SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
SUMBER PEMBIAYAAN KONVENSIONAL: PAJAK
PENGERTIAN
“iuran wajibiuran wajib yang dikenakan pada orang pribadi atau badan
kepada pemerintah tanpa balastanpa balas jasa langsung yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undanganperundang-undangan
yang berlaku”
Dalam konteks pembiayaan pembangunan, Pajak merupakan
sumber pembiayaan utama (kontribusi terbesar)
ISTILAH-ISTILAH PENTING
• Wajib pajak  individu dan/atau badan yang
membayar pajak
• Objek pajak  barang dan jasa yang dikenakan
pajak
• Subjek pajak  individu atau badan yang
memiliki dan menguasai objek pajak
• Dasar Pengenaan pajak  variabel-variabel yang
menentukan tarif pajak
Note: wajib pajak vs subjek pajak
Contoh:
Pajak Kendaraan Bermotor:Pajak Kendaraan Bermotor:
 Objek: kepemilikan atas
kendaraan bermotor
 Subjek: org atau badan yang
memiliki kendaraan bermotor
 Wajib pajak: org atau badan yang
memiliki kendaraan bermotor
 Dasar pengenaan: nilai jual dan
bobot kerusakan jalan yang
ditimbulkan
Pajak bahan bakar kendaraan
bermotor:
• Objek: bahan bakar yang
digunakan
• Subjek: konsumen bahan bakar
tersebut
• Wajib pajak: penyedia bahan
bakar kendaraan
• Dasar pengenaan: x% dari
bahan bakar yang terjual
JENIS PAJAK
• Pajak langsung:
beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain
• Pajak Tidak langsung:
beban pajaknya dapat digeserkan kepada pihak lain
ISU
Ekonomi:Ekonomi:
 Siapa yang terkena
pajak??
 Siapa yang pada akhirnya
terkena beban pajak??
Politik:Politik:
 Tarif pajak
 Popularitas
 Objek pajak baru
Sosial:Sosial:
 Pelayanan
 Kesejahteraan
ISU DALAM KONTEKS
PEMBIAYAAN
PAJAK
PAJAK
PAJAK
PELAYANAN?
??
PELAYANAN?
??
BUDGET
PELAYANAN
PERANAN PAJAK
• Budgetary  sumber pendapatan daerah
• Regulatory  alat pengatur
PRINSIP PAJAK
1.1. KeadilanKeadilan  keadilan vertikal dan horizontal
2. Kepastian  dikenakan secara jelas, pasti, &
tegas
3. Kelayakan  tidak memberatkan wajib pajak
dan hasil pajak untuk pelayanan
4. Efisien  biaya pungutan < hasil pajaknya
5. Ketepatan  dipungut tepat pada waktunya
PRINSIP KEADILAN DALAM
PENGENAAN PAJAK
• Benefit Approach  berdasarkan kepuasan atas balas
jasa yang diterima wajib pajak
• Ability to Pay  berdasarkan kemampuan membayar
pajak:
• Pengorbanan (Sacrifice)  pengorbanan atas kepuasan yang
hilang
• Diminishing marginal money utility  semakin tinggi pendapatan
semakin kecil kepuasan untuk menikmati
SISTEM PENGENAAN PAJAK
• Progresif  tarif pajak semakin tinggi sebanding dengan
nilai dasar pajaknya
• Proporsional  tarif pajak tetap sama untuk setiap nilai
dasar pajak
• Regresif  tarif pajak semakin rendah seiring dengan
kenaikan nilai dasar pajaknya
Note:
Yang mana untuk budgetary atau regulatory??
KONSEP PENGENAAN PAJAK
sektor rumah tangga menerima barang dan jasa dari sektor bisnis dan
memberikan faktor-faktor produksi kepada sektor bisnis untuk digunakan
dalam proses produksi. Arus uang merupakan kebalikan dari arus barang,
jasa, dan faktor-faktor produksi.
• titik 1, yaitu pajak yang dikenakan pada
pembelian perusahaan akan faktor-faktor
produksi, misalnya pajak pertambahan nilai.
• titik 2 adalah pajak yang dikenakan pada
pendapatan rumah tangga (pajak penghasilan).
• titik 3 adalah jenis-jenis pajak yang dikenakan
pada pengeluaran rumah tangga (expenditure
tax).
• titik 4 adalah pajak yang dikenakan pada total
penjualan perusahaan.
TOLOK UKUR KEBERHASILAN
PAJAK
• Hasil pemungutan (yield)  hasil (output dan outcome)
pajak sebanding dengan biaya pemungutannya
• Terdapat keadilan (equity)  beban yang diderita wajib
pajak “sama”
• Economic Efficiency  tidak menghambat perkembangan
ekonomi
• Ability to implement  dapat dilaksanakan secara politik
dan administrasi
• Suitability  tidak mudah dihindari pembayarannya, tidak
mendorong wajib pajak pindah, dll
• Outcome pada pembangunan (kualitas pelayanan) 
fungsi regulatory????
JENIS-JENIS PAJAK
PAJAK PUSAT
• Pajak Bumi dan Bangunan
• Pajak Penghasilan
• Pajak Pertambahan Nilai
Note:
Objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan
pajak??
JENIS-JENIS PAJAK
PAJAK PROPINSI
• Pajak Kendaraan bermotor
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
• Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
• Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
Note:
Objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan
pajak??
JENIS-JENIS PAJAK
PAJAK KABUPATEN/KOTA
• Pajak hotel dan restoran
• Pajak Hiburan
• Pajak Reklame
• Pajak penerangan jalan
• Pajak pengambilan dan pengelolaan galian C
• Pajak-pajak baru lainnya
Note:
Objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan
pajak??
SYARAT PENETAPAN PAJAK
• Bersifat pajak
• Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan
dengan kepentingan umum
• Potensinya memadai
• Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
• Memperhatikan keadilan dan kemampuan masyarakat
• Menjaga kelestarian lingkungan hidup
KESIMPULAN
 Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam
pembiayaan pembangunan  tergolong sebagai sumber
pembiayaan konvensional
 Pajak tidak hanyatidak hanya untuk income generatingincome generating, tapi harus
dipahami memiliki fungsi:
 Pengaturan (regulatory)  kualitas pelayanan
pembangunan

More Related Content

What's hot

Pajak Bumi Bangunan - Materi Kuliah hk pajak Grup A FH USU
Pajak Bumi Bangunan - Materi Kuliah hk pajak Grup A FH USUPajak Bumi Bangunan - Materi Kuliah hk pajak Grup A FH USU
Pajak Bumi Bangunan - Materi Kuliah hk pajak Grup A FH USUFurqaan Syah
 
1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak1.Pengantar Pajak
1.Pengantar PajakKhairilJaa
 
Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif PajakTata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajakgadis sriyamti
 
Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...
Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...
Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...Riki Ardoni
 
Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"natal kristiono
 
Bab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanBab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanIke Hanisyah
 
PPH Pasal 23
PPH Pasal 23PPH Pasal 23
PPH Pasal 23eryeryey
 
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONI
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONIPerhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONI
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONIRiki Ardoni
 
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanPerhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanBbe Mee
 
P ph 23-final-klikpajak
P ph 23-final-klikpajakP ph 23-final-klikpajak
P ph 23-final-klikpajakswanggie
 
Perpajakan ii 12042012
Perpajakan ii 12042012Perpajakan ii 12042012
Perpajakan ii 12042012dionisiusal
 
Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Asep suryadi
 
Pajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunanPajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunandetaangga
 
Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
Pelunasan Pajak Dalam Tahun BerjalanPelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
Pelunasan Pajak Dalam Tahun BerjalanBbe Mee
 
Pajak pribadi dan pajak usaha
Pajak pribadi dan pajak usahaPajak pribadi dan pajak usaha
Pajak pribadi dan pajak usahaGati Baitul
 

What's hot (20)

Pajak Bumi Bangunan - Materi Kuliah hk pajak Grup A FH USU
Pajak Bumi Bangunan - Materi Kuliah hk pajak Grup A FH USUPajak Bumi Bangunan - Materi Kuliah hk pajak Grup A FH USU
Pajak Bumi Bangunan - Materi Kuliah hk pajak Grup A FH USU
 
1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif PajakTata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
 
Tugas 2 tik safitri
Tugas 2 tik safitriTugas 2 tik safitri
Tugas 2 tik safitri
 
Mengenal pph pasal 23
Mengenal pph pasal 23Mengenal pph pasal 23
Mengenal pph pasal 23
 
Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...
Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...
Perbedaan pengaturan sistem Pemotongan pajak dan Pemungutan pajak di UU PPh -...
 
Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"
 
Bab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanBab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakan
 
PPH Pasal 23
PPH Pasal 23PPH Pasal 23
PPH Pasal 23
 
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONI
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONIPerhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONI
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONI
 
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanPerhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
 
PPh Pasal 23
PPh Pasal 23PPh Pasal 23
PPh Pasal 23
 
Pengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKANPengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKAN
 
P ph 23-final-klikpajak
P ph 23-final-klikpajakP ph 23-final-klikpajak
P ph 23-final-klikpajak
 
Perpajakan ii 12042012
Perpajakan ii 12042012Perpajakan ii 12042012
Perpajakan ii 12042012
 
Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22
 
Pajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunanPajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunan
 
Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
Pelunasan Pajak Dalam Tahun BerjalanPelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
 
Pajak pribadi dan pajak usaha
Pajak pribadi dan pajak usahaPajak pribadi dan pajak usaha
Pajak pribadi dan pajak usaha
 

Similar to Investasi 05

Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaRay Martini
 
konsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdfkonsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdfipoelservices
 
konsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdfkonsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdfSeptianaNugraha2
 
Bab 9 Perencanaan Pajak Berdasarkan UU Domestik - Kelompok 3
Bab 9 Perencanaan Pajak Berdasarkan UU Domestik - Kelompok 3Bab 9 Perencanaan Pajak Berdasarkan UU Domestik - Kelompok 3
Bab 9 Perencanaan Pajak Berdasarkan UU Domestik - Kelompok 3Emilia Wati
 
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkkKonsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkkLutfi Ardhani
 
Konsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPN
Konsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPNKonsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPN
Konsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPNAmeliaRamadhanty
 
Bab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptxBab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptxYulyAndriyani
 
Bab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptxBab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptxYulyAndriyani
 
Ekonomikur2013rppkelasxibab05 150226074411-conversion-gate02
Ekonomikur2013rppkelasxibab05 150226074411-conversion-gate02Ekonomikur2013rppkelasxibab05 150226074411-conversion-gate02
Ekonomikur2013rppkelasxibab05 150226074411-conversion-gate02Dicky Onasis Alzena
 
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKPTermasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKPMuhammad Rafi Kambara
 
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 05
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 05Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 05
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 05eli priyatna laidan
 
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptxDasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptxRISMANURYANI2
 

Similar to Investasi 05 (20)

\penerimaan pemerintah 2
\penerimaan pemerintah 2\penerimaan pemerintah 2
\penerimaan pemerintah 2
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofa
 
konsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdfkonsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdf
 
Bab 5 Perpajakan
Bab 5 PerpajakanBab 5 Perpajakan
Bab 5 Perpajakan
 
konsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdfkonsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdf
 
Bab 9 Perencanaan Pajak Berdasarkan UU Domestik - Kelompok 3
Bab 9 Perencanaan Pajak Berdasarkan UU Domestik - Kelompok 3Bab 9 Perencanaan Pajak Berdasarkan UU Domestik - Kelompok 3
Bab 9 Perencanaan Pajak Berdasarkan UU Domestik - Kelompok 3
 
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkkKonsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
 
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
 
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
 
Konsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPN
Konsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPNKonsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPN
Konsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPN
 
Bab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptxBab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptx
 
Bab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptxBab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptx
 
Kls 8 bab 19 pajak
Kls  8 bab 19 pajakKls  8 bab 19 pajak
Kls 8 bab 19 pajak
 
Ekonomikur2013rppkelasxibab05 150226074411-conversion-gate02
Ekonomikur2013rppkelasxibab05 150226074411-conversion-gate02Ekonomikur2013rppkelasxibab05 150226074411-conversion-gate02
Ekonomikur2013rppkelasxibab05 150226074411-conversion-gate02
 
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKPTermasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 05
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 05Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 05
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 05
 
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptxDasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 

More from suningterusberkarya

kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdfkalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdfsuningterusberkarya
 
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitanJurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitansuningterusberkarya
 
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabayaPemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabayasuningterusberkarya
 
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...suningterusberkarya
 
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA suningterusberkarya
 
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA suningterusberkarya
 
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA suningterusberkarya
 
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA suningterusberkarya
 

More from suningterusberkarya (20)

kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdfkalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
 
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitanJurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
 
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabayaPemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
 
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
 
Jurnal waktu 2011 suning
Jurnal waktu 2011 suningJurnal waktu 2011 suning
Jurnal waktu 2011 suning
 
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 

Investasi 05

  • 2. PENGERTIAN “iuran wajibiuran wajib yang dikenakan pada orang pribadi atau badan kepada pemerintah tanpa balastanpa balas jasa langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undanganperundang-undangan yang berlaku” Dalam konteks pembiayaan pembangunan, Pajak merupakan sumber pembiayaan utama (kontribusi terbesar)
  • 3. ISTILAH-ISTILAH PENTING • Wajib pajak  individu dan/atau badan yang membayar pajak • Objek pajak  barang dan jasa yang dikenakan pajak • Subjek pajak  individu atau badan yang memiliki dan menguasai objek pajak • Dasar Pengenaan pajak  variabel-variabel yang menentukan tarif pajak Note: wajib pajak vs subjek pajak
  • 4. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor:Pajak Kendaraan Bermotor:  Objek: kepemilikan atas kendaraan bermotor  Subjek: org atau badan yang memiliki kendaraan bermotor  Wajib pajak: org atau badan yang memiliki kendaraan bermotor  Dasar pengenaan: nilai jual dan bobot kerusakan jalan yang ditimbulkan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor: • Objek: bahan bakar yang digunakan • Subjek: konsumen bahan bakar tersebut • Wajib pajak: penyedia bahan bakar kendaraan • Dasar pengenaan: x% dari bahan bakar yang terjual
  • 5. JENIS PAJAK • Pajak langsung: beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain • Pajak Tidak langsung: beban pajaknya dapat digeserkan kepada pihak lain
  • 6. ISU Ekonomi:Ekonomi:  Siapa yang terkena pajak??  Siapa yang pada akhirnya terkena beban pajak?? Politik:Politik:  Tarif pajak  Popularitas  Objek pajak baru Sosial:Sosial:  Pelayanan  Kesejahteraan
  • 8. PERANAN PAJAK • Budgetary  sumber pendapatan daerah • Regulatory  alat pengatur
  • 9. PRINSIP PAJAK 1.1. KeadilanKeadilan  keadilan vertikal dan horizontal 2. Kepastian  dikenakan secara jelas, pasti, & tegas 3. Kelayakan  tidak memberatkan wajib pajak dan hasil pajak untuk pelayanan 4. Efisien  biaya pungutan < hasil pajaknya 5. Ketepatan  dipungut tepat pada waktunya
  • 10. PRINSIP KEADILAN DALAM PENGENAAN PAJAK • Benefit Approach  berdasarkan kepuasan atas balas jasa yang diterima wajib pajak • Ability to Pay  berdasarkan kemampuan membayar pajak: • Pengorbanan (Sacrifice)  pengorbanan atas kepuasan yang hilang • Diminishing marginal money utility  semakin tinggi pendapatan semakin kecil kepuasan untuk menikmati
  • 11. SISTEM PENGENAAN PAJAK • Progresif  tarif pajak semakin tinggi sebanding dengan nilai dasar pajaknya • Proporsional  tarif pajak tetap sama untuk setiap nilai dasar pajak • Regresif  tarif pajak semakin rendah seiring dengan kenaikan nilai dasar pajaknya Note: Yang mana untuk budgetary atau regulatory??
  • 12. KONSEP PENGENAAN PAJAK sektor rumah tangga menerima barang dan jasa dari sektor bisnis dan memberikan faktor-faktor produksi kepada sektor bisnis untuk digunakan dalam proses produksi. Arus uang merupakan kebalikan dari arus barang, jasa, dan faktor-faktor produksi.
  • 13. • titik 1, yaitu pajak yang dikenakan pada pembelian perusahaan akan faktor-faktor produksi, misalnya pajak pertambahan nilai. • titik 2 adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan rumah tangga (pajak penghasilan). • titik 3 adalah jenis-jenis pajak yang dikenakan pada pengeluaran rumah tangga (expenditure tax). • titik 4 adalah pajak yang dikenakan pada total penjualan perusahaan.
  • 14. TOLOK UKUR KEBERHASILAN PAJAK • Hasil pemungutan (yield)  hasil (output dan outcome) pajak sebanding dengan biaya pemungutannya • Terdapat keadilan (equity)  beban yang diderita wajib pajak “sama” • Economic Efficiency  tidak menghambat perkembangan ekonomi • Ability to implement  dapat dilaksanakan secara politik dan administrasi • Suitability  tidak mudah dihindari pembayarannya, tidak mendorong wajib pajak pindah, dll • Outcome pada pembangunan (kualitas pelayanan)  fungsi regulatory????
  • 15. JENIS-JENIS PAJAK PAJAK PUSAT • Pajak Bumi dan Bangunan • Pajak Penghasilan • Pajak Pertambahan Nilai Note: Objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak??
  • 16. JENIS-JENIS PAJAK PAJAK PROPINSI • Pajak Kendaraan bermotor • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor • Pajak bahan bakar kendaraan bermotor • Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan Note: Objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak??
  • 17. JENIS-JENIS PAJAK PAJAK KABUPATEN/KOTA • Pajak hotel dan restoran • Pajak Hiburan • Pajak Reklame • Pajak penerangan jalan • Pajak pengambilan dan pengelolaan galian C • Pajak-pajak baru lainnya Note: Objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak??
  • 18. SYARAT PENETAPAN PAJAK • Bersifat pajak • Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum • Potensinya memadai • Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif • Memperhatikan keadilan dan kemampuan masyarakat • Menjaga kelestarian lingkungan hidup
  • 19. KESIMPULAN  Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam pembiayaan pembangunan  tergolong sebagai sumber pembiayaan konvensional  Pajak tidak hanyatidak hanya untuk income generatingincome generating, tapi harus dipahami memiliki fungsi:  Pengaturan (regulatory)  kualitas pelayanan pembangunan