Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...Riki Ardoni
secara sederhana pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sejumlah pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Pemotongan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Dengan kata lain, pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya.
Sedangkan, pemungutan pajak merupakan kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 25. PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan. Besarnya angsuran ditentukan berdasarkan pajak penghasilan tahun sebelumnya yang terutang setelah dikurangi kredit pajak dan dibagi 12 bulan. Wajib pajak akan dikenai sanksi jika terlambat membayar atau melaporkan angsuran PPh Pas
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan berdasarkan prinsip pay as you earn. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, rumus umum perhitungan, dan kondisi khusus seperti hak atas kompensasi kerugian dan penghasilan tidak teratur.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas tanah dan bangunan yang besarnya ditentukan oleh nilai jual objek pajak. Wajib pembayaran PBB adalah pemilik tanah atau bangunan. PBB dihitung berdasarkan nilai jual kena pajak yang ditetapkan pemerintah dengan tarif 0,5% dan dibayarkan ke bank atau kantor pos.
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak yang harus dilakukan sendiri setiap bulan oleh Wajib Pajak berdasarkan perhitungan pajak tahun sebelumnya. Besaran angsuran dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak jika terjadi perubahan kondisi usaha atau kegiatan Wajib Pajak. Wajib Pajak baru akan dibebankan angsuran nihil, sedangkan terlambat membayar akan dikenai
Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...Riki Ardoni
secara sederhana pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sejumlah pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Pemotongan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Dengan kata lain, pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya.
Sedangkan, pemungutan pajak merupakan kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 25. PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan. Besarnya angsuran ditentukan berdasarkan pajak penghasilan tahun sebelumnya yang terutang setelah dikurangi kredit pajak dan dibagi 12 bulan. Wajib pajak akan dikenai sanksi jika terlambat membayar atau melaporkan angsuran PPh Pas
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan berdasarkan prinsip pay as you earn. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, rumus umum perhitungan, dan kondisi khusus seperti hak atas kompensasi kerugian dan penghasilan tidak teratur.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas tanah dan bangunan yang besarnya ditentukan oleh nilai jual objek pajak. Wajib pembayaran PBB adalah pemilik tanah atau bangunan. PBB dihitung berdasarkan nilai jual kena pajak yang ditetapkan pemerintah dengan tarif 0,5% dan dibayarkan ke bank atau kantor pos.
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak yang harus dilakukan sendiri setiap bulan oleh Wajib Pajak berdasarkan perhitungan pajak tahun sebelumnya. Besaran angsuran dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak jika terjadi perubahan kondisi usaha atau kegiatan Wajib Pajak. Wajib Pajak baru akan dibebankan angsuran nihil, sedangkan terlambat membayar akan dikenai
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat serta pembiayaan fasilitas umum, pertahanan, dan pemerintahan. NPWP adalah nomor pengenal wajib pajak yang digunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Perubahan peraturan pajak membawa penyesua
PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri setiap bulan oleh wajib pajak. Besarnya dihitung berdasarkan pajak penghasilan tahun sebelumnya dikurangi pajak yang sudah dipotong atau dibayar, lalu dibagi 12 bulan. Terdapat penghitungan khusus untuk wajib pajak yang berhak kompensasi kerugian dimana besarnya angsuran mengikuti perhitungan tahun sebel
Dokumen tersebut membahas ketentuan PPh Pasal 25 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya. Angsuran pajak dihitung dengan mengurangkan PPh terutang tahun lalu dengan pajak yang sudah dipotong/dibayar, lalu dibagi 12 bulan. Besaran angsuran dapat disesuaikan berdasarkan SKP atau keputusan Dirjen Pajak. Dokumen ini
PPh Pasal 26 mengatur pemotongan pajak penghasilan bagi wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai dari sejarah, objek yang dikenakan PBB, proses pendaftaran dan pengukurannya, serta cara penghitungan PBB berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif tertentu.
Dokumen tersebut berisi jawaban-jawaban mengenai soal-soal pajak yang meliputi pengertian, fungsi, jenis, dan ketentuan perpajakan di Indonesia. Beberapa poin kunci yang dijelaskan adalah perbedaan antara pajak dan retribusi, karakteristik pajak, tujuan pemungutan pajak, dan contoh-contoh pajak serta retribusi.
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanBbe Mee
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 25 yang merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri setiap bulan oleh wajib pajak. Dokumen ini juga menjelaskan cara penghitungan besaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan data SPT tahun sebelumnya dengan memperhitungkan kredit pajak dalam dan luar negeri. Selisih antara pajak terutang dan kredit pajak akan men
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah dua jenis pajak yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. PBB dikenakan kepada pemilik tanah dan bangunan, dengan dasar pengenaan berupa nilai jual objek pajak. BPHTB dikenakan kepada pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, dengan dasar pengenaan berupa nilai perolehan objek paj
Dokumen tersebut merangkum tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencakup definisi, objek, subjek, dasar hukum, tarif, penghitungan, penagihan, dan pembagian hasil PBB."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan penggolongan pajak daerah serta retribusi daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan beserta perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah.
Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan di Indonesia. Pengkreditan dilakukan dengan menggabungkan penghasilan dari luar negeri dan dalam negeri, serta memilih jumlah kredit pajak terkecil antara pajak yang dibayar di luar negeri dan perhitungan berdasarkan proporsi penghasilan luar ne
PPh Pasal 26 mengatur pemotongan pajak penghasilan bagi wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat serta pembiayaan fasilitas umum, pertahanan, dan pemerintahan. NPWP adalah nomor pengenal wajib pajak yang digunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Perubahan peraturan pajak membawa penyesua
PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri setiap bulan oleh wajib pajak. Besarnya dihitung berdasarkan pajak penghasilan tahun sebelumnya dikurangi pajak yang sudah dipotong atau dibayar, lalu dibagi 12 bulan. Terdapat penghitungan khusus untuk wajib pajak yang berhak kompensasi kerugian dimana besarnya angsuran mengikuti perhitungan tahun sebel
Dokumen tersebut membahas ketentuan PPh Pasal 25 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya. Angsuran pajak dihitung dengan mengurangkan PPh terutang tahun lalu dengan pajak yang sudah dipotong/dibayar, lalu dibagi 12 bulan. Besaran angsuran dapat disesuaikan berdasarkan SKP atau keputusan Dirjen Pajak. Dokumen ini
PPh Pasal 26 mengatur pemotongan pajak penghasilan bagi wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai dari sejarah, objek yang dikenakan PBB, proses pendaftaran dan pengukurannya, serta cara penghitungan PBB berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif tertentu.
Dokumen tersebut berisi jawaban-jawaban mengenai soal-soal pajak yang meliputi pengertian, fungsi, jenis, dan ketentuan perpajakan di Indonesia. Beberapa poin kunci yang dijelaskan adalah perbedaan antara pajak dan retribusi, karakteristik pajak, tujuan pemungutan pajak, dan contoh-contoh pajak serta retribusi.
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanBbe Mee
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 25 yang merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri setiap bulan oleh wajib pajak. Dokumen ini juga menjelaskan cara penghitungan besaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan data SPT tahun sebelumnya dengan memperhitungkan kredit pajak dalam dan luar negeri. Selisih antara pajak terutang dan kredit pajak akan men
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah dua jenis pajak yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. PBB dikenakan kepada pemilik tanah dan bangunan, dengan dasar pengenaan berupa nilai jual objek pajak. BPHTB dikenakan kepada pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, dengan dasar pengenaan berupa nilai perolehan objek paj
Dokumen tersebut merangkum tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencakup definisi, objek, subjek, dasar hukum, tarif, penghitungan, penagihan, dan pembagian hasil PBB."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan penggolongan pajak daerah serta retribusi daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan beserta perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah.
Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan di Indonesia. Pengkreditan dilakukan dengan menggabungkan penghasilan dari luar negeri dan dalam negeri, serta memilih jumlah kredit pajak terkecil antara pajak yang dibayar di luar negeri dan perhitungan berdasarkan proporsi penghasilan luar ne
PPh Pasal 26 mengatur pemotongan pajak penghasilan bagi wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Dokumen tersebut memberikan informasi transaksi PT Jayaprima selama masa Maret 2011 beserta pertanyaan terkait perhitungan, pelaporan, dan penyampaian SPT PPN perusahaan tersebut.
Dokumen tersebut membahas mengenai pencatatan berbagai jenis pajak yang harus dilakukan perusahaan seperti pajak penghasilan perusahaan, pajak pihak ketiga, PPN, dan pajak lainnya serta menjelaskan proses pencatatannya.
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaDwi Utomo
1. Dokumen tersebut membahas perlakuan perpajakan terhadap uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua.
2. Terdapat dasar hukum dan peraturan terkait pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tersebut.
3. Terdapat penjelasan mengenai objek yang dikenakan pajak, dasar pengenaan pajak, dan tarif pemotongan pajaknya apakah
Dokumen tersebut membahas tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan, termasuk cara pelunasan melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain atau wajib pajak sendiri yang dilakukan setiap bulan. Juga dibahas tentang penghitungan besaran angsuran pajak bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
2. Perhitungan PPh Terhutang
Pembayaran dari Luar Negeri Pembayaran ke Luar Negeri
Luar Negeri Pasal 24 Pasal 26
Indonesia
WAJIB PAJAK
Pasal 23 BADAN Pasal 23
Laporan Laba / Rugi
Penghasilan Pasal 4
xxx
Pasal 6
Biaya
(xxx)
Laba Pasal 9
xxx
Koreksi Fiskal
Pasal 22, 23, xxx Pasal 17
24, 25 Penghasilan Kena Pajak
xxx Pasal 29
Pajak Terutang
2 xxx
Pajak dibayar dimuka
3. PPh pasal 24
Pajak yang dibayar atau terutang di luar
negeri atas penghasilan dari luar negeri
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
dalam negeri boleh dikreditkan terhadap
pajak yang terutang.
Besarnya kredit pajak : sebesar pajak
penghasilan yang dibayar atau terutang di
luar negeri tetapi tidak boleh melebihi
penghitungan pajak yang terutang.
5. No Uraian Rp (1) Rp (2)
1 Penghasilan di LN 10.000.000 10.000.000
2 Penghasilan di DN 60.000.000 60.000.000
3 Jumlah seluruh penghasilan 70.000.000 70.000.000
4 Pajak yang dikenakan di LN :
20% x Rp 10.000.000 2.000.000
35 % x Rp 10.000.000 3.500.000
5 Pajak yg dikenakan Tarif Ps
17
25% x Rp 70.000.000 17.500.000 17.500.000
6 Batasan kredit pajak
10 juta/70 juta x17.500.000 2.500.000 2.500.000
7 PPh Pasal 24 2.000.000 2.500.000
6. PPh pasal 25
Penghitungan besarnya angsuran pajak
dalam tahun pajak berjalan yang harus
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk
setiap bulan
7. ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN
BERJALAN
Pasal 25 ayat (1)
BESAR ANGSURAN PPh PASAL 25
SETIAP BULAN
PPh TERUTANG MENURUT SPT TAHUNAN PPh
THN PAJAK YG LALU
DIKURANGI
PPh YG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT : PPh YG DIBAYAR ATAU TERUTANG DI
PPh PASAL 21 LN YANG BOLEH DIKREDITKAN
PPh PASAL 22 PPh PASAL 24
PPh PASAL 23
12 (DUA BELAS) ATAU BANYAKNYA BULAN DALAM BAGIAN
TAHUN PAJAK
9. JENIS PAJAK SETOR LAPOR
PPh Pasal 25 Tgl 15 Bln berikutnya Tgl 20 Bln berikutnya
PPh Pasal 21 Tgl 10 Bln berikutnya Tgl 20 Bln berikutnya
PPh Potput Lainnya Tgl 10 Bln berikutnya Tgl 20 Bln berikutnya
PPN Sebelum Dilaporkan Akhir Masa Pajak
berikutnya
PPh Tahunan OP Sebelum Dilaporkan Tgl 31 Maret Tahun
berikutnya
PPh Tahunan Badan Sebelum Dilaporkan Tgl 30 April Tahun
berikutnya
10. ANGSURAN BULANAN UNTUK BULAN SEBELUM
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN
Pasal 25 ayat (2)
SAMA BESARNYA DENGAN
Angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak
yang lalu
Contoh :
Apabila SPT Tahunan PPh OP disampaikan pada
bulan Februari 2011 maka besarnya angsuran PPh
25 bulan Januari 2011 adalah sebesar angsuran
PPh 25 bulan Desember 2010
11. APABILA TAHUN BERJALAN
DITERBITKAN SURAT KETETAPAN
PAJAK UNTUK TAHUN PAJAK LALU
ANGSURAN PAJAK DIHITUNG
BERDASARKAN SURAT
KETETAPAN PAJAK TERSEBUT
PERUBAHAN ANGSURAN PAJAK TERSEBUT BERLAKU
MULAI BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN
DITERBITKANNYA SURAT KETETAPAN PAJAK
12. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN DALAM HAL-HAL
TERTENTU
Pasal 25 ayat (6)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
MENETAPKAN ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN
APABILA :
WP BERHAK ATAS KOMPENSASI KERUGIAN
WP MEMPEROLEH PENGHASILAN TIDAK TERATUR
SPT TAHUNAN PPh TAHUN YG LALU DISAMPAIKAN SETELAH LEWAT BATAS WAKTU YG
DITENTUKAN
WP DIBERIKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh
WP MEMBETULKAN SENDIRI SPT TAHUNAN PPh YG MENGAKIBATKAN ANGSURAN
BULANAN LEBIH BESAR DARI ANGSURAN BULANAN SEBELUM PEMBETULAN
TERJADI PERUBAHAN KEADAAN USAHA ATAU KEGIATAN WP
13. Cara Mencari Angsuran PPh Pasal 25
Penghasilan Neto Rp xxx
Penghasilan Tidak Teratur Rp xxx _
Penghasilan Teratur Rp xxx
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn) Rp xxx _
Penghasilan Neto Usaha Rp xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp xxx _
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp xxx
Penghasilan Terutang :
PKP x Tarif Pasal 17 Rp xxxx
Kredit Pajak :
PPh Pasal 21 Rp xxx
PPh Pasal 22 Rp xxx
PPh Pasal 24 Rp xxx
Jumlah Kredit Pajak Rp xxx _
Pajak yang masih harus dibayar sendiri Rp xxx (A)
PPh Pasal 25 yang telah dibayar Rp xxx _ (B)
Lebih bayar /Kurang bayar Rp xxx
Catatan :
- Terjadi Lebih Bayar jika (B>A) dan Kurang Bayar (A>B)
- Jika Lebih Bayar maka (B/12) jika Kurang Bayar maka (A/12)
14. Contoh Kasus : BPR “ABC”
Data laporan laba rugi fiskal pada triwulan I
2011 BPR “ABC” :
PEREDARAN USAHA Rp 700.000.000,-
HPP Rp 400.000.000,-
LABA BRUTO Rp 300.000.000,-
BIAYA OPERASIONAL Rp 200.000.000,-
LABA BERSIH Rp 100.000.000,-
