INISIASI 7
PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDIDIKAN
DR. LAILATUR ROHMAH, M.SI
UNIVERSITAS TERBUKA
2016
2
Mahasiswa dapat :
1.Menjelaskan konsep dasar pengelolaan
keuangan nasional
2.Menjelaskan konsep dasar pengelolaan
keuangan daerah
3.Menjelaskan kondep dasar pengelolaan
keuangan sekolah
4.Memahami prinsip pengelolaan keuangan
sekolah
5.Memahami prosedur pengelolaan keuangan
sekolah
3
4
1. APBN
SirkulasiAliran Pendapatan Perekonoia Tiga Sektor
Gajidan Upah, Sewa,bunga dan Utang
Pajak Pajak
Perusahaan Indivisu
Pengeluaran
Pemerintah
Investasi Konsumsirumah tangga Tabungan
Pinjaman
PEMERINTAH
PERUSAHAAN
PENANAM
MODAL
RUMAHTANGGA
LEMBAGA
KEUANGAN
5
2. PROSEDUR PENYUSUNAN APBN
a. Penyusunan APBN
b. Pelaksanaan APBN
c. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN
3. JENIS-JENIS PAJAK SEBAGAI UNSUR
UTAMA PENERIMAAN NEGARA
a. Pajak dalam negeri : PPh, PPN, PBB,
BPHTB, Cukai, dan pajak lainnya
b. Pajak Perdagangan Internasional (Bea
Masuk dan Tarif Ekspor)
6
4. JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA
NON PAJAK
a. PNBP (penerimaan SDA, bagian laba
BUMN, dan PNBP lainnya
b. Hibah
5.PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA
UU no.7 tahun 1983, diamandemen oleh :
a. UU no. 7 tahun 1991
b. UU no. 10 tahun 1994
c. UU no. 17 tahun 2000
6. NOTA KEUANGAN
penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan
pajak & hibah, serta belanja negara (pertumbuhan laju
inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBI, harga minyak
mentah internasional, dan produksi mintah menrah
7
8
1. APBD
a. Anggaran Pendadpatan
b. Anggaran Belanja
c. Pembaiyaan
2. PROSEDUR PENYUSUNAN APBD
a. Penyusunan Rencana Kerja
b. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum
anggaran
c. Penetaqpan prioritas & plafon anggaran
sementara
d. Penyusunan rencana kerja & anggaran SKPD
e. Penyusunan rancangan perda APBD
f. Penetapan APBD
9
3. APBD DAN PELAYANAN PUBLIK
Transparansi dalam Pelayanan Publik
4. JENIS DAN POLA PELAYANAN PUBLIK
a. Pelayanan Administrasi
b. Pelayanan Barang
c. Pelayanan Jasa
5. JENIS ANGGRAN SEKTOR PUBLIK
a. Cara penyusunan anggaran berdasarkan
pendekatan incrementalism
b. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat
line-item
c. Cenderung sentralistis
d. Bersifat spesifikasi
e. Tahunan, dan
f. Menggunakan prinsip anggaran bruto
10
11
PENGELOLAAN KEUANGAN
SEKOLAH
Pengelola anggaran sekolah biasanya
adalah kepala sekolah, tetapi bisa juga
guru berpengalaman (senior) atau
anggota komite sekolah. Di sekolah-
sekolah yang lebih besar, mungkin ada
pihak lain yang bertanggung jawab
dalam pengelolaan sebagian
anggaran.
12
Secara khusus, pengendalian anggaran
terdiri dari serangkaian kegiatan
pemeriksaan dan persetujuan untuk
memastikan bahwa:
1.dana dibelanjakan sesuai rencana,
2.ada kelonggaran dalam penganggaran
untuk pembayaran pajak,
3.pembelanjaan dilakukan dengan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia,
dan
4.dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-
kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan
kepada pihak penerima tanpa persetujuan.
13
PRINSIP PENGELOLAAN
KEUANGAN SEKOLAH
-Undang-undang No 20 Th 2003 Psl 48
yang menyatakan bahwa pengelolaan
dana pendidikan berdasarkan pada
prinsip keadilan, efisiensi, transparansi,
dan akuntabilitas publik.
-Di samping itu, prinsip efektivitas juga
perlu mendapat penekanan. Masing-
masing prinsip tersebut, yaitu
transparansi, akuntabilitas, efektivitas,
dan efisiensi.
14
1. Meningkatkan efektivitas dan
efisiensi penggunaan keuangan
sekolah,
2. Meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi keuangan sekolah
3. Meminimalkan penyalahgunaan
anggaran sekolah.
dapat dilihat dari tiga yaitu ::
15
Dalam mengelola keuangan,
terdapat prosedur pengelolaan
yang harus dipenuhi dalam rangka
mengelola keuangan sekolah,
yakni:
1.Penganggaran,
2.Pencatatan/Akuntasi,
3.Pelaporan Keuangan Sekolah,
4.Audit Keuangan Sekolah.
16
Penganggaran adalah penciptaan
suatu rencana kegiatan yang
dinyatakan dalam ukuran keuangan.
Penganggaran memainkan peran
penting di dalam perencanaan,
pengendalian, dan pembuatan
keputusan. Anggaran juga untuk
meningkatkan koordinasi dan
komunikasi.
17
Unsur-unsur pertimbangan anggaran yakni:
1.Kerangka strategi, prioritas, dan sasaran yang
meliputi program belanja publik.
2.Kriteria kinerja untuk efisiensi, efektivitas, dan
dampak yang secara rutin diamati.
3.Laporan tahunan tentang hasil yang
menginformasikan keputusan-keputusan
anggaran.
4.Program penganggaran, dengan alokasi
berbasis kinerja, dan hasil-hasil yang diharapkan.
5.Umpan balik dari pemantauan dan evaluasi
untuk membantu penggunaan sumber daya yang
dianggarkan dengan lebih efisien.
18
Mekanisme/prosedur dalam penyusunan
anggaran adalah sebagai berikut:
1.Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan selama periode
anggaran.
2.Mengidentifikasi sumber-sumber yang
dinyatakan dalam uang, jasa, dan
barang.
3.Semua sumber dinyatakan dalam
bentuk uang sebab anggaran pada
dasarnya merupakan pernyataan
finansial.
19
4. Memformulasikan anggaran dalam
bentuk format yang telah disetujui
dan dipergunakan oleh instansi
tertentu.
5. Menyusun usulan anggaran untuk
memperoleh persetujuan dan pihak
yang berwenang.
6. Melakukan revisi usulan anggaran.
7. Persetujuan revisi usulan anggaran.
8. Pengesahan anggaran.
20
1. Anggaran sebagai alat perencanaan
2. Anggaran sebagai alat
pengendalian
3. Anggaran sebagai alat kebijakan
4. Anggaran sebagai alat politik
5. Anggaran sebagai alat koordinasi
dan komunikasi
6. Anggaran sebagai alat penilaian
kinerja
7. Anggaran sebagai alat motivasi
21
1. Adanya pembagian wewenang dan
tanggung jawab yang jelas dalam
sistem manajemen organisasi.
2. Adanya sistem akuntansi yang
memadai dalam melaksanakan
anggaran.
3. Adanya penelitian dan analisis
untuk menilai kinerja organisasi.
4. Adanya dukungan dari pelaksana
dari tingkat atas hingga yang paling
bawah.
22
1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan selama
periode anggaran.
2. Mengidentifikasi sumber-sumber
yang dinyatakan dalam uang, jasa,
dan barang.
3. Semua-sumber dinyatakan dalam
bentuk uang sebab anggaran pada
dasarnya merupakan pernyataan
finansial.
23
4. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang
akan dilakukan selama periode anggaran.
5. Mengidentifikasi sumber-sumber yang
dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang.
Memformulasikan anggaran dalam bentuk
format yang telah disetujui dan
dipergunakan oleh instansi tertentu.
6. Menyusun usulan anggaran untuk
memperoleh persetujuan dan pihak yang
berwenang.
7. Melakukan revisi usulan anggaran
8. Persetujuan revisi usulan anggaran
24
1. Anggaran Butir-Per Butir (Line Item
Budget)
2. Anggaran Program (Program
Budget System)
3. Anggaran Berdasarkan Kinerja
(Performance – Based Budget)
4. PPBS/SP4 (Planning Programing
Budgeting System/Sistem
Perencanaan penyusunan program
dan penganggaran)
5. Anggaran Berbasis Nol (Zero Based
Budget/ZBB)
25
Pencatatan keuangan adalah suatu
proses pendataan semua transaksi-
transaksi yang terjadi dalam sebuah
perusahaan atau organisasi yang dinilai
dengan uang. Transaksi yang terjadi
dalam suatu perusahaan atau organisasi
yang mengakibatkan perubahan baik
harta, utang maupun modal perlu dicatat
dan disusun secara sistematis.
Pencatatan transaksi tersebut
merupakan dasar penyusunan laporan
keuangan.
26
Secara tradisional sistem akuntansi
terdiri dari komponen-komponen
berikut:
1.Bagan Perkiraan/Akun
2.Buku Besar
3.Jurnal
4.Buku cek
5.Buku pembantu
27
(1)1. Tahap Pencatatan
a. Kegiatan pengidentifikasian dan
pengukuran dalam bentuk bukti
transaksi dan bukti pencatatan.
b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi
ke dalam buku harian atau jurnal
c. Memindahbukukan (posting) dari
jurnal berdasarkan kelompok atau
jenisnya ke dalam akun buku besar.
28
(2) 2. Tahap Pengikhtisaran
a.Penyusunan neraca saldo (trial
balance) berdasarkan akun-akun buku
besar
b.Pembuatan ayat jurnal penyesuaian
c.Penyusunan kertas kerja (work sheet)
d.Pembuatan ayat jurnal penutup
(closing entries)
e.Pembuatan neraca saldo setelah
penutupan
f.Pembuatan ayat jurnal pembalik
29
(3) 3. Tahap Pelaporan
a.Neraca
b.Laporan Surplus Defisit/laporan
aktiva
c.Laporan arus kas
d.Laporan Perubahan aktiva bersih
e.Catatan atas laporan keuangan
30
(1) Laporan keuangan
merupakan hasil akhir dari suatu
proses pencatatan, yang
merupakan suatu ringkasan dari
transaksi-transaksi keuangan
yang terjadi selama tahun buku
yang bersangkutan.
31
Pengertian laporan keuangan menurut
Standar Akuntansi Keuangan: “Laporan
keuangan merupakan bagian dari proses
pelaporan keuangan”. Laporan keuangan
yang lengkap meliputi neraca, laporan
perubahan posisi keuangan, catatan juga
termasuk jadwal dan informasi tambahan
yang berkaitan dengan laporan tersebut,
misal informasi keuangan segmen industri
dan geografis serta pengungkapan
pengaruh perubahan harga”.
32
(2) Unsur-unsur dalam
pelaporan keuangan adalah
sebagai berikut:
a.Laporan perhitungan laba
rugi
b.Laporan perubahan posisi
keuangan
c.Neraca
33
(1) Auditing adalah proses
pengumpulan dan pengevaluasian
bahan bukti tentang informasi yang
dapat diukur mengenai suatu entitas
ekonomi yang dilakukan seorang yang
kompeten dan independen untuk
dapat menentukan dan melaporkan
kesesuaian informasi dimaksud
dengan kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan.
34
Untuk melaksanakan audit, diperlukan
informasi yang dapat diverifikasi dan
sejumlah standar (kriteria) yang dapat
digunakan sebagai pegangan
pengevaluasian informasi tersebut.
Agar dapat diverifikasi, informasi harus
dapat diukur. Informasi yang dapat
diukur memiliki berbagai bentuk.
35
(2) Jenis-jenis Audit adalah
sebagai berikut
(Fattah:2009):
a.Audit laporan keuangan
b.Audit operasional
c.Audit ketaatan
36
(3) Mekanisme/prosedur auditing
adalah sebagai berikut:
a.Perencanaan Audit
b.Pelaksanaan Audit
c.Pelaporan Audit
d.Jaminan Kualitas Laporan Audit
e.Distribusi laporan
f.Laporan audit draft
g.Tindak Lanjut Audit
37
(4) Teknik audit atau prosedur
audit, di antaranya:
a.inspeksi (inpection),
b.observation (observation),
c.pemeriksaan (inquiries)
d.konfirmasi (confirmation).
38
(5) Metodologi auditing:
a.enerimaan penugasan;
b.observasi fakta terkait dengan
persoalan;
c.pemecahan (subdivision) persoalan
individual
d.memilih teknik audit;
e.melaksanakan prosedur untuk
memperoleh bukti
f.evaluasi bukti;
g.memformulasikan pertimbangan
(judgment).
39
(6) Dengan mengacu pada tulisan
Bloom maka dalam pengetahuan
auditing ada yang termasuk dalam level
(tingkat) ingatan atau hafalan karena
secara berulang-ulang dan otomatis
terpakai berkali-kali sebagai landasan
pemikiran berikutnya.
a.Bentuk laporan audit adalah sebagai
berikut:
b.Laporan Audit Standar dengan
Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
c.Laporan Audit Non Standar
40
41
1. Menggunakan tujuan jangka menengah &
jangka pendek yang ditetapkan dalam
rencana pengembangan sekolah
2. Menghimpun, merangkum,& mngelompokkn
isu-isu dan masalah utama ke dalam
berbagai bidang yang luas sakupannya
3. Menyelesaikan analisis kebutuhan
4. Memprioritaskan kebutuhan
5. Mengsultasikan rencana aksi yang
ditunjukkan/dipaparkan dalam rencana
pengembangan sekolah
42
6. Mengidentifikasikan dan memperhitungkan
seluruh sumber pemasukan
7. Mengambarkan rincian (waktu, biaya,
orang yang bertanggung jawab,
pelaporan, dll)
8. Mengawasi serta memantau kegiatan dari
tahap perencanaan menuju tahap
penerapan hingga evaluasi
43
PENUTUP
44
1. Penilaian umum tentang
penguasaan materi tutorial.
2. Rangkuman tentang materi
yang telah dibahas
3. Saran pendalaman materi dan
diskusi
4. Rencana tutorial selanjutnya
45
TERIMA KASIHTERIMA KASIH

Inisiasi 7

  • 1.
    INISIASI 7 PENGELOLAAN KEUANGAN PENDIDIKAN DR.LAILATUR ROHMAH, M.SI UNIVERSITAS TERBUKA 2016
  • 2.
    2 Mahasiswa dapat : 1.Menjelaskankonsep dasar pengelolaan keuangan nasional 2.Menjelaskan konsep dasar pengelolaan keuangan daerah 3.Menjelaskan kondep dasar pengelolaan keuangan sekolah 4.Memahami prinsip pengelolaan keuangan sekolah 5.Memahami prosedur pengelolaan keuangan sekolah
  • 3.
  • 4.
    4 1. APBN SirkulasiAliran PendapatanPerekonoia Tiga Sektor Gajidan Upah, Sewa,bunga dan Utang Pajak Pajak Perusahaan Indivisu Pengeluaran Pemerintah Investasi Konsumsirumah tangga Tabungan Pinjaman PEMERINTAH PERUSAHAAN PENANAM MODAL RUMAHTANGGA LEMBAGA KEUANGAN
  • 5.
    5 2. PROSEDUR PENYUSUNANAPBN a. Penyusunan APBN b. Pelaksanaan APBN c. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 3. JENIS-JENIS PAJAK SEBAGAI UNSUR UTAMA PENERIMAAN NEGARA a. Pajak dalam negeri : PPh, PPN, PBB, BPHTB, Cukai, dan pajak lainnya b. Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk dan Tarif Ekspor)
  • 6.
    6 4. JENIS-JENIS PENERIMAANNEGARA NON PAJAK a. PNBP (penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya b. Hibah 5.PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA UU no.7 tahun 1983, diamandemen oleh : a. UU no. 7 tahun 1991 b. UU no. 10 tahun 1994 c. UU no. 17 tahun 2000 6. NOTA KEUANGAN penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak & hibah, serta belanja negara (pertumbuhan laju inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBI, harga minyak mentah internasional, dan produksi mintah menrah
  • 7.
  • 8.
    8 1. APBD a. AnggaranPendadpatan b. Anggaran Belanja c. Pembaiyaan 2. PROSEDUR PENYUSUNAN APBD a. Penyusunan Rencana Kerja b. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum anggaran c. Penetaqpan prioritas & plafon anggaran sementara d. Penyusunan rencana kerja & anggaran SKPD e. Penyusunan rancangan perda APBD f. Penetapan APBD
  • 9.
    9 3. APBD DANPELAYANAN PUBLIK Transparansi dalam Pelayanan Publik 4. JENIS DAN POLA PELAYANAN PUBLIK a. Pelayanan Administrasi b. Pelayanan Barang c. Pelayanan Jasa 5. JENIS ANGGRAN SEKTOR PUBLIK a. Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism b. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item c. Cenderung sentralistis d. Bersifat spesifikasi e. Tahunan, dan f. Menggunakan prinsip anggaran bruto
  • 10.
  • 11.
    11 PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH Pengelola anggaransekolah biasanya adalah kepala sekolah, tetapi bisa juga guru berpengalaman (senior) atau anggota komite sekolah. Di sekolah- sekolah yang lebih besar, mungkin ada pihak lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sebagian anggaran.
  • 12.
    12 Secara khusus, pengendaliananggaran terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa: 1.dana dibelanjakan sesuai rencana, 2.ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak, 3.pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan 4.dana tidak dihabiskan untuk kegiatan- kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan.
  • 13.
    13 PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH -Undang-undangNo 20 Th 2003 Psl 48 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. -Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Masing- masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
  • 14.
    14 1. Meningkatkan efektivitasdan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah 3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. dapat dilihat dari tiga yaitu ::
  • 15.
    15 Dalam mengelola keuangan, terdapatprosedur pengelolaan yang harus dipenuhi dalam rangka mengelola keuangan sekolah, yakni: 1.Penganggaran, 2.Pencatatan/Akuntasi, 3.Pelaporan Keuangan Sekolah, 4.Audit Keuangan Sekolah.
  • 16.
    16 Penganggaran adalah penciptaan suaturencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi.
  • 17.
    17 Unsur-unsur pertimbangan anggaranyakni: 1.Kerangka strategi, prioritas, dan sasaran yang meliputi program belanja publik. 2.Kriteria kinerja untuk efisiensi, efektivitas, dan dampak yang secara rutin diamati. 3.Laporan tahunan tentang hasil yang menginformasikan keputusan-keputusan anggaran. 4.Program penganggaran, dengan alokasi berbasis kinerja, dan hasil-hasil yang diharapkan. 5.Umpan balik dari pemantauan dan evaluasi untuk membantu penggunaan sumber daya yang dianggarkan dengan lebih efisien.
  • 18.
    18 Mekanisme/prosedur dalam penyusunan anggaranadalah sebagai berikut: 1.Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. 2.Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. 3.Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial.
  • 19.
    19 4. Memformulasikan anggarandalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. 5. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dan pihak yang berwenang. 6. Melakukan revisi usulan anggaran. 7. Persetujuan revisi usulan anggaran. 8. Pengesahan anggaran.
  • 20.
    20 1. Anggaran sebagaialat perencanaan 2. Anggaran sebagai alat pengendalian 3. Anggaran sebagai alat kebijakan 4. Anggaran sebagai alat politik 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi 6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja 7. Anggaran sebagai alat motivasi
  • 21.
    21 1. Adanya pembagianwewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi. 2. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. 3. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. 4. Adanya dukungan dari pelaksana dari tingkat atas hingga yang paling bawah.
  • 22.
    22 1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yangakan dilakukan selama periode anggaran. 2. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. 3. Semua-sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial.
  • 23.
    23 4. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatanyang akan dilakukan selama periode anggaran. 5. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. 6. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dan pihak yang berwenang. 7. Melakukan revisi usulan anggaran 8. Persetujuan revisi usulan anggaran
  • 24.
    24 1. Anggaran Butir-PerButir (Line Item Budget) 2. Anggaran Program (Program Budget System) 3. Anggaran Berdasarkan Kinerja (Performance – Based Budget) 4. PPBS/SP4 (Planning Programing Budgeting System/Sistem Perencanaan penyusunan program dan penganggaran) 5. Anggaran Berbasis Nol (Zero Based Budget/ZBB)
  • 25.
    25 Pencatatan keuangan adalahsuatu proses pendataan semua transaksi- transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang dinilai dengan uang. Transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi yang mengakibatkan perubahan baik harta, utang maupun modal perlu dicatat dan disusun secara sistematis. Pencatatan transaksi tersebut merupakan dasar penyusunan laporan keuangan.
  • 26.
    26 Secara tradisional sistemakuntansi terdiri dari komponen-komponen berikut: 1.Bagan Perkiraan/Akun 2.Buku Besar 3.Jurnal 4.Buku cek 5.Buku pembantu
  • 27.
    27 (1)1. Tahap Pencatatan a.Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal c. Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
  • 28.
    28 (2) 2. TahapPengikhtisaran a.Penyusunan neraca saldo (trial balance) berdasarkan akun-akun buku besar b.Pembuatan ayat jurnal penyesuaian c.Penyusunan kertas kerja (work sheet) d.Pembuatan ayat jurnal penutup (closing entries) e.Pembuatan neraca saldo setelah penutupan f.Pembuatan ayat jurnal pembalik
  • 29.
    29 (3) 3. TahapPelaporan a.Neraca b.Laporan Surplus Defisit/laporan aktiva c.Laporan arus kas d.Laporan Perubahan aktiva bersih e.Catatan atas laporan keuangan
  • 30.
    30 (1) Laporan keuangan merupakanhasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.
  • 31.
    31 Pengertian laporan keuanganmenurut Standar Akuntansi Keuangan: “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan”. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan, catatan juga termasuk jadwal dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.
  • 32.
    32 (2) Unsur-unsur dalam pelaporankeuangan adalah sebagai berikut: a.Laporan perhitungan laba rugi b.Laporan perubahan posisi keuangan c.Neraca
  • 33.
    33 (1) Auditing adalahproses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
  • 34.
    34 Untuk melaksanakan audit,diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah standar (kriteria) yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian informasi tersebut. Agar dapat diverifikasi, informasi harus dapat diukur. Informasi yang dapat diukur memiliki berbagai bentuk.
  • 35.
    35 (2) Jenis-jenis Auditadalah sebagai berikut (Fattah:2009): a.Audit laporan keuangan b.Audit operasional c.Audit ketaatan
  • 36.
    36 (3) Mekanisme/prosedur auditing adalahsebagai berikut: a.Perencanaan Audit b.Pelaksanaan Audit c.Pelaporan Audit d.Jaminan Kualitas Laporan Audit e.Distribusi laporan f.Laporan audit draft g.Tindak Lanjut Audit
  • 37.
    37 (4) Teknik auditatau prosedur audit, di antaranya: a.inspeksi (inpection), b.observation (observation), c.pemeriksaan (inquiries) d.konfirmasi (confirmation).
  • 38.
    38 (5) Metodologi auditing: a.enerimaanpenugasan; b.observasi fakta terkait dengan persoalan; c.pemecahan (subdivision) persoalan individual d.memilih teknik audit; e.melaksanakan prosedur untuk memperoleh bukti f.evaluasi bukti; g.memformulasikan pertimbangan (judgment).
  • 39.
    39 (6) Dengan mengacupada tulisan Bloom maka dalam pengetahuan auditing ada yang termasuk dalam level (tingkat) ingatan atau hafalan karena secara berulang-ulang dan otomatis terpakai berkali-kali sebagai landasan pemikiran berikutnya. a.Bentuk laporan audit adalah sebagai berikut: b.Laporan Audit Standar dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian c.Laporan Audit Non Standar
  • 40.
  • 41.
    41 1. Menggunakan tujuanjangka menengah & jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah 2. Menghimpun, merangkum,& mngelompokkn isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas sakupannya 3. Menyelesaikan analisis kebutuhan 4. Memprioritaskan kebutuhan 5. Mengsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan/dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah
  • 42.
    42 6. Mengidentifikasikan danmemperhitungkan seluruh sumber pemasukan 7. Mengambarkan rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dll) 8. Mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi
  • 43.
  • 44.
    44 1. Penilaian umumtentang penguasaan materi tutorial. 2. Rangkuman tentang materi yang telah dibahas 3. Saran pendalaman materi dan diskusi 4. Rencana tutorial selanjutnya
  • 45.