Download as PDF, PPTX
Uploaded byRidho Fitrah Hyzkia
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
Dokumen tersebut merupakan ringkasan hasil survei indeks persepsi korupsi tahun 2017 yang dilakukan di 12 kota besar di Indonesia oleh Transparency International. Survei ini mengukur tingkat korupsi berdasarkan persepsi pelaku usaha di sektor publik dan swasta. Hasilnya menunjukkan bahwa kota dengan skor IPK tertinggi adalah Jakarta Utara sedangkan yang terendah adalah Medan. Secara umum, tingkat korupsi di semua k
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
- 1. INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2017Survei Di AntaraPelaku Usaha Di 12 Kota di Indonesia Survei di antara Pelaku Usaha 12 Kota di Indonesia
- 2. Sumber Corruption PerceptionIndex (Transparency International) 2012 SKOR 32 PERINGKAT 118 ti.or.id 2013 SKOR 32 PERINGKAT 114 2014 SKOR 34 PERINGKAT 107 2015 SKOR 36 PERINGKAT 88 2016 SKOR 37 PERINGKAT 90
- 3. LATAR BELAKANG § Posisi CPIIndonesia tahun 2016 pada angka 37/100 dengan ranking 90/178 § UU Tipikor dan PP No 55/2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025 dan Stranas PPK Jangka Menengah tahun 2012-2014 § Dalam dokumen Stranas PPK disebutkan bahwa indikator utama keberhasilan Stranas PPK baik di tingkat nasional maupun di daerah diukur menggunakan Corruption Perception Index (CPI) dan National Integrity System (NIS). ti.or.id
- 4. APA ITU INDEKS PERSEPSI KORUPSI? § Untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara, Transparency International telah memiliki indikator yang dikenal dengan nama Corruption Perception Index (CPI), yaitu indeks gabungan yang mengukur persepsi pelaku usaha dan para ahli terhadap praktik suap di suatu daerah. § Pada tahun 2017, Survei dilaksanakan di 12 Kota di Indonesia dengan total responden 1200. § Survei menghasilkan Indeks Persepsi Korupsi yang menggambarkan tingkat korupsi pada level kota berdasarkan persepsi pelaku usaha. § Mengukur intensitas korupsi dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh institusi publik kepada para pelaku usaha melalui Indeks Pelayanan/Service Performance Index (SPI). ti.or.id
- 5. GAMBARAN SURVEI IPK 2017 ti.or.id IPK 2017Identifikasi UUTipikor & Stranas PPK Daya saing dan hambatan berusaha Dampak Korupsi Demand and supply side of Corruption Sistem Integritas Lokal
- 6. Sumber Survei PersepsiKorupsi (TI-Indonesia, 2017) RERATA KOMPONEN PENYUSUN IPK 2017 ti.or.id Prevalensi Akuntabilitas Instansi Terdampak EfektivitasMotivasi Korupsi Sektor Terdampak 53.9 60.9 57.2 63.2 61.5 65.3
- 7. Sumber Survei PersepsiKorupsi (TI-Indonesia, 2017) INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2017 12 KOTA ti.or.id Jakarta Utara Pontianak Pekanbaru Balikpapan Banjarmasin Padang Manado Surabaya Semarang Bandung Makassar 66.5 65.5 64.3 63.7 63.1 62.8 61.4 58.9 57.9 53.4 Medan 37.4 73.9 Rerata 60.8 Paling Korup 0-9 Paling Bersih 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
- 8. Sumber Survei PersepsiKorupsi (TI-Indonesia, 2017) PERBANDINGAN SKOR IPK 2017 & IPK 2015 ti.or.id Rerata 54.7Bawah 2015 Rerata 60.8 Atas 2017 73.9 57.0 66.5 58.0 Jakarta Utara Pontianak Pekanbaru Balikpapan Banjarmasin Padang Manado Surabaya Semarang Bandung Makassar Medan 65.5 42.0 64.3 57.0 63.7 68.0 63.1 50.0 62.8 55.0 61.4 65.0 58.9 60.0 57.9 39.0 53.4 48.0 37.4 57.0
- 9. Sumber Survei PersepsiKorupsi (TI-Indonesia, 2017) BLOK DAYA SAING LOKAL ti.or.id Banjarmasin Surabaya JakartaUtara Manado Pontianak Padang Semarang Makassar Balikpapan Pekanbaru Bandung Medan 67.6 65.2 67.2 63.3 66.7 50.1 72.6 71.0 72.6 70.1 71.3 68.9 Rerata 67.2 Paling Buruk 0 100 Paling Baik
- 10. Sumber Survei PersepsiKorupsi (TI-Indonesia, 2017) BLOK KEMUDAHAN BERUSAHA ti.or.id Banjarmasin JakartaUtara Surabaya Manado Semarang Padang Pontianak Pekanbaru Makassar Balikpapan Bandung Medan 64.1 59.5 63.5 54.2 59.8 41.1 68.1 66.067.4 65.766.8 65.2 Rerata 61.8 Paling Buruk 0 100 Paling Baik
- 11. Sumber Survei PersepsiKorupsi (TI-Indonesia, 2017) SUAP DI KALANGAN PELAKU USAHA ti.or.id Pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap.
- 12. Sumber Survei PersepsiKorupsi (TI-Indonesia, 2017) SUAP DI KALANGAN PELAKU USAHA ti.or.id Kota dengan persentase suap tertinggi adalah Bandung sebesar 10.8% dari total biaya produksi. Sementara itu, kota dengan persentase biaya suap terendah adalah Makassar sebesar 1.8% dari total biaya produksi. 10.8% 1.8%
- 13. Sumber Survei PersepsiKorupsi (TI-Indonesia, 2017) SUAP DI KALANGAN PELAKU USAHA ti.or.id Sektor lapangan usaha yang dinilai paling tinggi potensi suapnya adalah air minum, perbankan dan kelistrikan.
- 14. Sumber Survei PersepsiKorupsi (TI-Indonesia, 2017) INSTANSI TERDAMPAK KORUPSI ti.or.id Instansi paling terdampak korupsi adalah legislatif, peradilan, dan kepolisian.
- 15. Sumber Survei PersepsiKorupsi (TI-Indonesia, 2017) SEKTOR TERDAMPAK KORUPSI ti.or.id Sektor paling terdampak korupsi adalah perizinan, pengadaan, dan penerbitan kuota perdagangan.
- 16. Sumber Survei PersepsiKorupsi (TI-Indonesia, 2017) INTEGRITAS LAYANAN PUSAT ti.or.id 323 69 141 268 145 289 24 22 59 22 38 42 35% 16% 22% 15% 13% 13 Total Interaksi Layanan Interaksi Suap Probabilitas Suap Kementerian ESDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kejaksaan Agung Kepolisian Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Perdagangan
- 17. Sumber Survei PersepsiKorupsi (TI-Indonesia, 2017) INTEGRITAS LAYANAN KOTA ti.or.id 403 69 205 176 691 519 22 41 37 88 62 37 32% 20% 21% 13% 12% 9% Total Interaksi Layanan Interaksi Suap Probabilitas Suap Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Perhubungan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perdagangan Dinas Ketenagakerjaan
- 18. Sumber Survei PersepsiKorupsi (TI-Indonesia, 2017) PILAR INTEGRITAS ti.or.id Lembaga Antikorupsi dipercaya memiliki peran yang sangat signifikan dalam mencegah dan memberantas korupsi. Sedangkan Partai Politik dianggap mempunyai kemampuan, peran dan tata kelola pencegahan dan pemberantasan korupsi yang rendah.
- 19. Sumber Survei PersepsiKorupsi (TI-Indonesia, 2017) PILAR INTEGRITAS ti.or.id DPRD Partai Politik Pengadaan Publik Organisasi Masyarakat Sipil Ombudsman Pemerintah Pusat Pengadilan Media Lembaga Antikorupsi Kepala Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Pelayanan Publik Bisnis 3.6 4.5 3.3 4.5 3.4 4.3 3.3 4.1 3.4 4.5 3.2 4.1 3.5 4.5 3.3 4.3 3.4 4.5 3.2 4.3 3.4 4.2 3.03. 4.3 2.8 4.0Ekspetasi Realita
- 20. Sumber Survei PersepsiKorupsi (TI-Indonesia, 2017) PENGHAMBAT PEMBERANTASAN KORUPSI ti.or.id Bukan Masalah Prioritas Dibiarkan Dianggap Sebagai Kebiasaan Bukan Masalah Penting Tidak Dipidanakan Dengan Tegas 45.8 53.9 57.858.7 61.5 Faktor Penghambat Pemberantasan Korupsi
- 21. Sumber Survei PersepsiKorupsi (TI-Indonesia, 2017) PENGETAHUAN TERHADAP UU TIPIKOR DAN STRANAS ti.or.id 3 dari 10 pelaku usaha tahu mengenai Stranas PPK dan Aksi PPK daerah. 5 dari 10 pelaku usaha tahu adanya UU Tipikor.
- 22. Sumber Survei PersepsiKorupsi (TI-Indonesia, 2017) REKOMENDASI § Pertama, pemerintah perlu mempertegas kebijakan antikorupsi, khususnya pemkot bisa berbenah dan menggunakan hasil survei sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pemberantasan korupsi pada skala lokal. Institusi publik seperti Kementerian dan Dinas, aparat penegak hukum dan juga Dewan Perwakilan Rakyat pada semua jenjang juga berbenah diri memperbaiki sistemnya. § Kedua, pelaku usaha perlu memiliki kebijakan dan sistem antikorupsi dalam perusahaan agar terjaga reputasi baiknya dan terhindar dari risiko korupsi. § Ketiga, masyarakat sipil perlu melakukan pemantauan terhadap program antikorupsi antara pemerintah dan swasta sebagai sebagai dasar penilaian akuntabilitas publik secara aktif dan konstruktif. ti.or.id Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil perlu berperan aktif dalam upaya melawan korupsi di Indonesia
- 23.