SlideShare a Scribd company logo
Pembangunan dan Pengembangan Kota
Pesisir berbasis “Kota Hijau”
Outline
• Fakta dan Data
• Program Pengembangan Kota Hijau
• Capaian P2KH 2012
• Penutup
2
Fakta dan Data
3
Urbanisasi
semakin
meningkat
Kualitas
Lingkungan
perkotaan
menurun
Pada tahun 2050
8 dari 10 orang
akan tinggal di perkotaan
Kita telah memasuki era perkotaan...
50% dari total populasi
bermukim di kawasan perkotaan
4
• Kota pesisir pada dasarnya
berakar dari faktor
geografis dan sejarah.
• Kota pesisir cenderung
lebih cepat tumbuh, baik
secara demografis maupun
ekonomis.
• Kota pesisir memainkan
peran sosio-ekonomi
yang dominan.
KARAKTERISTIK KOTA
PESISIR
DI INDONESIA
5
KARAKTERISTIK KOTA PESISIR DI INDONESIA (1)
Kota pesisir pada dasarnya berakar dari faktor geografis dan sejarah.
Padang Banda Aceh
Sejak berabad-abad lalu Kota Pesisir di
Indonesia telah menjadi bagian dari rute
perdagangan , dan menjadi pintu gerbang
alami untuk perdagangan antar pulau.
Beberapa contoh kota yang sarat
dengan sejarah:
Banda Aceh, Padang, Palembang,
Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar
1940 1972 2013
Kota pesisir cenderung lebih cepat tumbuh, baik secara demografis maupun ekonomis.
Jakarta
1897 20101925
Surabaya
Kota-kota pesisir
tumbuh secara
signifikan dalam kurun
waktu 100 tahun
terakhir
Perkembangan kota
selalu berawal dari
Pelabuhan dan
kawasan pesisir yang
menjadi pusat aktifikas
perdagangan dan
pemerintahan kota
Contoh kota:
Medan, Jakarta,
Semarang, Surbaya,
dan Makassar
KARAKTERISTIK KOTA PESISIR DI INDONESIA (2)
Kota pesisir memainkan peran sosio-ekonomi yang dominan.
KARAKTERISTIK KOTA PESISIR DI INDONESIA (3)
budaya masyarakat Indonesia di kawasan pesisir
1. Kegiatan primer : pengumpulan hasil laut,
2. Kegiatan tersier :
a. perdagangan dan jasa seperti pelayanan kepelabuhanan,
b. pusat transaksi ekonomi lintas wilayah bahkan lintas Negara, serta sebagai
c. pusat pemerintahan negara.
kawasan pesisir merupakan beranda dari kegiatan masyarakat di Indonesia yang umumnya
menjadi pusat aglomerasi ekonomi kawasan sekitarnya (hinterland) dalam bentuk
pelabuhan sebagai ‘pasar’ atau lokasi transaksi ekonomi
PROFIL KOTA PESISIR DI INDONESIA
11%
(5 kota)
11%
(5 kota)
67%
(32 kota)
11%
(5 kota)
Kota Pesisir Berdasarkan Ukuran Kota
Kota Metropolitan
Kota Besar
Kota Sedang
Kota Kecil
50% (47 kota) dari total kota di Indonesia
merupakan kota pesisir
9
PROFIL KOTA PESISIR DI INDONESIA
Kota
Metropolitan
(5 Kota)
Kota Besar
(5 Kota)
Kota Sedang (32 Kota) Kota Kecil
(5 Kota)
Kota Medan Kota Serang Kota Banda Aceh Kota Pekalongan Kota Palopo Kota Tual
Kota Makassar Kota
Balikpapan
Kota Lhokseumawe Kota Probolinggo Kota Palu Kota Pariaman
Kota Semarang Kota Denpasar Kota Tanjung
Pinang
Kota Tegal Kota Gorontalo Kota Tidore
Kepulauan
Kota Surabaya Kota Padang Kota Gunungsitoli Kota Bontang Kota Manado Kota Sibolga
Kota Jakarta
Utara
Kota Batam Kota Dumai Kota Tarakan Kota Parepare Kota Sabang
Kota Bengkulu Kota Singkawang Kota Kendari
Kota Bitung Kota Ambon Kota Ternate
Kota Pangkal
Pinang
Kota Baubau Kota Bima
Kota Cilegon Kota Langsa Kota Sorong
Kota Pasuruan Kota Kupang Kota Jayapura
Kota Cirebon Kota Mataram
10
Kondisi Perkotaan di Indonesia :
Keberagaman Kota-kota
Pulau/Kepulauan
Kota Otonom/
Administratif
PKN PKW PKSN
KSN
Perkotaan
Kota
Metropolitan
Kota
Besar
Kota
Sedang
Kota
Kecil
Kota
Pedalaman
Kota
Pesisir
Pulau Sumatera 34 9 60 4 1 2 5 19 8 20 14
Pulau Jawa-Bali 35 12 35 - 5 11 8 16 - 24 11
Pulau Kalimantan 9 2 10 3 - - 4 5 - 5 4
Pulau Sulawesi 11 5 25 10 1 1 - 9 1 2 9
Kepulauan Maluku 4 5 27 2 - - - 2 2 - 4
Kepulauan Nusa Tenggara 3 2 11 4 - - - 3 - - 3
Pulau Papua 2 3 11 3 - - - 2 - - 2
JUMLAH 98 38 177 26 7 14 17 56 11 51 47
11
Permasalahan Kawasan Perkotaan Pesisir
Intrusi air laut
Abrasi Pantai
Isu
Perubahan
Iklim Kenaikan permukaan air laut
Pencemaran
Eksploitasi sumber daya secara berlebihan.
Konversi Kawasan Lindung ke
Penggunaan Lainnya.
Kerusakan Fisik Habitat.
Isu
Lingkungan
Potensi Kawasan Perkotaan Pesisir
Memiliki aksesibilitas yang baik, sehingga
berpotensi untuk menjadi pusat perdagangan dan
jasa, industri, pariwisata, dll
Jakarta
Semarang
Palembang
Jakarta
Jakarta
Cirebon
Denpasar
Contoh Kota
Kota Pesisir Rentan Bencana
Banjir Rob
Tsunami
Intrusi air laut
Kota pesisir memiliki
kerentanan bencana
yang besar,
Hal ini dikarenakan
perubahan iklim dan
pembangunan kota
yang tidak ramah
lingkungan.
Beberapa bencana
yang mengancam :
Banjir, Rob, intrusi air
laut, dan Tsunami.
Contoh kota rentan
bencana:
• Banda Aceh
• Padang
• Denpasar
1. Peningkatan Nilai Kota dengan menjaga dan melestarikan
ekosistem dan kawasan lindung
2. Identifikasi bencana alam
3. Penerapan penilaian yang komprehensif untuk kawasan dan site
4. Peningkatan standar kelayakan untuk bangunan dan konstruksi
yang akan dibangun di sepanjang pesisir
5. Adopsi “best practice” dalam pengembangan kota pesisir yang
dinamis
6. Penggunaan market-based incentives untuk meningkatkan
pembangunan kota yang layak huni
7. Memperhatikan isu Sosial dan Ekonomi
8. Penyelarasan hak akses publik dan hak privat
9. Pemeliharaan sumber air baku yang ada
10. Berkomitmen untuk selalu melakukan pengembangan yang
berkelanjutan di kota pesisir
10 Prinsip Pengembangan Kota Pesisir
(Urban Land Institute, 2007)
14
Upaya Pengembangan
Kota-Kota Pesisir
di Indonesia melalui
Penataan Ruang
Kota/Kabupaten
Kawasan Pesisir
Lingkungan Pesisir
Laut
UU 27/2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil
UU 26/2007
tentang Penataan Ruang
(Kota yang Berkelanjutan)
(Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut)
16
16
• Penataan ruang sebagai acuan
pembangunan sektoral dan
wilayah;
• Pendekatan sistem dilakukan
dalam penataan ruang;
• Penataan ruang tidak sekadar
perencanaan tata ruang wilayah,
tetapi basis untuk pengembangan
program kreatif/inovatif
Sistem Penyelenggaraan Penataan Ruang
PENGATURAN
PEMBINAAN PENGAWASAN
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Pemanfaatan
Ruang
Perencanaan
Tata Ruang
(Berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang)
Perlu kesinambungan proses planning, perancangan,
pemrograman hingga implementasi nyata
17
Prinsip Rencana Detail Penataan Ruang (RDTR)
dan Peraturan Zonasi (PZ) pada Kawasan Pesisir
RDTR adalah rencana secara rinci tata ruang kabupaten/kota yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi kabupaten/kota (Permen PU no 20/2011) sementara PZ adalah
ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang beserta dengan ketentuan pengendaliannya
Prinsip-prisip penataan Kawasan Pesisir
1. Pemanfaatan lahan yang memiliki linkage antara kawasan daratan dan laut
2. Konservasi kawasan lindung pantai
3. Penataan fungsi publik pada area yang berdampingan dengan pantai, sementara
hunian berada pada dataran yang lebih tinggi
Laut
SepadanPantai
Fungsi publik:
1. Komersial
2. Fasum/fasos Fungsi Hunian
Simulasi Penataan Blok RDTR
Program Pengembangan Kota Hijau
19
Konsep Pengembangan Kota Berkelanjutan dan Tematik
Green City
Safe and
Healthy City
Competitive
City Creative
City
Resilient
City
Heritage
City
Inclusive
City
Active City
Techno City
Smart City
Productive
City
Sustainable Urban Development/
Sustainable City
layak huni, berjati diri, produktif, berkelanjutan
20
Rio+20:
the future we want
(article 134 – 137
on sustainable cities and human settlements)
134. Rencana yang dilaksanakan-holistik-
konservasi pusaka-revitalisasi-pusat kota
135. Pendekatan terpadu-energi-ruang
perkotaan hijau-perubahan iklim
136. Kebijakan perencanaan dan desain kota-
manajemen bangunan-mobilitas ramah
lingkungan
137. Kemitraan kota dan masyarakat-dukungan
finansial
diperlukan aksi afirmatif entitas kewilayahan
berbasis RTR dan desain kota, dengan prioritas
intervensi pada kawasan pusaka, pusat kota, ruang
perkotaan hijau, mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim, dengan Pemerintah mendorong
proses yang inklusif
21
sebagai paradigma baru,
sebuah metafora,
bagi keberlanjutan
...berada pada keseimbangan
antara aspek ekonomi, sosial dan
lingkungan, begitu pun antara
lingkungan alami dan buatan
meliputi 8 subsistem dalam
perkotaan
Konsep
Pengembangan
Kota Hijau
...sebagai solusi cerdas dan kreatif
untuk menjawab tantangan permasalahan kota
dan perubahan iklim...
22
Kota hijau :
cita-cita bersama yang bisa dicapai,
bukan sebuah utopia
GERAKAN
KOTA
HIJAU
PEMERINTAH
PUSAT
DAN
PROVINSI
PRIVATE
SECTOR
MENDORONG
MEMPERCEPAT MEMPERLUAS
MENINGKATKAN
Pemerintah Kota/Kabupaten bersamadengan
masyarakat(komunitas hijau)
23
0
20
40
60
80
100
120
2011 2012 2013
60
85
112
2011 2012 2013
Kota/kabupaten Peserta P2KH
24
63 Kota / kabupaten
Peserta P2KH 2013
Adalah Kota Pesisir
Skenario Pelaksanaan P2KH
25
26
Capaian P2KH 2012
Kab.SumbawaKotaSemarang
(1)
Good
Practices
27
Kota Probolinggo
Kota Banda Aceh
Eksisting Rencana
Good
Practices
28
Eksisting Rencana
Good
Practices KotaSemarangKab.Purbalingga
(3)
29
REFERENSI UTAMA P2KH 2013
Juknis P2KH 2013 Manual P2KH 2013 Panduan
Pengembangan Kota
Hijau di Indonesia
Gerakan Kota Hijau
30
1. Penyempurnaan dan Penetapan RAKH (termasuk di dalamnya
Penyempurnaan Masterplan RTH 2012 dan Penyusunan
Masterplan RTH Upscaling)
2. Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunitas Hijau
3. Perencanaan Peningkatan Kuantitas RTH Perkotaan (DED)
4. Fasilitasi Implementasi Prakarsa Kota Hijau (Fisik RTH)
5. Supervisi Fasilitasi Implementasi Prakarsa Kota Hijau (Fisik
RTH)
6. Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan
7. Penyusunan Peta Komunitas Hijau
AKSI NYATA P2KH 2013
31
• Terdiri dari 8 Atribut Kota Hijau
• Komitmen APBD
• Roadmap
• City wide scale
• Masukan bagi RPJMD dan RTRW
• Implementasi Masterplan RTH
• Generator perluasan RTH kawasan
Perkotaan
• Terletak pada lokasi yang strategis
• 1 Atribut Kota Hijau (Green Open
Space) dan atribut Up-scaling - nya
• Roadmap RTH
• Turunan dari RTRW
RAKH
MASTERPLAN
RTH
DED RTH
IMPLEMENTASI
FISIK RTH
• Sebagai etalase implementasi 8
Atribut Kota Hijau
• Aksi nyata perwujudan RTH Publik
kawasan perkotaan
Komunitas
Hijau Survey RTH
Eksisting
Fungsi
Supervisi
Wadah
aktivitas
Komunitas
Peran serta
Kreatif
32
Mewujudkan Kota Hijau
untuk Kota Pesisir yang
lebih layak huni dan
berkelanjutan adalah
tanggungjawab kita
semua
P2KH sebagai platform
program berciri entitas
yang diisi oleh sektor-sektor
secara terpadu dan kreatif
PENUTUP

More Related Content

What's hot

Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
joihot
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
bintang purba
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012inideedee
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Aji Qan D
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Penataan Ruang
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
ushfia
 
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Bagus ardian
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Penataan Ruang
 
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Mellianae Merkusi
 
Metode Dasar Analisa Wilayah
Metode Dasar Analisa WilayahMetode Dasar Analisa Wilayah
Metode Dasar Analisa Wilayah
Muhammad Hanif
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
 
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Penataan Ruang
 
Bab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancanganBab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancanganLatifah Tio
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
Dadang Solihin
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Penataan Ruang
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
henny ferniza
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptx
YettiAnita
 

What's hot (20)

Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
 
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
 
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
 
Metode Dasar Analisa Wilayah
Metode Dasar Analisa WilayahMetode Dasar Analisa Wilayah
Metode Dasar Analisa Wilayah
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
 
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
 
Peraturan Zonasi
Peraturan ZonasiPeraturan Zonasi
Peraturan Zonasi
 
Bab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancanganBab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancangan
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptx
 

Similar to Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR

Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
suningterusberkarya
 
Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Pengembangan Kota Cerdas di IndonesiaPengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Instansi
 
Kampanye Publik Kota Hijau
Kampanye Publik Kota HijauKampanye Publik Kota Hijau
Kampanye Publik Kota Hijau
nikenpraw
 
Green urban design smart city
Green urban design smart cityGreen urban design smart city
Green urban design smart city
ririkdpratiwi
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pwp3
Pwp3Pwp3
Pertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Pertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTAPertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Pertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
suningterusberkarya
 
Lokakarya kampung hijau pu
Lokakarya kampung hijau puLokakarya kampung hijau pu
Lokakarya kampung hijau pu
Nendi Subakti
 
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan ya...
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan ya...Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan ya...
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan ya...
Dadang Solihin
 
Emil Dardak, mengusung Urban Civic Movement
Emil Dardak, mengusung Urban Civic Movement Emil Dardak, mengusung Urban Civic Movement
Emil Dardak, mengusung Urban Civic Movement
kakatomi
 
Emil dardak, doktor ekonomi pembangunan termuda
Emil dardak, doktor ekonomi pembangunan termudaEmil dardak, doktor ekonomi pembangunan termuda
Emil dardak, doktor ekonomi pembangunan termuda
prita adhanti
 
220418 20.43 [Dialog-INKINDO] Pembangunan IKN-fin.pdf
220418 20.43 [Dialog-INKINDO] Pembangunan IKN-fin.pdf220418 20.43 [Dialog-INKINDO] Pembangunan IKN-fin.pdf
220418 20.43 [Dialog-INKINDO] Pembangunan IKN-fin.pdf
afifsalim12
 
Presentasi Implementasi Smart City 2021.ppt
Presentasi Implementasi Smart City 2021.pptPresentasi Implementasi Smart City 2021.ppt
Presentasi Implementasi Smart City 2021.ppt
syamsul_akbar
 
2. iam city changer paparan pa dirjen cipta karya 290914 cc ise
2. iam city changer paparan pa dirjen cipta karya 290914 cc ise2. iam city changer paparan pa dirjen cipta karya 290914 cc ise
2. iam city changer paparan pa dirjen cipta karya 290914 cc ise
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Pengembangan wilayah kota manado
Pengembangan wilayah kota manadoPengembangan wilayah kota manado
Pengembangan wilayah kota manadoNurhakim Fauzian
 
A170526­ LMCP 1552 AMALAN TERBAIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
A170526­ LMCP 1552  AMALAN TERBAIK KESEJAHTERAAN SOSIALA170526­ LMCP 1552  AMALAN TERBAIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
A170526­ LMCP 1552 AMALAN TERBAIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
AMIRULSYAFIQAHBINTIM
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
KPDT
 
Bekasi berkelanjutan
Bekasi berkelanjutanBekasi berkelanjutan
Bekasi berkelanjutan
widhyanto muttaqien
 

Similar to Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR (20)

Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Bappenas ksppn
Bappenas ksppnBappenas ksppn
Bappenas ksppn
 
Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Pengembangan Kota Cerdas di IndonesiaPengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia
 
Kampanye Publik Kota Hijau
Kampanye Publik Kota HijauKampanye Publik Kota Hijau
Kampanye Publik Kota Hijau
 
Green urban design smart city
Green urban design smart cityGreen urban design smart city
Green urban design smart city
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pwp3
Pwp3Pwp3
Pwp3
 
Pertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Pertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTAPertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Pertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Review RTRW kota semarang
Review RTRW kota semarangReview RTRW kota semarang
Review RTRW kota semarang
 
Lokakarya kampung hijau pu
Lokakarya kampung hijau puLokakarya kampung hijau pu
Lokakarya kampung hijau pu
 
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan ya...
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan ya...Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan ya...
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan ya...
 
Emil Dardak, mengusung Urban Civic Movement
Emil Dardak, mengusung Urban Civic Movement Emil Dardak, mengusung Urban Civic Movement
Emil Dardak, mengusung Urban Civic Movement
 
Emil dardak, doktor ekonomi pembangunan termuda
Emil dardak, doktor ekonomi pembangunan termudaEmil dardak, doktor ekonomi pembangunan termuda
Emil dardak, doktor ekonomi pembangunan termuda
 
220418 20.43 [Dialog-INKINDO] Pembangunan IKN-fin.pdf
220418 20.43 [Dialog-INKINDO] Pembangunan IKN-fin.pdf220418 20.43 [Dialog-INKINDO] Pembangunan IKN-fin.pdf
220418 20.43 [Dialog-INKINDO] Pembangunan IKN-fin.pdf
 
Presentasi Implementasi Smart City 2021.ppt
Presentasi Implementasi Smart City 2021.pptPresentasi Implementasi Smart City 2021.ppt
Presentasi Implementasi Smart City 2021.ppt
 
2. iam city changer paparan pa dirjen cipta karya 290914 cc ise
2. iam city changer paparan pa dirjen cipta karya 290914 cc ise2. iam city changer paparan pa dirjen cipta karya 290914 cc ise
2. iam city changer paparan pa dirjen cipta karya 290914 cc ise
 
Pengembangan wilayah kota manado
Pengembangan wilayah kota manadoPengembangan wilayah kota manado
Pengembangan wilayah kota manado
 
A170526­ LMCP 1552 AMALAN TERBAIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
A170526­ LMCP 1552  AMALAN TERBAIK KESEJAHTERAAN SOSIALA170526­ LMCP 1552  AMALAN TERBAIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
A170526­ LMCP 1552 AMALAN TERBAIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
 
Bekasi berkelanjutan
Bekasi berkelanjutanBekasi berkelanjutan
Bekasi berkelanjutan
 

More from suningterusberkarya

kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdfkalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
suningterusberkarya
 
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitanJurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
suningterusberkarya
 
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabayaPemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
suningterusberkarya
 
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
suningterusberkarya
 
Jurnal waktu 2011 suning
Jurnal waktu 2011 suningJurnal waktu 2011 suning
Jurnal waktu 2011 suning
suningterusberkarya
 
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
suningterusberkarya
 
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
suningterusberkarya
 
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
suningterusberkarya
 
Pertemuan 12
Pertemuan 12Pertemuan 12
Pertemuan 12
suningterusberkarya
 
Pertemuan 11
Pertemuan 11Pertemuan 11
Pertemuan 11
suningterusberkarya
 
Pertemuan 10
Pertemuan 10Pertemuan 10
Pertemuan 10
suningterusberkarya
 

More from suningterusberkarya (20)

kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdfkalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
 
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitanJurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
 
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabayaPemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
 
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
 
Jurnal waktu 2011 suning
Jurnal waktu 2011 suningJurnal waktu 2011 suning
Jurnal waktu 2011 suning
 
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Pertemuan 12
Pertemuan 12Pertemuan 12
Pertemuan 12
 
Pertemuan 11
Pertemuan 11Pertemuan 11
Pertemuan 11
 
Pertemuan 10
Pertemuan 10Pertemuan 10
Pertemuan 10
 

Recently uploaded

Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdf
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdfAnalisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdf
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdf
BrigittaBelva
 
Penetapan C-Organik Tanah (Walkley and Black Method).pptx
Penetapan C-Organik Tanah (Walkley and Black Method).pptxPenetapan C-Organik Tanah (Walkley and Black Method).pptx
Penetapan C-Organik Tanah (Walkley and Black Method).pptx
Erma753811
 
induksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptx
induksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptxinduksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptx
induksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptx
AzisRois1
 
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
muhammadnoorhasby04
 
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI...KERUSAKAN LAHAN GAMBUT: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI...
d1051231034
 
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap EkosistemStudi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
d1051231041
 
Sejarah Gunung Merapi dan Catatan Erupsi
Sejarah Gunung Merapi dan Catatan ErupsiSejarah Gunung Merapi dan Catatan Erupsi
Sejarah Gunung Merapi dan Catatan Erupsi
ssuserb357a32
 
BAB III. Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.ppt
BAB III.  Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.pptBAB III.  Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.ppt
BAB III. Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.ppt
YUZANAPRATIWI
 
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...
d1051231039
 
001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx
001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx
001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx
LukmanulHakim572233
 
Plastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdf
Plastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdfPlastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdf
Plastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdf
Biotani & Bahari Indonesia
 
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
d1051231072
 

Recently uploaded (12)

Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdf
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdfAnalisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdf
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdf
 
Penetapan C-Organik Tanah (Walkley and Black Method).pptx
Penetapan C-Organik Tanah (Walkley and Black Method).pptxPenetapan C-Organik Tanah (Walkley and Black Method).pptx
Penetapan C-Organik Tanah (Walkley and Black Method).pptx
 
induksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptx
induksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptxinduksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptx
induksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptx
 
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
 
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI...KERUSAKAN LAHAN GAMBUT: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI...
 
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap EkosistemStudi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
 
Sejarah Gunung Merapi dan Catatan Erupsi
Sejarah Gunung Merapi dan Catatan ErupsiSejarah Gunung Merapi dan Catatan Erupsi
Sejarah Gunung Merapi dan Catatan Erupsi
 
BAB III. Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.ppt
BAB III.  Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.pptBAB III.  Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.ppt
BAB III. Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.ppt
 
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...
 
001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx
001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx
001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx
 
Plastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdf
Plastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdfPlastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdf
Plastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdf
 
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
 

Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR

  • 1. Pembangunan dan Pengembangan Kota Pesisir berbasis “Kota Hijau”
  • 2. Outline • Fakta dan Data • Program Pengembangan Kota Hijau • Capaian P2KH 2012 • Penutup 2
  • 4. Urbanisasi semakin meningkat Kualitas Lingkungan perkotaan menurun Pada tahun 2050 8 dari 10 orang akan tinggal di perkotaan Kita telah memasuki era perkotaan... 50% dari total populasi bermukim di kawasan perkotaan 4
  • 5. • Kota pesisir pada dasarnya berakar dari faktor geografis dan sejarah. • Kota pesisir cenderung lebih cepat tumbuh, baik secara demografis maupun ekonomis. • Kota pesisir memainkan peran sosio-ekonomi yang dominan. KARAKTERISTIK KOTA PESISIR DI INDONESIA 5
  • 6. KARAKTERISTIK KOTA PESISIR DI INDONESIA (1) Kota pesisir pada dasarnya berakar dari faktor geografis dan sejarah. Padang Banda Aceh Sejak berabad-abad lalu Kota Pesisir di Indonesia telah menjadi bagian dari rute perdagangan , dan menjadi pintu gerbang alami untuk perdagangan antar pulau. Beberapa contoh kota yang sarat dengan sejarah: Banda Aceh, Padang, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar
  • 7. 1940 1972 2013 Kota pesisir cenderung lebih cepat tumbuh, baik secara demografis maupun ekonomis. Jakarta 1897 20101925 Surabaya Kota-kota pesisir tumbuh secara signifikan dalam kurun waktu 100 tahun terakhir Perkembangan kota selalu berawal dari Pelabuhan dan kawasan pesisir yang menjadi pusat aktifikas perdagangan dan pemerintahan kota Contoh kota: Medan, Jakarta, Semarang, Surbaya, dan Makassar KARAKTERISTIK KOTA PESISIR DI INDONESIA (2)
  • 8. Kota pesisir memainkan peran sosio-ekonomi yang dominan. KARAKTERISTIK KOTA PESISIR DI INDONESIA (3) budaya masyarakat Indonesia di kawasan pesisir 1. Kegiatan primer : pengumpulan hasil laut, 2. Kegiatan tersier : a. perdagangan dan jasa seperti pelayanan kepelabuhanan, b. pusat transaksi ekonomi lintas wilayah bahkan lintas Negara, serta sebagai c. pusat pemerintahan negara. kawasan pesisir merupakan beranda dari kegiatan masyarakat di Indonesia yang umumnya menjadi pusat aglomerasi ekonomi kawasan sekitarnya (hinterland) dalam bentuk pelabuhan sebagai ‘pasar’ atau lokasi transaksi ekonomi
  • 9. PROFIL KOTA PESISIR DI INDONESIA 11% (5 kota) 11% (5 kota) 67% (32 kota) 11% (5 kota) Kota Pesisir Berdasarkan Ukuran Kota Kota Metropolitan Kota Besar Kota Sedang Kota Kecil 50% (47 kota) dari total kota di Indonesia merupakan kota pesisir 9
  • 10. PROFIL KOTA PESISIR DI INDONESIA Kota Metropolitan (5 Kota) Kota Besar (5 Kota) Kota Sedang (32 Kota) Kota Kecil (5 Kota) Kota Medan Kota Serang Kota Banda Aceh Kota Pekalongan Kota Palopo Kota Tual Kota Makassar Kota Balikpapan Kota Lhokseumawe Kota Probolinggo Kota Palu Kota Pariaman Kota Semarang Kota Denpasar Kota Tanjung Pinang Kota Tegal Kota Gorontalo Kota Tidore Kepulauan Kota Surabaya Kota Padang Kota Gunungsitoli Kota Bontang Kota Manado Kota Sibolga Kota Jakarta Utara Kota Batam Kota Dumai Kota Tarakan Kota Parepare Kota Sabang Kota Bengkulu Kota Singkawang Kota Kendari Kota Bitung Kota Ambon Kota Ternate Kota Pangkal Pinang Kota Baubau Kota Bima Kota Cilegon Kota Langsa Kota Sorong Kota Pasuruan Kota Kupang Kota Jayapura Kota Cirebon Kota Mataram 10
  • 11. Kondisi Perkotaan di Indonesia : Keberagaman Kota-kota Pulau/Kepulauan Kota Otonom/ Administratif PKN PKW PKSN KSN Perkotaan Kota Metropolitan Kota Besar Kota Sedang Kota Kecil Kota Pedalaman Kota Pesisir Pulau Sumatera 34 9 60 4 1 2 5 19 8 20 14 Pulau Jawa-Bali 35 12 35 - 5 11 8 16 - 24 11 Pulau Kalimantan 9 2 10 3 - - 4 5 - 5 4 Pulau Sulawesi 11 5 25 10 1 1 - 9 1 2 9 Kepulauan Maluku 4 5 27 2 - - - 2 2 - 4 Kepulauan Nusa Tenggara 3 2 11 4 - - - 3 - - 3 Pulau Papua 2 3 11 3 - - - 2 - - 2 JUMLAH 98 38 177 26 7 14 17 56 11 51 47 11
  • 12. Permasalahan Kawasan Perkotaan Pesisir Intrusi air laut Abrasi Pantai Isu Perubahan Iklim Kenaikan permukaan air laut Pencemaran Eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Konversi Kawasan Lindung ke Penggunaan Lainnya. Kerusakan Fisik Habitat. Isu Lingkungan Potensi Kawasan Perkotaan Pesisir Memiliki aksesibilitas yang baik, sehingga berpotensi untuk menjadi pusat perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, dll Jakarta Semarang Palembang Jakarta Jakarta Cirebon Denpasar Contoh Kota
  • 13. Kota Pesisir Rentan Bencana Banjir Rob Tsunami Intrusi air laut Kota pesisir memiliki kerentanan bencana yang besar, Hal ini dikarenakan perubahan iklim dan pembangunan kota yang tidak ramah lingkungan. Beberapa bencana yang mengancam : Banjir, Rob, intrusi air laut, dan Tsunami. Contoh kota rentan bencana: • Banda Aceh • Padang • Denpasar
  • 14. 1. Peningkatan Nilai Kota dengan menjaga dan melestarikan ekosistem dan kawasan lindung 2. Identifikasi bencana alam 3. Penerapan penilaian yang komprehensif untuk kawasan dan site 4. Peningkatan standar kelayakan untuk bangunan dan konstruksi yang akan dibangun di sepanjang pesisir 5. Adopsi “best practice” dalam pengembangan kota pesisir yang dinamis 6. Penggunaan market-based incentives untuk meningkatkan pembangunan kota yang layak huni 7. Memperhatikan isu Sosial dan Ekonomi 8. Penyelarasan hak akses publik dan hak privat 9. Pemeliharaan sumber air baku yang ada 10. Berkomitmen untuk selalu melakukan pengembangan yang berkelanjutan di kota pesisir 10 Prinsip Pengembangan Kota Pesisir (Urban Land Institute, 2007) 14
  • 15. Upaya Pengembangan Kota-Kota Pesisir di Indonesia melalui Penataan Ruang
  • 16. Kota/Kabupaten Kawasan Pesisir Lingkungan Pesisir Laut UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil UU 26/2007 tentang Penataan Ruang (Kota yang Berkelanjutan) (Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut) 16 16
  • 17. • Penataan ruang sebagai acuan pembangunan sektoral dan wilayah; • Pendekatan sistem dilakukan dalam penataan ruang; • Penataan ruang tidak sekadar perencanaan tata ruang wilayah, tetapi basis untuk pengembangan program kreatif/inovatif Sistem Penyelenggaraan Penataan Ruang PENGATURAN PEMBINAAN PENGAWASAN Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Perencanaan Tata Ruang (Berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang) Perlu kesinambungan proses planning, perancangan, pemrograman hingga implementasi nyata 17
  • 18. Prinsip Rencana Detail Penataan Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) pada Kawasan Pesisir RDTR adalah rencana secara rinci tata ruang kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota (Permen PU no 20/2011) sementara PZ adalah ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang beserta dengan ketentuan pengendaliannya Prinsip-prisip penataan Kawasan Pesisir 1. Pemanfaatan lahan yang memiliki linkage antara kawasan daratan dan laut 2. Konservasi kawasan lindung pantai 3. Penataan fungsi publik pada area yang berdampingan dengan pantai, sementara hunian berada pada dataran yang lebih tinggi Laut SepadanPantai Fungsi publik: 1. Komersial 2. Fasum/fasos Fungsi Hunian Simulasi Penataan Blok RDTR
  • 20. Konsep Pengembangan Kota Berkelanjutan dan Tematik Green City Safe and Healthy City Competitive City Creative City Resilient City Heritage City Inclusive City Active City Techno City Smart City Productive City Sustainable Urban Development/ Sustainable City layak huni, berjati diri, produktif, berkelanjutan 20
  • 21. Rio+20: the future we want (article 134 – 137 on sustainable cities and human settlements) 134. Rencana yang dilaksanakan-holistik- konservasi pusaka-revitalisasi-pusat kota 135. Pendekatan terpadu-energi-ruang perkotaan hijau-perubahan iklim 136. Kebijakan perencanaan dan desain kota- manajemen bangunan-mobilitas ramah lingkungan 137. Kemitraan kota dan masyarakat-dukungan finansial diperlukan aksi afirmatif entitas kewilayahan berbasis RTR dan desain kota, dengan prioritas intervensi pada kawasan pusaka, pusat kota, ruang perkotaan hijau, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan Pemerintah mendorong proses yang inklusif 21
  • 22. sebagai paradigma baru, sebuah metafora, bagi keberlanjutan ...berada pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, begitu pun antara lingkungan alami dan buatan meliputi 8 subsistem dalam perkotaan Konsep Pengembangan Kota Hijau ...sebagai solusi cerdas dan kreatif untuk menjawab tantangan permasalahan kota dan perubahan iklim... 22
  • 23. Kota hijau : cita-cita bersama yang bisa dicapai, bukan sebuah utopia GERAKAN KOTA HIJAU PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI PRIVATE SECTOR MENDORONG MEMPERCEPAT MEMPERLUAS MENINGKATKAN Pemerintah Kota/Kabupaten bersamadengan masyarakat(komunitas hijau) 23
  • 24. 0 20 40 60 80 100 120 2011 2012 2013 60 85 112 2011 2012 2013 Kota/kabupaten Peserta P2KH 24 63 Kota / kabupaten Peserta P2KH 2013 Adalah Kota Pesisir
  • 28. Kota Probolinggo Kota Banda Aceh Eksisting Rencana Good Practices 28 Eksisting Rencana
  • 30. REFERENSI UTAMA P2KH 2013 Juknis P2KH 2013 Manual P2KH 2013 Panduan Pengembangan Kota Hijau di Indonesia Gerakan Kota Hijau 30
  • 31. 1. Penyempurnaan dan Penetapan RAKH (termasuk di dalamnya Penyempurnaan Masterplan RTH 2012 dan Penyusunan Masterplan RTH Upscaling) 2. Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunitas Hijau 3. Perencanaan Peningkatan Kuantitas RTH Perkotaan (DED) 4. Fasilitasi Implementasi Prakarsa Kota Hijau (Fisik RTH) 5. Supervisi Fasilitasi Implementasi Prakarsa Kota Hijau (Fisik RTH) 6. Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan 7. Penyusunan Peta Komunitas Hijau AKSI NYATA P2KH 2013 31
  • 32. • Terdiri dari 8 Atribut Kota Hijau • Komitmen APBD • Roadmap • City wide scale • Masukan bagi RPJMD dan RTRW • Implementasi Masterplan RTH • Generator perluasan RTH kawasan Perkotaan • Terletak pada lokasi yang strategis • 1 Atribut Kota Hijau (Green Open Space) dan atribut Up-scaling - nya • Roadmap RTH • Turunan dari RTRW RAKH MASTERPLAN RTH DED RTH IMPLEMENTASI FISIK RTH • Sebagai etalase implementasi 8 Atribut Kota Hijau • Aksi nyata perwujudan RTH Publik kawasan perkotaan Komunitas Hijau Survey RTH Eksisting Fungsi Supervisi Wadah aktivitas Komunitas Peran serta Kreatif 32
  • 33. Mewujudkan Kota Hijau untuk Kota Pesisir yang lebih layak huni dan berkelanjutan adalah tanggungjawab kita semua P2KH sebagai platform program berciri entitas yang diisi oleh sektor-sektor secara terpadu dan kreatif PENUTUP