primer internasional meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, keputusan pengadilan, dan pendapat sarjana hukum internasional.

1. 1. Tahapan perjanjian wina 1969:
< Perundingan (Negotiation).
< Penandatanganan (Signature).
< Pengesahan (Retification).
2. Tugas umum seorang kepala perwakilan diplomatik adalah:
a. Representasi,yaitu mewakili negara, melakukan protes, mengadakan penyelidikan, mengadakan
pertanyaan-pertanyaan.
b. Negosiasi, yaitu mengadakan perundingan atau pembicaraan.
c. Observasi, yaitu menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima.
d. Proteksi, yaitu melindungi pribadi, harta benda, kepentingan-kepentingan warga negaranya di negara
penerima.
e. Persahabatan,yaitu untukmeningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara
penerima.
3. Sumber Hukum Primer hukumInternsional
Sumber hukumPrimer dari hukuminternasional meliputi:
1. Perjanjian Internasional (International Conventions)
2. Kebiasaan International (International Custom)
3. Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law) yang diakui oleh negara-negara eradab.
4. Keputusan Pengadilan.
5. Pendapat Para sarjana Hukum Internasional yang terkemuka.
4. Caranya meliputi :
a. Arbitrase
Penyelesaian ini dilakukan dengan cara menyerahkan penyelesaian sengketa kepada orang tertentu,
yaitu arbitrator. Mereka dipilih secara bebas oleh pihak yang bersengketa. Pada hakikatnya arbitrase
merupakan suatu konsensusatau kesepakatan bersama antara pihak yang bersengketa.
b. Penyelesaian Yudisial
Yaitu penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan internasional dengan memberlakukan
kaidah-kaidah hukum. Lembaga pengadilan internasional yang berfungsi sebagaiorgan penyelesaian
yudisial dalam masyarakat internasional adalah International Court of Justice.
5. Ketidaksepahaman mengenai garis perbatasan antarnegara yang belum terselesaikan melalui mekanisme
perundingan
hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan batas wilayah suatu negara dengan negara lain sehingga
masing-masing negara akan mengklaim wilayah perbatan tertentu