Contoh antara lain: 1. Pelaksanaan penerapan manajemen berbasis kinerja
2. Pelaksanaan pemberantasan korupsi pada proses pengadaan
melalui penerapan Pakta Integritas
3. Pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat
4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah
5. Pelaksanaan reformasi pelayanan sektor publik
6. Pemberian akses informasi
7. Pelaksanaan mobilisasi publik melalui pendidikan dan
peningkatan kesadaran anti korupsi
8. Pelaksanaan pelatihan dan bantuan teknis
9. Pelaksanaan pertukaran informasi korupsi.
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
Cetak Biru Strategi Tranformasi Digital Kesehatan yang di buat oleh DTO Kementeria Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
Contoh antara lain: 1. Pelaksanaan penerapan manajemen berbasis kinerja
2. Pelaksanaan pemberantasan korupsi pada proses pengadaan
melalui penerapan Pakta Integritas
3. Pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat
4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah
5. Pelaksanaan reformasi pelayanan sektor publik
6. Pemberian akses informasi
7. Pelaksanaan mobilisasi publik melalui pendidikan dan
peningkatan kesadaran anti korupsi
8. Pelaksanaan pelatihan dan bantuan teknis
9. Pelaksanaan pertukaran informasi korupsi.
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
Cetak Biru Strategi Tranformasi Digital Kesehatan yang di buat oleh DTO Kementeria Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI
Presentasi oleh:
Sarwono Sutikno, Dr.Eng.,CISA,CISSP,CISM,CSX-F
Penasihat KPK 2018-2021
di Bung Hatta Anti Corruption Award – Universitas Muhammadiyah Tanggerang, Rabu 5 Sept 2018
Perilaku adalah aktivitas fisik manusia yang bisa diamati. Munculnya
perilaku berkaitan dengan motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang
mendorong seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu atau
setidaknya mengembangkan kecenderungan untuk berperilaku tertentu
(Kast dan Rosenzweig, 1970: 296). Motivasi dapat didefinisikan
sebagai kekuatan dalam diri individu yang mendorong seseorang untuk
memuaskan kebutuhan dasarnya (Yorks, 1976)
Menurut Robert Klitgaard, pengertian korupsi adalah suatu
tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya
dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status
atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga
dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan
yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang
diungkapkan oleh Robert yaitu korupsi dilihat dari perspektif
administrasi negara.
Dalam UU No.31 Tahun 1999, Pengertian korupsi yaitu setiap orang
yang dengan sengaja secara melawan untuk melakukan perbuatan
dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau
perekonomian negara.
Black’s Law Dictionary juga mengungkapkan mengenai Pengertian
Korupsi, Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan
dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak
resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang
secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya
di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri
atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga
hak-hak dari pihak lain.
Perilaku koruptif adalah tindakan seorang individu atau kelompok
dalam menyelewengkan atau menyalahgunakan uang negara
(perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan
pribadi atau orang lain, yang tercermin dalam sikap,tindakan, dan
pengetahuannya
Similar to Perguruan tinggi dan pencegahan korupsi mod won (20)
Pengembangan Kebijakan dan
Strategi Pengamanan Data
Digital dalam Perguruan Tinggi
Sarwono Sutikno
Webinar Keamanan Data Digital, SPI IT
Seri ISO 27001 SMKI
(Sistem Manajemen Keamanan Informasi)
Sarwono Sutikno
Webinar Keamanan Data Digital, SPI ITB
Rabu, 3 Agustus 2022
v2
Seri ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
A. Sumber terbuka https://www.iso27001security.com/
B. ISO/IEC 27000:2018 Information technology — Security techniques
— Information security management systems — Overview and
vocabulary
C. ISO/IEC FDIS 27001 Information security, cybersecurity and privacy
protection — Information security management systems —
Requirements
D. ISO/IEC 27002:2022 Information security, cybersecurity and privacy
protection — Information security controls
Rangkuman
• Indeks KAMI (KeAManan Informasi) adalah ukuran untuk mencapai
batas dasar ISO 27001 Persyaratan SMKI;
• Seri ISO 27001 SMKI yang utama:
• ISO 27000 Gambaran umum dan kosakata
• ISO 27001 Persyaratan
• ISO 27002 Kendali Keamanan Informasi
• Wajib dijalankan:
• Plan: Klausul 4 Konteks organisasi s/d Klausul 7 Dukungan ISO 27001
• Do: Klausul 8 Operasi ISO 27001
• Check: Klausul 9 Evaluasi Kinerja ISO 27001
• Act: Klausul 10 Peningkatan ISO 27001
Perbandingan standar Sistem Manejemen Keamanan Informasi dgn Sistem Manajemen Anti Penyuapan dgn Sistem Manajemen Mutu dgn Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, Jika sudah menerapkan salah satu Sistem Manajemen maka untuk menerapkan yang lain sedikit sekali usaha tambahannya. Perubahan Manajemen Risiko adalah yang paling awal. Semoga bermanfaat.
Tata Kelola Informasi & Teknologi (I&T),
dan Aset Informasi
Webinar
Peran Teknologi Informasi dan Audit Internal dalam Akselerasi Inovasi di
Perguruan Tinggi
Sarwono Sutikno, Dr.Eng,CISA,CISSP,CISM,CSX-F
INSITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Senin, 29 Juni 2020
• Become familiar with the internal audit profession and The Institute of
Internal Auditors (IIA).
• Understand the mandatory IPPF guidance:
• The Mission of Internal Audit,
• the Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing,
• the Definition of Internal Auditing,
• the Code of Ethics, and
• the International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing (Standards).
• Understand the strongly recommended IPPF guidance:
• Implementation Guidance and Supplemental Guidance.
• Understand the attributes of a well-executed risk management model
(process)
• COSO Internal Control Framework
• Describe internal auditors’ compliance and fraud-related responsibilities
related to protecting the organization from regulatory violations.
• Be familiar with selected computer-assisted audit techniques, including
generalized audit software.
• Understand the planning, fieldwork, and reporting processes of an audit
• Learn the elements of a finding and the proper presentation in an audit
report
• Understand quality assurance, how it operates, and why it is important to
the internal audit function.
Pemahaman Keamanan Informasi terkait Internal Control, konteks pencapaian tujuan organisasi. Jangan sampai karena tidak boleh diketahui oleh suatu unit maka unit lain tidak boleh akses, sehingga ketersediaan untuk Penambangan Data untuk mendapatkan insight terhambat. Aset Informasi tidak dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan
Segala bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dinamakan gratifikasi. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mereka berkewajiban untuk menolak setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Apabila karena kondisi tertentu tidak bisa menolak, maka melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK merupakan upaya kedua untuk membebaskan dari ancaman hukuman.
§ Rancang bangun portable hacking station menggunakan Raspberry pi telah
berhasil dilakukan sehingga menghasilkan sebuah alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan etical hacking yang efektif dan efisien.
§ Pengujian dilakukan dengan melakukan simulasi hacking menggunakan portable hacking station sehingga dapat diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan spesifikasi yang telah ditetapkan. Alat ini berhasil melakukan wireless security testing, yaitu dengan mendapatkan password Wifi dengan skema MITM pada AP yang tidak terproteksi terhadap serangan deauthentication attack.
§ Tinjauan keamanan dari portable hacking station dibuat berdasarkan standar
ISO/IEC 15408 Common Criteria for IT Security Evaluation part 1 – 3 versi 3.1:2017, dan ISO/IEC TR 15446 Guide for the production of Protection Profiles and Security Targets dalam bentuk dokumen Security Target.
▷ Apa yang perlu diatur agar tata kelola dan manajemen Keamanan SPBE dapat mendukung pencapaian tujuan SPBE?
▷ Bagaimana cara menghitung efektivitas pengaturan untuk Sistem Tata Kelola
Keamanan SPBE?
▷ Kecukupan pengaturan tata kelola dan manajemen yang diperlukan untuk Keamanan SPBE.
▷ Ketersediaan sistem manajemen kinerja Keamanan SPBE untuk mengukur keefektifan pengaturan.
Indeks Presepsi Korupsi Indonesia 20 thn Reformasi - TII. Semoga IPK Indonesia tetap naik dengan usaha kita bersama rakyat termasuk mahasiswa dan STM serta semua pemuda-pemudi harapan bangsa. BERANI JUJUR HEBAT
Pemilihan Umum 2019 tinggal hitungan hari. sebelum nyoblos, yuk baca dulu laporan utama di majalah Integrito yang bertajuk "Menuju Catatatan Sejarah".
Silahkan unduh versi PDF di link ini :
https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/majalah-integrito/832-menuju-catatan-sejarah
Jangan lupa untuk pilih yang jujur :)
salam antikorupsi!
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
1. Mahasiswa dan Gerakan AntikorupsiMahasiswa dan Gerakan Antikorupsi
Dibuat oDibuat oleh:leh: Mohamad Rofie Hariyanto & Rommy Iman SulaimanMohamad Rofie Hariyanto & Rommy Iman Sulaiman,, DitDit Dikyanmas,Dikyanmas, KPKKPK
Presentasi oleh: Sarwono Sutikno, Penasihat KPK 2017-2021Presentasi oleh: Sarwono Sutikno, Penasihat KPK 2017-2021
Makassar, 2 Mei 2019Makassar, 2 Mei 2019
2.
3. 5 dari 7 indikator penilaian CPI
terkait bagaimana negara
mampu menciptakan
pelayanan publik terkait
bisnis dan praktik bisnis yang
antikorupsi.
Seberapa besar fokus, proporsi
resource dan expertise
pencegahan korupsi mengarah
ke indikator-indikator tersebut ?
3889/180
Corruption PerceptionCorruption Perception
Index (CPI) IndonesiaIndex (CPI) Indonesia
20182018
6. Korupsi VersiKorupsi Versi
MahasiswaMahasiswa
• Menyontek
• Plagiat/copy-paste
• Titip absen
• Terlambat
• Gratifikasi ke dosen
• Proposal/Kuitansi
palsu/mark up dana
kegiatan
• Penyalahgunaan dana
beasiswa
• dll.
7. Pola Korupsi di Perguruan TinggiPola Korupsi di Perguruan Tinggi
(*ICW, Oktober 2016)
korupsi pengadaan barang dan jasa
korupsi dana hibah pendidikan
korupsi anggaran di internal perguruan tinggi
korupsi dana penelitian
korupsi dana beasiswa mahasiswa
korupsi penjualan aset milik perguruan tinggi
korupsi dana SPP mahasiswa
suap dalam penerimaan mahasiswa baru
suap dalam pemilihan pejabat
suap atau "jual-beli" nilai
suap yang berkaitan dengan akreditasi (program studi atau
perguruan tinggi)
suap dari mahasiswa kepada dosen
8. StrukturStruktur
KPKKPK Pimpinan
Deputi Pencegahan Deputi Penindakan Deputi Informasi & Data Deputi PIPM Sekretariat Jenderal
Direktorat
Gratifikasi
Direktorat
Pendidikan &
Pelayanan
Masyarakat
Direktorat
Penelitian
dan
Pengembangan
Direktorat
Pendaftaran &
Pemeriksaan
LHKPN
Unit Koordinasi &
Supervisi Bidang
Pencegahan
Penasihat
10. Jenis Tipikor (UU No.31/1999 Jo.UUJenis Tipikor (UU No.31/1999 Jo.UU
No.20/2001)No.20/2001)Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi tujuh jenis besar.
11. Pahami
Bedanya
• Berhubungan dengan jabatan
• Bersifat tanam budi
• Tidak membutuhkan
kesepakatan
• Ada kesepakatan
• Biasanya dilakukan secara
rahasia dan tertutup
• Ada permintaan sepihak
dari penerima (pejabat)
• Bersifat memaksa
• Penyalahgunaan kuasa
Contoh:
Pengusaha memberi hadiah
voucher belanja kepada PNS
karena merasa terbantu dalam
pengurusan perizinan
Contoh:
Pejabat memaksa calon peserta tender
untuk memberikan sejumlah uang dengan
ancaman akan menggugurkan calon
peserta tersebut
Contoh:
Pengusaha menyuap pejabat
pemerintah untuk mendapatkan
proyek
12. Tindak Pidana Korupsi di IndonesiaTindak Pidana Korupsi di Indonesia
berdasarkan Profesiberdasarkan Profesi
Sumber: acch.kpk.go.id
13. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Berdasarkan Jenis Perkara
80%
*kasus korupsi yang diungkap melibatkan
sektor swasta & sektor publik/instansi
pemerintah. Modusnya antara lain:
SUAP-MENYUAP & GRATIFIKASI
* Laporan Tahunan KPK Tahun 2016
Sumber: acch.kpk.go.id
Sumber: acch.kpk.go.id
Pungutan
3%
15. Dampak
KORUPSI?
• Dampak Korupsi dari
perspektif ekonomi
adalah misallocation of
resouces, sehingga
perekonomian tidak
optimum.
• Korupsi menimbulkan
biaya sosial
• Biaya social: eksplisit &
implisit
17. Kewenangan Penindakan KPKKewenangan Penindakan KPK
(Pasal 11 UU No 30 Tahun 2002)(Pasal 11 UU No 30 Tahun 2002)
Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan
orang lain yang ada kaitannya dengan Tipikor yang dilakukan oleh
aprat penegak hukum atau penyelenggara negara;
Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1M.
Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat;
dan/atau
18. Penanganan Kasus Korupsi di KPKPenanganan Kasus Korupsi di KPK
Pengaduan Masyarakat Penindakan Tipikor
Sumber: www.acch.kpk.go.id (2017)
19. WewenangWewenang
PencegahanPencegahan
KPKKPK
(Pasal 13 UU No 30(Pasal 13 UU No 30
Tahun 2002)Tahun 2002)
Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasiMenerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap
jenjang pendidikan
Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap
jenjang pendidikan
Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi
pemberantasan tindak pidana korupsi
Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi
pemberantasan tindak pidana korupsi
Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umumMelakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum
Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi
Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi
Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta
kekayaan penyelenggar negara;
Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta
kekayaan penyelenggar negara;
24. 5 Sektor yang Paling5 Sektor yang Paling
Banyak Dikorupsi padaBanyak Dikorupsi pada
20172017
Sosial
Kemasyarakatan
TransportasiPemerintahan
255 M
55 Kasus
Pendidikan
81,8 M
53 Kasus
985 M
52 Kasus
41,1 M
40 Kasus
39,3 M
98 Kasus
Anggaran
Desa
Sumber: ICW, 2017
28. Peran Mahasiswa
Membiasakan Perilaku
Antikorupsi ( Jujur, Peduli,
Mandiri, Tanggung Jawab, Kerja
Keras, Sederhana, Berani dan Adil)
Aksi Bersama ( Misal:
Gerakan Anti Mencontek, Peduli
Lingkungan, Kegiatan Sosial, dll)
Kampanye Antikorupsi
(Misal: Memanfaatkan Medsos/ Seni/
Komunitas Pelajar untuk
menyebarluaskan konten edukasi
antikorupsi)
29.
30. Peran Perguruan Tinggi dalamPeran Perguruan Tinggi dalam
Pemberantasan KorupsiPemberantasan Korupsi
30
Tri
Dharma
Perguruan
Tinggi
PendidikanPendidikan
PenelitianPenelitian
Pengabdian
Masyarakat
Pengabdian
Masyarakat
Orientasi Mahasiswa
Masa Perkuliahan
Yudisium / Wisuda
Social Campaign
Orientasi Mahasiswa
Masa Perkuliahan
Yudisium / Wisuda
Social Campaign
Skripsi
Riset
Perbaikan sistem /
tata kelola kampus
Skripsi
Riset
Perbaikan sistem /
tata kelola kampus
KKN Tematik Anti Korupsi KKN Tematik Anti Korupsi