Dokumen tersebut merupakan ringkasan hasil survei indeks persepsi korupsi tahun 2017 yang dilakukan di 12 kota besar di Indonesia oleh Transparency International. Survei ini mengukur tingkat korupsi berdasarkan persepsi pelaku usaha di sektor publik dan swasta. Hasilnya menunjukkan bahwa kota dengan skor IPK tertinggi adalah Jakarta Utara sedangkan yang terendah adalah Medan. Secara umum, tingkat korupsi di semua k

1. INDEKS
PERSEPSI
KORUPSI
INDONESIA
2017Survei Di Antara Pelaku Usaha
Di 12 Kota di Indonesia
Survei di antara Pelaku Usaha
12 Kota di Indonesia

2. Sumber Corruption Perception Index (Transparency International)
2012
SKOR 32
PERINGKAT 118
ti.or.id
2013
SKOR 32
PERINGKAT 114
2014
SKOR 34
PERINGKAT 107
2015
SKOR 36
PERINGKAT 88
2016
SKOR 37
PERINGKAT 90

3. LATAR
BELAKANG
§ Posisi CPI Indonesia tahun 2016 pada angka 37/100 dengan ranking
90/178
§ UU Tipikor dan PP No 55/2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang
2012-2025 dan Stranas PPK Jangka Menengah tahun 2012-2014
§ Dalam dokumen Stranas PPK disebutkan bahwa indikator utama
keberhasilan Stranas PPK baik di tingkat nasional maupun di daerah
diukur menggunakan Corruption Perception Index (CPI) dan National
Integrity System (NIS).
ti.or.id

4. APA ITU
INDEKS PERSEPSI
KORUPSI?
§ Untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara, Transparency
International telah memiliki indikator yang dikenal dengan nama
Corruption Perception Index (CPI), yaitu indeks gabungan yang
mengukur persepsi pelaku usaha dan para ahli terhadap praktik
suap di suatu daerah.
§ Pada tahun 2017, Survei dilaksanakan di 12 Kota di Indonesia
dengan total responden 1200.
§ Survei menghasilkan Indeks Persepsi Korupsi yang menggambarkan
tingkat korupsi pada level kota berdasarkan persepsi pelaku usaha.
§ Mengukur intensitas korupsi dan kualitas pelayanan publik yang
diberikan oleh institusi publik kepada para pelaku usaha melalui Indeks
Pelayanan/Service Performance Index (SPI).
ti.or.id

5. GAMBARAN SURVEI
IPK 2017
ti.or.id
IPK
2017Identifikasi
UU Tipikor
& Stranas
PPK
Daya saing
dan
hambatan
berusaha
Dampak
Korupsi
Demand
and supply
side of
Corruption
Sistem
Integritas
Lokal

6. Sumber Survei Persepsi Korupsi (TI-Indonesia, 2017)
RERATA KOMPONEN
PENYUSUN IPK 2017
ti.or.id
Prevalensi Akuntabilitas Instansi Terdampak EfektivitasMotivasi Korupsi Sektor Terdampak
53.9 60.9 57.2 63.2 61.5 65.3

7. Sumber Survei Persepsi Korupsi (TI-Indonesia, 2017)
INDEKS PERSEPSI
KORUPSI 2017
12 KOTA
ti.or.id
Jakarta Utara
Pontianak
Pekanbaru
Balikpapan
Banjarmasin
Padang
Manado
Surabaya
Semarang
Bandung
Makassar
66.5
65.5
64.3
63.7
63.1
62.8
61.4
58.9
57.9
53.4
Medan 37.4
73.9
Rerata
60.8
Paling Korup
0-9
Paling Bersih
10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

8. Sumber Survei Persepsi Korupsi (TI-Indonesia, 2017)
PERBANDINGAN SKOR
IPK 2017 & IPK 2015
ti.or.id
Rerata
54.7Bawah 2015
Rerata
60.8
Atas 2017
73.9
57.0
66.5
58.0
Jakarta Utara
Pontianak
Pekanbaru
Balikpapan
Banjarmasin
Padang
Manado
Surabaya
Semarang
Bandung
Makassar
Medan
65.5
42.0
64.3
57.0
63.7
68.0
63.1
50.0
62.8
55.0
61.4
65.0
58.9
60.0
57.9
39.0
53.4
48.0
37.4
57.0

9. Sumber Survei Persepsi Korupsi (TI-Indonesia, 2017)
BLOK
DAYA SAING LOKAL
ti.or.id
Banjarmasin
Surabaya
JakartaUtara
Manado
Pontianak
Padang
Semarang
Makassar
Balikpapan
Pekanbaru
Bandung
Medan
67.6
65.2
67.2
63.3
66.7
50.1
72.6
71.0
72.6
70.1
71.3
68.9
Rerata
67.2
Paling Buruk 0 100 Paling Baik

10. Sumber Survei Persepsi Korupsi (TI-Indonesia, 2017)
BLOK
KEMUDAHAN
BERUSAHA
ti.or.id
Banjarmasin
JakartaUtara
Surabaya
Manado
Semarang
Padang
Pontianak
Pekanbaru
Makassar
Balikpapan
Bandung
Medan
64.1
59.5
63.5
54.2
59.8
41.1
68.1
66.067.4
65.766.8
65.2
Rerata
61.8
Paling Buruk 0 100 Paling Baik

11. Sumber Survei Persepsi Korupsi (TI-Indonesia, 2017)
SUAP DI KALANGAN
PELAKU USAHA
ti.or.id
Pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam
mendapatkan keuntungan
karena pesaing memberikan suap.

12. Sumber Survei Persepsi Korupsi (TI-Indonesia, 2017)
SUAP DI KALANGAN
PELAKU USAHA
ti.or.id
Kota dengan persentase suap tertinggi adalah Bandung
sebesar 10.8% dari total biaya produksi.
Sementara itu, kota dengan persentase biaya suap terendah
adalah Makassar sebesar 1.8% dari total biaya produksi.
10.8% 1.8%

13. Sumber Survei Persepsi Korupsi (TI-Indonesia, 2017)
SUAP DI KALANGAN
PELAKU USAHA
ti.or.id
Sektor lapangan usaha yang dinilai paling tinggi potensi
suapnya adalah
air minum, perbankan dan kelistrikan.

14. Sumber Survei Persepsi Korupsi (TI-Indonesia, 2017)
INSTANSI
TERDAMPAK
KORUPSI
ti.or.id
Instansi paling terdampak korupsi adalah
legislatif, peradilan, dan kepolisian.

15. Sumber Survei Persepsi Korupsi (TI-Indonesia, 2017)
SEKTOR
TERDAMPAK
KORUPSI
ti.or.id
Sektor paling terdampak korupsi adalah
perizinan, pengadaan, dan penerbitan kuota
perdagangan.

16. Sumber Survei Persepsi Korupsi (TI-Indonesia, 2017)
INTEGRITAS LAYANAN
PUSAT
ti.or.id
323
69
141
268
145
289
24
22
59
22
38
42
35%
16%
22%
15%
13%
13
Total Interaksi Layanan Interaksi Suap Probabilitas Suap
Kementerian ESDM
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Kejaksaan Agung
Kepolisian
Kementerian Tenaga Kerja
Kementerian Perdagangan

17. Sumber Survei Persepsi Korupsi (TI-Indonesia, 2017)
INTEGRITAS LAYANAN
KOTA
ti.or.id
403
69
205
176
691
519
22
41
37
88
62
37
32%
20%
21%
13%
12%
9%
Total Interaksi Layanan Interaksi Suap Probabilitas Suap
Dinas Pertambangan dan Energi
Dinas Perhubungan
Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Dinas Perdagangan
Dinas Ketenagakerjaan

18. Sumber Survei Persepsi Korupsi (TI-Indonesia, 2017)
PILAR INTEGRITAS
ti.or.id
Lembaga Antikorupsi dipercaya memiliki peran yang sangat
signifikan dalam mencegah dan memberantas korupsi.
Sedangkan Partai Politik dianggap mempunyai kemampuan,
peran dan tata kelola pencegahan dan pemberantasan korupsi
yang rendah.

19. Sumber Survei Persepsi Korupsi (TI-Indonesia, 2017)
PILAR INTEGRITAS
ti.or.id
DPRD
Partai Politik
Pengadaan Publik
Organisasi Masyarakat Sipil
Ombudsman
Pemerintah Pusat
Pengadilan
Media
Lembaga Antikorupsi
Kepala Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan
Pelayanan Publik
Bisnis
3.6 4.5
3.3 4.5
3.4 4.3
3.3 4.1
3.4 4.5
3.2 4.1
3.5 4.5
3.3 4.3
3.4 4.5
3.2 4.3
3.4 4.2
3.03. 4.3
2.8 4.0Ekspetasi
Realita

20. Sumber Survei Persepsi Korupsi (TI-Indonesia, 2017)
PENGHAMBAT
PEMBERANTASAN
KORUPSI
ti.or.id
Bukan Masalah
Prioritas
Dibiarkan Dianggap Sebagai
Kebiasaan
Bukan Masalah
Penting
Tidak Dipidanakan
Dengan Tegas
45.8
53.9
57.858.7
61.5
Faktor Penghambat
Pemberantasan Korupsi

21. Sumber Survei Persepsi Korupsi (TI-Indonesia, 2017)
PENGETAHUAN
TERHADAP UU TIPIKOR
DAN STRANAS
ti.or.id
3 dari 10 pelaku
usaha tahu mengenai
Stranas PPK dan Aksi
PPK daerah.
5 dari 10 pelaku
usaha tahu adanya
UU Tipikor.

22. Sumber Survei Persepsi Korupsi (TI-Indonesia, 2017)
REKOMENDASI
§ Pertama, pemerintah perlu mempertegas kebijakan antikorupsi,
khususnya pemkot bisa berbenah dan menggunakan hasil survei sebagai
acuan dalam menentukan kebijakan pemberantasan korupsi pada skala
lokal. Institusi publik seperti Kementerian dan Dinas, aparat penegak hukum
dan juga Dewan Perwakilan Rakyat pada semua jenjang juga berbenah diri
memperbaiki sistemnya.
§ Kedua, pelaku usaha perlu memiliki kebijakan dan sistem antikorupsi
dalam perusahaan agar terjaga reputasi baiknya dan terhindar dari risiko
korupsi.
§ Ketiga, masyarakat sipil perlu melakukan pemantauan terhadap
program antikorupsi antara pemerintah dan swasta sebagai sebagai dasar
penilaian akuntabilitas publik secara aktif dan konstruktif.
ti.or.id
Pemerintah, swasta, dan
masyarakat sipil perlu berperan
aktif dalam upaya melawan
korupsi di Indonesia

23. Terima Kasih