Kisi kisi-n-soal-sistem-hukum-peradilan-nasional

1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SMK NEGERI 38 JAKARTA
TEAM TEACHING
1. BERLIANA LT
2. KUSDIYONO
STANDAR
KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR BENTUK
SOAL
NO
SOAL
URAIAN
: Menampilkan Sikap Positif
Terhadap Sistem Hukum dan
Peradilan Nasional
1. Mendeskripsikan
pengertian sistem hukum dan
peradilan nasiona
2. Menganalisis peranan
lembaga-lembaga peradilan l
• Mendeskripsikan
pengertian hukum
• Menentukan macam-
macam penggolongan
Hukum
• Mendeskripsikan
sumber hukum formal
dan material
• Menjelaskan sistem
tata hukum Indonesia
• Mendeskripsikan
pengertian dan dasar
hukum lembaga
peradilan nasional
• Mengidentifikasi
perangkat lembaga
peradilan
• Mendeskripsikan
macam-macam lembaga
peradilan
• Menganalisis fungsi
dan peranan lembaga
PG
PG
PG
PG
PG
ESAY
PG
PG
PG
PG
PG
1
8
2
7
3
4
41
5
6
13
9,11
12,15
16

2. 3. Menunjukkan sikap yang
sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku
4. Menganalisis upaya
pemberantasan korupsi di
Indonesia
5. Menampilkan peran serta
dalam upaya pemberantasan
peradilan
• Menganalisis
pelaksanaan lembaga
peradilan
• Menunjukkan contoh
sikap taat terhadap
hukum
• Menganalisis
macam-macam
perbuatan yang
bertentangan dengan
hukum
• Menganalisis
macam-macam sanksi
sesuai hukum yang
berlaku
• Mendeskripsikan
macam-macam aturan
tentang pemberantasan
korupsi
• Menganalisis
macam-macam
perbuatan yang
berkategori korupsi
• Menunjukkan contoh
tindak pidana korupsi
yang telah dikenakan
sanksi
PG
ESSAY
PG
PG
ESSAY
PG
PG
ESSAY
PG
17,10
42
17,18
19.20
21,22
23,24
43
25,27
26,29
30,32
44
28,31

3. korupsi di Indonesia
• Menunjukkan contoh
sikap anti korupsi
• Menunjukkan contoh
gerakan/ organisasi anti
korupsi
• Menganalisis
macam-macam
perbuatan anti korupsi
• Manampilkan sikap
anti korupsi
PG
PG
PG
PG
ESSAY
33
34,35
36,37
40
38,39
45
BENTUK SOAL PILIHAN GANDA
1. Hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya pengunaanya pada saat tertentu diindahkan oleh sustu
masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang
melakukannya, pengertian hukum tersebut diungkapkan oleh....
A. Prof Mr, E.M. Meyer
B. Leon Duguit
C. S.M.Amin, SH
D. Utrech
E. Prof, Dr.Notonegoro, SH
2. Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah...
A. Traktat dan Yurisprodensi

4. B. Tertulis dan tidak tertulis
C. Lokal dan internasional
D. Objektif dan subjektif
E. Publik dan Privat
3. Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum....
A. Lokal
B. Subjektif
C. Objektif
D. Material
E. Formal
4. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian...
A. pembukaan
B. batang tubuh
C. aturan tambahan
D. aturan peralihan
E. alinea 4 pembukaan
5. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun
1986 adalah peradilan....
A. militer
B. agama
C. tata usaha negara
D. umum

5. E. mahkamah militer
6. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang
dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan ....
A. umum
B. agama
C. militer
D. negeri
E. tinggi
7. Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hum bersifat....
A. fleksibel
B. mendesak
C. sementara
D. mengikat
E. universal
8. Pendapat para ahli hukum atau sarjana hukum terkemuka disebut...
A. doktrin
B. traktat
C. kebiasaan
D. justifikasi
E. yurisprodensi

6. 9. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan,
keluhuran, martabat para hakim adalah....
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Pengadilan negeri
D. Pengadilan militer
E. Komisi Yudisial
10. Kewenangan untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil Presiden menurut
UUD 1945 adalah
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Pengadilan tinggi
D. Mahkamah militer
E. Komisi Yudisial
11. Berdasarkan UUD1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang
berwenang untuk ....
A. menguji undang –undang terhadap UUD.
B. Memutus peradilan tingkat kasasi
C. Mengangkat memberhentikan hakim
D. Menguji secara material UUD 1945
E. Membentuk seluruh partai politik

7. 12. Melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselengarakan dengan
sewajarnya merupakan salah satu fungsi peradilan....
A. Negeri
B. Tinggi
C. Agama
D. Militer
E. Tata usaha negara
13. Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang ....
A. Hankam, politik dan sosial
B. Politik, hankam dan HAM
C. Sosial, politik dan ekonomi
D. Ekonomi, politik dan budaya
E. Sosial, ekonomi dan function publik
14. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut....
A. Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
B. Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu
C. Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislatif
D. Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu
E. Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah
15. Berdasarkan makna isi undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan
peradilan ....
A. Agama

8. B. Militer
C. Umum
D. Tatausaha negara
E. Mahkamah konstitusi
16. MA sebagai puncak peradilan menangani beberapa bidang kasasi, memutuskan perkara dalam tingkat terakhir hal ini merupakan
kekuasaan bidang....
A. pengaawasan
B. penberi nasehat
C. pengamanan
D. peradilan
E. pelaksanaan hukum
17. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum....
A. Objektif
B. Subjektif
C. Positif
D. Materil
E. Formal
18. Ius constitutum adalah hukum yang ...
A. berlaku umum dalam suatu negara
B. Hanya berlaku bagi orang tertentu
C. Memuat perintah dan larangan
D. Mengatur cara melaksanakan aturan

9. E. Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu
19. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah ....
A. Undang-undang
B. Kesadaran Masyarakat
C. Budaya
D. Politik
E. Penguasa negara
20. Aparatur negara yang merupakan pendekar hukum adalah
A. KPK, Hakim dan Jaksa
B. Polisi, Hakim dan Jaksa
C. KPK, Jaksa dan Pengacara
D. KPK, Polisi dan Jaksa
E.Hakim, Polisi dan KPK
21. Contoh tidak kejahatan makar diatur dalam KUHP pasal...
A.106
B.107
C.108
D.109
E.110
22. Contoh tindak pidana pelangaran adalah
A. Makar

10. B. Menghina Presiden
C. Menodai bendera
D. Mabok
E. Melangar susila
23. Pasal 154 KUHP mengatur tentang
A. melakukan penghinaan pada Presiden dan Wakil presiden
B. menyatakan permusuhan dan kebencian pada presiden
C. Menodai bendera /merobek bendera resmi negara RI
D. Menyatakan kebencian terhadap suatu golongan
E. Mengetahui kejahatan tetapi tidak melaporkannya.
24. Pernyataan yang tidak termasuk dalam faktor sistem hukum yang mempengaruhi penegaan hukum di Indonesia adalah….
A. Kesadaran Hukum
B. Perkembangan masyarakat
C. Kebudayaan
D. Politik /penguasa
E. Asas-asas konsistensi
25. Undang-ungan nomor 31 tahun 1999 dalah tertang...
A. Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelengara negara
B. Pemberantasan tindak pidana korupsi
C. Penyelengara negara yang beresih dan berwibawa
D. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas

11. E. Tata Cara pelaksanaan peranserta masyarakat
26. Dibawah ini yang tidak ternasuk ciri –ciri korupsi
A. penyalah gunaan wewenang oleh pejabat
B. perbuatan yang dapat merugikan negara
C. tindakan yang menguntungkan para pejabat
D. tindakan yang merugikan kepentingan umum
E. tindakan yang dapat memperkaya diri sendiri
27. Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan dan tidak pidana korupsi diperbaharui dengan ....
A. Undang-undang no 20 tahun 2001
B. Undang-undang no, 30 tahun 2002
C. Undang-undang no, 28 tahun 1999
D. Peraturan pemerintah No. 65 tahun 1999
E. Peraturan pemerintah No. 67 tahun 1999
28. Dari hasil survey “the transparency Internasional” terhadap 99 negara di dunia, Indonesia menduduki rangking negara paling korup
didunia nomor...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

12. 29. Pernyataan Presiden Republik Indonesia Yang disampaikan pada acara pencanangan gerakan nasional pemberantasan korupsi
sedunia tahun 2005 di istana negara tanggal ...
A. 6 Desember 2004
B. 7 Desember 2004
C. 8 Desember 2004
D. 9 Desember 2004
E. 10 Desember 2004
30. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk...
A. Mahkamah Konstitusi
B. Peradilan Umum
C. Lembaga Peradilan
D. Peradilan Agama
E. Lembaga Swadaya Masyarakat
31. Upaya pemerintah untuk memberantas KKN telah dilakukan dengan membuat instrumen hukum ataupun melalui berbagai kebijakan
antara lain :
1. menghindari sikap dan perilaku KKN
2. tidak melaporkan bila dilingkungannya terdapat orang yang melakukan korupsi
3. melaporkan bila mendapati praktek uang
4. berani mengatakan kebenaran
5. berani memberikan uang kepada aparat
Pernyataan yang termasuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah...
A. 1-2-3
B. 2-3-4

13. C. 3-4-5
D. 1-3-4
E. 2-3-5
32. Strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada 2 unsur dan paling berperan didalam tindak korupsi. Ini
pendapat dari....
A. Jeremy Pope
B. Utrech
C. Prof.Mr.E.M.Mayers
D. Leon Duguit
E. S.M.Amin SH
33. Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi adalah....
A. peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang dilaksanakan dengan
mentaati hukum, moral dan sosial yang berlaku
B. peran aktif masyarakat dalam mengawasi wakil-wakil rakyat dalam menjalankan tugas sebagai lembaga legislatif
C. Peran aktif masyarakat dan wakil rakyat dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya diberbagai bidang
D. Peran aktif lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya dibidanng hukum memberantas korupsi di segala bidanng
E. Peran aktif lembaga peradilan dalam mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif
34. Dibawah ini yang tidak termasuk organisasi non partai yang ikut berpengaruh dalam pemberantasan korupsi adalah...
A. lembaga swadaya masyarakat
B. perguruan tinggi
C. lembaga riset
D. organisasi kemasyarakatan

14. E. golongan karya
35. Contoh organisasi kemasyarakatan adalah ...
A. Universitas Gajah Mada
B. Karang Taruna
C. Lembaga penelitian
D. Gerakan Indonesia Raya
E. Bank Perkreditan Rakyat
36. Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah hak....
A. mengawasi adanya dugaan pejabat yang telah melakukan korupsi
B. mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi
C. untuk memdapatkan kesempatan pelayanan organisasi maasyarakat
D. untuk mengawasi jalannya pemerintahan dari tingkat daerah sampai pusat
E. membentuk organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial
37. Waktu yang diperlukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum menurut
UU no 31 tahun 1999 selama....
A. 10 hari
B. 15 hari
C. 20 hari
D. 25 hari
E. 30 hari
38. Salah satu pemain peran strategis dalam mengkomunikasikan dukungan dan tungtutan publik terhadap pemerintah adalah....

15. A. partai politik
B. lembaga negara
C. media masa
D. perguruan tinggi
E. lembaga peradilan
39. media masa membeberkan tindak pidana korupsi secara besar-besaran sehingga pelaku mendapatkan sangsi sosial dari pemberitaan
tersebut. Hal tersebut merupakan peran media masa dalam...
A. memberikan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam arti luas
B. merumuskan agenda publik yang selalu menjadi perhatian para politisi
C. memperkuat masyarakat dan memciptakan lembaga pemerintah yang kuat
D. memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat pada umumnya
E. memberikan pengawasan khusus dalam bidang politik kepada para pejabat
40. Bentuk yang paling efektif dalam mengembangkan spiritualitas anti korupsi adalah melalui pendekatan ...
A. hukuman
B. kekeluargaan
C. keagamaan
D. organisasi
E. persaudaraan
Essay
41. Sebutkan tiga ciri negara hukum?
42. Tuliskan dua perbedaan antara pengadilan negeri dangan pengadilan tinggi?

16. 43. Sebutkan empat macam sangsi hukum
44. Tuliskan empat dari enam sikap dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?
45. Sebutkan dua peran media masa dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?
46.
KUNCI JAWABAN
PILIHAN GANDA
1.B 11.A 21.B 31.D
2.A 12.A 22.B 32.A
3.E 13.E 23.B 33.A
4.B 14.A 24.E 34.E
5.D 15.C 25.B 35.B
6.C 16.D 26.C 36.B
7.D 17.C 27.A 37.E
8.A 18.E 28.B 38.C
9.E 19.A 29.D 39.A
10.B 20.B 30.E 40.C

17. ESSAY
1. Ciri negara hukum:
- pengakuan dan perlindungan HAM
- Peradilan yang bebas dan tidak memihak
- Legalitas hukum dalam segala bentuk
2. perbedaan pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi adalah :
- pengadilan negeri ditingkat kabupaten/kota, Pengadilan tinggi ditingkat propinsi
- Pengadilan negeri peradilan tingkat pertama, pengadilan tinggi peradilan tingkat banding
3. macam-macam sangsi hukum
- pidana mati
- penjara
- kurungan
- denda
4. Sikap dalam upaya pemberantasan korupsi
- memilih pemimpin yang baik dalam berbagai kesempatan
- mendukung penuh upaya yang sedang dan akan dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi
- menghormati dan menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan
- berani mengatakan kebenaran atau tidak memutar balikan fakta
- mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelsaikan masalah
- berperan aktif dalam berbagai kegiatan
5. Peran media masa
- memberikan pendidikan politik pada masyarakat
- mengkomunikasikan dukungan dan tuntutan publik pada pemerintah
- memperkuat masyarakat dan menciptakan lembaga pemerintahan yang kuat, terbuka dan bertanggung jawab

18. - merumuskan agenda publik
- memberikan control terhadap kebijakan pemerintah.