SlideShare a Scribd company logo
SUMBER PEMBIAYAAN KONVENSIONAL:
RETRIBUSI
PENGERTIAN
“PUNGUTANPUNGUTAN SEBAGAI PEMBAYARAN ATAS JASA
ATAU PEMBERIAN IZIN TERTENTU YANG KHUSUS
DISEDIAKAN ATAU DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI ATAU BADAN”
Pada retribusi, manfaat atas jasa yang diberikan
pemerintah, langsung diterima oleh pembayar retribusi
ASAS DAN ISU
Asas manfaat  Besar pungutan ditentukan
berdasarkan manfaat yang diterima oleh si
penerima dari pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah
Isu:
• Berapa besar manfaat yang sebetulnya diterima oleh
pihak yang membayar retribusi???
• Berapa besar pungutan yang harus dibayarnya???
PRINSIP RETRIBUSI
• Sebagai sumber pendapatan (Budgetary)
• Sebagai alat pengatur (regulatory)
Contoh: sebagai alat sumber pendapatan atau alat
pengatur ???
MACAM RETRIBUSI
1. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum
2. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha
3. Retribusi yang dikenakan pada jasa perijinan tertentu
Retribusi Jasa Umum
Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan :
contoh (Retribusi Daerah):
• Retribusi pelayanan kesehatan
• Pelayanan kebersihan dan persampahan
• Penggantian biaya cetak KTP
• Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
• Pelayanan parkir di tepi jalan umum
• Pelayanan pasar
• Pelayanan air bersih
• Pengujian kendaraan bermotor
• Penggantian biaya cetak peta yang dibuat oleh pemerintah
Retribusi Jasa Usaha
Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas pelayanan
jasa yang diberikan dimana pelayanan ini menganut prinsip
komersial yang tidak dapat disediakan oleh swasta
contoh:
• Pemakaian kekayaan daerah  tanah, alat-alat berat, dll
• Pasar Gorsir atau pertokoan
• Pelayanan terminal
• Pemotongan hewan
• Tempat pendaratan kapal
• Tempat rekreasi dan olah raga
• Pengolahan air limbah
Retribusi Perijinan
Pungutan yang dikenakan pemerintah kepada individu atau
instansi atas pelayanan perijinan yang dilakukan pemerintah
(penerbitan dokumen ijin, pengawasan, dan pengendalian di
lapangan)
Contoh:
• Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah
• Ijin Mendirikan Bangunan
• Ijin Tempat Penjualan Minuman Ber-alkohol
• Ijin Gangguan
• Ijin Trayek
• Ijin Pengambilan hasil hutan
RETRIBUSI vs PAJAK
Komponen Retribusi Pajak
Subjek Tidak tetap Tetap
Sifat Tidak memaksa Paksaan
Objek Toll/club goods Public goods dan
common goods
Manfaat bagi pelaku
(subjek)
Langsung Tidak langsung
Beban pengenaan Tidak dapat digeser
ke pihak lain
Dapat digeser ke
pihak lain
Dampak Hanya mengurangi
konsumsi
Mengurangi konsumsi
dan investasi /
tabungan
KASUS:
Pajak dan retribusi apa saja kah yang dapat diterima
oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan:
1. Pengelolaan Terminal
2. Pengelolaan Rumah Sakit
3. Pengelolaan Kawasan Industri
4. Pengelolaan Taman Kota
KESIMPULAN
• Sama dengan pajak, retribusi juga merupakan sumber
pendapatan utama dalam pembiayaan pembangunan
• Dalam penerapannya, retribusi sebaiknya diutamakan
sebagai alat pengatur baru kemudian sebagai alat
sumber penerimaan pembiayaan

More Related Content

What's hot

Ukin
UkinUkin
1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak
KhairilJaa
 
Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif PajakTata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
gadis sriyamti
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
Daniel Arie
 
Tugas 2 tik safitri
Tugas 2 tik safitriTugas 2 tik safitri
Tugas 2 tik safitri
safitri widya
 
Mengenal pph pasal 23
Mengenal pph pasal 23Mengenal pph pasal 23
Mengenal pph pasal 23
Knobb Muridnakal
 
Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...
Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...
Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...
Riki Ardoni
 
Sapit
SapitSapit
Pajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunanPajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunandetaangga
 
Bab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanBab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakan
Ike Hanisyah
 
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanPerhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Bbe Mee
 
PPH Pasal 23
PPH Pasal 23PPH Pasal 23
PPH Pasal 23eryeryey
 
Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"
natal kristiono
 
Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
Pelunasan Pajak Dalam Tahun BerjalanPelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
Bbe Mee
 
Asas dan fungsi pemungutan pajak
Asas dan fungsi pemungutan pajakAsas dan fungsi pemungutan pajak
Asas dan fungsi pemungutan pajakReza Pramudya
 
P ph 23-final-klikpajak
P ph 23-final-klikpajakP ph 23-final-klikpajak
P ph 23-final-klikpajak
swanggie
 
Pengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKANPengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKAN
Yesica Adicondro
 
Perpajakan ii 12042012
Perpajakan ii 12042012Perpajakan ii 12042012
Perpajakan ii 12042012
dionisiusal
 
Pajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunanPajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunanranioktalia
 
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONI
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONIPerhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONI
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONI
Riki Ardoni
 

What's hot (20)

Ukin
UkinUkin
Ukin
 
1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak
 
Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif PajakTata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
Tugas 2 tik safitri
Tugas 2 tik safitriTugas 2 tik safitri
Tugas 2 tik safitri
 
Mengenal pph pasal 23
Mengenal pph pasal 23Mengenal pph pasal 23
Mengenal pph pasal 23
 
Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...
Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...
Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...
 
Sapit
SapitSapit
Sapit
 
Pajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunanPajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunan
 
Bab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanBab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakan
 
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanPerhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
 
PPH Pasal 23
PPH Pasal 23PPH Pasal 23
PPH Pasal 23
 
Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"
 
Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
Pelunasan Pajak Dalam Tahun BerjalanPelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
 
Asas dan fungsi pemungutan pajak
Asas dan fungsi pemungutan pajakAsas dan fungsi pemungutan pajak
Asas dan fungsi pemungutan pajak
 
P ph 23-final-klikpajak
P ph 23-final-klikpajakP ph 23-final-klikpajak
P ph 23-final-klikpajak
 
Pengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKANPengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKAN
 
Perpajakan ii 12042012
Perpajakan ii 12042012Perpajakan ii 12042012
Perpajakan ii 12042012
 
Pajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunanPajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunan
 
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONI
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONIPerhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONI
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONI
 

Similar to Investasi 09

Retribusi Daerah
Retribusi DaerahRetribusi Daerah
Retribusi Daerah
Diah Febriani Sutomo
 
Pajak Daerah.pdf
Pajak Daerah.pdfPajak Daerah.pdf
Pajak Daerah.pdf
lintangvenusita1
 
Investasi 01
Investasi 01Investasi 01
Investasi 01
suningterusberkarya
 
Makalah retribusi
Makalah retribusiMakalah retribusi
Makalah retribusi
Septian Muna Barakati
 
Pengantar Hukum Pajak
Pengantar Hukum PajakPengantar Hukum Pajak
Pengantar Hukum Pajak
Patrissius Rain Morron
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
Iqmal Muttaqin
 
PAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKPAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKsischayank
 
KELOMPOK 5.docx
KELOMPOK 5.docxKELOMPOK 5.docx
KELOMPOK 5.docx
AinulHikma
 
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrdGambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrdapotek agam farma
 
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
bidangintel
 
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
Kavazaf
 
Pengertian pdrd
Pengertian pdrdPengertian pdrd
Pengertian pdrdcolopuzh
 
Pajak Daerah.pdf
Pajak Daerah.pdfPajak Daerah.pdf
Pajak Daerah.pdf
Nurulardiansah
 
Pendapatan daerah
Pendapatan daerahPendapatan daerah
Pendapatan daerah
Adek Tanjung
 

Similar to Investasi 09 (20)

Retribusi Daerah
Retribusi DaerahRetribusi Daerah
Retribusi Daerah
 
Pajak Daerah.pdf
Pajak Daerah.pdfPajak Daerah.pdf
Pajak Daerah.pdf
 
Investasi 01
Investasi 01Investasi 01
Investasi 01
 
Bab iii
Bab iiiBab iii
Bab iii
 
Presentasi
PresentasiPresentasi
Presentasi
 
Makalah retribusi
Makalah retribusiMakalah retribusi
Makalah retribusi
 
Makalah retribusi
Makalah retribusiMakalah retribusi
Makalah retribusi
 
Pengantar Hukum Pajak
Pengantar Hukum PajakPengantar Hukum Pajak
Pengantar Hukum Pajak
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
 
Mahkamah pajak
Mahkamah pajakMahkamah pajak
Mahkamah pajak
 
PAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKPAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAK
 
KELOMPOK 5.docx
KELOMPOK 5.docxKELOMPOK 5.docx
KELOMPOK 5.docx
 
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrdGambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
 
Kuliah i
Kuliah iKuliah i
Kuliah i
 
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
 
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
 
Pengertian pdrd
Pengertian pdrdPengertian pdrd
Pengertian pdrd
 
Pajak Daerah.pdf
Pajak Daerah.pdfPajak Daerah.pdf
Pajak Daerah.pdf
 
Pendapatan daerah
Pendapatan daerahPendapatan daerah
Pendapatan daerah
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
 

More from suningterusberkarya

kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdfkalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
suningterusberkarya
 
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitanJurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
suningterusberkarya
 
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabayaPemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
suningterusberkarya
 
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
suningterusberkarya
 
Jurnal waktu 2011 suning
Jurnal waktu 2011 suningJurnal waktu 2011 suning
Jurnal waktu 2011 suning
suningterusberkarya
 
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
suningterusberkarya
 
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
suningterusberkarya
 
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
suningterusberkarya
 
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
suningterusberkarya
 

More from suningterusberkarya (20)

kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdfkalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
 
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitanJurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
 
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabayaPemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
 
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
 
Jurnal waktu 2011 suning
Jurnal waktu 2011 suningJurnal waktu 2011 suning
Jurnal waktu 2011 suning
 
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 

Investasi 09

  • 2. PENGERTIAN “PUNGUTANPUNGUTAN SEBAGAI PEMBAYARAN ATAS JASA ATAU PEMBERIAN IZIN TERTENTU YANG KHUSUS DISEDIAKAN ATAU DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI ATAU BADAN” Pada retribusi, manfaat atas jasa yang diberikan pemerintah, langsung diterima oleh pembayar retribusi
  • 3. ASAS DAN ISU Asas manfaat  Besar pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Isu: • Berapa besar manfaat yang sebetulnya diterima oleh pihak yang membayar retribusi??? • Berapa besar pungutan yang harus dibayarnya???
  • 4. PRINSIP RETRIBUSI • Sebagai sumber pendapatan (Budgetary) • Sebagai alat pengatur (regulatory) Contoh: sebagai alat sumber pendapatan atau alat pengatur ???
  • 5. MACAM RETRIBUSI 1. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum 2. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha 3. Retribusi yang dikenakan pada jasa perijinan tertentu
  • 6. Retribusi Jasa Umum Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan : contoh (Retribusi Daerah): • Retribusi pelayanan kesehatan • Pelayanan kebersihan dan persampahan • Penggantian biaya cetak KTP • Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat • Pelayanan parkir di tepi jalan umum • Pelayanan pasar • Pelayanan air bersih • Pengujian kendaraan bermotor • Penggantian biaya cetak peta yang dibuat oleh pemerintah
  • 7. Retribusi Jasa Usaha Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas pelayanan jasa yang diberikan dimana pelayanan ini menganut prinsip komersial yang tidak dapat disediakan oleh swasta contoh: • Pemakaian kekayaan daerah  tanah, alat-alat berat, dll • Pasar Gorsir atau pertokoan • Pelayanan terminal • Pemotongan hewan • Tempat pendaratan kapal • Tempat rekreasi dan olah raga • Pengolahan air limbah
  • 8. Retribusi Perijinan Pungutan yang dikenakan pemerintah kepada individu atau instansi atas pelayanan perijinan yang dilakukan pemerintah (penerbitan dokumen ijin, pengawasan, dan pengendalian di lapangan) Contoh: • Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah • Ijin Mendirikan Bangunan • Ijin Tempat Penjualan Minuman Ber-alkohol • Ijin Gangguan • Ijin Trayek • Ijin Pengambilan hasil hutan
  • 9. RETRIBUSI vs PAJAK Komponen Retribusi Pajak Subjek Tidak tetap Tetap Sifat Tidak memaksa Paksaan Objek Toll/club goods Public goods dan common goods Manfaat bagi pelaku (subjek) Langsung Tidak langsung Beban pengenaan Tidak dapat digeser ke pihak lain Dapat digeser ke pihak lain Dampak Hanya mengurangi konsumsi Mengurangi konsumsi dan investasi / tabungan
  • 10. KASUS: Pajak dan retribusi apa saja kah yang dapat diterima oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan: 1. Pengelolaan Terminal 2. Pengelolaan Rumah Sakit 3. Pengelolaan Kawasan Industri 4. Pengelolaan Taman Kota
  • 11. KESIMPULAN • Sama dengan pajak, retribusi juga merupakan sumber pendapatan utama dalam pembiayaan pembangunan • Dalam penerapannya, retribusi sebaiknya diutamakan sebagai alat pengatur baru kemudian sebagai alat sumber penerimaan pembiayaan