Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian retur SP2D melalui SPAN dengan menetapkan rekening-rekening khusus untuk penampungan dana retur SP2D, mekanisme pengembalian dana ke penerima, serta laporan yang harus disampaikan oleh KPPN dan Kanwil ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Dokumen tersebut menjelaskan mekanisme pengajuan beberapa jenis SPM seperti SPM UP, TUP, GUP, dan SPM LS untuk gaji, pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, serta dokumen pendukung yang diperlukan.
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNAhmad Abdul Haq
Laporan realisasi APBN merangkum informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan anggaran selama satu periode berdasarkan format I-Account APBN. Laporan ini disusun secara mingguan oleh Seksi Bank untuk kepentingan manajemen keuangan negara.
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas penatausahaan penerimaan negara melalui Sistem Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Negara (SPAN). Dokumen tersebut menjelaskan peraturan terkait, lingkup kegiatan Kantor Pelayanan Pajak dan Pengawasan Negara (KPPN) dalam SPAN, prosedur penatausahaan penerimaan negara, koreksi data transaksi, konfirmasi, dan alur retur Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
Dokumen tersebut membahas sistem dan prosedur pengajuan ganti uang persediaan (GU) yang terdiri dari 4 sub sistem yaitu penerbitan SPP-GU, penerbitan SPM-GU, penerbitan SP2D, dan pencairan SP2D. Prosedur dimulai dari pengajuan SPP-GU oleh bendahara pengeluaran hingga pencairan dana melalui bank oleh bagian pengelolaan kas daerah setelah diterbitkannya SP2D oleh bag
Dokumen tersebut membahas tentang modul Penerimaan Negara (GR), mencakup proses penerimaan dari berbagai sumber seperti bank, MPN G2, potongan SPM, dan Bank Indonesia serta penatausahaan retur dan konfirmasi penerimaan."
Dokumen tersebut menjelaskan mekanisme pengajuan beberapa jenis SPM seperti SPM UP, TUP, GUP, dan SPM LS untuk gaji, pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, serta dokumen pendukung yang diperlukan.
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNAhmad Abdul Haq
Laporan realisasi APBN merangkum informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan anggaran selama satu periode berdasarkan format I-Account APBN. Laporan ini disusun secara mingguan oleh Seksi Bank untuk kepentingan manajemen keuangan negara.
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas penatausahaan penerimaan negara melalui Sistem Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Negara (SPAN). Dokumen tersebut menjelaskan peraturan terkait, lingkup kegiatan Kantor Pelayanan Pajak dan Pengawasan Negara (KPPN) dalam SPAN, prosedur penatausahaan penerimaan negara, koreksi data transaksi, konfirmasi, dan alur retur Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
Dokumen tersebut membahas sistem dan prosedur pengajuan ganti uang persediaan (GU) yang terdiri dari 4 sub sistem yaitu penerbitan SPP-GU, penerbitan SPM-GU, penerbitan SP2D, dan pencairan SP2D. Prosedur dimulai dari pengajuan SPP-GU oleh bendahara pengeluaran hingga pencairan dana melalui bank oleh bagian pengelolaan kas daerah setelah diterbitkannya SP2D oleh bag
Dokumen tersebut membahas tentang modul Penerimaan Negara (GR), mencakup proses penerimaan dari berbagai sumber seperti bank, MPN G2, potongan SPM, dan Bank Indonesia serta penatausahaan retur dan konfirmasi penerimaan."
Dokumen tersebut membahas proses penatausahaan keuangan SKPD sesuai peraturan pemerintah dan pemerintah daerah, meliputi penyusunan DPA, pengajuan dan pencairan dana melalui berbagai dokumen seperti SPD, SPP, SPM, dan SP2D.
Laporan ini membahas peran seksi bank dalam penyajian laporan realisasi anggaran di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan realisasi anggaran disusun secara mingguan dan bulanan untuk menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi seperti selisih antara pencatatan realisasi dan pencatatan kas serta validitas data yang perlu diuji. Untuk mengujinya, dil
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNAhmad Abdul Haq
Dokumen ini memberikan petunjuk teknis mengenai prosedur pengembalian penerimaan negara pada tahun anggaran berjalan melalui Rekening Kas Umum Negara. Prosedur tersebut meliputi permintaan pengembalian oleh PA/KPA atau bank penyetor, penerbitan surat keterangan dan perintah pembayaran, penerbitan SPM PP, pengajuan SPM ke KPPN, penerbitan dan pemrosesan SP2D oleh KPPN, serta pembukuan koreksi ole
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi pemerintahan daerah khususnya mengenai prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluruhans (SKPKD). Terdapat penjelasan mengenai jurnal standar, contoh penerapan, dan mekanisme pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
Tata cara penarikan pinjaman dan hibah luar negeri meliputi tiga mekanisme, yaitu: (1) pembayaran langsung oleh pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, (2) penggantian pembiayaan pendahuluan apabila dana telah ditarik terlebih dahulu, (3) penggunaan letter of credit untuk pembelian barang dan jasa luar negeri. Prosesnya melibatkan berbagai instansi pemerintah dan bank untuk memastikan dok
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2022, mencakup pengaturan perencanaan kas, penerimaan negara, pengeluaran negara, penyelesaian administrasi, akuntansi dan pelaporan dengan tujuan mengatur penerimaan dan pengeluaran serta persiapan penutupan buku akhir tahun."
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan KeuanganAhmad Abdul Haq
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah melalui perbaikan sistem pengendalian internal dan proses bisnis akuntansi kas di Kantor Pusat dan Perwakilan Negara (KPPN). Beberapa poin pembahasan antara lain mengenai penyesuaian saldo awal, rekonsiliasi transaksi, analisis laporan keuangan, serta sinergi antara berbagai unit dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang penatausahaan keuangan daerah yang mencakup asas umum, pelaksanaan penatausahaan, tugas bendahara penerimaan dan pengeluaran, serta sistem akuntansi keuangan daerah. Secara ringkas, dokumen tersebut mengatur tata kelola keuangan pemerintah daerah.
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK FisikAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas mekanisme penyusunan rencana penarikan dana harian (RPD Harian) untuk Dana Desa dan DAK Fisik dalam perencanaan kas Pemerintah Pusat. RPD Harian merupakan rencana penarikan dana satuan kerja penyalur yang berisi informasi tanggal penarikan, jenis belanja, dan nilai rencana pengajuan SPM. RPD Harian disusun menggunakan aplikasi SAKTI dan disetujui KPPN secar
Dokumen tersebut membahas pedoman dan langkah-langkah yang diambil Kementerian Keuangan dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2020, termasuk pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara, pengajuan SPM, batas waktu pengajuan dan penyelesaian SP2D, serta penggunaan TUP.
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNAhmad Abdul Haq
Dokumen ini membahas peranan Seksi Bank KPPN dalam penyusunan laporan keuangan, meliputi rekonsiliasi rekening koran, rekonsiliasi internal antara modul keuangan, koreksi terhadap akun sementara, dan upaya meningkatkan akurasi data. Seksi Bank berperan penting dalam memastikan seluruh transaksi tercatat dengan benar untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat.
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur operasi standar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Dinas PPKAD Kabupaten Lahat berdasarkan peraturan yang berlaku. Prosesnya meliputi pengajuan dokumen oleh satuan kerja, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pencetakan SP2D, dan penyerahan SP2D kepada satuan kerja untuk proses pencairan dana.
Dokumen tersebut membahas proses penatausahaan keuangan SKPD sesuai peraturan pemerintah dan pemerintah daerah, meliputi penyusunan DPA, pengajuan dan pencairan dana melalui berbagai dokumen seperti SPD, SPP, SPM, dan SP2D.
Laporan ini membahas peran seksi bank dalam penyajian laporan realisasi anggaran di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan realisasi anggaran disusun secara mingguan dan bulanan untuk menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi seperti selisih antara pencatatan realisasi dan pencatatan kas serta validitas data yang perlu diuji. Untuk mengujinya, dil
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNAhmad Abdul Haq
Dokumen ini memberikan petunjuk teknis mengenai prosedur pengembalian penerimaan negara pada tahun anggaran berjalan melalui Rekening Kas Umum Negara. Prosedur tersebut meliputi permintaan pengembalian oleh PA/KPA atau bank penyetor, penerbitan surat keterangan dan perintah pembayaran, penerbitan SPM PP, pengajuan SPM ke KPPN, penerbitan dan pemrosesan SP2D oleh KPPN, serta pembukuan koreksi ole
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi pemerintahan daerah khususnya mengenai prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluruhans (SKPKD). Terdapat penjelasan mengenai jurnal standar, contoh penerapan, dan mekanisme pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
Tata cara penarikan pinjaman dan hibah luar negeri meliputi tiga mekanisme, yaitu: (1) pembayaran langsung oleh pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, (2) penggantian pembiayaan pendahuluan apabila dana telah ditarik terlebih dahulu, (3) penggunaan letter of credit untuk pembelian barang dan jasa luar negeri. Prosesnya melibatkan berbagai instansi pemerintah dan bank untuk memastikan dok
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2022, mencakup pengaturan perencanaan kas, penerimaan negara, pengeluaran negara, penyelesaian administrasi, akuntansi dan pelaporan dengan tujuan mengatur penerimaan dan pengeluaran serta persiapan penutupan buku akhir tahun."
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan KeuanganAhmad Abdul Haq
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah melalui perbaikan sistem pengendalian internal dan proses bisnis akuntansi kas di Kantor Pusat dan Perwakilan Negara (KPPN). Beberapa poin pembahasan antara lain mengenai penyesuaian saldo awal, rekonsiliasi transaksi, analisis laporan keuangan, serta sinergi antara berbagai unit dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang penatausahaan keuangan daerah yang mencakup asas umum, pelaksanaan penatausahaan, tugas bendahara penerimaan dan pengeluaran, serta sistem akuntansi keuangan daerah. Secara ringkas, dokumen tersebut mengatur tata kelola keuangan pemerintah daerah.
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK FisikAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas mekanisme penyusunan rencana penarikan dana harian (RPD Harian) untuk Dana Desa dan DAK Fisik dalam perencanaan kas Pemerintah Pusat. RPD Harian merupakan rencana penarikan dana satuan kerja penyalur yang berisi informasi tanggal penarikan, jenis belanja, dan nilai rencana pengajuan SPM. RPD Harian disusun menggunakan aplikasi SAKTI dan disetujui KPPN secar
Dokumen tersebut membahas pedoman dan langkah-langkah yang diambil Kementerian Keuangan dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2020, termasuk pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara, pengajuan SPM, batas waktu pengajuan dan penyelesaian SP2D, serta penggunaan TUP.
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNAhmad Abdul Haq
Dokumen ini membahas peranan Seksi Bank KPPN dalam penyusunan laporan keuangan, meliputi rekonsiliasi rekening koran, rekonsiliasi internal antara modul keuangan, koreksi terhadap akun sementara, dan upaya meningkatkan akurasi data. Seksi Bank berperan penting dalam memastikan seluruh transaksi tercatat dengan benar untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat.
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur operasi standar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Dinas PPKAD Kabupaten Lahat berdasarkan peraturan yang berlaku. Prosesnya meliputi pengajuan dokumen oleh satuan kerja, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pencetakan SP2D, dan penyerahan SP2D kepada satuan kerja untuk proses pencairan dana.
2. LATAR BELAKANG
1. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang
Tata Cara Penyaluran Dana SP2D Melalui SPAN.
2. Terdapat beberapa ketentuan penyelesaian retur yang sudah tidak relevan dengan
implementasi SPAN.
3. Ketentuan Penutup
Akuntansi dan Pelaporan
Pengembalian Penerimaan
Atas Penyetoran Dana
Retur SP2D
Penyetoran Dana Retur
SP2D Ke Kas Negara
Ketentuan Umum Ruang Lingkup Penatausahaan Retur SP2D Pembayaran Kembali
Dana Retur SP2D
BATANG TUBUH PERDIRJEN
4. 2 3
1
1. RR SPAN
2. RR Gaji
Pada BO dan/atau BPG
Didaftarkan TNP
Rekening Retur Pada BI
1. Rekening Penerimaan Penyetoran
Retur SP2D dalam Rupiah
2. Rekening Penerimaan Penyetoran
Retur SP2D dalam USD
3. Rekening Penerimaan Penyetoran
Retur SP2D dalam EURO
4. Rekening Penerimaan Penyetoran
Retur SP2D dalam JPY
Pada Bank Indonesia
Penatausahaan Retur SP2D
Pasal 3 & 4
A. Nomor 1 dan 3 dibuka oleh Kuasa BUN Pusat
B. Nomor 2 dibuka oleh Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana SP2D melalui rekening pengeluaran Bank
Indonesia
C. Nomor 1 dan 2 untuk menampung dana Retur SP2D yang dikembalikan oleh Bank Penerima
5. Penerimaan Dana Retur SP2D Pada RR
Bank Penerima
BO/BPG/BI
Dit PKN/KPPN Kuasa PA/Satker
Pasal 5 s.d 8
Dana
Retur
SP2D
Dana
SP2D
Data elektronik rekening
Paling lambat H+1 09.00 wib
Paling lambat 3 hari kerja *)
Surat Pemberitahuan Retur SP2D,
dilampiri Daftar Retur SP2D
2 1
3
4
Catatan *):
Jika terdapat Retur SP2D pada akhir bulan (1 atau 2 Hari Kerja bulan berkenaan), maka
surat Pemberitahuan Retur SP2D dari KPPN kepada Satker diterbitkan pada Hari Kerja
pertama awal bulan berikutnya.
Contoh Retur SP2D Tanggal 30 atau 31 Agustus 2018, maka Surat Pemberitahuan Retur
SP2D diterbitkan tanggal 3 September 2018
6. Kuasa PA/Satker:
a. melakukan perbaikan
data supplier/kontrak)
b. menyampaikan Surat
Ralat/Perbaikan
Rekening, dengan
Lampiran :
SPTJM
Surat perubahan data
supplier
ADK pendaftaran data
supplier
ADK perubahan data
kontrak
a. melakukan pendaftaran Data
Supplier dan/atau melakukan
perubahan Data Supplier.
b. mencetak Laporan Informasi
Supplier dan Kartu
Pengawasan Kontrak sebelum
& sesudah perubahan.
c. menyampaikan Surat
Ralat/Perbaikan Rekening,
SPTJM, Lap. Informasi
Supplier/Kartu Pengawasan
Kontrak kepada Seksi Bank
Kepala KPPN
(Menerbitkan SPM-
Retur)
Menerbitkan SPP-Retur melalui
SPAN dan meneruskan kepada
Kepala KPPN
Melakukan penelitian dan
pengujian atas SPM Retur
a. Menerbitkan SP2D Retur
melalui SPAN
b. Mencetak SP2D-R melalui
SPAN (jika beban RR
BO/BPG)
c. Mencetak SP2D dan
mengunduh file SP2D-R dalam
format excel (jika beban RR BI)
Pembayaran Kembali Dana Retur SP2D
Seksi Bank Seksi Pencairan Dana
1
2
3
4
5
Pasal 9 & 10
7. Penyetoran Dana Retur SP2D Ke Kas Negara
1. Memastikan Data Supplier
Rekening Penerimaan
Penyetoran Retur SP2D
telah terdaftar di SPAN.
2. Jika belum, daftarkan Data
Supplier Rekening
Penerimaan Penyetoran
Retur SP2D ke Dit SITP.
3. Menerbitkan
SPP/SPM/SP2D-R
dengan akun 827111
Catatan :
1. Penyetoran dana retur SP2D ke Kas Negara dilakukan setelah Satker
tidak menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening s.d hari kerja
terakhir minggu ke-3 bulan berikutnya setelah adanya Surat
Pemberitahuan Retur SP2D;
2. Penyetoran dana Retur SP2D dari Rekening RR BI dalam mata uang
selain IDR.USD,EURO,JPY dilakukan ke RPP Retur SP2D dalam
mata uang Rupiah,
Beban RR Gaji atau RR SPAN
Beban RR BI RPP Retur SP2D
BO/BPG
KPPN
BI
Pemindahbukuan
Pemindahbukuan
Data SP2D-R
Dana SP2D-R
Dana SP2D-R
1
2
3
4
3
RKUN
Penihilan Saldo RPP akhir
hari kerja (828111/818111)
Surat Pemberitahuan Penyetoran
Dana Retur SP2D
Pasal 11 s.d 14
SATKER
8. Pengembalian Penerimaan Atas Penyetoran Dana Retur SP2D
SPPK
Dokumen Pendukung
KPPN Mitra Kerja
Kuasa PA/Satker
Seksi Bank melakukan
pengujian kebenaran dan
kelengkapan dokumen
pendukung sesuai SPPK
Tidak sesuai
Sesuai
SPPK
Direktorat PKN
Direktorat SP
1. Subdit SAPPK memastikan setoran atas
dana Retur SP2D telah diterima dan
dibukukan di RKUN dgn akun 425998 dgn
BA/Satker 999.99/999981 .
2. Subdit SAPPK menerbitkan SKTB dan
SKKSPN serta meneruskannya kepada
Subdit MRLPPB atau Dit. SP.
3. Subdit MRLPPB menerbitkan SPMPP (TA
Berjalan)
Setoran tdk ada
SPPK dikembalikan
Subdit PPJS, PFK, KTGR menerbitkan SPMPP
(TA Yang Lalu).
SKTB+SKKSPN KPPN KPH/Jakarta II
Menerbitkan SP2D
SPMPP
Dokumen Pendukung
1
2
3
4
6
5
Pasal 15 s.d 20
9. Disetor
Per SP2D-R
Disetor
Kumulatif
Dokumen Pendukung SPPK
1. Asli SPTJM
2. Fotokopi surat pemberitahuan penyetoran dana retur SP2D ke Kas Negara
3. Daftar Retur SP2D yang disahkan Kasi Bank & diketahui Kepala KPPN
4. Softcopy Data Supplier penerima dana Retur SP2D dlm format excel
5. Fotokopi buku tabungan &/atau rek.koran penerima pengembalian dana Retur
SP2D yang akurat & masih aktif
6. Fotokopi NPWP penerima
1. Fotokopi SPM & SP2D yg dananya di retur
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Retur SP2D
3. Fotokopi surat pemberitahuan penyetoran dana retur SP2D ke Kas Negara
4. Daftar Retur SP2D yang disahkan Kasi Bank & diketahui Kepala KPPN
5. Fotokopi mutasi buku tabungan &/atau rek.koran terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D s.d
diterbitkan SPPK
6. Softcopy Data Supplier penerima dana Retur SP2D dlm format excel
7. Fotokopi buku tabungan &/atau rek.koran penerima pengembalian dana Retur SP2D yang akurat &
masih aktif
8. Asli SPTJM
9. Fotokopi NPWP penerima
Pasal 16
10. LAPORAN KPPN & KANWIL
DIREKTORAT PKN
2. KANWIL DJPb Dit PKN paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya :
a. Laporan Rekapitulasi Data Retur SP2D Yang Disetor Dari RR SPAN/RR Gaji/RR
BI ke Kas Negara;
b. Laporan Rekapitulasi Data Retur SP2D berdasar data UPK sesuai Neraca KPPN
dan rincian Retur SP2D yg blm diproses di SPAN
1. KPPN Kanwil DJPb paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya :
a. Laporan Data Retur SP2D Yang Disetor Dari RR SPAN/RR Gaji/RR BI ke Kas
Negara;
b. Laporan Data Retur SP2D berdasar data UPK sesuai Neraca KPPN dan rincian Retur
SP2D yg blm diproses di SPAN
KPPN
KANWIL DJPb
1
2
Catatan : KPPN setiap bulan melakukan verifikasi data retur SP2D
yg blm diproses dibandingkan dgn Data UPK per bank
11. LANGKAH PENCEGAHAN RETUR SP2D
Kantor Pusat DJPb saat ini sedang mengembangkan sistem validasi nomor dan nama rekening sebelum
dilakukan pendaftaran data supplier dan pengajuan tagihan melalui OMSPAN (target September 2018)
Monitoring atas pengajuan pengembalian dana retur SP2D dilakukan melalui OMSPAN
(target September 2018)
Satker memastikan data supplier sama dengan database bank
Satker memastikan keakuratan input data supplier pada tagihan SPM
Pengawasan masa kadaluarsa tagihan retur SP2D ke depan dapat dilakukan melalui OMSPAN (target
September 2018)
1
2
3
4
5