Makalah hak asasi manusia

1. 1

2. 2
BAB I
PENDAHULUAN
A.LATAR BELAKANG
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam
penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait
dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu
yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan
dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih
diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi.
Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita
hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM
terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.
Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan
ini penulis mengambil judul “Hak Asasi Manusia”.
Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang
bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati,
dijaga, dan dilindungi. hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya
menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara
kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati,
melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung
jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun
Militer), dan negara.

3. 3
Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik
kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari
manusia secara otomatis.
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,
pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau
melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara
membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.
Hak Asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Hak-hak
tersebut telah dibawa sejak lahir dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan.
Setiap manusia memiliki derajat dan martabat yang sama . Pada masa yang lalu, manusia
belum mengakui akan adanya derajat manusia yang lain sehingga mengakibatkan terjadinya
penindasan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Contoh yang paling kongkret
dapat dilihat pada penjajahan dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Indonesia yang dijajah
dengan sangat tidak berperikemanusiaan oleh kaum kolonialisme dengan menindas, dan
menyengsarakan bangsa ini. Sehingga, dilakukan perjuangan terus menerus untuk tetap
mempertahankan hak asasi manusia yang dimilikinya.
Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya

4. 4
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan,
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
B. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Bagaimana asal mula konsep diadakannya HAM ?
2. Apa saja objek dan subjek HAM ?

5. 5
BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia,tanpa hak-hak itu manusia
tidak dapat hidup layak sebagai manusia.Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang
diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi
Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Ruang lingkup HAM meliputi:
a. Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;
b. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada;
c. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta
d. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.
Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan
eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan
dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung
tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu,
pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer),dan negara.
Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan
tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia
secara otomatis.
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,
pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.

6. 6
c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau
melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara
membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.
2. Hak Asasi Manusia (HAM) pada tataran Global
Sebelum konsep HAM diritifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM
,yaitu:
1. Ham menurut konsep Negara-negara Barat
a. Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak.
b. Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas.
c. Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia.
d. Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara.
2. HAM menurut konsep sosialis;
a. Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat
b. Hak asasi tidak ada sebelum Negara ada.
c. Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki.
3. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika:
a. Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya.
b. Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala
keluarga
c. Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban
sebagai anggota masyarakat.
4. HAM menurut konsep PBB;
Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor Roosevelt
dan secara resmi disebut “ Universal Decralation of Human Rights”.
Universal Decralation of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai:

7. 7
a. Hak untuk hidup
b. Kemerdekaan dan keamanan badan
c. Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum
d. Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana
e. Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara
f. Hak untuk mendapat hak milik atas benda
g. Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
h. Hak untuk bebas memeluk agama
i. Hak untuk mendapat pekerjaan
j. Hak untuk berdagang
k. Hak untuk mendapatkan pendidikan
l. Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat
m. Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.
3. Magna Charta, Petition of Rights, Habeas Corpus Act, dan Bill of Rights.
Inggris merupakan negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia
yang tergambar dalam perjuangan dalam dokumen Magna Charta, Petition of Rights, Habeas
Corpus Act, dan Bill of Rights.
1. Magna Charta
Pada awal abad ke XII, muncul piagam Magna Carta atau Piagam Agung. Terjadi pada
pemerintahan Raja John Lackland yang menjabat menggantingan Raja Richard. Raja John
yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan kelompok bangsawan mengakibatkan
rasa tidak puas kaum bangsawan dan berhasil membuat suatu perjanjian yang disebut Magna
Charta. Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 di Inggris yang dibuat untuk membatasi
kekuasaan Raja John di Inggris. Isi dari Magna Charta tersebut adalah :
1. Raja beserta keturunannya, berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan
kebebasan Gereja di Inggris.
2. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untu memberikan hak-hak
sebagai berikut :
 Para petugas kemanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
 Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan sanksi yang sah.
 Seseorang yang bukan budak tidak akan di tahan, ditangkap, dinyatakan bersalah
tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
 Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur di tahan, raja berjanji
akan mengoreksi kesalahannya.

8. 8
Magna Charta ini merupakan dokumen kenegaraan yang memberi jaminan hak-hak asasi
manusia. Sebenarnya dokumen ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak serta wewenang
para bangsawan, tetapi kemudian oleh umum dipandang sebagai jaminan terhadap hak-hak
asasi manusia dari rakyat yang dalam perkembangan selanjutnya tidak dikenal lagi
bangsawan-bangsawan sebagai penguasa melainkan hanya Sang Raja sebagai pemegang
puncak kekuasaan pemerintahan. Magna Charta terdiri dari 63 pasal yang menentukan dalam
garis besarnya (pasal 1) adanya jaminan kemerdekaan bekerjanya gereja Inggris dan
kemerdekaan bergerak semua orang bebas (freeman) dalam kerajaan Inggris. Di samping itu
dijamin dan dilindungi, antara lain:
1. Tidak seorangpun penguasa yang akan mengambil hasil pertanian dari siapapun tanpa
membayar harganya seketika itu juga kecuali apabila si pemilik memberi izin
menangguhkan pembayaran (pasal 28).
2. Tidak seorangpun penguasa yang akan mengambil kuda atau kendaraan dari seorang
yang bebas (freeman) untuk keperluan pengangkutan tanpa izin si pemilik (pasal 30).
3. Tidak seorangpun penguasa yang akan mengambil kayu-kayu untuk keperluan raja
tanpa persetujuan si pemilik.
Terkait dengan kemerdekaan orang-perorangan antara lain ditentukan:
1. Tidak ada seorangpun pegawai kepolisian yang akan mengajukan seorang di muka
pengadilan atas tuduhan tanpa kesaksian orang-orang yang dipercaya (pasal 38);.
2. Tidak seorang bebaspun (freeman) yang akan dimasukkan ke dalam penjara atau
dilarang berdiam di satu daerah tertentu kecuali atas putusan oleh penguasa setempat
atau dibenarkan oleh aturan negara (pasal 39).
3. Kepada siapapun tidak dapat diingkari atau ditangguhkan pelaksanaan haknya atau
peradilan (pasal 40).
Dalam banyak hal ditentukan juga bahwa siapapun boleh meninggalkan kerajaan atau
kembali dengan sehat dan aman melalui daratan atau perairan (laut) kecuali ada perang dan
karena ditahan sesuai dengan aturan negara. Yang sangat menarik adalah aturan mengenai
pengangkatan/pengisian berbagai jabatan terkait dengan penegakan hukum, misalnya
ditentukan tidak seorangpun diangkat sebagai hakim, polisi atau jaksa, kecuali apabila orang
itu benar-benar mengetahui aturan hukum negara, beritikad baik untuk melakukan fungsi
jabatan yang diisinya.
Ketentuan akhir dari Magna Charta antara lain menyatakan gereja Inggris adalah merdeka
dan semua orang dalam kerajaan akan menikmati kemerdekaan, hak-hak serta fasilitas
sebaik-baiknya dalam suasana damai tenteram sampai turun temurun atas itikad baik raja dan
para bangsawan. Berbagai bagian dari Magna Charta ini diulangi lagi oleh raja Edward dalam
“The great Charter Of Liberties Of England and Of The Liberties Of Forest”.
2. Petition of Rights
Tahun 1628, muncullah piagam Petition of Rights. Dokumen ini berisi pertanyaan
mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Hak-hak tersebut adalah:
1. Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan,
2. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya,
3. Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

9. 9
3. Habeas Corpus Act
Tahun 1679, dokumen Habeas Corpus Act hadir dan merupakan Undang-undang yang
mengatur tentang penahanan seseorang. Isinya adalah:
1. Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu dua hari setelah penahanan.
2. Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti ang sah menurut hukum.
4. Bill of Rights
Pada tahun 1689, Bill of Rights dikeluarkan dan menjadi undang-undang yang diterima
oleh parlemen Inggris sebagai bentuk perlawanan terhdap Raja James II. Isi dari dokumen ini
adalah :
1. Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen
2. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat
3. Pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizing parlemen
4. Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaannya masing-masing
5. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.
Beberapa dokumen dan piagam yang menjadi awal sejarah terbentuknya hak asasi
manusia itu kemudian mendorong sejumlah negara membuat beberapa peraturan perundang-undangan
untuk mengatur HAM di negaranya masing-masing. Untuk Indonesia sendiri,
pengakuan HAM tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama
yakni “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa…”. Selain itu, juga
terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea Keempat. Ada banyak lagi peraturan
perundang-undangan yang dibuat oleh Indonesi auntuk mengatur hak asasi manusia.
Dengan adanya rumusan HAM pada UUD 1945 tersebut, maka semakin kuat jaminan
akan HAM di Indonesia. Tugas negara selanjutnya adalah mengadakan penegakan HAM dan
memberii perlindungan warga dari tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Bukan hanya itu,
partisipasi masyarakat Indonesia juga dilakukan dan upaya penegakan dan perlindungan
HAM. Sudah saatnyalah, seluruh elemen masyarakat Indonesia bersama-sama menegakkan
dan melindungi hak setiap manusia.
4. Revolusi Hak Asasi Manusia amerika
Rakyat Amerika pada saat revolusi sangat mengetahui akan arti pentingnya
kebebasan. dengan adanya DECLARATION OF INDEPENDENCE OF THE UNITED
STATES terliat jelas akan gambaran keinginan rakyat Amerika untuk mendapatkan
kebebasan hak-hal mereka.
Pemikiran filsuf John Locke yang merumuskan hak-hak alam,seperti hak atas hidup,
kebebasan, dan milik (life, liberty, and property) mengilhami sekaligus menjadi pegangan
bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776.
pemikiran filsuf inggris tersebut sangatlah terlihat jelas mengenai hak-hak dasar yang
tertuang dalam Declaration Of Independece.

10. 10
Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu
deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan
pula piagam hak – hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya
semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia
dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati
kebahagiaan.
Inilah yang seharusnya ada pada diri kita semua, dengan tidak membedakan satu
bangsa dengan bangsa lain, satu ras dengan ras yang lain ataupun satu kelompok dengan
kelompok yang lain, kita dapat hidup saling bersamaan.
kembali ke pemikiran John Locke, John Locke menggambarkan keadaan Status
Naturalis, ketika manusia telah memiliki hak-hak dasar perorangan. Tapi dalam keadaan
bersama-sama, kehidupan akan lebih maju daripada hidup perseorangan, John Locke
menyebut keadaan seperti itu dengan sebuta Status Civilis.
John Locke juga berpendapat bahwa manusia berkedudukan sebagai warga negara
yangdijamin kedudukan hak-haknya.
Saya juga mengambil sebuah amanat mantan presiden Amerika Franklin D. Roosevelt
yang isinya :
 Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of speech and
expression).
 Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (freedom of
religion).
 Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear).
 Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want).
kebebasan tersebut merupakan kebalikan kekejaman fasisme yang terjadi di Jerman,
Jepang, maupun Italia. Amanat itu juga menggambarkan hak-hak umat manusia untuk
mencapai perdamaian dunia. Empat kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan
tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.
5. Revolusi Hak Asasi Manusia Prancis
Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (Perancis: La Déclaration des droits
de l'Homme et du citoyen) adalah salah satu dokumen fundamental dari Revolusi Perancis,
menetapkan sekumpulan hak-hak individu dan hak-hak kolektif manusia. Diadopsi pada 26
Agustus 1789, oleh Majelis Konstituen Nasional (Assemblée nationale constituante), sebagai
langkah awal untuk penulisan sebuah konstitusi. Ini menetapkan hak-hak fundamental tidak
hanya bagi warga negara Perancis tetapi memperuntukan hak-hak ini untuk seluruh manusia
tanpa terkecuali:
"Manusia dilahirkan bebas dan tetap setara di dalam hak. Perbedaan sosial dapat ditemukan
hanya pada keperluan umum."
Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam deklarasi menjadi nilai konstitusional dalam
hukum Perancis saat ini dan mungkin digunakan untuk menentang perundang-undangan dan
kegiatan pemerintah lainnya.

11. 11
kelima belas isi deklarasi Perancis yaitu:
 Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.
 Manusia mempunyai hak yang sama.
 Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.
 Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan
umum.
 Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang.
 Manusia mempunai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
 Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
 Adanya kemerdekaan surat kabar.
 Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat.
 Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
 Adanya kemerdekaan bekerja,berdagang, dan melaksanakan kerajinan.
 Adanya kemerdekaan rumah tangga.
 Adanya kemerdekaan hak milik.
 Adanya kemedekaan lalu lintas.
 Adanya hak hidup dan mencari nafkah.
Deklarasi dirancang oleh Marquis de Lafayette dan telah diadopsi oleh Majelis Nasional,
dimaksudkan sebagai bagian suatu transisi dari absolut menjadi monarki konstitutional.
Banyak dari prinsip-prinsip tersebut meletakkan deklarasi secara langsung untuk menentang
institusi dan pemakaian ancien régime pada sebelum revolusi Perancis. Pada saat dimana,
Perancis akan menjadi sebuah Republik, tetapi dokumen ini tetap fundamental.
Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam deklarasi berasal dari prinsip-prinsip filosofis dan
politis dari Abad Pencerahan, seperti individualisme, kontrak sosial sebagai diteorikan oleh
Jean-Jacques Rousseau, dan separasi kekuasaan yang diperkenalkan oleh baron de
Montesquieu. Mungkin pula didasarkan pada Deklarasi Kemerdekaan AS dan Deklarasi Hak
Asasi Manusia Virginia yang dikembangkan oleh George Manson, yang juga didasarkan pada
Perjanjian Hak Asasi Manusia Inggris 1689.

12. 12
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga
keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara
kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya
menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi
kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur
Pemerintahan baik Sipil maupun Militer),dan negara.
2. Subjek dan objek hukum HAM
Subjek hukum HAM sesuai dengan kewenangannya dan kewajibannya untuk
menjaga warga negaranya dengan berdasarkan undan-undang.
Objek hukumnya adalah warga Negara yang sesuai dengan hakekatnya dalam
uu no 39 tahun 1999 a “bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang
secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng,
oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh
diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; “
B. SARAN
A. Harusnya Dengan kepentingan-kepentingan yang ada mengenai
kedudukan dan hak-hak manusia agar tidak merasa terintimidasi dengan
adanya tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak manusia.
B. Seharusnya Peran Negara untuk menjaga warga negaranya
mempertahankan hak-haknya di bilang kurang, harusnya Negara lebih
memperhatikan warga negaranya dalam melindungi hak-hak, apalagi HAM
ini sudah termasuk hukum yang global ( hukum internasional ), tidakan
Negara harus cepat dalam penegakan dan pengembangan undang-undang
mengenai HAM, agar warga Negara dapat terjaga hak-haknya.