1. PERWAKILAN DIPLOMATIK
 Perwakilan diplomatik adalah petugas negara yang
dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan
hubungan resmi antarnegara.
 Perwakilan diplomatik merupakan alat perlengkapan
utama dalam hubungan internasional.
 Perwakilan diplomatik merupakan penyambung lidah
dari negara yang diwakilinya. Kedudukan perwakilan
diplomatik biasanya berada di ibu kota negara
penerima. Selain itu, semua kepala perwakilan
diplomatik pada suatu negara tertentu biasanya
bertempat tinggal di ibu kota negara merupakan satu
corps diplomatique.
 Corps diplomatique biasanya diketuai oleh seorang
duta besar yang paling lama ditempatkan di negara
itu yang disebut ”Dean” atau ”Doyen”.1

2.  Syarat yang harus dipenuhi dalam
pembukaan atau pertukaran perwakilan
diplomatik maupun konsuler dengan
negara lain adalah:
a. Harus ada kesepakatan antara kedua
belah pihak (mutual conceat) yang akan
mengadakan pembukaan ataupun
pertukaran perwakilan diplomatik
maupun konsuler;
b. Prinsip-prinsip hukum internasional
yang berlaku.

3. Tujuan Penempatan
Perwakilan Diplomatik
1. Memelihara kepentingan negaranya
di negara penerima
2. Melindungi warga negaranya sendiri
yang bertempat tinggal di negara
penerima
3. Meneripa pengaduan-pengaduan
untuk diteruskan kepada pemerintah
negara penerima

4. Fungsi Perwakilan Diplomatik
 Secara universal, fungsi perwakilan diplomatik telah
diatur dan ditegaskan dalam Konvensi Wina 1969
sebagai berikut :
1. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima;
2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga
negaranya di negara penerima dalam batas-batas
yang diizinkan oleh hukum internasional;
3. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara
penerima;
4. Memberikan keterangan tentang kondisi dan
perkembangan negara penerima, sesuai dengan
undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah
negara pengirim;
5. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua

5.  Berdasarkan Keppres Nomor 108 Tahun
2003, perwakilan diplomatik
menyelenggarakan fungsi-fungsi seperti
berikut.
1. Peningkatan dan pengembangan kerja sama
politik, keamanan, ekonomi, sosial dan
budaya dengan negara penerima dan/atau
organisasi Internasional;
2. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta
kerukunan antara sesama warga negara
Indonesia di luar negeri;
3. Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan
pemberian bantuan hukum dan fisik kepada
warga negara Indonesia dan badan hukum
Indonesia, dalam hal terjadi ancaman
dan/atau masalah hukum di negara
penerima, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan nasional, hukum
internasional, dan kebiasaan internasional;

6. 4. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan
mengenai situasi dan kondisi negara
penerima;
5. Konsuler dan Protokol;
6. Perbuatan hukum untuk dan atas nama
negara dan pemerintah Republik
Indonesia dengan negara penerima;
7. Kegiatan manajemen kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, pengamanan
internal, perwakilan, komunikasi dan
persandian;
8. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum
dan praktik internasional.

7. Tugas Perwakilan Diplomatik
1. Representasi, yaitu selain untuk mewakili pemerintah
negaranya, ia juga dapat melakukan protes, mengadakan
penyelidikan dengan pemerintah negara penerima, serta
mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya.
2. Negosiasi, yaitu mengadakan perundingan atau
pembicaraan baik dengan negara tempat ia diakreditasikan
maupun dengan negaranegara lainnya.
3. Observasi, yaitu menelaah dengan teliti setiap kejadian
atau peristiwa di negara penerima.
4. Proteksi, yaitu melindungi pribadi, harta benda, dan
kepentingankepentingan warga negaranya yang berada di
luar negeri.
5. Persahabatan, yaitu meningkatkan hubungan
persahabatan antara negara pengirim dengan negara
penerima.

8. Tahap-tahap Penempatan
Perwakilan Diplomatik
 Pengangkatan seorang diplomat harus melalui
tahap-tahap sebagai berikut:
1. Calon ditetapkan oleh kepala negara;
2. Dimintakan persetujuan (agreement atau
demande d’agregation) dari negara yang akan
menerima;
3. Apabila ditolak (dengan persona non grata)
diganti, dan apabila disetujui maka diberi surat
kepercayaan (Leather of Credence, Letter do
Creance);
4. Setelah dilantik oleh kepala negara, ia menuju
negara penerima disertai protokol dari
departemen luar negeri;
5. Di negara penerima, ia menyerahkan surat
kepercayaan kepada kepala negara penerima
dalam acara protokoler.

9. Extra Teritoriality
 Perwakilan diplomatik sebagai wakil negara
mempunyai kekebalan dan keistimewaan
terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di
negara penerima sehubungan dengan
pelaksanaan tugasnya. Asas kekebalan dan
keistimewaan diplomatik sering dipergunakan
dengan istilah Extra Teritoriality.
 Hak ekstrateritorial tersebut meliputi:
a) Imunitet atau kekebalan tinggal, yaitu rumah
seorang duta dan gedung kedutaan tidak boleh
dimasuki oleh pembesar-pembesar setempat
tanpa izin dari duta.
b) Bebas dari yuridiksi kriminal setempat, yaitu
duta tidak boleh ditangkap, dituduh, dan diadili
dalam suatu perkara kejahatan.
c) Bebas dari yuridiksi sipil setempat, yaitu tuntutan
sipil dalam bentuk apapun tidak dapat dilakukan
terhadap seorang duta asing.

10. d) Kebebasan untuk menjadi saksi di
pengadilan, yaitu seorang duta asing tidak
boleh diwajibkan datang untuk menjadi saksi
di muka pengadilan setempat, baik dalam
perkara sipil maupun kriminal.
e) Bebas dari paksaan polisi, yaitu peraturan-
peraturan polisi serta perintah-perinta polisi
setempat tidak berlaku bagi seorang duta
asing.
f) Bebas dari pembayaran pajak, yaitu seorang
duta asing dibebaskan dari pembayaran
pajak langsung di negara mana duta
bertugas.
g) Droit de chapelle/droit de culte/right of
chapel, yaitu hak untuk mendirikan tempat
ibadah. Seorang duta diizinkan mendirikan

11. h) Hak untuk mengadili sendiri, yaitu hak
untuk mengadili suatu perkara tetapi
terbatas pada pegawai-pegawai kedutaan
saja.
i) Hak untuk mendapat perlindungan
istimewa, yaitu seorang duta asing harus
mendapat perlindungan istimewa dari
negara yang menerimanya terhadap
berbagai ancaman percobaan
pembunuhan, serta penghinaan.

12.  Menurut ketetapan Kongres Wina (1815) dan
Kongres Aux la Chapalle (1818), perwakilan
diplomatik dilakukan dengan perangkat-perangkat
berikut:
1. Duta besar berkuasa penuh (Ambassador
Extraordinary and Ministery Plenipotentiary),
merupakan tingkat tertinggi yang mempunyai
kekuasaan penuh dan luar biasa.
2. Duta (Enory Extraordinary and Minister
Plenibalentiary), merupakanwakil diplomatik yang
tingkatnya lebih rendah
3. Kuasa usaha (Charge d’affairs), terbagi menjadi dua
a) Kuasa usaha tetap yang menjalankan tugas sebagai
suatu perwakilan
b) Kuasa usaha sementara yang menjalankan tugas
kepala perwakilan selama pejabat ini belum atau
tidak ada ditempat

13. 4. Menteri residen, yang bertugas untuk urusan
negara
5. Atase (pembantu duta besar dan berkuasa penuh),
terbagi menjadi dua
a) Atase pertahanan yang bertugas memberi nasihat
di bidang militer atau pertahanan kepada duta
berkuasa penuh
b) Atase teknis yang bertugas dalam soal teknis,
misal dalam bidang perdagangan, perindustrian,
pendidikan, dan kebudayaan.

14. Berakhirnya Perwakilan
Diplomatik
 Misi diplomatik yang ditempatkan di
negara lain berakhir karena:
1. Masa jabatan duta itu telah habis
2. Dipanggilm oleh negara yang
menempatkan
3. Dinyatakan sebagai orang yang tidak
disukai (person non grata)
4. Penyerahan paspor oleh negara
penerima karena adanya perang atau
konflik antara kedua negara.