Tugas PPKN SMA NEGERI 2 TARAKAN

1. 5 FIRZALDI ZINEDI
MUHAIMINA SA’ADAH HELVY EFFENDI
NADZIR KADZIM
NICKY MEGAWINANTI
NURHAYATI
KELOMPOK

2. PERAN INDONESIA
DALAM HUBUNGAN
INTERNASIONAL

4. Hubungan internasional atau hubungan
antarbangsa merupakan interaksi manusia
antarbangsa baik secara individu maupun
kelompok, dilakukan baik secara langsung
maupun secara tidak langsung dan dapat
berupa persahabatan, persengketaan,
permusuhan ataupun peperangan. Hubungan
internasional ( hubin ) di indonesia bersifat
bebas aktif yang maksudnya bebas
menentukan tujuannya sendiri dan aktif
dalam mewujudkan perdamaian dunia..
Pengertian Hubungan Internasional

5. POLA HUBUNGAN
INTERNASIONAL
yang di bangun
INDONESIA
Ada tiga macam pola hubungan antar
bangsa, yaitu:
Penjajahan suatu bangsa atas bangsa
lain, ketergantungan suatu bangsa atas
bangsa lain dan hubungan sama
derajat.

6. Penjajahan pada hakekatnya adalah
penghisapan oleh suatu bangsa atas
bangsa lain yang ditimbulkan oleh
perkembangan paham kapitalis, di mana
negara penjajah membutuhkan bahan
mentah bagi industrinya dan juga pasar
bagi hasil industrinya. Inti dari penjajahan
ini adalah penguasaan wilayah bangsa
lain.
1. Pola Penjajahan:

7. 2. Pola Ketergantungan:
Umumnya terjadi pada negara-negara berkembang yang karena
kekurangan modal dan tekhnologi untuk membangun negaranya,
terpaksa mengandalkan bantuan negara-negara maju yang
akhirnya mengakibatkan ketergantungan pada negara-negara
maju tersebut. Pola hubungan ini dikenal sebagai neo-kolonialisme
(penjajahan dalam bentuk baru).

8. Pola Hubungan Sama Derajat:
Pola hubungan ini sangat sulit diwujudkan,
namun merupakan pola hubungan yang paling
ideal karena berusaha mewujudkan
kesejahteraan bersama, sesuai dengan jiwa sila
kedua Pancasila, yang menuntut penghormatan
atas kodrat manusia sebagai makhluk yang
sederajat tanpa memandang ideologi, bentuk
negara ataupun sistem pemerintahannya. Politik
luar negeri bebas aktif yang kita pilih
menghindarkan bangsa kita jatuh ke paham
kebangsaan yang sempit atau Chauvinisme yang
mengagung-agungkan bangsa sendiri namun
memandang rendah bangsa lain. Juga
menghindarkan pahamKosmopolitisme yang
memandang seluruh dunia sebagai negeri yang
satu dan sama sehingga mengabaikan negeri
sendiri.
Pola Hubungan Sama Derajat:

9. Arti Penting Hubungan dan Kerjasama Internasional.
Menurut Prof. Dr. Kusuma Atmaja, hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena
tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia
sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan negara yang berbeda.Karena
hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara
dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa
persahabatan dan saling pengertian antar bangsa di dunia.

10. PERJANJIAN INTERNASIONAL
YANG DILAKUKAN INDONESIA
Pengertian perjanjian Internasional :
Perjanjian Internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat
di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang
berupa negara atau organisasi internasional
Perjanjian internasional yang dibuat antara negara diatur
dalam Vienna Convention on the Law of Treaties (Konvensi
Wina) 1969. Konvensi ini berlaku (entry into force) pada 27
Januari 1980. Dalam Konvensi ini diatur mengenai bagaimana
prosedur perjanjian internasional sejak tahap negosiasi
hingga diratifikasi menjadi hukum nasional.[14]
Banyak istilah yang digunakan untuk perjanjian internasional
diantaranya adalah traktat (treaty), pakta (pact), konvensi
(convention), piagam (statute), charter, deklarasi, protokol,
arrangement, accord, modus vivendi, covenant, dan lain-lain.
Semua ini apapun namanya mempunyai arti yang tidak
berbeda dengan perjanjian internasiona

11. Proses pembentukan Perjanjian Internasional, menempuh berbagai
tahapan dalam pembentukan perjanjian internasional, sebagai berikut:
1. Penjajakan: merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak
yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu
perjanjian internasional.
2. Perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi
dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian
internasional.
3. Perumusan Naskah: merupakan tahap merumuskan rancangan
suatu perjanjian internasional.
4. Penerimaan: merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang
telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan
bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat
disebut “Penerimaan” yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan
inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua
delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses
penerimaan (acceptance/approval) biasanya merupakan tindakan
pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian
internasional.
5. Penandatanganan : merupakan tahap akhir dalam perundingan
bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional

12. PERJANJIAN YANG DILAKUKAN
INDONESIA
Berikut ini dikemukakan beberapa contoh kerja sama dan perjanjian internasional yang
pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia baik perjanjian bilateral maupun multilateral.
a. Contoh perjanjian bilateral yang dilaksanakan Indonesia
Contoh kerja sama bilateral yang dilaksanakan Indonesia antara lain:
1) Perjanjian Indonesia-Belanda mengenai penyerahaan Irian Barat yang ditandatangani di
New York pada tanggal 15 Agustus 1962.
2) Perjanjian Indonesia-Australia, mengenai garis-garis batas wilayah antara Indonesia dan
PNG, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1973.
3) Perjanjian Indonesia-Malaysia tentang normalisasi hubungan kedua negara yang
ditandatangani di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966.
4) Perjanjian antara Indonesia-Malaysia tentang Selat Malaka dan Laut Cina Selatan,
ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969.
5) Perjanjian antara Indonesia-Thailand tentang Utara Selat Malaka dan Laut Andaman,
ditandatangani pada tanggal 17 Desember 1971.
6) Perjanjian antara Indonesia-Singapura tentang garis batas laut teritorial di Selat Singapura
ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973.
7) Perjanjian antara Indonesia-Papua Nugini tentang saling menghormati, persahabatan dan
kerja sama RI-PNG, ditandatangani pada tahun 1987.
8) Perjanjian antara Indonesia-Cina tentang dwikewarganegaraan, ditandatangani tahun
1954.

13. Contoh perjanjian multilateral yang dilaksanakan Indonesia
Contoh kerja sama bilateral yang dilaksanakan Indonesia,
antara lain:
1) Konvensi Jenewa tentang “Perlindungan Korban Perang”
yang ditandatangani tahun 1949.
2) Konvensi tentang “Hukum laut” ditandatangani pada tahun
1958.
3) Konvensi Wina tentang “Hubungan Diplomatik”
ditandatangani pada tahun 1961.
Karena perjanjian multilateral menyangkut kepentingan
umum, maka perjanjian
multilateral sifatnya terbuka. Artinya adalah memungkinkan
negara-negara yang pertama
kali pembentukan tidak ikut sebagai peserta, setelah beberapa
saat bisa mengajukan diri untuk
diikutsertakan sebagai anggota dari perjanjian tersebut.

16. KEDUDUKAN PERWAKILAN DIPLOMATIK
INDONESIA
Menurut Kepres Nomor 108 Tahun 2003
Tentang Organisasi Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri, perwakilan
diplomatik adalah kedutaan besar Republik
Indonesia dan perutusan tetap Republik
Indonesia yang melakukan kegiatan
diplomatik di seluruh wilayah negara
penerima dan/atau pada organisasi
internasional untuk mewakili dan
memperjuangkan kepentingan bangsa, negara
dan pemerintah Republik Indonesia.

18. Para diplomat itu yang bertanggung jawab
untuk mencapai tujuan diplomasi, yang
antara lain adalah untuk :
• Membina, menjaga, dan
menyelenggarakan hubungan yang
lancar dengan negara dan pemerintah
lain
• Mengumpulkan dan menyampaikan
informasi yang berguna;
• Menjaga agar kepentingan negara
sendiri tidak dirugikan dalam percaturan
politik internasional
• Merepresentasikan bangsa dan negara
sendiri di luar negeri;
• Melindungi para warga negara sendiri di
luar negeri.
Tujuan Diplomasi :

19. Tugas Diplomat :
Tugas seorang diplomat dapat
dibagi menjadi empat fase
pokok diplomasi, yaitu:
1. perwakilan (representation),
2. perundingan (negotiation),
3. laporan (reporting) dan
4. perlindungan kepentingan
bangsa, negara, dan warga
negaranya di luar negeri.

20. Fungsi Perwakilan diplomatik menurut Kepres Nomor
108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri :
• Peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan,
ekonomi, sosial dan budaya dengan Negara Penerima dan/atau
Organisasi Internasional;
Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama
Warga Negara Indonesia di luar negeri;
• Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum
dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia,
dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum
internasional, dan kebiasaan internasional;
• Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi
Negara Penerima;
Konsuler dan protokol;
• Perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik
Indonesia dengan Negara Penerima;
• Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;

21. PERWAKILAN NEGARA RI
DILUAR NEGERI
Fungsi Perwakilan Diplomatik
Di Indonesia sehubungan dengan usaha menjalin
hubungan internasional ini didasarkan pada
UUD 1945 pasal 13 yang di dalamnya berisi :
 Presiden mengangkat duta dan konsul.
 Dalam hal mengangkat duta dan konsul
presiden memperhatikan pertimbangan DPR.
 Presiden menerima penempatan duta negara
lain dengan meperhatikan pertimbangan DPR

22. BERAKHIRNYA FUNGSI MISI DIPLOMATIK
Pada umumnya tugas seorang wakil deplomatik akan
berakhir karena sudah habis masa jabatanya yang
diberikan untuk menjalankan tugas. Tugas itu dapat
berakhir pula karena ditarik kembali oleh negara asal.
Karena tidak disenangi lagi seorang diplomat juga dapat
ditarik dari misi tugasnya.
Menurut starke berakhirnya misi diplomatik disebabkan
oleh beberapa hal:
1. Pemanggilan kembali wakil itu oleh negaranya.
2. Permintaan negara penerima agar wakil yang
bersangkutan di panggil kembali , ini dapat pula
terjadi jika kedua belah negara dalam kondisi
bertikai.
3. Penyerahan paspor kepada wakil dan staf serta para
keluarganya saat terjadi perang antara kedua belah
negara.
4. Selesainya tugas misi.
5. Berakhirnya surat-surat kepercayaan yang telah
diberikan oleh negara.

23. Bertanya