SlideShare a Scribd company logo
BAB 3 = SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR
PUBLIK
A. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas , yaitu:
1. Perencanaan
2. Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi
3. Komunikasi informasi
4. Pengambilan keputusan
5. Memotivasi orang orang dalam organisasi agar berperilaku
sesuai dengan tujuan organisasi
6. Pengendalian
7. Penilaian kinerja.
Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan
perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe
pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya
manusia, dan lingkungan yang mendukung.
B. TIPE PENGENDALIAN MANAJEMEN
Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi tiga
kelompok, yaitu:
1. Pengendalian preventif (preventive control). Dalam tahap ini
pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan
perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program
program.
2. Pengendalian operasional (operational control). Dalam tahap ini
pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan
pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa
anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan
perencanaan dengan pengendalian.
3. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini pengendalian manajemen
berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja
yang telah ditetapkan.
C. STRUKTUR PENGENDALIAN MANAJEMEN
Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur
organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk
struktur pusat pertanggungjawaban (responsibility centers). Pusat
pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh
manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat
pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Tujuan dibuatnya pusat pusat
pertanggungjawaban tersebut adalah:
1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja
manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya
2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi
3. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence
D. PROSES PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik
dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun
informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal
dalam organisasi yang meliputi:
1. Perumusan strategi (strategy formulation)
Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi,
tujuan, sasaran, target (outcome), arah dan kebijakan, serta
strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan
tanggung jawab manajemen puncak (top management). Dalam
organisasi pemerintahan, perumusan strategi dilakukan oleh
dewan legislatif yang hasilnya berupa garis garis besar haluan
negara (GBHN) yang akan menjadi acuan bagi ekseskutif dalam
bertindak.
Hasil perumusan strategi lebih bersifat permanen dan berjangka
panjang, bisa berjangka 4,5,10 atau bahkan 20 tahun.
Oleh karena itu, perumusan strategi dapat bersifat tidak
sistematis dan tidak harus kaku.
Strategi yang dihasilkan dari proses perumusan strategi
merupakan strategi global (makro) atau dalam perusahaan
disebut corporate level strategy. Strategi makro tersebut
kemudian dijabarkan (break down) menjadi strategi yang lebih
makro dalam bentuk program program, kegiatan, atau proyek
(dalam perusahaan disebut unit business level strategy).
Olsen dan eadie (1982) menyatakan bahwa proses perumsan
strategi terdiri dari lima komponen dasar, yaitu:
 Pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang
dirumuskan oleh manajemen eksekutif organisasi dan
memberikan rerangka pengembangan strategi serta target
yang akan dicapai.
 Analisis atau scanning lingkungan, terdiri dari
pengidentifikasian dan pengukuran (assessment) faktor
faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi
yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan
strategi organisasi.
 Profil internal dan audit sumber daya, yang
mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan
kelemahan organisasi dalam hal berbagai faktor yang
perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategik
 Perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi
 Implementasi dan pengendalian rencana strategik
2. Perencanaan strategik (strategic planning)
Perencanaan strategik adalah proses penentuan program
program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh
suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya
yang akan dibutuhkan.
Perbedaannya dengan perumusan strategi adalah perumusan
strategi merupakan proses untuk menentukan strategi,
sedangkan perencanaan strategik adalah proses menentukan
bagaimana mengiplementasikan strategi tersebut. Hasil
perencanaan strategik berupa rencana rencana strategik
(strategic plans). Dalam proses perumusan strategi, manajemen
memutuskan visi, misi, dan tujuan organisasi serta strategi
untuk mencapai tujuan organisasi.
Perencanaan strategik merupakan proses yang sistematik yang
memiliki prosedur dan skedul yang jelas. Organisasi yang tidak
memiliki atau tidak melakukan perencanaan strategik akan
mengalami masalah dalam penganggaran, misalnya terjadinya
beban kerja anggaran (budget workload) yang terlalu berat,
alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, dan dilakukannya
pilihan strategi yang salah.
Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi
a) Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran
yang efektif
b) Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada
pelaksanaan strategi yang telah diterapkan
c) Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi
sumber daya yang optimal (efektif dan efisien)
Mengubah perencanaan strategik menjadi tindakan nyata
Perencanaan strategik perlu ditranslasikan dalam bentuk
tindakan tindakan konkrit. Untuk itu, perencanaan strategik harus
didukung oleh hal hal berikut:
a) Struktur pendukung, baik secara manajerial maupun political
will
b) Proses dan praktik implementasi di lapangan
c) Kultur organisasi
3. Penganggaran
Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen
sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses
penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki
karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada
sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya
pengaruh politik dalam proses penganggaran.
4. Operasional (pelaksanaan anggaran)
5. Evaluasi kinerja
Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian
manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian.
Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi
langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metoda
management by walking around.

More Related Content

What's hot

02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
Ali Mashduqi
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publik
Rini Pakpahan
 
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengukuran Kinerja Sektor PublikPengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Sujatmiko Wibowo
 
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2
Majid
 
Kewajiban Lancar
Kewajiban LancarKewajiban Lancar
Kewajiban Lancar
iyandri tiluk wahyono
 
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANG
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANGANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANG
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANG
Uofa_Unsada
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Analisis kelayakan investasi
Analisis kelayakan investasiAnalisis kelayakan investasi
Analisis kelayakan investasi
yy rahmat
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
EnvaPya
 
Laporan Promosi Ekonomi Anggota
Laporan Promosi Ekonomi AnggotaLaporan Promosi Ekonomi Anggota
Laporan Promosi Ekonomi Anggota
Bachtiar Hidayat
 
3 manajemen-kas materi 21 04 2013
3 manajemen-kas materi 21 04 20133 manajemen-kas materi 21 04 2013
3 manajemen-kas materi 21 04 2013Cep Fathurrahman
 
semester 5 Pusat biaya
semester 5 Pusat biayasemester 5 Pusat biaya
semester 5 Pusat biaya
Ardha Erlitha
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21Fitri Bersahabat
 
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi NirlabaMateri Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
rusdiman1
 
Materi kuliah Saham
Materi kuliah SahamMateri kuliah Saham
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikSistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikOcta Libriyanti
 
Aplikasi Sistem Informasi Berdasarkan Level Organisasi
Aplikasi Sistem Informasi Berdasarkan Level Organisasi Aplikasi Sistem Informasi Berdasarkan Level Organisasi
Aplikasi Sistem Informasi Berdasarkan Level Organisasi
Hendy Surjono
 
Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian (indonesia title)
Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian (indonesia title)Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian (indonesia title)
Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian (indonesia title)
Eka Wahyuliana
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka PanjangMateri AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
Ryan Gamof
 

What's hot (20)

02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publik
 
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengukuran Kinerja Sektor PublikPengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
 
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2
 
Kewajiban Lancar
Kewajiban LancarKewajiban Lancar
Kewajiban Lancar
 
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANG
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANGANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANG
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANG
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
 
Analisis kelayakan investasi
Analisis kelayakan investasiAnalisis kelayakan investasi
Analisis kelayakan investasi
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
 
Laporan Promosi Ekonomi Anggota
Laporan Promosi Ekonomi AnggotaLaporan Promosi Ekonomi Anggota
Laporan Promosi Ekonomi Anggota
 
3 manajemen-kas materi 21 04 2013
3 manajemen-kas materi 21 04 20133 manajemen-kas materi 21 04 2013
3 manajemen-kas materi 21 04 2013
 
semester 5 Pusat biaya
semester 5 Pusat biayasemester 5 Pusat biaya
semester 5 Pusat biaya
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21
 
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi NirlabaMateri Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
 
Materi kuliah Saham
Materi kuliah SahamMateri kuliah Saham
Materi kuliah Saham
 
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikSistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
 
Aplikasi Sistem Informasi Berdasarkan Level Organisasi
Aplikasi Sistem Informasi Berdasarkan Level Organisasi Aplikasi Sistem Informasi Berdasarkan Level Organisasi
Aplikasi Sistem Informasi Berdasarkan Level Organisasi
 
Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian (indonesia title)
Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian (indonesia title)Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian (indonesia title)
Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian (indonesia title)
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka PanjangMateri AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
 

Similar to Bab 3

Makalah manajemen strategi
Makalah manajemen strategiMakalah manajemen strategi
Makalah manajemen strategi
andi arfan
 
MakalahManajemen Strateji
MakalahManajemen StratejiMakalahManajemen Strateji
MakalahManajemen Strateji
Rizal Fadli Hidayat
 
Sistem pengendalian manajemen
Sistem pengendalian manajemenSistem pengendalian manajemen
Sistem pengendalian manajemen
www.didiarsandi.com
 
Sistem pengendalian manajemen_yang_dah_diedit
Sistem pengendalian manajemen_yang_dah_dieditSistem pengendalian manajemen_yang_dah_diedit
Sistem pengendalian manajemen_yang_dah_dieditthamrin003
 
Sistem pengendalian manajemen_edit lengkap
Sistem pengendalian manajemen_edit lengkapSistem pengendalian manajemen_edit lengkap
Sistem pengendalian manajemen_edit lengkap
reiyanpro123
 
Manajemen Strategik dalam Perkuliahan Doktoral
Manajemen Strategik dalam Perkuliahan DoktoralManajemen Strategik dalam Perkuliahan Doktoral
Manajemen Strategik dalam Perkuliahan Doktoral
PakMahmud2
 
Pedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggi
Pedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggiPedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggi
Pedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggi
aghaku
 
SM, Rame Priyanto, Hapzi Ali, Strategic Management Process, Universitas Mercu...
SM, Rame Priyanto, Hapzi Ali, Strategic Management Process, Universitas Mercu...SM, Rame Priyanto, Hapzi Ali, Strategic Management Process, Universitas Mercu...
SM, Rame Priyanto, Hapzi Ali, Strategic Management Process, Universitas Mercu...
Rame Priyanto
 
Ringkasan materi uas Dwi Puji Susanti
Ringkasan materi uas Dwi Puji SusantiRingkasan materi uas Dwi Puji Susanti
Ringkasan materi uas Dwi Puji Susanti
dwipuji95
 
Jadi
JadiJadi
Presentasion 5
Presentasion 5Presentasion 5
Presentasion 5
suningrat suning
 
ayi sujana 11150834
ayi sujana 11150834ayi sujana 11150834
ayi sujana 11150834
ayi_sujana23
 
Anggaran HRD Departement
Anggaran HRD DepartementAnggaran HRD Departement
Anggaran HRD Departement
Eko Mardianto
 
Makalah Manajemen Stratejik Ke-2
Makalah Manajemen Stratejik Ke-2Makalah Manajemen Stratejik Ke-2
Makalah Manajemen Stratejik Ke-2
AliMusaaa
 
Makalah manajemen stratejik.1
Makalah manajemen stratejik.1Makalah manajemen stratejik.1
Makalah manajemen stratejik.1
MAHPUDIN AJAH
 
Makalah manajemen stratejik.1
Makalah manajemen stratejik.1Makalah manajemen stratejik.1
Makalah manajemen stratejik.1
universitas bina bangsa
 
Proses manajemen
Proses manajemenProses manajemen
Proses manajemen
Ninolia Kazudari
 
Menyusun sasaran dan tujuan perusahaan
Menyusun sasaran dan tujuan perusahaanMenyusun sasaran dan tujuan perusahaan
Menyusun sasaran dan tujuan perusahaan
Na Sank Mangure
 

Similar to Bab 3 (20)

Makalah manajemen strategi
Makalah manajemen strategiMakalah manajemen strategi
Makalah manajemen strategi
 
MakalahManajemen Strateji
MakalahManajemen StratejiMakalahManajemen Strateji
MakalahManajemen Strateji
 
Sistem pengendalian manajemen
Sistem pengendalian manajemenSistem pengendalian manajemen
Sistem pengendalian manajemen
 
Sistem pengendalian manajemen_yang_dah_diedit
Sistem pengendalian manajemen_yang_dah_dieditSistem pengendalian manajemen_yang_dah_diedit
Sistem pengendalian manajemen_yang_dah_diedit
 
Sistem pengendalian manajemen_edit lengkap
Sistem pengendalian manajemen_edit lengkapSistem pengendalian manajemen_edit lengkap
Sistem pengendalian manajemen_edit lengkap
 
Penyusunan rencana strategis
Penyusunan rencana strategisPenyusunan rencana strategis
Penyusunan rencana strategis
 
Manajemen Strategik dalam Perkuliahan Doktoral
Manajemen Strategik dalam Perkuliahan DoktoralManajemen Strategik dalam Perkuliahan Doktoral
Manajemen Strategik dalam Perkuliahan Doktoral
 
Pedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggi
Pedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggiPedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggi
Pedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggi
 
SM, Rame Priyanto, Hapzi Ali, Strategic Management Process, Universitas Mercu...
SM, Rame Priyanto, Hapzi Ali, Strategic Management Process, Universitas Mercu...SM, Rame Priyanto, Hapzi Ali, Strategic Management Process, Universitas Mercu...
SM, Rame Priyanto, Hapzi Ali, Strategic Management Process, Universitas Mercu...
 
Ringkasan materi uas Dwi Puji Susanti
Ringkasan materi uas Dwi Puji SusantiRingkasan materi uas Dwi Puji Susanti
Ringkasan materi uas Dwi Puji Susanti
 
Jadi
JadiJadi
Jadi
 
Presentasion 5
Presentasion 5Presentasion 5
Presentasion 5
 
ayi sujana 11150834
ayi sujana 11150834ayi sujana 11150834
ayi sujana 11150834
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Anggaran HRD Departement
Anggaran HRD DepartementAnggaran HRD Departement
Anggaran HRD Departement
 
Makalah Manajemen Stratejik Ke-2
Makalah Manajemen Stratejik Ke-2Makalah Manajemen Stratejik Ke-2
Makalah Manajemen Stratejik Ke-2
 
Makalah manajemen stratejik.1
Makalah manajemen stratejik.1Makalah manajemen stratejik.1
Makalah manajemen stratejik.1
 
Makalah manajemen stratejik.1
Makalah manajemen stratejik.1Makalah manajemen stratejik.1
Makalah manajemen stratejik.1
 
Proses manajemen
Proses manajemenProses manajemen
Proses manajemen
 
Menyusun sasaran dan tujuan perusahaan
Menyusun sasaran dan tujuan perusahaanMenyusun sasaran dan tujuan perusahaan
Menyusun sasaran dan tujuan perusahaan
 

More from nurul khaiva

M 10
M 10M 10
M 9
M 9M 9
M 5, m-6, dan m-7
M 5, m-6, dan m-7M 5, m-6, dan m-7
M 5, m-6, dan m-7
nurul khaiva
 
M 4
M 4M 4
M 3
M 3M 3
M 2
M 2M 2
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
nurul khaiva
 
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
nurul khaiva
 
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
nurul khaiva
 
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
nurul khaiva
 
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
nurul khaiva
 
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politikPart 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
nurul khaiva
 
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
nurul khaiva
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
nurul khaiva
 
Contoh analisis kebijakan penataan copy
Contoh analisis kebijakan penataan copyContoh analisis kebijakan penataan copy
Contoh analisis kebijakan penataan copy
nurul khaiva
 
Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa
Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisaSikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa
Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa
nurul khaiva
 
Uu no 32
Uu no 32Uu no 32
Uu no 32
nurul khaiva
 
9. sarana tun
9. sarana tun9. sarana tun
9. sarana tun
nurul khaiva
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara
nurul khaiva
 
7. lembaga lembaga negara
7. lembaga lembaga negara7. lembaga lembaga negara
7. lembaga lembaga negara
nurul khaiva
 

More from nurul khaiva (20)

M 10
M 10M 10
M 10
 
M 9
M 9M 9
M 9
 
M 5, m-6, dan m-7
M 5, m-6, dan m-7M 5, m-6, dan m-7
M 5, m-6, dan m-7
 
M 4
M 4M 4
M 4
 
M 3
M 3M 3
M 3
 
M 2
M 2M 2
M 2
 
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
 
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
 
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
 
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
 
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
 
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politikPart 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
 
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
 
Contoh analisis kebijakan penataan copy
Contoh analisis kebijakan penataan copyContoh analisis kebijakan penataan copy
Contoh analisis kebijakan penataan copy
 
Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa
Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisaSikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa
Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa
 
Uu no 32
Uu no 32Uu no 32
Uu no 32
 
9. sarana tun
9. sarana tun9. sarana tun
9. sarana tun
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara
 
7. lembaga lembaga negara
7. lembaga lembaga negara7. lembaga lembaga negara
7. lembaga lembaga negara
 

Recently uploaded

PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 

Recently uploaded (18)

PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 

Bab 3

  • 1. BAB 3 = SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK A. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas , yaitu: 1. Perencanaan 2. Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi 3. Komunikasi informasi 4. Pengambilan keputusan 5. Memotivasi orang orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi 6. Pengendalian 7. Penilaian kinerja. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung. B. TIPE PENGENDALIAN MANAJEMEN Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1. Pengendalian preventif (preventive control). Dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program program.
  • 2. 2. Pengendalian operasional (operational control). Dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. 3. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan. C. STRUKTUR PENGENDALIAN MANAJEMEN Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban (responsibility centers). Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Tujuan dibuatnya pusat pusat pertanggungjawaban tersebut adalah: 1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya 2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi 3. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence D. PROSES PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun
  • 3. informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi: 1. Perumusan strategi (strategy formulation) Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target (outcome), arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak (top management). Dalam organisasi pemerintahan, perumusan strategi dilakukan oleh dewan legislatif yang hasilnya berupa garis garis besar haluan negara (GBHN) yang akan menjadi acuan bagi ekseskutif dalam bertindak. Hasil perumusan strategi lebih bersifat permanen dan berjangka panjang, bisa berjangka 4,5,10 atau bahkan 20 tahun. Oleh karena itu, perumusan strategi dapat bersifat tidak sistematis dan tidak harus kaku. Strategi yang dihasilkan dari proses perumusan strategi merupakan strategi global (makro) atau dalam perusahaan disebut corporate level strategy. Strategi makro tersebut kemudian dijabarkan (break down) menjadi strategi yang lebih makro dalam bentuk program program, kegiatan, atau proyek (dalam perusahaan disebut unit business level strategy).
  • 4. Olsen dan eadie (1982) menyatakan bahwa proses perumsan strategi terdiri dari lima komponen dasar, yaitu:  Pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif organisasi dan memberikan rerangka pengembangan strategi serta target yang akan dicapai.  Analisis atau scanning lingkungan, terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran (assessment) faktor faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan strategi organisasi.  Profil internal dan audit sumber daya, yang mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategik  Perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi  Implementasi dan pengendalian rencana strategik 2. Perencanaan strategik (strategic planning) Perencanaan strategik adalah proses penentuan program program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perbedaannya dengan perumusan strategi adalah perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi,
  • 5. sedangkan perencanaan strategik adalah proses menentukan bagaimana mengiplementasikan strategi tersebut. Hasil perencanaan strategik berupa rencana rencana strategik (strategic plans). Dalam proses perumusan strategi, manajemen memutuskan visi, misi, dan tujuan organisasi serta strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategik merupakan proses yang sistematik yang memiliki prosedur dan skedul yang jelas. Organisasi yang tidak memiliki atau tidak melakukan perencanaan strategik akan mengalami masalah dalam penganggaran, misalnya terjadinya beban kerja anggaran (budget workload) yang terlalu berat, alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, dan dilakukannya pilihan strategi yang salah. Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi a) Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif b) Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah diterapkan c) Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal (efektif dan efisien) Mengubah perencanaan strategik menjadi tindakan nyata
  • 6. Perencanaan strategik perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan tindakan konkrit. Untuk itu, perencanaan strategik harus didukung oleh hal hal berikut: a) Struktur pendukung, baik secara manajerial maupun political will b) Proses dan praktik implementasi di lapangan c) Kultur organisasi 3. Penganggaran Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. 4. Operasional (pelaksanaan anggaran) 5. Evaluasi kinerja Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metoda management by walking around.