Bank Indonesia

1. | 1
KEBIJAKAN BANK INDONESIA
TERKAIT VIRTUAL CURRENCY
Januari 2018

2. | 2
Outline
Konsep Virtual Currency
Perkembangan Virtual
Currency
Risiko Virtual Currency
Respon Kebijakan
terhadap Virtual
Currency
Kesimpulan
I II
III IV
V

3. | 3
I. KONSEP VIRTUAL CURRENCY
Karakteristik
Virtual currency memiliki beberapa karakteristik yang berpotensi menimbulkan risiko ...
01
No Regulator
02
Peer-to-peer
03
Pseudonymity
04
No Central
Authority
 Tidak terdapat entitas sentral yg menjadi subyek pengaturan
 Tidak terdapat pihak yang menjadi penanggung jawab pengelolaan
 Penerbitan dan harga ditentukan oleh pasar (supply – demand)
 Perlindungan konsumen
 Identitas pelaku tersamarkan atau tdk dpt diidentifikasikan dgn transaksinya
sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal
 Transaksi tanpa intermediary formal
 Settlement finality
 Legal status kepemilikan digital currency
 Tidak terdapat pihak yang menangani penanganan keluhan atau komplain
 Tidak terdapat pengaturan mengenai penyelenggaraannya, termasuk pengaturan terhadap
pengelolaan algoritma virtual currency
 Tidak mengikuti best practice atau standar internasional untuk memastikan keamanan dan
efisiensi penyelenggaraan
 Tidak terdapat kepastian hukum sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi kerugian

4. | 4
I. KONSEP VIRTUAL CURRENCY
Ekosistem Virtual Currency
Dalam ekosistem virtual currency pada umumnya terdapat 4 pelaku, yaitu Exchange,
Wallet, Payment, dan Mining…
Exchange
Menyediakan platform tukar-menukar digital currencies dgn
mata uang nasional atau dengan digital currencies lainnya
Wallet
Menyediakan layanan untuk menyimpan, mengirim, dan
menerima digital currency
Payment
Menyediakan gateway yang menghubungkan pengguna
digital currency melalui transaksi pembayaran
Mining
Melakukan validasi transaksi dan menambahkan suatu
blok baru pada global ledger

5. | 5
Harga Market Cap
BTC/Bitcoin $14,622.90
ETH/Ethereum $1,373.95
BCH/Bitcoin Cash
$2.05XRP/Ripple
$2,722.73
LTC/Litecoin
$0.89
$1.53
MIOTA/IOTA
$251.17
XLM/Stelar $0.67
EOS
$4.06
XEM/NEM
$15.53
33%$246 miliar
$133 miliar
$79 miliar
$47 miliar
$23 miliar
$14 miliar
$14 miliar
$12 miliar
$11 miliat
$10 miliar
Terdapat lebih dari 1.400 cryptocurrencies dgn market cap terbesar adalah Bitcoin (33%) …
Sumber: Coinmarketcap, data per 13 Jan 2018
II. PERKEMBANGAN VIRTUAL CURRENCY
Harga dan Kapitalisasi Pasar Virtual Currency
ADA/Cardano
Total Market Cap VC
USD 752,542,886,784

6. | 6
Harga Bitcoin (April 2013 – Jan 2018)
Rp1.306.348,97
Rp214.409.489,84
II. PERKEMBANGAN VIRTUAL CURRENCY
Perkembangan Bitcoin dan Ethereum
Harga Ethereum (Agustus 2015-Jan 2018)
Rp12.765.198,22
Rp38.286,25
Sumber: CoinGecko, 2018

7. | 7
09.00 WIB
Rp193.805.289,68
07.00 WIB
Rp194.126.675,28
07.00 WIB
Rp203.722.559,65
07.00 WIB
Rp197.902.913,27
07.00 WIB
Rp188.730.022,39
07.00 WIB
Rp208.610.497,00
07.00 WIB
Rp209.917.817,27
Sumber: CoinGeckco, 15 Jan 2018
II. PERKEMBANGAN VIRTUAL CURRENCY
Perkembangan Harga Bitcoin

8. | 8
III. RISIKO VIRTUAL CURRENCY
Virtual currency memiliki risiko yang tinggi pada area sistem pembayaran, SSK, APU PPT,
dan perlindungan konsumen…
Sistem Pembayaran
 Risiko konvertibilitas: tidak ada jaminan ditukarkan dengan fiat money, apalagi dgn volatilitas
harga yg tinggi
 Risiko perlindungan konsumen: tidak ada pihak yg menangani keluhan nasabah
 Risiko operasional: keamanan sistem dan ekosistem di sekelilingnya belum terbukti.
 Risiko setelmen: di mana nasabah melakukan transaksi melalui virtual environment shg tidak
ada jaminan setelmen
Stabilitas Sistem
Keuangan
 Risiko stabilitas sistem keuangan apabila terjadi bubble burst karena terdapat interaksi antara
virtual currency dan ekonomi riil.
 Risiko volatilitas harga yang tinggi karena nilainya ditentukan pada ekspektasi penawaran dan
permintaan di masa mendatang (spekulatif)
 Terdapat pula risiko regulatory arbitrage karena transaksi dapat dilakukan dari negara lain
dengan ketentuan yang lebih akomodatif.

9. | 9
III. RISIKO VIRTUAL CURRENCY
Aktivitas Ilegal
 Risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme:
- mekanisme transfer tidak melewati intitusi formal yang memiliki sistem APUPPT shg tidak
dapat dilakukan idenfikasi dan monitoring thd pergerakan transaksi.
- pseudonimity dari mekanisme transaksi menyebabkan pelaku transaksi tidak dapat
diidenfikasi
- transaksi lebih cepat dan lebih mudah untuk dipindahkan, bahkan hingga ke luar negeri.
- menyulitkan untuk dilakukan pembekuan atau penyitaan terkait kasus kejahatan.
Perlindungan
Konsumen
 Belum terdapat regulasi yang mengatur virtual currency meningkatkan eksposur pengguna
terhadap kerugian keuangan.
 Tidak terdapat pengelola yang jelas sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban
ketika terjadi permasalahan
Virtual currency memiliki risiko yang tinggi pada area sistem pembayaran, SSK, APU PPT,
dan perlindungan konsumen…

10. | 10
III. RISIKO VIRTUAL CURRENCY
Fraud terhadap Virtual Currency
 Mt. Gox merupakan suatu perusahaan bitcoin exchange di Jepang.
 Terjadi pencurian bitcoin dari pemegang wallet yang dikelola oleh Mt. Gox.
 Akibatnya Mt. Gox menghentikan perdagangan, perusahaan dan layanan penukaran, dan
mengajukan kepailitan.
 Kerugian sebesar 850 ribu bitcoin atau setara USD450 juta pada saat itu
(sumber: Reuters – Business News, 30 Maret 2014)
 Virtual currency exchange yang bermarkas di London
 Hacker yang berhasil meretas hot wallet di Bitstamp sehingga Bitstamp terpaksa menutup
situs dan meminta semua nasabah untuk berhenti melakukan deposit ke wallet
 Kerugian 19 ribu bitcoin atau setara USD5juta pada saat itu
(sumber: Fortune, 6 Jan 2015)
Terdapat beberapa kasus fraud virtual currency yang merugikan pemegang virtual
currency …
 Exchange yang didirikan oleh warga negara Amerika bernama Trendon Shavers.
 Melakukan penipuan melalui skema Ponzi untuk menipu para korbannya
 Kerugian USD4,5 juta
(sumber: reuters, Juli 2016)
Mt. Gox
(2014)
Bitstamp
(2015)
Bitcoin Saving
& Trust (2015)

11. | 11
III. RISIKO VIRTUAL CURRENCY
Fraud terhadap Virtual Currency
 Exchange virtual currency
 Mengalami tiga kali kasus pencurian dalam dua bulan.
 Kerugian USD230 ribu
(sumber: Themerkle, 18 Apr 2016)
 Exchange virtual currency di Hong Kong
 Terjadi peretasan pada wallet Bitfinex.
 Kerugian USD330 ribu
(sumber: Financial Times, 4 Agt 2016)
Terdapat beberapa kasus fraud virtual currency yang merugikan pemegang virtual
currency …
Bitfinex
(2015)
Shapeshift
(2016)
 Online platform yang melayani penjualan narkoba
 FBI berhasil membekukan sekitar USD28,5 juta
(sumber: Forbes, 25 Okt 2013)
Silkroad
(2013)

12. | 12
IV. RESPONS KEBIJAKAN TERHADAP VIRTUAL CURRENCY
Perlunya Pengaturan
Perlu dilakukan pengaturan terhadap virtual currency karena memiliki risiko tinggi yang
berdampak terhadap SSK, Perlindungan Konsumen, dan APUPPT …
Isu Pokok Pertimbangan Implikasi
VC sebagai Uang/Alat
Pembayaran
 Tidak diterbitkan oleh otoritas moneter/otoritas
berwenang
 Tidak memenuhi karakteristik uang
 Tidak mempunyai status hukum yang jelas
VC sebagai Komoditas
 Tidak memiliki underlying asset yang mendasari nilainya,
melainkan hanya berdasarkan algoritma matematis
 Volatilitas harga sangat tinggi dan adanya ketidakpastian
supply di masa datang karena beberapa VC membatasi
penerbitan hingga jumlah tertentu
 Tidak ada administrator yang bertanggung jawab atas
penerbitannya
 Dimanfaatkan sebagai regulatory arbitrage karena
transaksi dapat dilakukan dari negara lain dengan
ketentuan yang lebih akomodatif
SSK
Perlindungan
Konsumen
APUPPT

13. | 13
IV. RESPONS KEBIJAKAN TERHADAP VIRTUAL CURRENCY
Perlunya Pengaturan
Isu Pokok Pertimbangan Implikasi
Penyelenggara VC
(Exchange & Penyedia
Wallet)
 Tidak diatur otoritas manapun shg tdk memiliki kewajiban kehati-
hatian sbgm institusi formal lainnya
 Kebanyakan penyelenggara tdk ada kantor fisik, hanya website
yang tidak jelas yurisdiksinya
 Risiko perlindungan konsumen tinggi
 Tidak ada KYC dan monitoring transaksi berpotensi untuk aktivitas
ilegal
Initial Coin Offering
(ICO)
SSK
Perlindungan
Konsumen
APUPPT
 Menyiasati ketentuan fund raising yang ketat shg dana diperoleh
lebih cepat dan mudah
 Risiko tinggi krn tdk diawasi atau diatur otoritas, a.l. tdk ada
asesmen thd institusi & penetapan nilai yg tdk jelas
 Didasarkan pada proposal project yg tidak adaverifikasi oleh pihak
berwenang shg tidak dpt dipertanggungjawabkan kebenarannya
 Penggunaan coin rentan untuk dimanfaatkan bagi aktivitas ilegal
 Risiko konvertibilitas, di mana investor tidak dapat mencairkan
nilai investasi dari coin krn pasar sekunder tidak berkembang
 Tidak ada pengawasan thd penggunaan dana yg berhasil
dikumpulkan
Perlu dilakukan pengaturan terhadap virtual currency karena memiliki risiko tinggi yang berdampak
terhadap SSK, Perlindungan Konsumen, dan APUPPT …

14. | 14
IV. RESPONS KEBIJAKAN TERHADAP VIRTUAL CURRENCY
Pengaturan Virtual Currency oleh Bank Indonesia
Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan dan pernyataan yang tegas mengenai virtual currency…
Mata uang adalah uang yg dikeluarkan oleh NKRI dan setiap transaksi yg mempunyai tujuan pembayaran, atau
kewajiban lain yg harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yg dilakukan di Wilayah NKRI
wajib menggunakan Rupiah.
UU No. 7 tahun 2011
Mata Uang
Seluruh transaksi di Indonesia wajib menggunakan Rupiah
PBI No. 17/3/PBI/2015
Kewajiban Penggunaan Rupiah
Pasal 34: PJSP dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan virtual currency
PBI No. 18/40/PBI/2016
Penyelenggaraan PTP
Pasal 8: Penyelenggara TekFin dilarang melakukan kegiatan SP dengan virtual currency
PBI No. 19/12/PBI/2017
Penyelenggaraan TekFin

15. | 15

16. | 16
V. KESIMPULAN
Virtual currency memiliki risiko tinggi yang dapat mengganggu stabilitas sistem
keuangan, rawan risiko penggunaan untuk pencucian uang dan pendanaan
terorisme serta merugikan konsumen.

17. | 17
TERIMA KASIH