landasan pendidikan di indonesia

1. “TUGASMID ”
LANDASAN PENDIDIKAN
DI SUSUN OLEH
NAMA : HARJUN
NIM : G2G1 16 059
KELAS : IPS B
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2017

2. 1. Analisis tantangan dan peluang pendidikan di idonesia dengan menghubungkan
realita yang ada di indonesia saat ini.
A. Tantangan Pendidikan di Indonesia
Persoalan dan dinamika pendidikan nasional telah menjadi perhatian mendasar
bagi pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat pada umumnya. Persoalan
yang dimaksud pada umumnya berkisar pada masalah akses dan pemerataan,
sumber daya manusia, kurikulum dan proses penyelenggaraan pembelajaran,
evaluasi dan mutu hasil pendidikan hingga persoalan lingkungan dan sarana
prasarana pendidikan. Berbagai upaya dan terobosan dalam skala nasional maupun
lokal telah dilakukan. Misalnya, rekayasa kurikulum telah menjadi berbasis
sekolah (school-based), berbasis kompetensi (competence-based) dan berbasis
masyarakat (community-based) dengan melibatkan stakeholders terutama orang tua
dan kelompok sosial lainnya di antaranya melalui komite dan dewan sekolah.
Sementara itu dalam lingkup pembelajaran, teacher-centered telah mulai digeser
menjadi student-centered, problem-based, dan berbagai label proses pembelajaran
yang menempatkan peserta didik sebagai sentra aktivitas, pendidik sebagai
dinamisator dan fasilitator serta pemanfaatan tidak hanya sumber belajar
konvensional (buku, dsb) namun juga ultramodern (internet, dsb) sebagai
pendukung kegiatan pembelajaran. Namun demikian, di antara sekian contoh
rekayasa pendidikan nasional di atas, tantangan-demi-tantangan baru juga tetap
muncul seperti berkaitan dengan sistem evaluasi pendidikan, pemerataan guru dan
akses teknologi, dan sebagainya. Oleh karena itu, secara umum, pendidikan
nasional kita telah mengalami perkembangan berikut dengan problem dan ekses
yang menyertainya. Praktek internasionalisasi pendidikan di Indonesia sebenarnya
telah sedemikian dinamis dalam satu dekade terakhir ini. Di lingkungan pendidikan

3. dasar dan menengah, RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) misalnya
merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan nasional
agar dapat merespons kebutuhan masyarakat global. Sebagai sebuah rintisan,
projek berskala nasional ini pun tidak luput dari sorotan publik yang melihat
misalnya bahwa projek ini telah menimbulkan dilema di lapangan misalnya
disinyalir adanya komersialisasi dan munculnya kesenjangan sosial antara
komunitas yang dapat mengakses kelas-kelas internasional dan mereka yang hanya
bisa sekolah di kelas regular. Gejala ini juga dalam sejumlah kasus terjadi di
lingkungan perguruan tinggi. Namun demikian, secara substansial, kreasi
pendidikan yang bercorak internationalized ini, sebagaimana telah diungkap
sebelulumnya, telah menjadi praktek dan kebutuhan. Hanya saja, baik pemerintah
maupun swasta perlu men-drive, mengelola dan menindaklanjuti projek
internasionalisasi ini terutama terkait dengan ‘mau di bawa ke mana’ projek yang
berlabel ‘internasionalisasi’ ini. Oleh karena itu, gagasan dan praktek
internasionalisasi pendidikan Indonesia sekiranya perlu diperbicangkan kembali
baik dalam lingkup pendidikan dasar, menengah maupun tinggi berikut dengan
potensi, peluang dan tantangannya ke depan. Semoga saja pendidikan di negeri kita
ini lebih baik kedepanya,amin.
B. Peluang Pendidikan Di Indonesia
salah satu program yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan untuk bisa
memunculkan peluang pendidikan di indonesia adalah melakukan kerjasama
kelembagaan baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Beberapa
PT memang tampak telah leading menjalin cooperation dengan universitas-
universitas, baik di Eropa, Amerika, Australia dan ‘Barat’ dan Asia lainnya pada
umumnya maupun sebagian dengan lembaga-lembaga pendidikan di Timur

4. Tengah. Namun, jaringan ini kerapkali berhenti di MoU (memorandum of
understanding) dan, meskipun program kerjasama telah berjalan, proses dan
hasilnya kerapkali tidak efisien, efektif dan responsible terhadap stakeholders yang
ada. Sehingga, pendek kata, bagaimana menjalin dan mengembangkan
international network yang berumur panjang dan mencapai sasaran merupakan
‘pekerjaan rumah’ yang perlu dipikirkan dan ditindaklanjuti secara kreatif. Atas
dasar inilah, seminar pendidikan yang mengulas tentang persoalan sekitar
internasionalisasi pendidikan di Indonesia ini patut diselenggarakan.
Berbicara peluang pendidikan di indonesia masih bisa sangat maju dan mungkin
akan lebih maju lagi ,dengan kata kunci menghidupkan kembali roh pendidikan di
indonesia dan implikasikan lagi di pendidikan.
Secanggih apapun pola dan metode pendidikan yang diterapkan, jika tidak
memiliki ruh, maka ia hanya akan menciptakan robot-robot tanpa nyawa. Sekolah
menjadi seperti mesin pabrik yang memproduksi barang dagangan. Lalu dengan
parameter kelulusan berdasarkan raport diklaim bahwa pola pendidikan yang
diterapkannya telah berhasil dalam pendidikan. Sebuah keberhasilan yang
dimaknakan sangat sempit bagi pengembangan mentalitas dan akhlakRuh
pendidikan adalah sebuah taste (rasa) dalam kelangsungannya. Materi pelajaran
adalah sisi lain yang bukan menjadi penentu akan kecerdasan peserta didik. Materi
pelajaran akan dengan sendirinya mudah “dilahap” oleh peserta didik jika proses
belajar mengajar memiliki rasa. Rasa membimbing yang substansinya adalah kasih
sayang. Bagaimanapun kerasnya pola pendidikan yang diterapkan, jika ia memiliki
rasa membimbing yang kuat, maka proses itu akan menimbulkan hikmah dan
keberkahan. Hikmah akan memunculkan kehalusan-kehalusan budi pekerti dan
keberkahan akan memunculkan sesuatu yang bermanfaat .

5. 2. Pendidikan di Indonesia adalah salah satu dari upaya mewujudkan amanat UUD
1945 dengan berlandaskan pada aspek ,sosiologi,filosofis,kultural,psikologi dan
IPTEK, menurut anda apakah berjalan sesuai dengan tuntutanya.
Menurut saya pendidikan di indonesia belum berjalan sesuai dengan amanat dan tuntutan
UUD 1945,kareana :
1. setiap warga negara belum mendapat pendidikan yang merata
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau dan suku-suku yang
berbeda, membentang dari ujung subang sampai merauke. Dalam sejarah perjalanan
bangsa ini, sejak Indonesia belum merdeka hingga pasca kemerdekaan banyak sekali
persoalan yang menimpa pendidikan di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 mengamanatkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yaitu antara
lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan upaya tersebut,
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3) memerintahkan agar Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
Dalam pasal 31 ayat 1 berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan
“. Kesempatan belajar berlaku bagi semua anak dengan tidak membedakan jenis
kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi. Dalam
ayat 3 pada pasal yang sama berbunyi : “ Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional “. Artinya ayat ini mengharuskan
pemerintah mengadakan sistem pendidikan nasional, untuk memberi kesempatan pada
setiap warga negara mendapatkan pendidikan. Jika karena satu hal seseorang atau
sekelompok masyarakat tidak bisa mendapat kesempatan belajar, maka mereka bisa
menuntut hak itu kepada pemerintah. Atas dasar inilah pemerintah menciptakan

6. sekolah-sekolah khusus yang bisa melayani masyarakat terpencil, masyarakat yang
penduduknya sedikit, dan masyarakat yang penduduknya tersebar berjauhan satu sama
yang lainnya. Sekolah-sekolah yang dimaksud antara lain SD kecil, SD pamong, SMP
terbuka, dan Sistem belajar jarak jauh.
2. Biaya pendidikan dibiayai pemerintah 20%, Pembodohan
Kenyataan politik yang besar di Indonesia juga masuk kedalam pendidikan. Adanya
Otonomi daerah yang dilanjutkan dengan otonomi pendidikan yang dibuat DPR
bersama pemerintah, menunjukan bahwa pendidikan seolah dan sengaja ingin
dilepaskan dari pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab. Ini sungguh ironis.
Alih-alih pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah guna mencerdaskan
kehidupan bangsa, itupun menjadi sebuah pertanyaan besar karena masyarakat yang
harus membayar beban tersebut.
Kita bisa melihat itu di beberapa politik pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk
penganggaran pendidikan. Berdasarkan Amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yang
diamandemen Tahun 2002, diputuskan bahwa anggaran pendidikan berjumlah
sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD. Namun keputusan tersebut tidak
dibarengi dengan yang diharapkan bersama. Yang jelas anggaran pendidikan semakin
menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2002 saat keputusan itu ditetapkan
anggaran pendidikan yaitu Rp 11,352 triliun atau sebesar 3,76 % dari APBN.
Memasuki tahun 2003 ketika anggaran diputuskan, jumlahnya justru lebih sedikit dari
yang diputuskan yaitu Rp 11 triliun. Padahal tahun 2011 jauh lebih besar yaitu 13,5
triliun atau sekitar 4,55 % dari APBN. Terakhir Tahun 2004, Anggaran pendidikan
hanya berjumlah Rp 15,3 triliun atau 3,49 dari APBN. Sedangkan pada tahun 2008
menteri keuangan Sri Mulyani Indarwati menegaskan untuk menghemat uang negara

7. sebesar 10% setiap departemen termasuk pendidikan. Akibatnya anggaran Pendidikan
pada tahun 2008 berjumlah Rp 44 triliun atau kurang lebih 10% dari APBN.
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia saat ini
belum sesuai dengan Landasan negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 apalagi di Pasal
31 ayat 1 yang berbunyi Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Terbukti
bahwa saat ini banyak anak-anak yang masih putus sekolah demi mencukupi kebutuhan
keluarganya. Yang lebih ironis lagi masyarakat yang berada di suku-suku kecil harus
berjuang demi mendapatkan pendidikan. Meskipun pemerintah mengadakan dana BOS (
Bantuan operasional sekolah ) tapi kita belum bisa melihat hasil dari hal tersebut apalagi
bagi anak-anak di pesisir timur.