Transparency International Indonesia: Bersama Melawan Korupsi
•
1 like•266 views
Dokumen ini memberikan ringkasan data dan survei terkait persepsi korupsi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir menurut Indeks Persepsi Korupsi Transparency International. Korupsi di Indonesia masih dianggap meningkat oleh sebagian besar masyarakat, terutama di sektor pemerintahan dan polisi. Survei juga menunjukkan bahwa masyarakat kurang melaporkan korupsi karena takut konsekuensinya. Dokumen ini memberikan rekomendasi untuk pemer
Recommended
More Related Content
Similar to Transparency International Indonesia: Bersama Melawan Korupsi
Similar to Transparency International Indonesia: Bersama Melawan Korupsi (20)
More from Ridho Fitrah Hyzkia
More from Ridho Fitrah Hyzkia (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
Transparency International Indonesia: Bersama Melawan Korupsi
- 2. CPI Indonesia 26 28 28 30 32 32 34 36 37 37 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Corruption Perception Index, Past 10 Years, Transparency International
- 3. Level Korupsi MENINGKA T, 65% MENURUN , 8% SAMA, 23% TIDAK TAHU, 4% Dalam empat tahun terakhir, sebagian besar masyarakat menilai bahwa korupsi meningkat di Indonesia Global Corruption Barometer 2017, Transparency International
- 4. Modus Korupsi Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam lima tahun terakhir, modus korupsi yang sering ditangani oleh lembaga anti r a s u a h t e r s eb u t a d a l a h : Pe n y u a p a n , Pengadaan dan Perizinan Perizin an 12 kasus Pengada an 67 kasus Penyuapan 280 kasus Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2017
- 5. Korupsi Kelembagaan Kantor Staf Kepresidenan,2017 Dari 1,441 kasus korupsi, sebagian besar (44%) terpidana kasus korupsi berasal dari PNS. Terpidana terbanyak kedua adalah dari swasta (26%) Sebagian kecil terpidana berasal dari lembaga independen (2%) dan kepala daerah (3%).
- 6. Sumber Survei Persepsi Korupsi (TI- Indonesia, 2017) INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2017 12KOTA ti.or.id Jakarta Utara Pontianak Pekanbaru Balikpapan Banjarmasin Padang Manado Surabaya Semarang Bandung Makassar 66.5 65.5 64.3 63.7 63.1 62.8 61.4 58.9 57.9 53.4 Medan 37.4 73.9 Rerata 60.8 Paling Korup 0-9 Paling Bersih 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
- 7. Pengalaman Suap Sebanyak 17% pelaku usaha di Indonesia mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena kompetitor memberikan suap Survei Persepsi Korupsi 2017, Transparency International Indonesia
- 8. Daya Saing Lokal Banjarmasin Surabaya JakartaUtara Manado Pontianak Padang Semarang Makassar Balikpapan Pekanbaru Bandung Medan 67.6 65.2 67.2 63.3 66.7 50.1 71.0 72.6 72.6 70.1 71.3 68.9 Rerata 67.2 Paling Buruk 0 100 Paling Baik ti.or.idSumber Survei Persepsi Korupsi (TI- Indonesia, 2017)
- 9. Kemudahan Berusaha Banjarmasin JakartaUtara Surabaya Manado Semarang Padang Pontianak Pekanbaru Makassar Balikpapan Bandung Medan 64.1 59.5 63.5 54.2 59.8 41.1 68.1 66.067.4 65.766.8 65.2 Rerata 61.8 Paling Buruk 0 100 Paling Baik ti.or.idSumber Survei Persepsi Korupsi (TI- Indonesia, 2017)
- 10. Sektor Rentan Korupsi Sebanyak 25% masyarakat pernah melakukan suap kepada Polisi 15 % Global Corruption Barometer 2017, Transparency International 15 % 23 % 14 % 25 % 6 %
- 11. Pelaku Suap Berdasarkan Usia Peremp u 48% an L aki- laki 52% 69 % Global Corruption Barometer 2017, Transparency International 62 % 24 % <3 5 35-5 4 >5 4
- 12. Alasan Masyarakat Tidak Melapor 48 % 52 % 38 % Takut konsekue nsi 14 % Tidak tahu Peredmimapnuaan melapo r 12 % Tidak tahu Lbaakgai-imlaankai caranya 12 % Tidak ada efeknya Global Corruption Barometer 2017, Transparency International
- 13. Preferensi Tindakan Antikorupsi Perempua n 48 % Laki- laki52 % 23 % Global Corruption Barometer 2017, Transparency International 4 % 33 % Berbicara/menulis di media 2% Menandatangani petisi 1% Aksi/unjuk rasa 1% Lainnya 2% Tidak ada Mendukung gerakan antikorupsi Menolak suap Melaporkan korupsi 12% Diskusi dengan kerabat 8% Memilih kandidat yang bersih 5%
- 14. Dukungan Terhadap Antikorupsi Perempu an 48% Laki- laki52 % 78% Global Corruption Barometer 2017, Transparency International
- 15. ATURAN DAN REGULASI UU Tipikor, UU KPK, UU Pemda, UU ASN, PP OSS, PP BO, Perma Pemidaan Korporasi, Perpres Stranas PK, dsb Modalita s REFORMASI KINERJA BIROKRASI Sinergi antar lembaga birokrasi dalam mencegah dan memberantas korupsi AKSI KOLEKTIF-KOLABORATIF Dukungan berbagai pihak seperti Masyarakat Sipil, Swasta dan Media www.ti.or.id
- 16. PRESIDEN dan PEMERINTAH ! Presiden dan Aparatur Pemerintah, baik birokrasi dan APH bersinergi dalam mendukung Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi DPR dan PARPOL ! DPR dan Parpol wajib menjalankan agenda antikorupsi, terutama dalam menghadapi tahun politik (Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres-Pileg 2019) ! DPR dan Parpol peserta Pemilu wajib untuk menolak segala bentuk korupsi Rekomendas i www.ti.or.id
- 17. Rekomendas i KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ! Upaya sinergi antara KPK dengan APH (Kepolisian dan Kejaksaan) dan birokrasi Pemerintah semakin digiatkan dalam usaha PPK ! Penguatan kelembagaan KPK melalui optimalisasi anggaran, kemampuan dan jumlah personel untuk mendukung aksi PPK KALANGAN SWASTA ! Mengembangkan sistem antikorupsi internal dan turut aktif dalam upaya pencegahan korupsi dengan menerapkan standar bisnis bersih dan antikorupsi. www.ti.or.id
- 18. TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA JALAN AMIL NO 5 SIAGA RAYA, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN WEBSITE: TI.OR.ID | EMAIL: INFO@TI.OR.ID