SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN & INVESTASI
PWK UNIPA SURABAYA
Dr. Suning, SE., MT
SATUAN ACARA PERKULIAHAN
• Pertemuan 1: Penataan ruang dan pembiayaan
pembangunan
• Pertemuan 2: Barang publik
• Pertemuan 3: Anggaran dan sumber pembiayaan
• Pertemuan 4: Perimbangan keuangan DAU-DAK
Tugas Terstruktur Pertama
• Pertemuan 5: Public choice dan Teori Arrow
• Pertemuan 6: Pajak
• Pertemuan 7: Retribusi
• Pertemuan 8: Development Impact Fee
• Ujian Tengah Semester
• Pertemuan 10: Obligasi pemerintah
• Pertemuan11: Eskternalitas
• Pertemuan12: Tugas besar
• Pertemuan 13: Tugas besar
• Pertemuan 15: Presentasi tugas besar
PERTANYAAN DASAR
1. Mengapa pembiayaan pembangunan diperlukan dlm
perencanaan pembangunan?
2. Apa yang dibiayai?
3. Dari mana sumbernya?
4. Siapa yang membiayai?
5. Bagaimana mekanismenya?
PENATAAN RUANG DAN PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN
Alokasi dan pengaturan:
-public/common/club
goods
-eksternalities
Kota/Wilayah
Kelambagaan:
-Lembaga
-Peraturan/
mekanisme Pembiayaan
Barang publik
eksternalitas
Sumber2
pembiayaan
Strategi
pembiayaan
MATERI
RT
R
SUBSTANSI PEMBIAYAAN
PUBLIK/PEMBANGUNAN:
PENATAAN
RUANG:
ALOKASI
BARANG DAN
JASA
STRATEGI-
STRATEGI
PEMBIAYAAN
SUMBER-
SUMBER
PEMBIAYAAN
SUMBER-
SUMBER
PEMBIAYAAN
TEKNIK TEKNIK
ALOKASI
PEMBIAYAAN
TEKNIK TEKNIK
ALOKASI
PEMBIAYAAN
PENGERTIAN
PEMBIAYAAN PUBLIK
(PEMERINTAH)
(SWASTA)
(MASYARA
KAT)
(INTERNA
SIO
NAL)
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
BAGAIMANA BARANG
DAN JASA
DIALOKASIKAN??
PRINSIP ALOKASI BARANG
DAN JASA OLEH PASAR
Barang dan jasa dapat
diadakan secara ekonomis
(efektif & efisien)
 Efisiensi konsumen 
manfaat
 Efisiensi produsen  profit
P
Q
S
D
MARKET FAILURE
Hal-hal yang menyebabkan mekanisme pasar
gagal dalam melaksanakan fungsinya untuk
mengalokasikan barang dan jasa secara efisien
…Barang yang dihasilkan terlalu banyak, terlalu
sedikit, bahkan tidak ada…
Faktor penyebab:
• Common goods
• Ketidaksempurnaan pasar
• Barang publik
• Eksternalitas
• dll
KETIDAKSEMPURNAAN PASAR
Ada beberapa barang/jasa yang hanya
dapat diproduksi oleh satu produsen
saja:
• Pasarnya terlalu kecil, atau
• Investasinya terlalu besar
 Jika disediakan oleh pasar, jml barang
terlalu sedikit, harga terlalu mahal
Ex: KA, telpon, listrik, BBM, (jalan toll)
Karakteristik barang:
• Ada pengecualian terhadap
pemanfaatannya
• Non rivalry
TOLL GOODS / CLUBS GOODS
PERAN PEMERINTAH:
- Memproduksi sendiri
- Diproduksi pasar, tapi disubsidi
(harga diatur pemerintah) 
biaya  pajak
Prinsip:
Bayar, dilayani (ex: jalan toll)
EKSTERNALITAS
(DAMPAK SAMPINGAN)  tindakan konsumsi
atau produksi dari suatu pihak yang berpengaruh
terhadap orang lain (tidak ada kompensasi)
Ciri:
• Adanya pengaruh dari suatu tindakan
• Tidak ada kompensasi yang dibayarkan atau diterima
• Eksternalitas (+)/(-)
Contoh??
SUMBER
PEMBIAYAAN ??
SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN
1. Konvensional: sumber-sumber
pembiayaan yang diperoleh dari
pemerintah, yaitu dari anggaran
pemerintah (APBN/APBD)
2. Inkonvensional: sumber-sumber
pembiayaan yang diperoleh dari
kolaborasi antara pemerintah, swasta,
dan masyarakat (obligasi, dana pensiun,
tabungan masyarakat, zakat, dan dana-
dana dari masyarakat lainnya)
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN
KONVENSIONAL:
Pajak: suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif
pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada UU,
pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak, tidak ada
balas jasa langsung yang ditujukan kpd penggunanya, ex: pajak
penghasilan, PBB, PPN, dll
Retribusi: pungutan pemerintah karena pembayar menerima jasa
tertentu dari pemerintah, ex: retribusi parkir, retribusi air/listrik,
retribusi perijinan
Transfer: sejumlah uang yang diterima pemerintah pusat / daerah
pembagian hasil sebagai sumber pembiayaanakibat, ex: DAU,
DAK, dana otonomi khusus, dll
Hutang: sejumlah uang yang diterima pemerintah pusat/daerah dg
kewajiban mengembalikannya pada jangka waktu tertentu kepada
pemberi hutang, ex: hutang luar negeri, hutang antar daerah, dll
Laba perusahan: sejumlah uang yang diterima pemerintah
pusat/daerah yang berasal dari laba perusahannya, ex: laba
BUMN, BUMD
SUMBER-SUMBER DANA DARI MASYARAKAT:
 Arisan?
 Zakat?
 Sumbangan sosial masyarakat?
 Dll
STRATEGI
PEMBIAYAAN ??
STRATEGI KONVENSIONAL
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD):
• Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah:
• Menambah objek dan subjek pajak atau retribusi
• Meningkatkan besarnya penetapan
• Mengurangi tunggakan
• Meningkatkan laba perusahan daerah
Mengoptimalkan dana perimbangan (transfer): DAU,
DAK, dll
Mengoptimalkan pendapatan lain yang sah:
• Bantuan dana kontingensi
• Dana darurat
Mengoptimalkan pinjaman daerah:
• Pinjaman dari pemerintah pusat
• Pinjaman dari perbankan
• Pinjaman daerah dari luar negeri
• Penerbitan obligasi daerah
surat pernyataan utang yang dijual oleh pemerintah daerah kepada
orang pribadi atau badan hukum, yang menyatakan bahwa
pemerintah daerah wajib melakukan pembayaran tertentu kepada
pemegang obligasi daerah tersebut
Pembiayaan Partisipatif (Participatory Budgeting)
STRATEGI NON KONVENSIONAL
(INOVASI)
1. Kemitraan pemerintah – swasta
2. Kewajiban Paksa
3. Peningkatan invenstasi swasta murni
4. Peningkatan pembiayaan dari
masyarakat
BENTUK KERJASAMA PEMERINTAH-
SWASTA
Layanan Aktifitas Pilihan Kerjasama
Service
contract
Manage-
ment
contract
Leasing BOT Concessi-
on
Air bersih Produksi V V V V V
Distribusi V V V V V
Pemeliha-
raan
V V V
Penagihan V V V
Layanan Aktifitas Pilihan Kerjasama
Service
contract
Manage-
ment
contract
Leasing BOT Concessi-
on
Persampa
han
Pengum-
pulan dan
transport
v
Operasi
TPS
v v v v
Transport
ke TPA
v v v v v
Operasi
TPA
v v v
Layanan Aktifitas Pilihan Kerjasama
Service
contract
Manage-
ment
contract
Leasing BOT Concessi-
on
Air limbah Transport
lumpur
tinja
v v v
IPLT /
IPAL
v v v v v
KEWAJIBAN PAKSA
Kasus Halte:
Pemerintah:
• Mendapatkan aset berupa
halte
• Peningkatan pajak reklame
• Memperlancar arus lalu-lintas
kota
Swasta:
• Dapat memilih lokasi iklan
yang strategis
• Lebih murah biaya
pemasangan iklannya
KERJASAMA PEMERINTAH-
MASYARAKAT

More Related Content

What's hot

Workshop Klaster Industri Kota Palu
Workshop Klaster Industri Kota PaluWorkshop Klaster Industri Kota Palu
Workshop Klaster Industri Kota PaluTatang Taufik
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
 
Perencanaan di Negara Maju - Australia
Perencanaan di Negara Maju - AustraliaPerencanaan di Negara Maju - Australia
Perencanaan di Negara Maju - AustraliaArief Budiman
 
Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan Perkotaan
Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan PerkotaanManajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan Perkotaan
Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan PerkotaanHimpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah KotaRencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah KotaPenataan Ruang
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanahushfia
 
Review RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang AmpekReview RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang Ampekhenny ferniza
 
Presentation rdtr kota
Presentation rdtr kotaPresentation rdtr kota
Presentation rdtr kotaAry Ajo
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012inideedee
 
Materi Teknis RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033
Materi Teknis RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033Materi Teknis RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033
Materi Teknis RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033S. Pandu Hartadita
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahRandy Wrihatnolo
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota BatuRencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota BatuPenataan Ruang
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayainfosanitasi
 
Tentang livelihood
Tentang livelihood Tentang livelihood
Tentang livelihood Edwar Fitri
 
Siklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publikSiklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publikSiti Sahati
 
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatKelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatSugeng Budiharsono
 

What's hot (20)

Workshop Klaster Industri Kota Palu
Workshop Klaster Industri Kota PaluWorkshop Klaster Industri Kota Palu
Workshop Klaster Industri Kota Palu
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
 
Perencanaan di Negara Maju - Australia
Perencanaan di Negara Maju - AustraliaPerencanaan di Negara Maju - Australia
Perencanaan di Negara Maju - Australia
 
Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan Perkotaan
Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan PerkotaanManajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan Perkotaan
Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan Perkotaan
 
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah KotaRencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanah
 
Review RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang AmpekReview RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang Ampek
 
Presentation rdtr kota
Presentation rdtr kotaPresentation rdtr kota
Presentation rdtr kota
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
 
Materi Teknis RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033
Materi Teknis RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033Materi Teknis RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033
Materi Teknis RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota BatuRencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
 
Tentang livelihood
Tentang livelihood Tentang livelihood
Tentang livelihood
 
Morfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kotaMorfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kota
 
Siklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publikSiklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publik
 
Laporan Akhir
Laporan AkhirLaporan Akhir
Laporan Akhir
 
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatKelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
 

Similar to Investasi 01

Pengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikPengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikSujatmiko Wibowo
 
ASP-Pertemuan_1-12092020.pptx
ASP-Pertemuan_1-12092020.pptxASP-Pertemuan_1-12092020.pptx
ASP-Pertemuan_1-12092020.pptxRosy194997
 
Alternatif KPS untuk Rumah Sakit
Alternatif KPS untuk Rumah SakitAlternatif KPS untuk Rumah Sakit
Alternatif KPS untuk Rumah SakitH2O Management
 
Tugas karakteristik dan lingkungan sektor publik
Tugas karakteristik dan lingkungan sektor publikTugas karakteristik dan lingkungan sektor publik
Tugas karakteristik dan lingkungan sektor publikNurfiantiNurfianti
 
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publikPertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publikcyberdy76
 
apbd dan pelayanan publik
apbd dan pelayanan publikapbd dan pelayanan publik
apbd dan pelayanan publikRokhmad Munawir
 
1. ORGANISASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
1. ORGANISASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx1. ORGANISASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
1. ORGANISASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxdaniameida
 
Pengeluaran pemerintah ekonomi publik
Pengeluaran pemerintah ekonomi publikPengeluaran pemerintah ekonomi publik
Pengeluaran pemerintah ekonomi publikNovitawidyaningrum
 
Karakteristik asp
Karakteristik aspKarakteristik asp
Karakteristik asprheuny
 
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan DaerahAspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Akuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publikAkuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publikAndi Lala
 
Bahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publikBahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publikYuli Arnita
 
Bahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publikBahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publikYuli Arnita
 
Pengantar Akuntansi Sektor Publik.pptx
Pengantar Akuntansi Sektor Publik.pptxPengantar Akuntansi Sektor Publik.pptx
Pengantar Akuntansi Sektor Publik.pptxInamFairuzAiman2
 
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010Dudi Wahyudi
 
Kebijakan-Pembiayaan-Daerah-dan-KPBU(1).pptx
Kebijakan-Pembiayaan-Daerah-dan-KPBU(1).pptxKebijakan-Pembiayaan-Daerah-dan-KPBU(1).pptx
Kebijakan-Pembiayaan-Daerah-dan-KPBU(1).pptxMaresEd
 

Similar to Investasi 01 (20)

Pengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikPengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor Publik
 
ASP-Pertemuan_1-12092020.pptx
ASP-Pertemuan_1-12092020.pptxASP-Pertemuan_1-12092020.pptx
ASP-Pertemuan_1-12092020.pptx
 
ASP_1_2023.pdf
ASP_1_2023.pdfASP_1_2023.pdf
ASP_1_2023.pdf
 
Public Private Partnership
Public Private PartnershipPublic Private Partnership
Public Private Partnership
 
Alternatif KPS untuk Rumah Sakit
Alternatif KPS untuk Rumah SakitAlternatif KPS untuk Rumah Sakit
Alternatif KPS untuk Rumah Sakit
 
Tugas karakteristik dan lingkungan sektor publik
Tugas karakteristik dan lingkungan sektor publikTugas karakteristik dan lingkungan sektor publik
Tugas karakteristik dan lingkungan sektor publik
 
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publikPertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
 
apbd dan pelayanan publik
apbd dan pelayanan publikapbd dan pelayanan publik
apbd dan pelayanan publik
 
1. ORGANISASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
1. ORGANISASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx1. ORGANISASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
1. ORGANISASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
 
Pengeluaran pemerintah ekonomi publik
Pengeluaran pemerintah ekonomi publikPengeluaran pemerintah ekonomi publik
Pengeluaran pemerintah ekonomi publik
 
Karakteristik asp
Karakteristik aspKarakteristik asp
Karakteristik asp
 
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan DaerahAspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah
 
Sektor Publik.ppt
Sektor Publik.pptSektor Publik.ppt
Sektor Publik.ppt
 
Akuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publikAkuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publik
 
Bahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publikBahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publik
 
Bahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publikBahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publik
 
Pengantar Akuntansi Sektor Publik.pptx
Pengantar Akuntansi Sektor Publik.pptxPengantar Akuntansi Sektor Publik.pptx
Pengantar Akuntansi Sektor Publik.pptx
 
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
 
Resum bab 1 2
Resum bab  1 2Resum bab  1 2
Resum bab 1 2
 
Kebijakan-Pembiayaan-Daerah-dan-KPBU(1).pptx
Kebijakan-Pembiayaan-Daerah-dan-KPBU(1).pptxKebijakan-Pembiayaan-Daerah-dan-KPBU(1).pptx
Kebijakan-Pembiayaan-Daerah-dan-KPBU(1).pptx
 

More from suningterusberkarya

kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdfkalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdfsuningterusberkarya
 
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitanJurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitansuningterusberkarya
 
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabayaPemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabayasuningterusberkarya
 
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...suningterusberkarya
 
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA suningterusberkarya
 
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA suningterusberkarya
 
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA suningterusberkarya
 
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA suningterusberkarya
 

More from suningterusberkarya (20)

kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdfkalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
kalkulus dasar lanjut untuk mahasiswa baru.pdf
 
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitanJurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
Jurnal wahana pengembangan ekonomi kawasan pesisir sedati berbasis minapolitan
 
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabayaPemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
 
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
 
Jurnal waktu 2011 suning
Jurnal waktu 2011 suningJurnal waktu 2011 suning
Jurnal waktu 2011 suning
 
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 

Investasi 01

  • 1. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN & INVESTASI PWK UNIPA SURABAYA Dr. Suning, SE., MT
  • 2. SATUAN ACARA PERKULIAHAN • Pertemuan 1: Penataan ruang dan pembiayaan pembangunan • Pertemuan 2: Barang publik • Pertemuan 3: Anggaran dan sumber pembiayaan • Pertemuan 4: Perimbangan keuangan DAU-DAK Tugas Terstruktur Pertama • Pertemuan 5: Public choice dan Teori Arrow • Pertemuan 6: Pajak • Pertemuan 7: Retribusi • Pertemuan 8: Development Impact Fee • Ujian Tengah Semester • Pertemuan 10: Obligasi pemerintah • Pertemuan11: Eskternalitas • Pertemuan12: Tugas besar • Pertemuan 13: Tugas besar • Pertemuan 15: Presentasi tugas besar
  • 3. PERTANYAAN DASAR 1. Mengapa pembiayaan pembangunan diperlukan dlm perencanaan pembangunan? 2. Apa yang dibiayai? 3. Dari mana sumbernya? 4. Siapa yang membiayai? 5. Bagaimana mekanismenya?
  • 4. PENATAAN RUANG DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Alokasi dan pengaturan: -public/common/club goods -eksternalities Kota/Wilayah Kelambagaan: -Lembaga -Peraturan/ mekanisme Pembiayaan Barang publik eksternalitas Sumber2 pembiayaan Strategi pembiayaan MATERI RT R
  • 8.
  • 9.
  • 10. PRINSIP ALOKASI BARANG DAN JASA OLEH PASAR Barang dan jasa dapat diadakan secara ekonomis (efektif & efisien)  Efisiensi konsumen  manfaat  Efisiensi produsen  profit P Q S D
  • 11. MARKET FAILURE Hal-hal yang menyebabkan mekanisme pasar gagal dalam melaksanakan fungsinya untuk mengalokasikan barang dan jasa secara efisien …Barang yang dihasilkan terlalu banyak, terlalu sedikit, bahkan tidak ada… Faktor penyebab: • Common goods • Ketidaksempurnaan pasar • Barang publik • Eksternalitas • dll
  • 12. KETIDAKSEMPURNAAN PASAR Ada beberapa barang/jasa yang hanya dapat diproduksi oleh satu produsen saja: • Pasarnya terlalu kecil, atau • Investasinya terlalu besar  Jika disediakan oleh pasar, jml barang terlalu sedikit, harga terlalu mahal Ex: KA, telpon, listrik, BBM, (jalan toll) Karakteristik barang: • Ada pengecualian terhadap pemanfaatannya • Non rivalry TOLL GOODS / CLUBS GOODS PERAN PEMERINTAH: - Memproduksi sendiri - Diproduksi pasar, tapi disubsidi (harga diatur pemerintah)  biaya  pajak Prinsip: Bayar, dilayani (ex: jalan toll)
  • 13. EKSTERNALITAS (DAMPAK SAMPINGAN)  tindakan konsumsi atau produksi dari suatu pihak yang berpengaruh terhadap orang lain (tidak ada kompensasi) Ciri: • Adanya pengaruh dari suatu tindakan • Tidak ada kompensasi yang dibayarkan atau diterima • Eksternalitas (+)/(-) Contoh??
  • 15. SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN 1. Konvensional: sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh dari pemerintah, yaitu dari anggaran pemerintah (APBN/APBD) 2. Inkonvensional: sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh dari kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat (obligasi, dana pensiun, tabungan masyarakat, zakat, dan dana- dana dari masyarakat lainnya)
  • 16. SUMBER-SUMBER PENERIMAAN KONVENSIONAL: Pajak: suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada UU, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak, tidak ada balas jasa langsung yang ditujukan kpd penggunanya, ex: pajak penghasilan, PBB, PPN, dll Retribusi: pungutan pemerintah karena pembayar menerima jasa tertentu dari pemerintah, ex: retribusi parkir, retribusi air/listrik, retribusi perijinan Transfer: sejumlah uang yang diterima pemerintah pusat / daerah pembagian hasil sebagai sumber pembiayaanakibat, ex: DAU, DAK, dana otonomi khusus, dll Hutang: sejumlah uang yang diterima pemerintah pusat/daerah dg kewajiban mengembalikannya pada jangka waktu tertentu kepada pemberi hutang, ex: hutang luar negeri, hutang antar daerah, dll Laba perusahan: sejumlah uang yang diterima pemerintah pusat/daerah yang berasal dari laba perusahannya, ex: laba BUMN, BUMD
  • 17. SUMBER-SUMBER DANA DARI MASYARAKAT:  Arisan?  Zakat?  Sumbangan sosial masyarakat?  Dll
  • 19. STRATEGI KONVENSIONAL Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): • Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah: • Menambah objek dan subjek pajak atau retribusi • Meningkatkan besarnya penetapan • Mengurangi tunggakan • Meningkatkan laba perusahan daerah Mengoptimalkan dana perimbangan (transfer): DAU, DAK, dll Mengoptimalkan pendapatan lain yang sah: • Bantuan dana kontingensi • Dana darurat
  • 20. Mengoptimalkan pinjaman daerah: • Pinjaman dari pemerintah pusat • Pinjaman dari perbankan • Pinjaman daerah dari luar negeri • Penerbitan obligasi daerah surat pernyataan utang yang dijual oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan hukum, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan pembayaran tertentu kepada pemegang obligasi daerah tersebut Pembiayaan Partisipatif (Participatory Budgeting)
  • 21. STRATEGI NON KONVENSIONAL (INOVASI) 1. Kemitraan pemerintah – swasta 2. Kewajiban Paksa 3. Peningkatan invenstasi swasta murni 4. Peningkatan pembiayaan dari masyarakat
  • 22. BENTUK KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA Layanan Aktifitas Pilihan Kerjasama Service contract Manage- ment contract Leasing BOT Concessi- on Air bersih Produksi V V V V V Distribusi V V V V V Pemeliha- raan V V V Penagihan V V V
  • 23. Layanan Aktifitas Pilihan Kerjasama Service contract Manage- ment contract Leasing BOT Concessi- on Persampa han Pengum- pulan dan transport v Operasi TPS v v v v Transport ke TPA v v v v v Operasi TPA v v v
  • 24. Layanan Aktifitas Pilihan Kerjasama Service contract Manage- ment contract Leasing BOT Concessi- on Air limbah Transport lumpur tinja v v v IPLT / IPAL v v v v v
  • 25.
  • 26.
  • 27. KEWAJIBAN PAKSA Kasus Halte: Pemerintah: • Mendapatkan aset berupa halte • Peningkatan pajak reklame • Memperlancar arus lalu-lintas kota Swasta: • Dapat memilih lokasi iklan yang strategis • Lebih murah biaya pemasangan iklannya
  • 28.