SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
PRASARANA PERKOTAAN (1)
Latar belakang :
 Rencana kota seringkali tak efektif untuk
mengarahkan pengembangan prasarana
perkotaan
 Jaringan prasarana yang ada tak memadai untuk
mendukung pertumbuhan kota
 Pengembangan prasarana yang terpaksa
mengikuti perkembangan yang sudah terjadi
PRASARANA PERKOTAAN (2)
Definisi
 Fisik : jaringan jalan, jembatan, saluran, bandara
 Non-fisik : pelayanan , kemampuan jaringan
untuk menjalankan fungsinya
Ciri-ciri :
 Pengembangannya butuh waktu lama
 Economic life panjang dg biaya pemeliharaan
dan operasi
 Berkaitan dengan tata guna lahan kota
 Menjadi bagian dari sistem yang lebih luas
PRASARANA PERKOTAAN (3)
Hubungannya dengan tata ruang kota :
 Jaringan prasarana membutuhkan lahan, harus efisien
 Sistem jaringan ini menjadi kerangka bagi pola
pemanfaatan ruang kota
 Sistem jaringan tak terikat pada batas administrasi kota
PRASARANA PERKOTAAN (4)
Permasalahan umum :
 Masalah teknis : kesulitan dalam praktek dan prosedur perencanaan utk
mengkaitkan RTR Kota dengan Pembangunan Sistem Prasarana
 Masalah kewenangan : Daerah kurang memahami dan berperan dalam
koordinasi dan pemberlakuan RTR Kota
 Masalah pendanaan oleh lembaga sektoral prasarana masing-masing, 
jalan sendiri-sendiri
 Masalah teritorial : tiap jenis prasarana dg sistem teritori yang berbeda2
(telkom, listrik, air dll)
PRASARANA PERKOTAAN (5)
Permasalahan jaringan pergerakan
 Pola dan struktur tak jelas
 Kapasitas terlampaui
 Sistem jaringan antar moda belum terpadu
 Pelaksanaan pembangunan tak terpadu dg sistem
jaringan utilitas
PRASARANA PERKOTAAN (6)
Permasalahan sistem jaringan utilitas :
 Ketidak terpaduan antar jenis
(air,listrik, telkom, air buangan, air hujan)
 sistem jaringan belum dapat melayani
seluruh wilayah perkotaan
PRASARANA PERKOTAAN (7)
 Dalam proses dan produk perencanaan
kota, aspek prasarana seringkali belum
terakomodasi dg baik dan benar
 Dalam penyusunan rencana, instansi
sektoral tidak/belum diikut-sertakan, tapi
mereka ‘nurut saja’
 Dalam implementasi, instansi sektoral
seringkali mengeluh karena rencana tak
efektif
PRASARANA PERKOTAAN (8)
 Perlu jembatan khusus untuk mengkaitkan RTR Kota
dengan pembangunan prasarana
 Rencana induk sistem dan PJM muncul di akhir 80-an
untuk menjembatani P3KT dg RTR Kota
PRASARANA PERKOTAAN (9)
 Pembangunan prasarana perkotaan
sebagai penggerak pembangunan kota
yang lebih menyeluruh
 Pengembangan prasarana mempunyai
tiga ‘tahap’:
mengatasi kekurangan
memenuhi kebutuhan saat kini
mengarahkan perkembangan kota di masa
mendatang.

More Related Content

More from suningterusberkarya

kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdfkalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdfsuningterusberkarya
 
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitanJurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitansuningterusberkarya
 
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabayaPemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabayasuningterusberkarya
 
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...suningterusberkarya
 
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA suningterusberkarya
 
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA suningterusberkarya
 
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA suningterusberkarya
 
Pertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Pertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTAPertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Pertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTAsuningterusberkarya
 

More from suningterusberkarya (20)

kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdfkalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
 
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitanJurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
 
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabayaPemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
 
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
 
Jurnal waktu 2011 suning
Jurnal waktu 2011 suningJurnal waktu 2011 suning
Jurnal waktu 2011 suning
 
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Pertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Pertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTAPertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Pertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 

Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA

  • 1. PRASARANA PERKOTAAN (1) Latar belakang :  Rencana kota seringkali tak efektif untuk mengarahkan pengembangan prasarana perkotaan  Jaringan prasarana yang ada tak memadai untuk mendukung pertumbuhan kota  Pengembangan prasarana yang terpaksa mengikuti perkembangan yang sudah terjadi
  • 2. PRASARANA PERKOTAAN (2) Definisi  Fisik : jaringan jalan, jembatan, saluran, bandara  Non-fisik : pelayanan , kemampuan jaringan untuk menjalankan fungsinya Ciri-ciri :  Pengembangannya butuh waktu lama  Economic life panjang dg biaya pemeliharaan dan operasi  Berkaitan dengan tata guna lahan kota  Menjadi bagian dari sistem yang lebih luas
  • 3. PRASARANA PERKOTAAN (3) Hubungannya dengan tata ruang kota :  Jaringan prasarana membutuhkan lahan, harus efisien  Sistem jaringan ini menjadi kerangka bagi pola pemanfaatan ruang kota  Sistem jaringan tak terikat pada batas administrasi kota
  • 4. PRASARANA PERKOTAAN (4) Permasalahan umum :  Masalah teknis : kesulitan dalam praktek dan prosedur perencanaan utk mengkaitkan RTR Kota dengan Pembangunan Sistem Prasarana  Masalah kewenangan : Daerah kurang memahami dan berperan dalam koordinasi dan pemberlakuan RTR Kota  Masalah pendanaan oleh lembaga sektoral prasarana masing-masing,  jalan sendiri-sendiri  Masalah teritorial : tiap jenis prasarana dg sistem teritori yang berbeda2 (telkom, listrik, air dll)
  • 5. PRASARANA PERKOTAAN (5) Permasalahan jaringan pergerakan  Pola dan struktur tak jelas  Kapasitas terlampaui  Sistem jaringan antar moda belum terpadu  Pelaksanaan pembangunan tak terpadu dg sistem jaringan utilitas
  • 6. PRASARANA PERKOTAAN (6) Permasalahan sistem jaringan utilitas :  Ketidak terpaduan antar jenis (air,listrik, telkom, air buangan, air hujan)  sistem jaringan belum dapat melayani seluruh wilayah perkotaan
  • 7. PRASARANA PERKOTAAN (7)  Dalam proses dan produk perencanaan kota, aspek prasarana seringkali belum terakomodasi dg baik dan benar  Dalam penyusunan rencana, instansi sektoral tidak/belum diikut-sertakan, tapi mereka ‘nurut saja’  Dalam implementasi, instansi sektoral seringkali mengeluh karena rencana tak efektif
  • 8. PRASARANA PERKOTAAN (8)  Perlu jembatan khusus untuk mengkaitkan RTR Kota dengan pembangunan prasarana  Rencana induk sistem dan PJM muncul di akhir 80-an untuk menjembatani P3KT dg RTR Kota
  • 9. PRASARANA PERKOTAAN (9)  Pembangunan prasarana perkotaan sebagai penggerak pembangunan kota yang lebih menyeluruh  Pengembangan prasarana mempunyai tiga ‘tahap’: mengatasi kekurangan memenuhi kebutuhan saat kini mengarahkan perkembangan kota di masa mendatang.