Dokumen tersebut berisi tentang sistem penilaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang mencakup standar kompetensi, indikator, bentuk soal, dan uraian soal. Terdapat empat standar kompetensi yang diuraikan lebih lanjut meliputi mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi, menganalisis substansi konstitusi negara, menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945, dan menunjukkan sikap positif terhadap konstit
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Terdapat penjelasan mengenai definisi negara menurut para ahli, unsur-unsur pembentuk negara, sifat-sifat dan fungsi negara, tujuan negara, serta proses perubahan konstitusi Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi yang dijadikan landasan berdirinya negara Indonesia dan berperan sebagai pedoman hidup bangsa, sumber hukum, serta cita-cita bangsa. Kelima sila Pancasila saling terkait dan berkaitan dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara.
Tiga dokumen konstitusi Indonesia membandingkan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan kedaulatan. UUD 1945 menetapkan sistem presidensial dan negara kesatuan. Konstitusi RIS 1949 membentuk negara federasi dengan sistem parlementer. UUDS 1950 kembali ke sistem presidensial dan negara kesatuan seperti UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Terdapat penjelasan mengenai definisi negara menurut para ahli, unsur-unsur pembentuk negara, sifat-sifat dan fungsi negara, tujuan negara, serta proses perubahan konstitusi Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi yang dijadikan landasan berdirinya negara Indonesia dan berperan sebagai pedoman hidup bangsa, sumber hukum, serta cita-cita bangsa. Kelima sila Pancasila saling terkait dan berkaitan dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara.
Tiga dokumen konstitusi Indonesia membandingkan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan kedaulatan. UUD 1945 menetapkan sistem presidensial dan negara kesatuan. Konstitusi RIS 1949 membentuk negara federasi dengan sistem parlementer. UUDS 1950 kembali ke sistem presidensial dan negara kesatuan seperti UUD 1945.
1. Pancasila merupakan sumber dan landasan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila tersirat dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945.
2. Amandemen UUD 1945 hanya dapat dilakukan terhadap bagian batang tubuhnya sambil tetap berlandaskan pada Pancasila.
3. Terdapat beberapa penyimpangan UUD 1945 pada Orde Lama dan Orde Baru akibat pemusatan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan tujuan pendidikan kewarganegaraan serta pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Dokumen tersebut juga menjelaskan dasar hukum dan landasan hukum kewarganegaraan di Indonesia.
1. PKn merupakan hasil seleksi dari berbagai disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan IPS.
2. Mata pelajaran ini mencakup studi tentang pemerintahan, hukum, dan hak serta tanggung jawab warga negara dalam rangka mempersiapkan pemikiran kritis dan partisipasi demokratis.
3. PKn bertujuan untuk membentuk kepribadian yang memiliki rasa kebangsaan
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaBetha Taiyou
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, proses, sistematika, isi pokok, dan implikasi setiap konstitusi terhadap bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAMuhamad Yogi
Makalah ini membahas tentang kedudukan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, hubungannya dengan Pembukaan dan isi UUD 1945, serta dinamika pelaksanaannya. Pancasila berperan sebagai sumber hukum tertinggi, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara yang mengatur seluruh aspek ketatanegaraan."
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjilahmad sururi
Ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila diadakan pada Rabu, 21 November 2012 untuk mahasiswa program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Serang Raya. Ujian berlangsung selama 90 menit dengan sistem tertutup buku dan terdiri dari 5 pertanyaan mengenai latar belakang Pendidikan Pancasila, pengertian Pancasila secara etimologis dan historis, serta aktualisasi etika politik berdasarkan nilai-nil
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila, meliputi pengertian, asas-asas, ciri-ciri, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan, contoh penerapan, pelanggaran, serta cara mengatasi masalah demokrasi Pancasila.
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)Irvan Berutu
Makalah ini membahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri atas lima sila yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermas
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Filsafat Pancasila membahas definisi filsafat dan Pancasila, asal mula dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, serta tiga dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis.
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan ReformasiDewi Setiyani Putri
Pada masa Orde Baru di bawah Soeharto, pemerintahan bersifat otoriter dengan fokus pada pembangunan ekonomi meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela. Pada masa Reformasi, terjadi demokratisasi dan desentralisasi dengan memberi kebebasan berpolitik dan otonomi daerah meski belum sepenuhnya menyelesaikan masalah ketimpangan dan korupsi.
Nama-nama tersebut merupakan 10 nama peserta yang mungkin terlibat dalam ujian PKN berdasarkan soal-soal yang diajukan. Soal-soal tersebut meliputi berbagai aspek PKN seperti tentang Pancasila, UUD 1945, sistem pemerintahan, otonomi daerah, hak asasi manusia, dan dampak globalisasi.
1. Pancasila merupakan sumber dan landasan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila tersirat dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945.
2. Amandemen UUD 1945 hanya dapat dilakukan terhadap bagian batang tubuhnya sambil tetap berlandaskan pada Pancasila.
3. Terdapat beberapa penyimpangan UUD 1945 pada Orde Lama dan Orde Baru akibat pemusatan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan tujuan pendidikan kewarganegaraan serta pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Dokumen tersebut juga menjelaskan dasar hukum dan landasan hukum kewarganegaraan di Indonesia.
1. PKn merupakan hasil seleksi dari berbagai disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan IPS.
2. Mata pelajaran ini mencakup studi tentang pemerintahan, hukum, dan hak serta tanggung jawab warga negara dalam rangka mempersiapkan pemikiran kritis dan partisipasi demokratis.
3. PKn bertujuan untuk membentuk kepribadian yang memiliki rasa kebangsaan
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaBetha Taiyou
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, proses, sistematika, isi pokok, dan implikasi setiap konstitusi terhadap bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAMuhamad Yogi
Makalah ini membahas tentang kedudukan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, hubungannya dengan Pembukaan dan isi UUD 1945, serta dinamika pelaksanaannya. Pancasila berperan sebagai sumber hukum tertinggi, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara yang mengatur seluruh aspek ketatanegaraan."
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjilahmad sururi
Ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila diadakan pada Rabu, 21 November 2012 untuk mahasiswa program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Serang Raya. Ujian berlangsung selama 90 menit dengan sistem tertutup buku dan terdiri dari 5 pertanyaan mengenai latar belakang Pendidikan Pancasila, pengertian Pancasila secara etimologis dan historis, serta aktualisasi etika politik berdasarkan nilai-nil
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila, meliputi pengertian, asas-asas, ciri-ciri, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan, contoh penerapan, pelanggaran, serta cara mengatasi masalah demokrasi Pancasila.
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)Irvan Berutu
Makalah ini membahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri atas lima sila yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermas
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Filsafat Pancasila membahas definisi filsafat dan Pancasila, asal mula dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, serta tiga dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis.
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan ReformasiDewi Setiyani Putri
Pada masa Orde Baru di bawah Soeharto, pemerintahan bersifat otoriter dengan fokus pada pembangunan ekonomi meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela. Pada masa Reformasi, terjadi demokratisasi dan desentralisasi dengan memberi kebebasan berpolitik dan otonomi daerah meski belum sepenuhnya menyelesaikan masalah ketimpangan dan korupsi.
Nama-nama tersebut merupakan 10 nama peserta yang mungkin terlibat dalam ujian PKN berdasarkan soal-soal yang diajukan. Soal-soal tersebut meliputi berbagai aspek PKN seperti tentang Pancasila, UUD 1945, sistem pemerintahan, otonomi daerah, hak asasi manusia, dan dampak globalisasi.
Quiz ini berisi 35 pertanyaan tentang dasar negara dan konstitusi Indonesia. Pertanyaan meliputi konsep-konsep seperti Pancasila, UUD 1945, konstitusi, dan perubahan UUD 1945. Peserta diminta mengerjakan dalam waktu 45 menit.
1. Dokumen tersebut berisi soal-soal pilihan ganda tentang HAM dan PKN kelas XI semester 2. Soal-soal itu meliputi konsep-konsep seperti norma, hukum, proklamasi kemerdekaan, dan lembaga perlindungan HAM di Indonesia.
2. Terdapat 45 soal pilihan ganda yang mencakup berbagai aspek HAM sesuai kurikulum pelajaran PKN kelas XI semester 2.
3. Soal-soal tersebut bertujuan mengetes
Dokumen tersebut merupakan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berisi jawaban mahasiswa terhadap beberapa pertanyaan mengenai bab-bab dalam mata kuliah tersebut, yaitu tentang pendahuluan, filsafat, identitas nasional, dan demokrasi Indonesia.
Latihan soal ujian sekolah tahun 2013 mata pelajaran PKN kelas IX SMP meliputi materi tentang Pancasila, UUD 1945, demokrasi, sistem pemerintahan, globalisasi, dan hak asasi manusia. Soal-soal terdiri dari pilihan ganda yang mencakup berbagai aspek kewarganegaraan.
Sistem Ketatanegaraan Indonesiamelingkup Bentuk Negara adalah Kesatuan, Bentuk Pemerintahan adalah Republik, Sistem Pemerintahan adalah Presidensial, Sistem Politik adalah Demokrasi atau kedaulatan rakyat
Latihan soal pkn untuk persiapan uts genap tahun 2015Catur Prasetyo
Teks tersebut memberikan soal-soal latihan PKN untuk persiapan UTS yang mencakup berbagai konsep dasar PKN seperti negara, hukum, demokrasi, HAM, dan integrasi nasional. Teks tersebut berisi 35 pertanyaan pilihan ganda beserta jawabannya.
Kisi-kisi ujian kenaikan kelas mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas VII/genap Madrasah Tsanawiyah mengatur 45 soal yang mencakup empat standar kompetensi dan kompetensi dasar terkait hak asasi manusia, kemerdekaan berpendapat, dan demokrasi. Ujian ini akan dilaksanakan selama 90 menit.
The document describes the host interface manual for the Roche/Hitachi cobas c 311 analyzer. It specifies the communication between the analyzer and a host system laboratory information system. The manual outlines the communication protocol, data structures, record formats, and configuration settings for the interface. It provides details on establishing and optimizing the connection between the two systems.
Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang dan Jalan Mencapai Keadilan
Konstitusional
Ibnu Sina Chandranegara
7 Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum
Ekonomi Indonesia
Elli Ruslina
7 Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Fair Equality of Opportunity
di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 117/PUU-VII/2009)
Dian Agung Wicaksono
7 Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam
Konteks Ketatanegaraan Indonesia
Nurhidayatuloh
7 Pengakuan Negara terhadap Hak-Hak Politik (right to vote) Masyarakat Adat
dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi
No.47-81/PHPU.A-VII/2009)
Ahmad Zazili
7 Politik Legislasi Menentukan Demokrasi (Analisis Putusan No. 15/PUUIX/
2011)
Abdul Wahid
7 Penafsiran Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis,
Terstruktur, dan Masif
Volume 9 Nomor 1, Maret 2012
KISI-KISI UAS SATU SMP SE KABUPATEN KEDIRI TAHUN AJARAN 2013/2014avandiliakireina
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Kisi-kisi soal UAS PPKN kelas VII mencakup materi tentang Pancasila sebagai dasar negara, lembaga-lembaga negara, dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini berisi 30 indikator soal beserta tingkat kesulitannya.
Tujuan pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh warga negara serta memajukan kesejahteraan umum dengan menciptakan keadilan, kemakmuran, dan ketertiban dunia.
1. Ideologi adalah pengetahuan untuk menyembunyikan kepentingan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara membohongi. Pengertian ideologi menurut Karl Marx.
2. Ideologi adalah ilmu tentang ide yang baik sesuai akal sehat. Pengertian ideologi menurut Ernest Renan.
3. Ideologi adalah kesadaran palsu. Pengertian ideologi menurut Karl Marx.
Dokumen tersebut berisi soal-soal untuk tes CPNS tahun 2017 yang mencakup tes wawasan kebangsaan, tes intelejensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Soal-soal tes wawasan kebangsaan berjumlah 45 soal dan mencakup materi tentang konstitusi, sistem pemerintahan, sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan Pancasila.
Teks ini membahas tentang konstitusi dan UUD 1945. Secara singkat, teks ini membahas:
1. Pengertian konstitusi dan hubungannya dengan UUD 1945
2. Sejarah perubahan UUD 1945 beserta tujuannya
3. Prinsip-prinsip dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945
Berikut ringkuman dari dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
1. Ideologi menurut Karl Marx adalah pengetahuan untuk menyembunyikan kepentingan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara agama dan tipu muslihat.
2. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia melalui perjanjian luhur bangsa pada tanggal 18 Agustus 1945.
3. Konstitusi merupakan hukum tertulis yang mengatur tentang dasar
Dokumen tersebut berisi soal-soal latihan mengenai Wawasan Kebangsaan dan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Soal-soal tersebut mencakup berbagai aspek seperti prinsip-prinsip Pancasila, sila-sila Pancasila, produk hukum yang berdasarkan UUD 1945, lembaga negara, dan sejarah penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang.
Dokumen tersebut berisi soal-soal ujian akhir semester ganjil mata pelajaran PPKN kelas IX madrasah tsanawiyah tentang Pancasila dan UUD 1945. Soal-soal tersebut mencakup berbagai aspek seperti kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sifat ideologi Pancasila, hubungan antara Pancasila dan UUD 1945, serta lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945.
Konstitusi pertama Indonesia dan penjelasan konstitusi pertama terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup. Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu amanat luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menegaskan nilai-nilai Pancasila. Batang Tubuh UUD 1945 mengatur lembaga-lembaga negara dan menegaskan prinsip-prinsip demokrasi. Proklamasi Kemerdekaan dan
Dokumen tersebut berisi kisi-kisi soal ujian pilihan ganda mata pelajaran PPKN kelas VII tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terdapat 25 pertanyaan pilihan ganda dan 5 pertanyaan esai yang mencakup materi tentang perumus Pancasila, usulan rancangan dasar negara, perjuangan kemerdekaan, fungsi konstitusi, dan tokoh-tokoh pendiri negara.
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik IndonesiaRisdiana Hidayat
a. Menjelaskan proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh BPUPKI dan PPKI, termasuk pemilihan Ir. Soekarno sebagai Presiden pertama dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama.
b. Menguraikan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia dan tujuan dilakukannya perubahan UUD 1945 pada masa reformasi.
c. Mengidentifikasi peran tokoh-tokoh perum
Konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur ketatanegaraan suatu negara. Dokumen menjelaskan hubungan antara konstitusi dan dasar negara, organisasi negara, hak asasi manusia, dan perbandingan sistem konstitusi di berbagai negara.
Ujian mid semester PKN SMK kelas X terdiri dari soal pilihan ganda dan essay tentang berbagai konsep dasar PKN seperti konstitusi, sistem pemerintahan, dan kewarganegaraan. Terdapat 30 soal pilihan ganda dan 5 soal essay.
Makalah ini membahas pengertian Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pengertian UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencakup empat pokok pikiran yaitu melindungi bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan sosial, negara berdaulat berdasarkan kerakyatan, dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha
Dokumen tersebut berisi soal latihan mengenai materi pemaknaan peraturan perundang-undangan dalam mata pelajaran PKn kelas VIII. Soal terdiri dari 20 pertanyaan pilihan ganda dan 6 pertanyaan esai yang mencakup berbagai aspek peraturan perundang-undangan seperti hierarki peraturan, proses pembentukan undang-undang, dan asas-asas pembentukan peraturan.
Similar to Kisi kisi-n-soal-dasar-negara-konstitusi (20)
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberikan pengalaman belajar berpusat pada peserta didik namun juga memiliki kelemahan
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pertama, menjelaskan pengertian kurikulum dan kompetensi. Kedua, latar belakang diterapkannya KBK di Indonesia yaitu rendahnya mutu pendidikan dan persaingan global. Ketiga, KBK dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja dengan menekankan pada proses pembelajaran berbasis kompetensi
Kurikulum 1994 dan KBK memiliki perbedaan pendekatan. Kurikulum 1994 berfokus pada materi pelajaran sedangkan KBK berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. KBK memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam menyusun silabus dan mengevaluasi proses belajar mengajar.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek lain seperti moral dan karakter. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi
Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah SMK Nurul Huda Pringsewu adalah gaya transformasional. Gaya ini menempatkan perhatian pada pengembangan individu dan mampu mengilhami orang lain untuk bekerja ekstra demi mencapai tujuan kelompok melalui kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual.
Dokumen tersebut membahas pentingnya kurikulum pendidikan yang selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman, serta perlunya evaluasi pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek intelektual tetapi juga moral. Kurikulum harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah, dan tujuan pembangunan negara.
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberdayakan potensi peserta didik dan kelemahan seperti sering mengalami perubahan.
Kurikulum merupakan komponen penting dalam pendidikan yang memiliki peran strategis sebagai wadah transformasi nilai pendidikan suatu bangsa. Pengembangan kurikulum memerlukan dasar-dasar seperti filsafat, psikologi, sosial budaya, dan teknologi untuk menyesuaikan perubahan sosial. Tujuan pengembangan kurikulum adalah menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosial serta mengembangkan pengetahuan.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek di luar materi. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah,
Korelasi adalah hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat berupa positif, negatif, atau nol. Korelasi positif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain juga meningkat. Korelasi negatif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain menurun. Korelasi nol berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur besarnya hubungan ant
Dokumen tersebut membahas tentang analisis regresi yang digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Regresi linier sederhana menggunakan persamaan Y = a + bX, sedangkan regresi linier berganda menggunakan persamaan Y' = a + b1X1+ b2X2+.....+ bnXn. Langkah-langkah penyelesaian regresi linier berganda dijelaskan beserta contoh soalnya.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
2. SISTEM PENILAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KISI – KISI dan SOAL
STANDAR
KOMPETEN
SI
KOMPETENSI
DASAR
INDIKAOR BENTUK
SOAL
NO. SOAL
URAIAN
4. Menganalisis
Hubungan
Dasar Negara
dengan
Konstitusi
4.1 Mendeskripsikan
hubungan dasar
negara dengan
konstitusi
• Mendeskripsikan pengertian dasar negara
• Mendeskripsikan pengertian konstitusi
negara
• Menguraikan tujuan dan nilai konstitusi
• Menyimpulkan keterkaitan dasar negara
dengan konstitusi di sebuah negara
PG
ESSAY
1 s.d. 10
1
Terlampir
4.2 Menganalisis substansi
konstitusi negara
• Menguraikan unsur sebuah konstitusi
• Menyimpulkan ciri sebuah konstitusi bagi
negara tertentu
• Menganalisis substansi konstitusi Indonesia
PG
ESSAY
11 s.d. 20
2
Terlampir
3. 4.3 Menganalisis
kedudukan pembukaan
UUD 1945 Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
• Mendeskripsikan pokok pikiran yang terdapat
dalam pembukaan UUD 1945
• Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD
1945
• Menguraikan makna tiap alinia yang terdapat
dalam pembukaan UUD 1945
PG
ESSAY
21 s.d. 30
3 s.d. 4
Terlampir
4.4 Menunjukkan sikap
positif terhadap
konstitusi negara
• Menunjukkan periodesasi konstitusi
Indonesia
• Mendeskripsikan kesepakatan dasar dalam
melakukan perubahan.
• Menguraikan fungsi perubahan sebuah
konstitusi
Menyimpulkan perilaku positif terhadap
konstitusi negara
PG
ESSAY
31 s.d. 40
5
Terlampir
SOAL PILIHAN GANDA
A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf a, b, c, d atau e pada lembar jawaban
1. Pedoman dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik,
ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan merupakan pengertian …
a. Negara
b. Dasar Negara
c. Konstitusi
d. Konvensi
e. Traktat
2. Aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik oenyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis disebut …
a. konstitusi
4. b. yurisprudensi
c. hukum dasar
d. konvensi
e. trakta
3. Perwujudan :Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam ..
a. sikap dan perilaku anggota masyarakat
b. adapt istiadat dan kebiasaan masyarakat
c. peraturan perundang-undangan
d. system sosial yang berbeda
e. pandangan hidup dan kepribadian bangsa
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari …
a. Supersemar 11 Maret 19661
b. Pembukaan UUD 1945 alinea 1
c. Pembukaan UUD 1945 alinea 4
d. Dekrit Presiden
e. Batang Tubuh UUD 1945
5. Timbulnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam prakteknya terjadi dengan cara …
a. pembrontakan
b. perserikatan
c. pemecahan
d. perjanjian
e. peleburan
6. Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan Negara serikat terletak pada ..
a. jabatan kepala negara
b. system pemerintahan
c. jumlah undang-undang dasar yang dimiliki
d. hak untuk mengatur daerahnya
e. kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat
5. 7. Bentuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah…
a. serikat
b. kesatuan
c. demokrasi
d. republik
e. monarki
8. Konstitusi yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses khusus adalah konstitusi yang bersifat …
a. permanen
b. umum
c. rigid
d. flekksibel
e. tertulis
9. Istilah konstitusi dalam bahasa inggris adalah …
a. constitution
b. constium
c. constion
d. constituin
e. couscecoen
10. Konstitusi dalam pengertian sempit adalah …
a. Pancasila
b. UUD
c. UU organic
d. Konvensi/Kebiasaan
e. Peraturan perundan-undangan lainnya
11. Keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan system ketatanegaraan suatu negara merupakan pengertian dari …
a. konstitusi dalam arti sempit
b. konstitusi dalam arti luas
c. konstitusi dalam arti menengah
d. konstitusi dalam arti umum
e. konstitusi dalam arti tertentu
6. 12. Yang bukan menjadi isi konstitusi adalah …
a. sifat, bentuk gegara dan bentuk pemerintahan
b. identitas Negara
c. jaminan hak-hak azazi manusia
d. dasar filsafat suatu Negara
e. ketentuan organisasi, wewenang, cara pembentukan, kedudukan lembaga Negara
13. Pada bagian awal suatu konstitusi biasanya berisi tentang…
a. cara melakukan perubahan konstitusi
b. asas dan tujuan Negara
c. identitas Negara
d. kedudukan dan wewenang lembaga Negara
e. jaminan dan perlindungan hak asasi manusia
14. Peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia setelah proklamasi yang dilakukan PPKI adalah…
a. dibentuknya KNIP pengganti MPR
b. ditetapkannya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
c. ditetapkannya sistem multi partai
d. dibentuknya kabinet yang pertama
e. disahkannya UUD Sementara
15. Dalam melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat kesepakatan yang sangat mendasar yaitu tidak
melakukan perubahan terhadap …
a. pembukaan UUD 1945
b. batang tubuh UUD 1945
c. pasal-pasal mengenai lembaga Negara
d. aturan peradilan
e. aturan tambahan
16. Sifat dari konvensi adalah ..
a. tetap atau permanent
b. menjamin tetapnya kekuasaan
c. sebagai pelengkap menjalankan pemerintahan
d. tidak bertentangan dengan UUD
e. melindungi hak pemerintahan
7. 17. Proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pembahasannya melalui beberapa tingkatan. Pembahasan tingkat yang ketiga
dilakukan oleh …
a. Badan Pekerja MPR
b. Rapat paripurna MPR
c. Komisi/Panitia Ad Hoc
d. Rapat Fraksi-fraksi
e. Sidang Umum MPR
18. Perubahan sistematika UUD 1945 dan naskah aslinya nampak pada jumlah pasalnya dari 37 pasal menjadi …
a. 49 pasal
b. 73 pasal
c. 83 pasal
d. 109 pasal
e. 170 pasal
19. Tujuan perubahan UUD Negara RI 1945 yang dilakukan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut …
a. membentuk struktur ketatanegaraan
b. mewujudkan kebebasan berpendapat
c. menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara
d. mempertegas kekuasaan pemerintah
e. memberikan pengukuhan hukum pemerintahan
20. Yang menjadi dasar yuridis perubahan UUD Negara RI adalah…
a. pasal 3 dan 36
b. pasal 37
c. pasal 3
d. pasal 3 dan 37
e. pasal 17 dan 28
21. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat empat asas fundamental yaitu …
a. asas tujuan Negara, asas dasar Negara, asas pembangunan Negara, asas politik
b. asas tujuan Negara, asas konstitusional, asas ketahanan Negara, asas dasar Negara
c. asas tujuan Negara, asas konstitusional, asas pembangunan agama, asas politik
d. asas dasar Negara, asas konstitusional, asas pembangunan Negara, asas dasar Negara
e. asas tujuan negara, asas sosial , asas politik, asas budaya
8. 22. Prinsip dasar yang menjamin prinsip persamaan kedudukan, harhkat dan martabat warga Negara Indonesia antara lain , kecuali …
a. Pancasila sila kelima
b. Pembukaan UUD 1945
c. Batang Tubuh UUD 1945
d. Piagam Internasional
e. The International Bill of Rights for Woman
23. Dalam melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat kesepakatan yang mendasar yaitu tidak melakukan perubahan
terhadap :
a. Pembukaan UUD 1945
b. Batang tubuh UUD 1945
c. Aturan Peralihan
d. Penjelasan UUD 1945
e. Pasal yang mengattur lembaga tinggi Negara
24. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diubah, hal ini dikarenakan …
a. pasal-pasal UUD 1945 telah diubah
b. telah disepakati oleh MPR tidak akan mengubah
c. merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya Negara
d. merupakan keputusan Presiden dan Wakil Presiden terdahulu
e. sebagai wujud penghormatan terhadap hasil perjuangan bangsa
25. Hubungan antar Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 adalah bahwa batang tubuh UUD 1945 …
a. merupakan pelaksanaan dari Pembukaan UUD 1945
b. dijabarkan kedalam pembukaan UUD 1945
c. menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945
d. menjabarkan kaidah Negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945
e. batang tubuh UUD 1945 merupakan uraian yang terperinci dari pembukaan UUD 1945
26. Menurut pasal 7 B UUD 1945 hasil amandemen istilah impeachment diberlakukan atas usulan DPR. Adapun lembaga Negara yang berhak
memeriksa, mengadili dan memutuskannya adalah …
a. Kepolisian RI
b. Mahkamah Konstitusi
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. Komisi Yudisial
e. Kejaksaan Agung
9. 27. Berdasarkan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI terdapat pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945
adalah …
a. persatuan, demokrasi dan kerakyatan
b. keadilan sosial dan parlemen
c. persatuan, keadilan sosial, kedaulatan dan ketuhanan YME
d. kedaulatan rakyat dan republik
e. Ketuhanan YME
28. UUD 1945 merupakan satu kesatuan naskah yang terdiri atas …
a. Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan
b. Pembukaan, batang tubuh dan pasal-pasal
c. Pasal-pasal dan penjelasan
d. Penjelasan dan aturan peralihan
e. Penjelasan umum dan penjelasan pasal dmi pasal
29. Hal-hal di bawah ini merupakan nilai-nilai universal yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, kecuali …
a. pengakuan terhadap hak asasi manusia
b. penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi
c. kemerdekaan adal hak dari segala bangsa
d. ikut melaksanakan ketertiban dunia
e. penghargaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia
30. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat hal-hal pokok yang bertalian dengan Negara RI, kecuali…
a. dasar Negara
b. asas politik Negara
c. ketentuan UUD
d. bentuk Negara
e. tujuan Negara.
10. 31. UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal …
a. 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959
b. 27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950
c. 18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949
d. 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966
e. 5 Juli 1959 s.d. 21 Mei 1989
32. Kurun waktu berlakunya UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966 disebut periode …
a. RIS
b. Orde Lama
c. Orde Baru
d. Reformasi
e. Demokrasi Liberal
33. Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan dengan cara addendum yaitu
perubahan dilakukan dengan …
a. boleh merubah naskah asli diganti dengan yang baru
b. boleh merubah naskah asli ditambah dengan naskah baru
c. tetap mempertahankan naskah aslinya dan naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah asli
d. tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahannya
e. boleh merubah naslkah asli untuk penyempurnaannya
34. Yang dijadikan sebagai dasar yuridis perubahan UUD 1945 adalah …
a. pasal 2 dan pasal 34 UUD 1945
b. pasal 2 dan pasal 35 UUD 1945
c. pasal 3 dan pasal 35 UUD 1945
d. pasal 3 dan pasal 36 UUD 1945
e. pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945
35. UUD 1945 juga mempunyai fungsi dan perubahan sebagai alat control yang berarti …
a. alat pengecek UUD itu sendiri
b. alat pengecek secara material UU
c. alat pengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945
d. alat untuk melaksanakan norma-norma yang berlaku saat itu
e. alat untuk menentukan apakah layak atau tidak suatu keputusan pemewrintah dibuat
11. 36. Berdasarkan hasil perubahan, jumlah bab UUD 1945 adalah pasal …
a. 13
b. 16
c. 21
d. 25
e. 27
37. Salah satu tahapan dalam merubah suatu UUD Negara adalah dilihat dari situasi dan kondisi dimana UUD itu tidak sesuai lagi dengan
jamannya antara lain …
a. tuntutan reformasi
b. Kehendak MPR
c. Kehendak pemerintah
d. Kehendak parlemen
e. Kehendak parlemen dan pemerintah
38. Sebagai warga Negara yang baik kita harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, contohnya adalah …
a. memperebutkan kekuasaan
b. mengadopsi budaya barat
c. aktif dalam perkelahian di sekolah
d. mengembangkan pendidikan politik
e. menghambat penyelesaian tugas
39. Mengembangkan budaya bangsa, mengembangkan pendidikan politik merupakan contoh tindakan yang mencerminkan tanggungjawab warga
Negara di dalam …
a. memelihara dan memperbaiki proses kehidupan demokrasi
b. partisipasi aktif kepada Negara
c. mengembangkan kehidupan masyarakat
d. memecahkan masalah Negara
e. partisipasi pada hukum
40. Sebagai warga Negara dalam hidup berbangsa dan bernegara sudah selayaknya memiliki sikap mengembangkan pola hidup …
a. konsumtif
b. individualis
c. materialis
d. ingin menguasai
e. taat pada aturan yang berlaku
12. SOAL ESSAY
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1. Jelaskan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia !
2. Sebutkan 5 unsur konstitusi Negara !
3. Sebutkan dan jelaskan secara singkat pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 !
4. Apa makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama
5. Sebutkan 5 contoh perilaku positip terhadap konstiusi Negara !
KUNCI JAWABAN
A. PILIHAN GANDA
1. b 11. b 21. a 31. a
2. d 12. b 22. e 32. b
3. c 13. b 23. a 33. c
4. c 14. a 24. c 34. e
5. d 15. a 25. e 35. c
6. b 16. d 26. b 36. c
7. d 17. c 27. c 37. a
8. b 18. b 28. a 38. d
9. a 19. c 29. e 39. a
10. b 20. d 30. c 40. e
13. B. ESSAY
1. Sebagai dasar falsafah Negara, pandangan hidup, Jiwa dan kepribadian bangsa, perjanjian luhur bangsa Indonesia, tujuan
yang ingin dicapai bangsa Indonesia.
2. Lima unsur konstitusi :
a. Pernyataan tentang gagasan politik, moral dan keagamaan
b. Ketentuan tentang struktur organisasi Negara
c. Ketentuan tentang HAM
d. Prosedur mengubah UUD
e. Larangan mengubah sifat tertentu UUD
3. Empat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 :
a. Persatuan : Negara senantiasa mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan
b. Keadilan Sosial : Negara mengatur keadilan sosial bagi seluruh warga Negara sesuai dengan hak dan kewajiban
c. Kedaulatan rakyat : Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat
d. Ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Makna Pembukaan UUD 1945 alinea pertama:
a. Dalil obyektif : penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan oleh karenanya penjajahan
harus dihapuskan dari muka bumi
b. Dalil Subyektif : Aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan
5. Lima contoh sikap perilaku positif terhadap konstitusi Negara :
a. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku, misalnya mentaati rambu-rambu lalu lintas dsb.
b. Ikut menegakkan keamanan lingkungan, missal : ikut kegiatan siskamling
c. Menerapkan kedisi[linan dalam berbagai kegiatan , misalnya tepat waktu membayar PBB dsb
d. Menjalankan kehidupan yang mencerminkan ketaqwaan terhadap Tuhan YME, missal menjalankan ibadah sesuai
dengan agamanya.
e. Tidak menjadi golput dalam pemilu., misalnya menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislative dan Pemilu Presiden