Dokumen tersebut memberikan gambaran umum hasil Survei Penilaian Integritas 2017 yang dilakukan oleh KPK pada 36 lembaga pemerintah. Survei ini mengukur indeks integritas, profil responden, dan gambaran umum permasalahan integritas di lembaga-lembaga tersebut. Hasilnya menunjukkan masih terjadinya praktik-praktik korupsi seperti suap dan nepotisme di beberapa lembaga."
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
STRATEGIC PARTNER DAN TRUSTED ADVISOR INEPEKTORAT JENDERAL/APIP
1. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework: Arah audit kinerja (Value For Money) tanpa meninggalkan compliance
2. Pemanfaatan TIK dalamPengawasan (TABK mengarah ke CACM)
3. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework:
• Program Prioritas
• Arsitektur Kinerja
• Indikator Kinerja Program Unggulan & Prioritas Nasional
•
KEBIJAKAN PENGAWASAN APIP DALAM MENDUKUNG REDESIGN PENGANGGARAN
1. Memastikan Renstra K/L selaras dengan kebijakan dan program prioritas nasional RPJMN 2020-2024
2. Mengawal Program Strategis K/L tidak hanya fokus pada yang sifatnya operasional Unit Eselon I
3. Memastikan perencanaan dan penganggaran K/L konsisten mencapai sasaran jangka menengah termasuk Proyek Unggulan & Prioritas Nasional
4. Memastikan kebijakan pengawasan Itjen selaras dengan Redesign Penganggaran
Disampaikan untuk Pelatihan Dasar CPNS
Lembaga Administrasi Negara RI
Jakarta, 8 Mei 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 19 Agustus 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
STRATEGIC PARTNER DAN TRUSTED ADVISOR INEPEKTORAT JENDERAL/APIP
1. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework: Arah audit kinerja (Value For Money) tanpa meninggalkan compliance
2. Pemanfaatan TIK dalamPengawasan (TABK mengarah ke CACM)
3. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework:
• Program Prioritas
• Arsitektur Kinerja
• Indikator Kinerja Program Unggulan & Prioritas Nasional
•
KEBIJAKAN PENGAWASAN APIP DALAM MENDUKUNG REDESIGN PENGANGGARAN
1. Memastikan Renstra K/L selaras dengan kebijakan dan program prioritas nasional RPJMN 2020-2024
2. Mengawal Program Strategis K/L tidak hanya fokus pada yang sifatnya operasional Unit Eselon I
3. Memastikan perencanaan dan penganggaran K/L konsisten mencapai sasaran jangka menengah termasuk Proyek Unggulan & Prioritas Nasional
4. Memastikan kebijakan pengawasan Itjen selaras dengan Redesign Penganggaran
Disampaikan untuk Pelatihan Dasar CPNS
Lembaga Administrasi Negara RI
Jakarta, 8 Mei 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 19 Agustus 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Bahan paparan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pembinaan integr...Dr. Zar Rdj
• ASN sangat berperan dalam meningkatkan Government Effectiveness Index (GEI)/Indeks Efektifitas Pemerintah (IEP).
• Jika Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka perlu meningkatkan IEP
• Untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam 5 Tahun kedepan, maka IEP Indonesia harus menunjukan pertumbuhan yang signifikan.
LIMA FAKTOR PENDORONG TINGKATKAN GEI/IEP:
1. Tingkatkan Mutu Layanan Publik,
2. Perbaiki Mutu SDM ASN,
3. Turunkan intervensi politik dalam Manajemen SDM-ASN,
4. Tingkatkan kemampuan JPT dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik,
5. Tingkatkan kredibilitas dan kepercyaan publik pada Pemerintah dan pada ASN.
Individu berintegritas adalah :
1. Individu yang memahami peran nya, misalnya peran seorang ASN : guru, dosen, peneliti, jaksa, auditor, dll. Tidak dapat dicampuradukkan
2. Individu berintegritas mempunyai kemampuan nalar yang baik untuk melakukan self examination, forethought,intensionalitas, dan self regulator.
3. Individu yang berintegritas mempunyai kemauan yang kuat untuk menjadikan nilai-nilai dasar Integritas setelah melalui proses secara kognitif dan afektif menjadi perilaku dan tindakan tertentu.
PERAN KEPALA DAERAH (+PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMDA & PEMBINAAN ASN
1. KDh selaku PPK yang mangangkat/memberhentikan ASN. (Pasal 7 UU ASN)
2. ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK. (Pasal 11 huruf a UU ASN)
3. Kepala daerah mempunyai tugas KDh bertugas memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Tingkat Kepuasan Publik: Evaluasi 2 Tahun Pemerintah Jokowi-JKHasanuddin Ali
Hampir satu tahun lalu Alvara Research terakhir melakukan studi mengenai ‘Evaluasi Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah Jokowi – JK’ yaitu Bulan Oktober Tahun 2015. Survey Independen untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla di berbagai bidang dan aspek penting kehidupan masyarakat. Serta mengukur tingkat kepuasan publik terhadap menteri-menteri di Kabinet Kerja.
Saat ini Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1500 responden kelas menengah dengan margin of error 2.51% di 6 kota besar di Indonesia (Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar), usia responden terentang dari 20 – 54 tahun. Survei dilakukan 28 Agustus – 10 September 2016.
Responden yang menjadi objek dalam riset ini adalah masyarakat kelas menengah. Mengapa kelas menengah menjadi basis dari riset ini karena karakter kelas menengah yang cenderung memiliki akses terhadap informasi dan lebih peka terhadap kondisi serta perubahan. Sehingga penilaian kepuasan terhadap Kabinet Kerja Pemerintah Jokowi-JK akan lebih objektif.
Fokus Strategi Aksi PPK NTB dan Partisipasi MasyarakatErvynKaffah
Gagasan awal versi saya pribadi mengenai Fokus Strategi yang harus ditempuh bagi penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD PK) di Provinsi NTB. Belakangan, telah terbit Pergub NTB Nomor 35/2013 dan Nomor 36/2013 tentang Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi di Lingkup Pemprov NTB, Jangka Menengah (2013-2018) dan Tahun 2014.
1. Direktorat Penelitian dan Pengembangan
Kedeputian Bidang Pencegahan
Penyampaian Hasil 2017
Disampaikan dalam acara Sosialisasi
Program Penilaian Integritas pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah, 21 November 2018
2. RUANG LINGKUP
• Target Lembaga
SPI 2017 pada 36 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
6 (enam) Kementerian/lembaga, 15 (lima belas) pemerintah provinsi, dan 15 (lima belas) pemerintah
kabupaten/kota yang tercakup dalam survei ini
1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera
Utara
3. Provinsi Sumatera
Barat
4. Provinsi Riau
5. Provinsi Jambi
6. Provinsi Bengkulu
7. Provinsi Kepulauan
Riau
8. Provinsi Jawa Barat
9. Provinsi Banten
10. Provinsi Nusa
Tenggara Timur
11. Provinsi Kalimantan
Tengah
12. Provinsi Sulawesi
Tengah
13. Provinsi Maluku Utara
14. Provinsi Papua Barat
15. Provinsi Papua
1. Mahkamah Agung
2. Kepolisian RI
3. Kementerian Kesehatan
4. Kementerian
Perhubungan
5. Kementerian Keuangan
(DJBC)
6. Badan Pertahanan
Nasional
1. Kota Banda Aceh
2. Kabupaten Deli
Serdang
3. Kota Padang
4. Kota Pekanbaru
5. Kota Bengkulu
6. Kabupaten Klaten
7. Kota Madiun
8. Kota Tangerang
9. Kabupaten Badung
10. Kota Mataram
11. Kota Palangkaraya
12. Kota Banjarmasin
13. Kota Samarinda
14. Kota Palu
15. Kota Makasar
Kementerian/Lembaga Pemerintah Provinsi Pemerintah Daerah
3. PROFIL RESPONDEN INTERNAL
60.0%
40.0%
Jenis Kelamin
Laki-Laki Perempuan
7.3% 9.7%
18.1%
1.0%
60.1%
3.8%
Setara Eselon I/II
Pejabat
Utana/Pratama
Setara Eselon
III/Pejabat
Administrator
Setara Eselon
IV/Pejabat Pengawas
Setara Eselon
V/Kaur/Pelaksana
Staf/fungsional
umum
Fungsional tertentu
Jabatan
0.4%
12.1%
7.9%
49.8%
29.8%
SMP atau lebih
rendah
SLTA Diploma Sarjana Pasca Sarjana
Pendidikan Terakhir
6.3%
93.7%
Usia
<30 >30
N=2084
Responden Internal didominasi oleh
staf/fungsional umum (60.1%) di
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah dengan usia lebih dari 30 tahun
(93.7%). Pendidikan terakhir responden
mayoritas adalah sarjana (49.8%).
4. PROFIL RESPONDEN EKSTERNAL
60.4%
39.0%
Jenis Kelamin
Laki-Laki Perempuan
0.3% 0.9% 2.3%
28.2%
13.5%
47.5%
7.3%
Tidak
sekolah
SD SMP SMA Diploma Sarjana Pasca
Sarjana
Pendidikan Terakhir
Responden Eksternal didominasi
oleh laki-laki dibandingkan wanita
(60.4%). Karyawan swasta
merupakan responden yang
mendominasi responden eksternal
(42%). Responden eksternal juga
didominasi oleh responden dengan
pendidikan terakhir sarjana (47.5%).
42.0%
24.4%
18.0%
0.3% 0.5% 3.7% 2.8% 1.5%
6.8%
Pekerjaan
N=2142
30.11%
69.89%
Usia
<=30 >30
5. PROFIL RESPONDEN EKSPER
8.3%
91.7%
Usia
<30 >30
89.2%
10.8%
Jenis Kelamin
Laki-Laki Perempuan
N=204
Responden Eksper pada 36 Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah didominasi oleh pria (89.2%). Selain itu,
responden eksper juga didominasi oleh responden berusia lebih
dari 30 tahun (91.7%) dan responden yang memiliki pendidikan
terakhir minimal Sarjana (65.2%).
34.8%
65.2%
Pendidikan Terakhir
<=S1 >S1
7. 7
Sekitar 17,61 persen responden
internal pernah mendengar/melihat
keberadaan calo. Muncul disemua
lembaga peserta
3 dari 10 Responden Pengguna layanan
melihat / mendengar pegawai menerima
suap /gratifikasi . Muncul disemua peserta
2 dari 10 Pengguna layanan
cenderung tidak percaya bahwa
pegawai yang melakukan korupsi
akan mendapatkan hukuman
2 dari 10 pegawai menyaksikan pelapor
praktik korupsi di unit kerja dikucilkan, diberi
sanksi atau karirnya dihambat, dan sejenisnya
dalam 12 bulan terakhir
Sekitar 20,11 persen responden
internal pernah mendengar/melihat
keberadaan nepotisme dalam
penerimaan pegawai
Sekitar 4,08 persen responden
internal pernah mendengar/melihat
keberadaan suap dalam kebijakan
promosi.Muncul di 82% peserta lembaga
Sekitar 30 persen responden internal
cenderung percaya bahwa
suap/gratifikasi mempengaruhi
kebijakan karir di lembaganya
CALO
NEPOTISME
GRATIFIKASI
SUAP PROMOSI
SISTEM ANTI KORUPSI
Gambaran Umum Permasalahan Integritas
8. Hasil Survei Penilaian Integritas 2017
Indeks Penilaian Integritas di 36 Lembaga yang Disurvei pada SPI 2017
1. Pemerintah Kota Banda Aceh memperoleh indeks integritas tertinggi dan Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan Nilai Terendah pada
tahun 2017;
2. Nilai Indeks tinggi mendekati 100 menunjukkan risiko korupsi rendah dan adanya kemampuan sistem untuk merespon kejadian korupsi
dan pencegahannya secara lebih baik. Nilai tinggi tidak berarti kejadian korupsi tidak akan terjadi karena korupsi sebagaimana tindak
pidana lain dapat terjadi meski dalam sistem yang sudah mapan pun.
66.0
77.39
77.15
76.54
74.93
74.15
73.4
72.87
71.73
70.7
70.64
70.46
69.12
68.51
67.59
67.49
65.87
65.8
Rata-rata K/L/PD
Pemerintah Kota Banda Aceh
Pemerintah Kabupaten Badung
Kementrian Keuangan (Dirjen Bea Cukai)
Kementerian Kesehatan
Pemerintah Kota Madiun
Kementerian Perhubungan
Pemerintah Kota Tangerang
Pemerintah Kota Banjarmasin
Pemerintah Kota Makassar
Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan…
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
Pemerintah Kota Samarinda
65.14
65.12
65.09
64.68
63.77
63.67
63
62.89
62.77
62.01
60.79
60.07
59.1
58.58
57.64
55.29
54.01*
52.91
Pemerintah Provinsi Jambi
Pemerintah Kota Palangkaraya
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemerintah Kabupaten Klaten
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Pemerintah Provinsi Riau
Pemerintah Kota Pekanbaru
Pemerintah Kota Palu
Pemerintah Kota Mataram
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Pemerintah Provinsi Aceh
Pemerintah Provinsi Papua Barat
Pemerintah Kota Bengkulu
Pemerintah Provinsi Banten
Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Kepolisian RI
Pemerintah Provinsi Papua
TinggiRendah
0 100
9. Hasil SPI 2017
65.94 67.84
55.77
Indonesia
Bagian
Barat
Indonesia
Bagian
Tengah
Indonesia
Bagian
Timur
Indeks Integritas Pemerintah
Daerah Berdasarkan Wilayah
Indeks Penilaian Integritas 30 (Tiga Puluh) Pemerintah Daerah pada SPI 2017
1. Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Badung mendapatkan nilai pertama dan kedua tertinggi kategori Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten);
2. Terdapat perbedaan angka indeks integritas antara Pemerintah Daerah bagian barat, tengah dan timur dengan kecenderungan yang lebih rendah untuk Indonesia
bagian timur.
Cukup besarnya angka partisipasi dari Pemerintah Daerah dapat menggambarkan tingkat integritas pemerintah daerah di Indonesia. Walaupun partisipasi Pemerintah
Provinsi/Daerah lebih tinggi daripada Kementerian, namun jumlahnya baru sebanyak 30 (tiga puluh) dari ratusan Pemerintah Kota/Provinsi/Kabupaten di Indonesia.
Kedepan diharapkan jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dapat lebih banyak dan terus bertambah sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih mencerminkan
kondisi yang ada.
65.429
77.39
77.15
74.15
72.87
71.73
70.7
70.64
70.46
68.51
67.59
67.49
65.87
65.8
65.14
Rata-rata PD
Pemerintah Kota Banda Aceh
Pemerintah Kabupaten Badung
Pemerintah Kota Madiun
Pemerintah Kota Tangerang
Pemerintah Kota Banjarmasin
Pemerintah Kota Makassar
Pemerintah Kota Padang
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Pemerintah Provinsi Sulawesi…
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
Pemerintah Kota Samarinda
Pemerintah Provinsi Jambi
65.09
64.68
63.77
63.67
63
62.89
62.77
62.01
60.79
60.07
59.1
58.58
57.64
55.29
52.91
Pemerintah Provinsi Nusa…
Pemerintah Kabupaten Klaten
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Pemerintah Provinsi Kalimantan…
Pemerintah Provinsi Riau
Pemerintah Kota Pekanbaru
Pemerintah Kota Palu
Pemerintah Kota Mataram
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Pemerintah Provinsi Aceh
Pemerintah Provinsi Papua Barat
Pemerintah Kota Bengkulu
Pemerintah Provinsi Banten
Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Pemerintah Provinsi Papua
TinggiRendah
Hasil Survei Penilaian Integritas Pemerintah Daerah 2017
12. Budaya Organisasi
Tahukah Anda bahwa:
1) 17% pegawai melihat /mendengar keberadaan
perantara di instansi (unit kerja).;
2) Keberadaan Perantara muncul di semua (35/35)
instansi yang mengikuti SPI 2017;
3) Hal ini mengindikasikan bahwa fenomena
calo/perantara masih merupakan hal yang umum
dalam layanan publik.
Tahukah Anda bahwa:
1) 1 dari 10 pegawai melihat/mendengar rekannya
menerima suap/gratifikasi;
2) 3 dari 10 Pengguna Layanan melihat/ mendengar
pegawai instansi menerima suap/ Gratifikasi;
3) Kesaksian penerimaan Suap/Gratifikasi muncul di
semua instansi peserta di SPI 2017;
4) Hal ini menandakan bahwa risiko korupsi dapat
terjadi di semua lembaga.
13. 13
No Pemerintah Daerah
2017
(%)
2016
(%)
1 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 18 14
2 Pemerintah Provinsi Bengkulu 15 -
3 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 15 -
4 Pemerintah Provinsi Papua 15 6
5 Pemerintah Kota Pekanbaru 14 -
6 Pemerintah Kota Samarinda 13 -
7 Pemerintah Provinsi Riau 11 11
8 Pemerintah Provinsi Banten 10 21
9 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 8 -
10 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 8 -
Pengalaman Penerimaan Gratifikasi/ Suap
(10 Pemerintah Daerah Tertinggi)
“18% Responden
Pegawai Pemerintah
Provinsi Sumatera
Utara pernah
melihat/mendengar
rekannya menerima
suap/gratifikasi
dengan
kecenderungan
meningkat”
Sumber: Data diolah, SPI 2017-
2016, KPK
14. 14
No Pemerintah Daerah
2017
(%)
2016
(%)
1 Pemerintah Kota Bengkulu 18 -
2 Pemerintah Provinsi Aceh 16 12
3 Pemerintah Provinsi Banten 16 2
4 Pemerintah Provinsi Papua 15 4
5 Pemerintah Kota Pekanbaru 13 -
6 Pemerintah Provinsi Riau 10 8
7 Pemerintah Kota Samarinda 10 -
8 Pemerintah Kota Palu 10 -
9 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 9 -
10 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 8 -
“18% Responden
Pengguna layanan
Pemerintah Kota
Bengkulu
menyatakan
pernah diminta
uang oleh
pegawai”
Pengalaman Pemerasan Pengguna Layanan
(10 Pemerintah Daerah Tertinggi)
Sumber: Data diolah, SPI 2017-
2016, KPK
15. 15
No Pemerintah Daerah 2017
1 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 55
2 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 50
3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 46
4 Pemerintah Provinsi Bengkulu 45
5 Pemerintah Provinsi Jambi 41
6 Pemerintah Kota Palu 41
7 Pemerintah Provinsi Riau 40
8 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 38
9 Pemerintah Provinsi Maluku Utara 38
10 Pemerintah Provinsi Papua Barat 38
Persepsi Risiko Konflik Kepentingan – Pemanfaatan Fasilitas Kantor
(10 Pemerintah Daerah Tertinggi)
“55% Responden
Pegawai Pemprov NTT
cenderung percaya
rekannya pernah
memanfaatkan
fasilitas kantor untuk
kepentingan pribadi ”
Sumber: Data diolah, SPI 2017-2016, KPK
16. 16
No Pemerintah Daerah 2017 2016
1 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 13 -
2 Pemerintah Provinsi Papua Barat 13 8
3 Pemerintah Provinsi Maluku Utara 11
4 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 10 8
5 Pemerintah Provinsi Papua 10 18
6 Pemerintah Provinsi Banten 8 15
7 Pemerintah Provinsi Riau 6 3
8
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur
6
9 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 6
10 Pemerintah Kabupaten Klaten 6
Pengalaman Pegawai terkait Kecenderungan Penyalahgunaan
Wewenang oleh Atasan
(10 Pemerintah Daerah Tertinggi)
“Pemerintah
Provinsi Kepulauan
Riau tertinggi
terkait persentase
pegawai yang
pernah melihat/
mendengar atasan
memberikan
perintah
melanggar”
Sumber: Data diolah, SPI 2017-
2016, KPK
18. Pengelolaan SDM
Tahukah Anda bahwa:
1) 30% Pegawai cenderung percaya bahwa
suap/gratifikasi mempengaruhi kebijakan karir di
instansinya;
2) Masih ada pegawai yang melihat/mendengar rekan
kerja memberikan suap/gratifikasi untuk
mempengaruhi kebijakan karir (4%);
3) Suap/Gratifikasi kebijakan karir muncul di 82 %
(29/35) instansi peserta SPI 2017;
4) Korupsi dalam pengelolaan SDM masih menjadi
tantangan dalam menciptakan birokrasi yang bersih di
Indonesia.
19. 19
Persepsi Suap/Gratifikasi dalam Promosi dan Mutasi
(10 Pemerintah Daerah Peserta Tertinggi)
No Instansi 2017 (%)
1 Pemerintah Kabupaten Klaten 51
2 Pemerintah Kota Pekanbaru 45
3 Pemerintah Provinsi Riau 45
4 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 45
5 Pemerintah Kota Palangkaraya 45
6 Pemerintah Provinsi Banten 43
7 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 41
8 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 40
9 Pemerintah Provinsi Papua 38
10 Pemerintah Kota Bengkulu 38
“51% Pegawai Pemkab
Klaten Layanan
mempercayai bahwa
suap/gratifikasi
mempengaruhi
kebijakan karir di
instansinya”
Sumber: Data diolah, SPI 2017-2016, KPK
20. 20
Pengalaman Suap/Gratifikasi dalam Promosi dan Mutasi
No Instansi 2017 2016
1 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 11 6
2 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 11 8
3 Pemerintah Provinsi Jambi 10 -
4 Pemerintah Provinsi Banten 10 3
5 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 10 -
6 Pemerintah Kabupaten Klaten 10 -
7 Pemerintah Kota Samarinda 8 -
8 Pemerintah Provinsi Riau 6 -
9 Pemerintah Provinsi Papua Barat 6 1
10 Pemerintah Provinsi Papua 6 6
“11% pegawai Provinsi
Sumatera Utara dan
Kepulauan Riau
melihat/mendengar
suap/gratifikasi
kebijakan karir dengan
kecenderungan
meningkat”
Sumber: Data diolah, SPI 2017-2016, KPK
22. Sistem Antikorupsi
Tahukah Anda bahwa:
1) 8% Responden pegawai menyatakan masih ada
pegawai yang melakukan korupsi namun tidak
ditindak;
2) 2 dari 10 pengguna layanan cenderung tidak
percaya bahwa pegawai yang melakukan korupsi
akan mendapatkan hukum sesuai aturan yang
ada;
3) Hal ini terjadi di 40% instansi peserta SPI 2017;
4) Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan
pelanggaran korupsi di lembaga masih menjadi
isu yang harus diselesaikan.
Tahukah Anda bahwa:
1) 22% Pegawai cenderung tidak percaya pelapor
praktik korupsi tidak akan dihambat karirnya,
tidak akan dikucilkan dan tidak diberi sanksi;
2) 2 dari 10 pegawai menyaksikan pelapor praktik
korupsi di unit kerja pada dikucilkan, diberi
sanksi atau karirnya dihambat, dan sejenisnya
dalam 12 bulan terakhir;
3) Hal ini mengindikasikan masih adanya kejadian
pegawai yang tidak dilindungi bahkan dihukum
ketika melaporkan korupsi di instansinya.
23. 23
No Instansi 2017
1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 38
2 Pemerintah Provinsi Riau 33
3 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 33
4 Pemerintah Provinsi Maluku Utara 33
5 Pemerintah Provinsi Bengkulu 31
6 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 31
7 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 30
8 Pemerintah Provinsi Papua Barat 30
9 Pemerintah Provinsi Banten 28
10 Pemerintah Kota Bengkulu 26
“38% Responden
Pegawai Pemprov
Sulawesi Tengah
cenderung tidak
percaya bahwa setiap
pegawai yang
melaporkan adanya
praktik korupsi tidak
akan dikucilkan, tidak
akan diberi sanksi,
karirnya tidak akan
dihambat, dan
sejenisnya”
Persepsi Perlindungan Pelapor
Sumber: Data diolah, SPI 2017-
2016, KPK
25. Pengelolaan Anggaran
Tahukah Anda bahwa:
1) 17% Pegawai percaya bahwa terjadi penggelembungan
anggaran di instansinya;
2) Masih terdapat responden yang mendengar atau melihat
keberadaan penyelewengan anggaran (5,90%)
3) Risiko muncul di 80% Instansi Peserta Survei;
4) Hal ini mengindikasikan kebutuhan untuk mendorong
pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan anggaran
sebagai salah satu fokus utama pencegahan korupsi.
26. 26
No Instansi 2017
1 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 35
2 Pemerintah Provinsi Papua Barat 35
3 Pemerintah Kota Palangkaraya 35
4 Pemerintah Provinsi Banten 30
5 Pemerintah Provinsi Riau 26
6 Pemerintah Kota Bengkulu 26
7 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 25
8 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 25
9 Pemerintah Provinsi Papua 25
10 Pemerintah Kabupaten Klaten 25
“35% Responden
Pegawai Pemprov
Sumatera Utara,
Papua Barat dan Kota
Palangkaraya Percaya
bahwa terdapat
markup anggaran di
instansinya”
Persepsi Terhadap Markup Anggaran
Sumber: Data diolah, SPI 2017-2016, KPK
27. 27
No Instansi 2017
1 Pemerintah Provinsi Riau 26
2 Pemerintah Provinsi Papua 25
3 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 23
4 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 18
5 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 16
6 Pemerintah Provinsi Papua Barat 15
7 Pemerintah Provinsi Banten 13
8 Pemerintah Provinsi Maluku Utara 11
9 Pemerintah Provinsi Jambi 10
10 Pemerintah Provinsi Aceh 8
“26% Responden
Pegawai Pemprov
Kepri pernah
melihat/mendengar
Pegawai di unit kerja
melakukan perjalanan
dinas fiktif, atau
membuat kwitansi
hotel fiktif atau biaya
transportasi fiktif”
Pengalaman Penyelewengan Perjalanan Dinas
Sumber: Data diolah, SPI 2017-2016, KPK
28. Kesimpulan
• Indeks Integritas Tahun 2017 berkisar antara 52,91 hingga 77,39.
• Permasalahan integritas internal yang masih sering ditemui adalah
nepotisme dalam penerimaan pegawai (20,11%) dan keberadaan calo
(17,61%).
• Permasalahan integritas eksternal yang masih sering ditemui adalah
pemerasan pegawai yang meminta uang di luar ketentuan saat
mengakses layanan (6,77%). Selain itu, masih ada responden yang
memberikan sesuatu kepada petugas untuk mempermudah
pelayanan (5,60%).
29. Rekomendasi
• Perbaikan budaya organisasi melalui
• Pengelolaan konflik kepentingan dan penguatan kode etik Memperkuat aturan dan implementasi pengelolaan
konflik kepentingan dan kode etik di KL dan PD.
• Peningkatan Layanan Publik diantaranya melalui TIK (online) untuk mengurangi peran perantara.
• Peningkatan Kesadaran resiko korupsi di tingkat organisasi
• Pelatihan untuk tingkatan Pimpinan (struktural) dan inspektorat untuk mengidentifikasi dan mengatasi korupsi. Menghindari
penyalahgunaan wewenang.
• Mendorong SPI diadopsi di KL dan PD melalui penilaian mandiri.
• Penguatan Sistem Anti Korupsi
• Penegakan Hukum dan Konsistensinya
• Penguatan Whistle Blowing system (perlindungan terhadap pelapor) untuk meningkatkan partisipasi pelapor
• Pengelolaan SDM
• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan pengelolaan SDM termasuk untuk pegawai honorer/pekerja
dengan kontrak waktu tertentu
• Pengelolaan Anggaran
• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran terutama di PBJ (koordinasi dengan Korsupgah
KPK)
30. Rekomendasi
• Setiap Peserta Pemerintah Daerah dan Kementerian Lembaga 2017
menindaklanjuti dengan kegiatan tindak lanjut (rencana aksi) yang akan dilakukan
2019 untuk menurunkan resiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi.
• Rencana aksi dapat diintegrasikan dengan Rencana Aksi yang sudah
dikembangkan bersama Korsupgah KPK. Penyampaian rencana aksi diharapkan
dapat diterima KPK pada Februari 2019.
• Upaya-upaya yang sudah berhasil dijalankan dan menunjukkan dampak
perbaikan terkait kegiatan ini dapat dilaporkan ke KPK.
• Rencana Aksi dan Tindak Lanjutnya akan disampaikan ke publik dalam bentuk
tampilan di situs KPK (JAGA, ACCH) ataupun didorong disitus masing masing
Kementerian/Pemerintah Daerah.
• KPK akan mengundang dan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan untuk
melihat jalannya rencana aksi dan janji perbaikan yang sudah diberikan.
30