2. Perwakilan Suatu Negara :
• Perwakilan dalam arti politik (perwakilan
diplomatik)
• Perwakilan dalam arti non politik (konsuler)
3. Perwakilan Diplomatik
• Petugas negara yang dikirim ke negara lain
untuk menyelenggarakan hubungan resmi
antarnegara. Seseorang yang diberi tugas
sebagai perwakilan diplomatik suatu negara
biasanya disebut sebagai diplomat.
4. • Kedudukan perwakilan diplomatik biasanya
berada di ibu kota negara penerima. Selain itu,
semua kepala perwakilan diplomatik pada
suatu negara tertentu biasanya bertempat
tinggal di ibu kota negara merupakan satu
corps diplomatique. Corps diplomatique
biasanya diketuai oleh seorang duta besar di
negara tersebut yang disebut “Dean” atau
“Doyen”.
7. Duta Besar (Ambassador)
• Ambassador ditempatkan pada negara yang
menjalin banyak hubungan timbal balik. Duta
besar ini diakreditasikan kepada kepala
negara.
8. Duta (Gerzant)
• Duta diakreditasikan kepada menteri luar
negeri. Dalam menyelesaikan segala persoalan
kedua negara dia harus berkonsultasi dengan
pemerintahnya.
9. Menteri residen
• Mereka ini pada dasarnya tidak berhak
mengadakan pertemuan dengan kepala
negara tempat mereka bertugas. Menteri
residen hanya mengurus urusan negara.
10. Kuasa Usaha (Charge d’Affair)
• Perwakilan tingkat rendah yang ditunjuk oleh
menteri luar negeri dari pegawai negeri
lainnya. Kuasa usaha dibagi atas kuasa usaha
tetap (Charge d’affaires en pied) dan kuasa
usaha sementara.
11. Pejabat Pembantu
• Atase-atase adalah pejabat pembantu dari
duta besar berkuasa penuh, yang terdiri dari
atas atase pertahanan (perwira militer) dan
atase teknis (PNS).
13. Representasi
• Selain untuk mewakili pemerintah negaranya,
ia juga dapat melakukan protes, mengadakan
penyelidikan dengan pemerintah negara
penerima, serta mewakili kebijaksanaan
politik pemerintah negaranya.
14. Negoisasi
• Perundingan atau pembicaraan baik di negara
tempat ia diakreditasikan maupun dengan
negara negara lainnya.
24. Perwakilan Konsuler
• Pembukaan hubungan konsuler terjadi dengan
persetujuan timbal balik, baik secara sendiri
maupun tercakup dalam persetujuan
pembukaan hubungan diplomatik.
26. • Melindungi kepentingan negara pengirim dan
warga negaranya di dalam negara penerima di
dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum
internasional.
27. • Memajukan pembangunan hubungan dagang,
ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah antar kedua
negara.
28. • Mengeluarkan paspor dan dokumen yang
pantas untuk orang yang ingin pergi ke negara
pengirim.
29. • Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil
serta melakukan peraturan perundang-
undangan negara penerima.