Dokumen tersebut membahas tentang penyelesaian sengketa internasional secara damai dan non-damai. Metode penyelesaian secara damai meliputi negosiasi, jasa baik, mediasi, konsiliasi, pencarian fakta, arbitrase, dan pengadilan internasional. Sedangkan metode non-damai meliputi retorsi, represali, blokade damai, embargo, dan perang. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip penyelesaian se
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN Fenti Anita Sari
Suatu sengketa bisa didefinisikan sebagai adanya ketidaksetujuan yang spesifik tentang suatu fakta, hukum atau kebijakan yang mana klaim satu pihak ditolak oleh pihak lain yang mengajukan klaim yang berbeda. Dalam cakupan yang lebih luas, sengketa internasional dapat diartikan sebagai ketidaksetujuan yang melibatkan pemerintah, institusi, badan hukum, atau individu dan melewati batas negara.
Namun, sengketa yang akan dibicarakan dalam makalah ini hanyalah sengketa yang pihaknya adalah negara-negara berdaulat. Dalam hubungan internaisonal, sengketa adalah suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Sebagaimana halnya dengan manusia, negara seringkali menginginakan sesuatu, tetapi keadaannya tidak memungkinkan atau klaimnya tidak kompatibel. Akibatnya, negara-negara ini berkompromi, mengubah posisinya, dan mengerahkan sumber dayanya hingga ditemukan suatu keadaan yang memuaskan semua pihak. Sehingga, sengketa hendaknya diterima sebagai sebuah konsep yang wajar dalam hubungan internasional; permasalahannya adalah apa yang perlu dilakukan terkait sengketa tersebut.
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan?
2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata?
3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan?
4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan?
5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan?
Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...Mahdif Indiarto
Dokumen tersebut membahas tentang subjek hukum internasional dan hubungannya dengan hukum nasional. Subjek hukum internasional meliputi negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Takhta Suci Vatikan, kaum pemberontak, dan individu. Dokumen tersebut juga membahas teori dualisme dan monisme mengenai hubungan antara hukum internasional dan nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum jaminan mengatur tentang jaminan piutang seseorang, hak kreditur terhadap debitur, hak antar kreditur, dan jenis-jenis hak jaminan khusus seperti gadai, hipotik, dan hak tanggungan. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang akta pemberian hak tanggungan dan proses pendaft
El documento analiza el nuevo proceso único de ejecución de desalojo establecido en el reglamento del Decreto Legislativo No 1177. La autora argumenta que aunque este proceso representa un avance al establecer reglas que agilizan el desalojo, solo es aplicable a arrendamientos con fines de vivienda. También señala que este proceso no puede considerarse realmente de ejecución dado su tratamiento procesal y naturaleza jurídica. Finalmente, concluye que se requiere establecer un único régimen de des
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN Fenti Anita Sari
Suatu sengketa bisa didefinisikan sebagai adanya ketidaksetujuan yang spesifik tentang suatu fakta, hukum atau kebijakan yang mana klaim satu pihak ditolak oleh pihak lain yang mengajukan klaim yang berbeda. Dalam cakupan yang lebih luas, sengketa internasional dapat diartikan sebagai ketidaksetujuan yang melibatkan pemerintah, institusi, badan hukum, atau individu dan melewati batas negara.
Namun, sengketa yang akan dibicarakan dalam makalah ini hanyalah sengketa yang pihaknya adalah negara-negara berdaulat. Dalam hubungan internaisonal, sengketa adalah suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Sebagaimana halnya dengan manusia, negara seringkali menginginakan sesuatu, tetapi keadaannya tidak memungkinkan atau klaimnya tidak kompatibel. Akibatnya, negara-negara ini berkompromi, mengubah posisinya, dan mengerahkan sumber dayanya hingga ditemukan suatu keadaan yang memuaskan semua pihak. Sehingga, sengketa hendaknya diterima sebagai sebuah konsep yang wajar dalam hubungan internasional; permasalahannya adalah apa yang perlu dilakukan terkait sengketa tersebut.
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan?
2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata?
3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan?
4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan?
5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan?
Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...Mahdif Indiarto
Dokumen tersebut membahas tentang subjek hukum internasional dan hubungannya dengan hukum nasional. Subjek hukum internasional meliputi negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Takhta Suci Vatikan, kaum pemberontak, dan individu. Dokumen tersebut juga membahas teori dualisme dan monisme mengenai hubungan antara hukum internasional dan nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum jaminan mengatur tentang jaminan piutang seseorang, hak kreditur terhadap debitur, hak antar kreditur, dan jenis-jenis hak jaminan khusus seperti gadai, hipotik, dan hak tanggungan. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang akta pemberian hak tanggungan dan proses pendaft
El documento analiza el nuevo proceso único de ejecución de desalojo establecido en el reglamento del Decreto Legislativo No 1177. La autora argumenta que aunque este proceso representa un avance al establecer reglas que agilizan el desalojo, solo es aplicable a arrendamientos con fines de vivienda. También señala que este proceso no puede considerarse realmente de ejecución dado su tratamiento procesal y naturaleza jurídica. Finalmente, concluye que se requiere establecer un único régimen de des
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana. UU ini mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pembinaan setelah menjalani pidana dengan memperhatikan perlindungan, kepentingan terbais,
ENJ-300 Medidas de Coercion/ curso La Defensa en el Proceso PenalENJ
Las medidas de coerción son actos procesales de coerción directa que se ordenan para posibilitar la efectividad de una futura sentencia condenatoria. Se caracterizan por ser excepcionales, instrumentales, provisionales, variables y temporales. Incluyen medidas personales como la prisión preventiva y medidas reales como embargos. En la vista de medidas de coerción, el juez evalúa la probabilidad de la imputación, el peligro de fuga y la necesidad de la medida solicitada de acuerdo a factores como la naturaleza del delito y el
Dokumen tersebut membahas tentang Mahkamah Internasional, termasuk tugasnya dalam menyelesaikan masalah internasional, prosedur yang dilakukan, dan dampak bagi negara yang tidak mematuhi putusannya. Secara khusus, dibahas tentang bagaimana Mahkamah Internasional mengambil keputusan berdasarkan hukum internasional dan dampak negatif bagi negara yang tidak mematuhi putusannya seperti dikucilkan secara internasional.
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1Dadang DjokoKaryanto
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah hukum pidana di Indonesia, terutama KUHP. Secara ringkas:
1. Hukum pidana di Indonesia semula berasal dari hukum Belanda, kemudian Jepang.
2. Setelah kemerdekaan, hukum pidana yang berlaku adalah KUHP dengan beberapa perubahan.
3. Pada awal kemerdekaan, masih terdapat 2 KUHP yang berlaku di wilayah yang berbeda hingga dikelu
El documento describe los tres trámites del proceso de hábeas corpus según el Código Procesal Constitucional peruano: 1) en caso de detención arbitraria, 2) en caso distinto a detención arbitraria, y 3) en caso de desaparición forzada. Explica que el segundo trámite es el más utilizado y puede involucrar al juez visitando el lugar de los hechos o citando a quienes cometieron la supuesta violación.
QUER RECEBER GRÁTIS 1 KIT DE AGRAVO (NCPC)?
VISITE NOSSO SITE E BAIXE JÁ GRATUITAMENTE SEU KIT DE PETIÇÕES, LINK DO SITE: http://pecasprocessuais.com/peticoes/
The document evaluates the effectiveness of legal and non-legal responses in resolving conflicts and maintaining world order. Political negotiations can be effective in resolving issues diplomatically but often lack political will from parties. The media plays an important role in raising awareness of issues but can also cause "compassion fatigue". The UN Security Council represents the most authoritative legal response through binding resolutions but its effectiveness depends on states' political will and is limited by sovereignty concerns. Overall, non-legal and legal measures vary in their effectiveness depending on the cooperation of international actors.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan penyebab terjadinya konflik dan sengketa internasional serta upaya penyelesaiannya. Konflik internasional adalah perbedaan pendapat antar negara, sementara sengketa internasional melibatkan banyak negara dan lebih sulit diselesaikan. Penyebabnya meliputi pelanggaran perjanjian, perebutan sumber daya, dan perbedaan kepentingan. Upaya penyelesaiannya secara damai melalui medi
Coletânea de exercícios teoria geral do processo (1)Leonardo Chagas
O documento apresenta um resumo de 13 aulas sobre Teoria Geral do Processo. A primeira aula aborda conceitos como compreensão, autonomia e instrumentalidade do processo, natureza das leis processuais e suas relações com outros ramos do direito. A segunda aula discute jurisdição, conceito, caráter substitutivo, finalidades e limitações, além de princípios fundamentais e poderes. A terceira aula trata da estrutura judiciária brasileira, justiças especiais e órgãos da justiça estadual.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan perbandingan hukum, pengertian, dan metode perbandingan hukum. Perbandingan hukum awalnya berkembang secara perseorangan kemudian berkembang menjadi lembaga-lembaga. Perbandingan hukum adalah metode penelitian dan bukan cabang hukum. Metode perbandingan hukum yang modern menggunakan pendekatan fungsional yang kritis, realistis, dan tidak dogmatis.
Berita acara penahanan dua orang, Asep Kodir alias Mbah Asep dan Cecep bin Tilan, yang dituduh melakukan pembunuhan direncanakan dan penipuan. Keduanya ditahan selama 20 hari untuk penyidikan lebih lanjut.
Hbl 2, dyana anggraini, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi...Dyana Anggraini
Dokumen tersebut membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Sengketa ekonomi dapat muncul dari berbagai aktivitas bisnis dan ekonomi seperti perniagaan, perbankan, investasi, industri, dan lainnya. Berbagai lembaga seperti pengadilan umum dan niaga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana. UU ini mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pembinaan setelah menjalani pidana dengan memperhatikan perlindungan, kepentingan terbais,
ENJ-300 Medidas de Coercion/ curso La Defensa en el Proceso PenalENJ
Las medidas de coerción son actos procesales de coerción directa que se ordenan para posibilitar la efectividad de una futura sentencia condenatoria. Se caracterizan por ser excepcionales, instrumentales, provisionales, variables y temporales. Incluyen medidas personales como la prisión preventiva y medidas reales como embargos. En la vista de medidas de coerción, el juez evalúa la probabilidad de la imputación, el peligro de fuga y la necesidad de la medida solicitada de acuerdo a factores como la naturaleza del delito y el
Dokumen tersebut membahas tentang Mahkamah Internasional, termasuk tugasnya dalam menyelesaikan masalah internasional, prosedur yang dilakukan, dan dampak bagi negara yang tidak mematuhi putusannya. Secara khusus, dibahas tentang bagaimana Mahkamah Internasional mengambil keputusan berdasarkan hukum internasional dan dampak negatif bagi negara yang tidak mematuhi putusannya seperti dikucilkan secara internasional.
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1Dadang DjokoKaryanto
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah hukum pidana di Indonesia, terutama KUHP. Secara ringkas:
1. Hukum pidana di Indonesia semula berasal dari hukum Belanda, kemudian Jepang.
2. Setelah kemerdekaan, hukum pidana yang berlaku adalah KUHP dengan beberapa perubahan.
3. Pada awal kemerdekaan, masih terdapat 2 KUHP yang berlaku di wilayah yang berbeda hingga dikelu
El documento describe los tres trámites del proceso de hábeas corpus según el Código Procesal Constitucional peruano: 1) en caso de detención arbitraria, 2) en caso distinto a detención arbitraria, y 3) en caso de desaparición forzada. Explica que el segundo trámite es el más utilizado y puede involucrar al juez visitando el lugar de los hechos o citando a quienes cometieron la supuesta violación.
QUER RECEBER GRÁTIS 1 KIT DE AGRAVO (NCPC)?
VISITE NOSSO SITE E BAIXE JÁ GRATUITAMENTE SEU KIT DE PETIÇÕES, LINK DO SITE: http://pecasprocessuais.com/peticoes/
The document evaluates the effectiveness of legal and non-legal responses in resolving conflicts and maintaining world order. Political negotiations can be effective in resolving issues diplomatically but often lack political will from parties. The media plays an important role in raising awareness of issues but can also cause "compassion fatigue". The UN Security Council represents the most authoritative legal response through binding resolutions but its effectiveness depends on states' political will and is limited by sovereignty concerns. Overall, non-legal and legal measures vary in their effectiveness depending on the cooperation of international actors.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan penyebab terjadinya konflik dan sengketa internasional serta upaya penyelesaiannya. Konflik internasional adalah perbedaan pendapat antar negara, sementara sengketa internasional melibatkan banyak negara dan lebih sulit diselesaikan. Penyebabnya meliputi pelanggaran perjanjian, perebutan sumber daya, dan perbedaan kepentingan. Upaya penyelesaiannya secara damai melalui medi
Coletânea de exercícios teoria geral do processo (1)Leonardo Chagas
O documento apresenta um resumo de 13 aulas sobre Teoria Geral do Processo. A primeira aula aborda conceitos como compreensão, autonomia e instrumentalidade do processo, natureza das leis processuais e suas relações com outros ramos do direito. A segunda aula discute jurisdição, conceito, caráter substitutivo, finalidades e limitações, além de princípios fundamentais e poderes. A terceira aula trata da estrutura judiciária brasileira, justiças especiais e órgãos da justiça estadual.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan perbandingan hukum, pengertian, dan metode perbandingan hukum. Perbandingan hukum awalnya berkembang secara perseorangan kemudian berkembang menjadi lembaga-lembaga. Perbandingan hukum adalah metode penelitian dan bukan cabang hukum. Metode perbandingan hukum yang modern menggunakan pendekatan fungsional yang kritis, realistis, dan tidak dogmatis.
Berita acara penahanan dua orang, Asep Kodir alias Mbah Asep dan Cecep bin Tilan, yang dituduh melakukan pembunuhan direncanakan dan penipuan. Keduanya ditahan selama 20 hari untuk penyidikan lebih lanjut.
Hbl 2, dyana anggraini, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi...Dyana Anggraini
Dokumen tersebut membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Sengketa ekonomi dapat muncul dari berbagai aktivitas bisnis dan ekonomi seperti perniagaan, perbankan, investasi, industri, dan lainnya. Berbagai lembaga seperti pengadilan umum dan niaga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar mengenai sengketa internasional dan cara-cara penyelesaiannya secara damai. Secara garis besar, dibahas mengenai definisi sengketa internasional, kriteria sengketa menurut Mahkamah Internasional, perkembangan penyelesaian secara damai, dan berbagai metode penyelesaian seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan peran Mahkamah Internasional.
Penyebab Sengketa Internasional dan Upaya Penyelesaiannyasallsawulan
Sengketa Internasional (international dispute) adalah perselisihan yang terjadi antara Negara dengan Negara, Negara dengan individu-individu, atau Negara dengan badan-badan atau lembaga yang menjadi subjek hukum internasional.
Dokumen tersebut membahas alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode-metode tersebut lebih fleksibel dibanding litigasi dan bertujuan mencapai kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase khususnya dijelaskan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata berdasarkan perjanjian para pihak yang putusannya bersif
Resolusi sengketa umumnya dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase untuk mencapai penyelesaian secara damai. Sengketa ekonomi dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan khusus atau alternatif seperti arbitrase. Undang-undang Nomor 30/1999 mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Hbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketaAgungAgungPangestu
Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui lembaga peradilan atau arbitrase. Beberapa alternatif yang dijelaskan adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Modul ini juga membandingkan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan umum atau niaga dengan menggunakan pendekatan hukum.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Dalam penyelesaian sengketa, kita dihadapkan pada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu litigasi ataunon-litigasi. Pada umumnya, cara menyelesaikan sengketa adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau litigasi.
Sistem hukum dan perdilan internasionalAsmadi Asmadi
Dokumen tersebut merupakan ringkasan mengenai sistem hukum dan peradilan internasional yang mencakup makna hukum internasional, asas-asasnya, sumber-sumbernya, lembaga peradilannya, sebab terjadinya sengketa internasional, cara penyelesaiannya melalui mahkamah internasional.
3. Definisi,Sumber, dan Bentuk
Sengketa Internasional
Definisi: Permanent Court of International
Justice (PCIJ;1924)-> “Pertikaian mengenai
suatu persoalan hukum atau suatu fakta,
suatu perselisihan mengenai pandangan
hukum atau kepentingan antara subyek-
subyek HI”
Sumber: Perbatasan, SDA, Lingkungan,
Perdagangan, Kewajiban Kontraktual dan
Non-Kontraktual, dll;
Bentuk: (1) Sengketa Hukum (Legal or
Judicial Disputes); (2) Sengketa Politik
(Political or Nonjusticiable Disputes)
4. Peran HI terkait Penyelesaian
Sengketa Internasional:
Upaya agar hubungan int’l terjalin lewat
persahabatan & tdk mengharapkan sengketa;
Memberikan aturan2 pokok penyelesaian
sengketa;
Memberikan opsi yg bebas kpd para pihak ttg
cara, prosedur dan upaya yg ditempuh;
Esensi penyelesaian scr damai;
Konferensi Perdamaian Den Haag ->
Convention on the Pacific Settlement of
International Disputes (1907)
5. Metode Penyelesaian Sengketa
Internasional:
Cara Penyelesaian Damai;
a. Negosiasi;
b. Jasa-jasa baik (good offices);
c. Mediasi;
d. Konsiliasi;
e. Pencarian fakta (Inquiry or Fact-Finding);
f. Arbitrase;
g. Pengadilan Internasional.
Cara Penyelesaian Paksa/Kekerasan:
a. Perang;
b. Retorsi (Retorsion):
c. Tindakan pembalasan (Repraisals):
d. Blokade Damai (Pacific Blockade);
e. Intervensi (Intervention).
6. Prinsip-prinsip Penyelesaian
Sengketa scr Damai
Iktikad baik (Good faith):
Larangan penggunaan kekerasan;
Kebebasan cara penyelesaian (Free choice of
means):
Kebebasan memilih hukum yg akan diterapkan;
Kesepakatan para pihak yg bersengketa
(Konsensus);
Habisnya upaya penyelesaian menurut hukum
nasional (Exhaustion of local remedies):
Penghormatan thdp kedaulatan, kemerdekaan, dan
integritas wilayah negara-negara.
7. Negosiasi
Proses awal penyelesaian sengketa melalui
konsultasi dan komunikasi diantara kedua belah
pihak;
Cara paling mendasar dan paling tua;
Dilakukan scr bilateral / multilateral via saluran
diplomatik dlm konferensi int’l atau organisasi int’l;
Keunggulan: Para pihak dpt mengawasi prosedur
penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya
didasarkan kesepakatan para pihak;
Kelemahan: (i) Kedudukan tdk seimbang (ii) waktu
dan lambat (iii) tdk produktif bilamana para pihak
bertahan dgn pendiriannya (iv) substansi penerapan
ketentuan hukum tdk begitu penting
8. Jasa-Jasa Baik (Good Offices)
Penyelesaian sengketa melalui atau dengan
bantuan pihak ketiga yg mengupayakan
negosiasi diantara pihak yg bersengketa;
Keikutsertaan pihak ketiga bisa atas
permintaan para pihak maupun tawaran jasa
baik dr pihak ketiga sendiri;
Pihak ketiga bersifat pasif;
Contoh: Konferensi Meja Bundar ( Indonesia
v. Netherlands) atas tawaran jasa baik DK-
PBB
9. Mediasi
Penyelesaian sengketa melalui bantuan
pihak ketiga yg bertindak sbg penengah
(mediator);
Mediator bersifat aktif memberikan identifikasi
masalah, solusi, serta usulan pengakhiran
sengketa;
Tugas utama mediator -> mencari kompromi
yg diterima para pihak;
Para pihak bebas menentukan prosedur
penyelesaian;
E.g: Falkland Island Case, Kashmir Case,
Beagle Channel Case.
10. Konsiliasi
Penyelesaian sengketa oleh pihak
ketiga / sebuah komisi yg sudah
terlembaga / ad hoc yg dibentuk oleh
para pihak;
Lebih formal dr mediasi;
Putusan komisi tdk mengikat para
pihak;
2 tahapan proses; (1) penyerahan
pokok sengketa scr tertulis kpd komisi
(2) Dengar pendapat scr lisan
11. Pencarian fakta (Inquiry / Fact-
Finding)
Fasilitasi penyelesaian sengketa dgn mencari
kebenaran fakta, tdk memihak, melalui investigasi
terus menerus hingga fakta yg disampaikan oleh
satu pihak dpt diterima pihak lain
Oleh suatu komisi pencari fakta, ad hoc atau
permanen, atas kesepakatan pihak yg bersengketa
Hasilnya: Expert opinion berupa pernyataan
kebenaran, tdk merupakan suatu putusan
E.g: Insiden Dogger Bank 1904 (USSR v UK),
Senjata Kimia dlm Perang Teluk 1987 (Iran v Irak)
12. Jalur Hukum
a. Arbitrase – ILC
“a procedure for the settlement of dispute
between states by a binding award on the
basis of law and as a result of undertaking
voluntarily accepted”
Ada pembentukan badan Permanent Court of
Arbitration (PCA) dan International Center for
Settlement of Investment Dispute (ICSID)
Alasan Arbitrase :
a. Arbitrator dapat dipilih tidak seperti ICJ
b. Ketentuan hukum berlaku mengikat
c. Penyelesaian sengketa hukum
12
13. b. Pengadilan Internasional
- Permanent Court of International of Justice
(PCIJ) predecessor ICJ.
- International Tribunal for the Law of the Sea
- ICC – Individu
Syarat mengakses di ICJ :
menjadi anggota PBB atau bagi non anggota
yang menjadi pihak dengan rekomendasi DK
dan disetujui Majelis Umum atau bagi non
pihak-anggota dengan mendepositkan deklarasi
pengakuan jurisdiksi ICJ dan menundukkan diri
atas ICJ melalui akta special agreement-klausul
pilihan-pengakuan diam diam
13
14. Penyelesaian Sengketa Jalur Non Damai
a. Retorsi
tindakan tidak bersahabat sebagai pembalasan
tindakan tidak bersahabat terhadap negara lain.
Ex : pemutusan hubungan diplomatik,
penghentian bantuan ekonomi
b. Reprisal
Tindakan pembalasan dan pemaksa dalam
penyelesaian sengketa dan sifatnya lebih keras
ex : Pemboman pelabuhan Almeria Spanyol 1937
oleh Jerman atas bombardir kapal Deustchland
oleh AU Spanyol
14
15. c. Blokade Damai
-Dilakukan untuk memaksa negara yang
diblokade agar memenuhi ganti rugi
- Memiliki tingkatan di atas reprisal namun di
bawah perang
d. Embargo
merupakan larangan ekspor barang ke negara
yang dikenai embargo, namun kurang efektif
dibanding reprisal dan blokade damai
15
16. e. Perang
- Ada pembagian sebelum dan sesudah Hukum
Humaniter Internasional
- Ditujukan menaklukkan negara lawan
sehingga negara yang kalah tidak mempunyai
alternatif dalam menerima syarat
Awal perkembangan : Grotius use of force – just
cause, abad 17-18 konsep self defence, 1928-
larangan perang oleh Kellog Brian Pact
Perkembangan lanjutan : keberadaan hukum
humaniter internasional dalam The Haque Laws of
War on Means and Method of Warfare dan The
Geneva Convention on victim protection of armed
conflict
16