2. SATUAN ACARA PERKULIAHAN
• Pertemuan 1: Penataan ruang dan pembiayaan
pembangunan
• Pertemuan 2: Barang publik
• Pertemuan 3: Anggaran dan sumber pembiayaan
• Pertemuan 4: Perimbangan keuangan DAU-DAK
Tugas Terstruktur Pertama
• Pertemuan 5: Public choice dan Teori Arrow
• Pertemuan 6: Pajak
• Pertemuan 7: Retribusi
• Pertemuan 8: Development Impact Fee
• Ujian Tengah Semester
• Pertemuan 10: Obligasi pemerintah
• Pertemuan11: Eskternalitas
• Pertemuan12: Tugas besar
• Pertemuan 13: Tugas besar
• Pertemuan 15: Presentasi tugas besar
3. PERTANYAAN DASAR
1. Mengapa pembiayaan pembangunan diperlukan dlm
perencanaan pembangunan?
2. Apa yang dibiayai?
3. Dari mana sumbernya?
4. Siapa yang membiayai?
5. Bagaimana mekanismenya?
4. PENATAAN RUANG DAN PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN
Alokasi dan pengaturan:
-public/common/club
goods
-eksternalities
Kota/Wilayah
Kelambagaan:
-Lembaga
-Peraturan/
mekanisme Pembiayaan
Barang publik
eksternalitas
Sumber2
pembiayaan
Strategi
pembiayaan
MATERI
RT
R
10. PRINSIP ALOKASI BARANG
DAN JASA OLEH PASAR
Barang dan jasa dapat
diadakan secara ekonomis
(efektif & efisien)
Efisiensi konsumen
manfaat
Efisiensi produsen profit
P
Q
S
D
11. MARKET FAILURE
Hal-hal yang menyebabkan mekanisme pasar
gagal dalam melaksanakan fungsinya untuk
mengalokasikan barang dan jasa secara efisien
…Barang yang dihasilkan terlalu banyak, terlalu
sedikit, bahkan tidak ada…
Faktor penyebab:
• Common goods
• Ketidaksempurnaan pasar
• Barang publik
• Eksternalitas
• dll
12. KETIDAKSEMPURNAAN PASAR
Ada beberapa barang/jasa yang hanya
dapat diproduksi oleh satu produsen
saja:
• Pasarnya terlalu kecil, atau
• Investasinya terlalu besar
Jika disediakan oleh pasar, jml barang
terlalu sedikit, harga terlalu mahal
Ex: KA, telpon, listrik, BBM, (jalan toll)
Karakteristik barang:
• Ada pengecualian terhadap
pemanfaatannya
• Non rivalry
TOLL GOODS / CLUBS GOODS
PERAN PEMERINTAH:
- Memproduksi sendiri
- Diproduksi pasar, tapi disubsidi
(harga diatur pemerintah)
biaya pajak
Prinsip:
Bayar, dilayani (ex: jalan toll)
13. EKSTERNALITAS
(DAMPAK SAMPINGAN) tindakan konsumsi
atau produksi dari suatu pihak yang berpengaruh
terhadap orang lain (tidak ada kompensasi)
Ciri:
• Adanya pengaruh dari suatu tindakan
• Tidak ada kompensasi yang dibayarkan atau diterima
• Eksternalitas (+)/(-)
Contoh??
15. SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN
1. Konvensional: sumber-sumber
pembiayaan yang diperoleh dari
pemerintah, yaitu dari anggaran
pemerintah (APBN/APBD)
2. Inkonvensional: sumber-sumber
pembiayaan yang diperoleh dari
kolaborasi antara pemerintah, swasta,
dan masyarakat (obligasi, dana pensiun,
tabungan masyarakat, zakat, dan dana-
dana dari masyarakat lainnya)
16. SUMBER-SUMBER PENERIMAAN
KONVENSIONAL:
Pajak: suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif
pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada UU,
pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak, tidak ada
balas jasa langsung yang ditujukan kpd penggunanya, ex: pajak
penghasilan, PBB, PPN, dll
Retribusi: pungutan pemerintah karena pembayar menerima jasa
tertentu dari pemerintah, ex: retribusi parkir, retribusi air/listrik,
retribusi perijinan
Transfer: sejumlah uang yang diterima pemerintah pusat / daerah
pembagian hasil sebagai sumber pembiayaanakibat, ex: DAU,
DAK, dana otonomi khusus, dll
Hutang: sejumlah uang yang diterima pemerintah pusat/daerah dg
kewajiban mengembalikannya pada jangka waktu tertentu kepada
pemberi hutang, ex: hutang luar negeri, hutang antar daerah, dll
Laba perusahan: sejumlah uang yang diterima pemerintah
pusat/daerah yang berasal dari laba perusahannya, ex: laba
BUMN, BUMD
19. STRATEGI KONVENSIONAL
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD):
• Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah:
• Menambah objek dan subjek pajak atau retribusi
• Meningkatkan besarnya penetapan
• Mengurangi tunggakan
• Meningkatkan laba perusahan daerah
Mengoptimalkan dana perimbangan (transfer): DAU,
DAK, dll
Mengoptimalkan pendapatan lain yang sah:
• Bantuan dana kontingensi
• Dana darurat
20. Mengoptimalkan pinjaman daerah:
• Pinjaman dari pemerintah pusat
• Pinjaman dari perbankan
• Pinjaman daerah dari luar negeri
• Penerbitan obligasi daerah
surat pernyataan utang yang dijual oleh pemerintah daerah kepada
orang pribadi atau badan hukum, yang menyatakan bahwa
pemerintah daerah wajib melakukan pembayaran tertentu kepada
pemegang obligasi daerah tersebut
Pembiayaan Partisipatif (Participatory Budgeting)
21. STRATEGI NON KONVENSIONAL
(INOVASI)
1. Kemitraan pemerintah – swasta
2. Kewajiban Paksa
3. Peningkatan invenstasi swasta murni
4. Peningkatan pembiayaan dari
masyarakat
22. BENTUK KERJASAMA PEMERINTAH-
SWASTA
Layanan Aktifitas Pilihan Kerjasama
Service
contract
Manage-
ment
contract
Leasing BOT Concessi-
on
Air bersih Produksi V V V V V
Distribusi V V V V V
Pemeliha-
raan
V V V
Penagihan V V V
23. Layanan Aktifitas Pilihan Kerjasama
Service
contract
Manage-
ment
contract
Leasing BOT Concessi-
on
Persampa
han
Pengum-
pulan dan
transport
v
Operasi
TPS
v v v v
Transport
ke TPA
v v v v v
Operasi
TPA
v v v
24. Layanan Aktifitas Pilihan Kerjasama
Service
contract
Manage-
ment
contract
Leasing BOT Concessi-
on
Air limbah Transport
lumpur
tinja
v v v
IPLT /
IPAL
v v v v v
25.
26.
27. KEWAJIBAN PAKSA
Kasus Halte:
Pemerintah:
• Mendapatkan aset berupa
halte
• Peningkatan pajak reklame
• Memperlancar arus lalu-lintas
kota
Swasta:
• Dapat memilih lokasi iklan
yang strategis
• Lebih murah biaya
pemasangan iklannya