Dokumen tersebut membahas tentang e-Faktur Pajak yang merupakan faktur pajak elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen ini menjelaskan definisi, kewajiban, proses pembuatan, perbedaan dengan faktur pajak kertas, serta ketentuan pengganti, pembatalan, dan keadaan tertentu dari e-Faktur Pajak.
Dokumen ini membahas tata laksana kepabeanan di bidang impor, termasuk proses penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Kedatangan, pengeluaran barang impor, dan pengecualian pemberitahuan impor barang."
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan dasar hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengatur kepabeanan di Indonesia, mencakup pengawasan impor dan ekspor, pemberitahuan pabean, serta sistem dan prosedur pelayanan kepabeanan untuk impor.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, yang mencakup pengertian, objek pajak, dan tarif pajak PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 dipungut oleh instansi pemerintah atas pembelian barang dan badan usaha tertentu. Tarifnya berkisar antara 1,5% hingga 7,5% tergantung objek pajaknya.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang pengerjaan soal pada ujian bea masuk, meliputi komposisi penilaian ujian yang terdiri dari sesi pilihan ganda dan essay, rumus perhitungan nilai total, contoh simulasi, dan apa yang perlu dipersiapkan.
Dokumen tersebut membahas prosedur kepabeanan untuk impor barang, mulai dari kedatangan sarana pengangkut dan pemberitahuan, pembongkaran dan penimbunan barang, pengeluaran barang dari kawasan pabean untuk dipakai atau ditransfer ke TPB, serta penangguhan pembayaran bea masuk dan cukai. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban pengangkut dan importir, sanksi administrasi, standar waktu pelayanan, dan klas
Dokumen tersebut membahas tentang e-Faktur Pajak yang merupakan faktur pajak elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen ini menjelaskan definisi, kewajiban, proses pembuatan, perbedaan dengan faktur pajak kertas, serta ketentuan pengganti, pembatalan, dan keadaan tertentu dari e-Faktur Pajak.
Dokumen ini membahas tata laksana kepabeanan di bidang impor, termasuk proses penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Kedatangan, pengeluaran barang impor, dan pengecualian pemberitahuan impor barang."
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan dasar hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengatur kepabeanan di Indonesia, mencakup pengawasan impor dan ekspor, pemberitahuan pabean, serta sistem dan prosedur pelayanan kepabeanan untuk impor.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, yang mencakup pengertian, objek pajak, dan tarif pajak PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 dipungut oleh instansi pemerintah atas pembelian barang dan badan usaha tertentu. Tarifnya berkisar antara 1,5% hingga 7,5% tergantung objek pajaknya.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang pengerjaan soal pada ujian bea masuk, meliputi komposisi penilaian ujian yang terdiri dari sesi pilihan ganda dan essay, rumus perhitungan nilai total, contoh simulasi, dan apa yang perlu dipersiapkan.
Dokumen tersebut membahas prosedur kepabeanan untuk impor barang, mulai dari kedatangan sarana pengangkut dan pemberitahuan, pembongkaran dan penimbunan barang, pengeluaran barang dari kawasan pabean untuk dipakai atau ditransfer ke TPB, serta penangguhan pembayaran bea masuk dan cukai. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban pengangkut dan importir, sanksi administrasi, standar waktu pelayanan, dan klas
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang pengisian SPT tahun 2009, meliputi pengisian formulir lampiran terlebih dahulu, pengisian identitas di setiap lembar, penandatanganan SPT, dan pembayaran kekurangan pajak sebelum penyampaian SPT. Juga dijelaskan penghasilan dan pajak yang dipotong dari pegawai bernama Marvel.
Dokumen tersebut membahas tentang PSAK 14 yang mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. PSAK 14 mengadopsi IAS 2 dan menjelaskan definisi persediaan, pengukuran biaya persediaan, dan penurunan nilai persediaan. Dokumen ini juga membahas beberapa teknik pengukuran biaya persediaan seperti FIFO, rata-rata tertimbang, dan metode laba kotor.
Petunjuk teknis pengisian form spt ppn 1111Bilqis Nayna
Petunjuk teknis pengisian form SPT masa PPN 1111 menjelaskan bahwa form terdiri dari 1 halaman induk dan 6 lampiran yang saling terkait. Data pada form induk akan otomatis mengisi lampiran-lampiran dan perhitungan pada setiap lampiran akan otomatis mengisi form dan lampiran lain. Field wajib diisi ditandai merah dan hasil perhitungan otomatis ditandai angka 0.
ANGIC Insurance Company memproses klaim kecelakaan dengan cara:
1. Departemen klaim mempersiapkan formulir klaim dan memulai catatan klaim
2. Pengklaim mengisi formulir bersama penilai kerugian dan menyetujui estimasi kerugian
3. Penilai mengirim laporan ke departemen klaim dan mengarsipkan dokumen sesuai nomor klaim
Pajak penghasilan pasal 22 memberlakukan pemungutan pajak atas impor barang, pembelian barang oleh instansi pemerintah dan BUMN, penjualan produk industri tertentu, dan pembelian bahan baku oleh industri dan eksporir. Tarifnya berkisar antara 1,5%-7,5% tergantung objek pajaknya.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi akuntansi, siklus akuntansi, persamaan dasar akuntansi, analisis transaksi, basis akuntansi, rekening/perkiraan, dan kelompok rekening. Secara ringkas, akuntansi adalah proses pencatatan, klasifikasi, dan pelaporan transaksi keuangan untuk membantu pengambilan keputusan. Terdapat dua basis akuntansi yaitu kas dan akrual. [/ringkasan]
Dokumen tersebut membahas prosedur ekspor barang di Indonesia, termasuk pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang, pemeriksaan dokumen dan fisik, konsolidasi dan penggabungan barang ekspor, serta pembuatan dan pembatalan Pemberitahuan Ekspor Barang.
Importacion temporal para perfeccionamiento activoastrid2014
Este documento describe la importación temporal para perfeccionamiento activo, la cual permite la importación temporal de bienes de capital y sus partes y repuestos con suspensión de impuestos aduaneros para ser reexportados después de reparaciones o acondicionamiento. El declarante debe conservar documentos que acrediten la razón de la importación, el documento de transporte, un mandato si no hay endoso aduanero, y una copia de la garantía otorgada.
Laporan ini membahas laporan laba rugi dan laba ditahan. Laporan laba rugi digunakan untuk mengukur kinerja operasi perusahaan selama periode tertentu, sedangkan laporan laba ditahan menunjukkan saldo laba yang belum didistribusikan. Dokumen ini juga menjelaskan unsur-unsur, bentuk, dan contoh laporan laba rugi dan laba ditahan.
Dokumen tersebut membahas dasar hukum dan sejarah bea meterai di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa UU No. 13 Tahun 1985 merupakan dasar hukum bea meterai saat ini dan sejarah peraturan bea meterai di Indonesia sejak tahun 1921 hingga dikeluarkannya UU tersebut.
PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN dihitung dengan metode kredit untuk menghindari pengenaan pajak berganda. PPN bertujuan untuk mengenakan pajak pada nilai tambah barang dan jasa.
Laporan menghitung harga pokok produksi dua departemen dengan metode harga pokok rata-rata tertimbang untuk bulan Februari. Departemen 1 memproduksi 35.000 unit dengan biaya Rp31,2 juta. Departemen 2 memproduksi 44.000 unit dengan biaya Rp42,4 juta, termasuk biaya Rp29,9 juta dari departemen 1.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar nilai pabean yang disampaikan oleh H. Hasanuddin. Nilai pabean digunakan sebagai dasar untuk menghitung Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor. Beberapa metode penetapan nilai pabean dijelaskan seperti metode nilai transaksi, metode barang identik, metode barang serupa, dan lain-lain. Dokumen ini juga membahas unsur-unsur yang perlu ditambahkan dalam menentuk
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang pengisian SPT tahun 2009, meliputi pengisian formulir lampiran terlebih dahulu, pengisian identitas di setiap lembar, penandatanganan SPT, dan pembayaran kekurangan pajak sebelum penyampaian SPT. Juga dijelaskan penghasilan dan pajak yang dipotong dari pegawai bernama Marvel.
Dokumen tersebut membahas tentang PSAK 14 yang mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. PSAK 14 mengadopsi IAS 2 dan menjelaskan definisi persediaan, pengukuran biaya persediaan, dan penurunan nilai persediaan. Dokumen ini juga membahas beberapa teknik pengukuran biaya persediaan seperti FIFO, rata-rata tertimbang, dan metode laba kotor.
Petunjuk teknis pengisian form spt ppn 1111Bilqis Nayna
Petunjuk teknis pengisian form SPT masa PPN 1111 menjelaskan bahwa form terdiri dari 1 halaman induk dan 6 lampiran yang saling terkait. Data pada form induk akan otomatis mengisi lampiran-lampiran dan perhitungan pada setiap lampiran akan otomatis mengisi form dan lampiran lain. Field wajib diisi ditandai merah dan hasil perhitungan otomatis ditandai angka 0.
ANGIC Insurance Company memproses klaim kecelakaan dengan cara:
1. Departemen klaim mempersiapkan formulir klaim dan memulai catatan klaim
2. Pengklaim mengisi formulir bersama penilai kerugian dan menyetujui estimasi kerugian
3. Penilai mengirim laporan ke departemen klaim dan mengarsipkan dokumen sesuai nomor klaim
Pajak penghasilan pasal 22 memberlakukan pemungutan pajak atas impor barang, pembelian barang oleh instansi pemerintah dan BUMN, penjualan produk industri tertentu, dan pembelian bahan baku oleh industri dan eksporir. Tarifnya berkisar antara 1,5%-7,5% tergantung objek pajaknya.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi akuntansi, siklus akuntansi, persamaan dasar akuntansi, analisis transaksi, basis akuntansi, rekening/perkiraan, dan kelompok rekening. Secara ringkas, akuntansi adalah proses pencatatan, klasifikasi, dan pelaporan transaksi keuangan untuk membantu pengambilan keputusan. Terdapat dua basis akuntansi yaitu kas dan akrual. [/ringkasan]
Dokumen tersebut membahas prosedur ekspor barang di Indonesia, termasuk pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang, pemeriksaan dokumen dan fisik, konsolidasi dan penggabungan barang ekspor, serta pembuatan dan pembatalan Pemberitahuan Ekspor Barang.
Importacion temporal para perfeccionamiento activoastrid2014
Este documento describe la importación temporal para perfeccionamiento activo, la cual permite la importación temporal de bienes de capital y sus partes y repuestos con suspensión de impuestos aduaneros para ser reexportados después de reparaciones o acondicionamiento. El declarante debe conservar documentos que acrediten la razón de la importación, el documento de transporte, un mandato si no hay endoso aduanero, y una copia de la garantía otorgada.
Laporan ini membahas laporan laba rugi dan laba ditahan. Laporan laba rugi digunakan untuk mengukur kinerja operasi perusahaan selama periode tertentu, sedangkan laporan laba ditahan menunjukkan saldo laba yang belum didistribusikan. Dokumen ini juga menjelaskan unsur-unsur, bentuk, dan contoh laporan laba rugi dan laba ditahan.
Dokumen tersebut membahas dasar hukum dan sejarah bea meterai di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa UU No. 13 Tahun 1985 merupakan dasar hukum bea meterai saat ini dan sejarah peraturan bea meterai di Indonesia sejak tahun 1921 hingga dikeluarkannya UU tersebut.
PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN dihitung dengan metode kredit untuk menghindari pengenaan pajak berganda. PPN bertujuan untuk mengenakan pajak pada nilai tambah barang dan jasa.
Laporan menghitung harga pokok produksi dua departemen dengan metode harga pokok rata-rata tertimbang untuk bulan Februari. Departemen 1 memproduksi 35.000 unit dengan biaya Rp31,2 juta. Departemen 2 memproduksi 44.000 unit dengan biaya Rp42,4 juta, termasuk biaya Rp29,9 juta dari departemen 1.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar nilai pabean yang disampaikan oleh H. Hasanuddin. Nilai pabean digunakan sebagai dasar untuk menghitung Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor. Beberapa metode penetapan nilai pabean dijelaskan seperti metode nilai transaksi, metode barang identik, metode barang serupa, dan lain-lain. Dokumen ini juga membahas unsur-unsur yang perlu ditambahkan dalam menentuk
Dokumen tersebut membahas tentang impor sementara, yaitu pemasukan barang impor ke daerah pabean yang dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam waktu 3 tahun. Barang tersebut dapat diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk asalkan memenuhi persyaratan dan diatur prosedurnya seperti permohonan, jaminan, pencabutan izin, sanksi untuk yang tidak diekspor.
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan dasar hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengatur kepabeanan di Indonesia, mencakup pengawasan impor dan ekspor barang melalui pelabuhan, bandara, dan tempat-tempat lainnya. DJBC bertanggung jawab sebagai pengumpul pajak, fasilitator perdagangan, pendukung industri, dan pelindung masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang perhitungan bea masuk, cukai, PPN, dan pungutan negara lainnya yang dikenakan pada barang impor ke Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai cara perhitungan tarif advalorem dan tarif spesifik serta komponen-komponen nilai pabean seperti NDPBM, biaya angkut, dan asuransi.
Dokumen tersebut membahas tentang proses penagihan pajak, imbalan bunga atas keberatan/banding/peninjauan kembali, dan pemberian imbalan bunga berdasarkan keputusan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan pajak.
Pengeluaran Tujuan Tempat penimbunan barang (TPB)Guruh Agustinus
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang meliputi pengisian BC 2.3, penelitian dokumen, penerbitan SPPB-TPB atau SPPB-TPB Merah, pengangkutan dan pemeriksaan fisik barang di TPB.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup kepabeanan yang meliputi lalu lintas barang impor dan ekspor serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Juga menjelaskan konsep dasar pelayanan kepabeanan untuk barang masuk dan keluar serta penyempurnaan elemen data dan format dokumen pemberitahuan pabean.
Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman SDN 41 Plus Banyuasin III. Hasil analisis menunjukkan kekuatan sekolah lebih besar dari kelemahannya, dan peluang lebih besar dari ancamannya. SDN 41 Plus Banyuasin III disarankan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluangnya guna meningkatkan kinerja sekolah.
2. SEBELUM KEDATANGAN SARANA
PENGANGKUT
Sarana Pengangkut yang datang dari :
1. datang dari luar Daerah Pabean.
2. datang dari dalam Daerah Pabean mengangkut
barang impor dan atau barang ekspor.
3. datang dari dalam Daerah Pabean mengangkut
barang asal daerah pabean yang diangkut ke dalam
daerah pabean lainya melalui luar daerah pabean.
P 24 jam sebelum kedatangan.
E RKSP
Sarkut udara/laut
N
G
A
N
G
K
U Jika memiliki jadwal kedatangan yang tetap
T JKSP
24 jam sebelum kedatangan pertama
3. RKSP
Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sekurang-kurangnya
berisi :
a. Nama Sarana Pengangkut
b. Nomor Pengangkutan ( Vayage/flight No )
c. Nama Pengangkut
d. Pelabuhan asal
e. Pelabuhan terakhir yang disinggahi
f. Pelabuhan tujuan
g. Perkiraan tanggal kedatangan kapal
h. Rencana jumlah kemasan, peti kemas atau barang curah
yang akan dibongkar
i. Pelabuhan tujuan berikutnya di dalam daerah pabean.
4. PADA SAAT KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT
- Pd saat akan dilakukan pembongkaran (laut/udara).
- Pd saat kedatangan utk sarkut darat.
INWARD - Jika tdk dilakukan pembongkaran segera, maka :
MANIFEST max 24 jam stlh kedatangan (laut)
Max 8 jam stlh kedatangan (udara)
P
E
N 1. Barang impor yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean
Setempat/ bersangkutan.
G 2. Barang impor yang akan diangkut lanjut.
A 3. Barang impor yang akan diangkut terus.
N 4. Barang ekspor yang dibongkar kemudian diangkut lanjut
G 5. Barang ekspor yang akan diangkut terus
6. Barang asal daerah pabean yang diangkut dari sati kawasan pabean ke
K kawasan pabean lainnya melalui luar daerah pabean.
U
T
a. Daftar penumpang dan/atau awak sarana pengangkut. (1 jam sblm kedatangan utk udara)
b. Daftar bekal kapal
c. Stowag plane
d. Daftar senjata api, dan
e. Daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan
5. PADA SAAT KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT
Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat,
pengangkut dapat melakukan pembongkaran barang terlebih
dahulu dan pengangkut wajib melaksanakan hal-hal sebagai
berikut :
1. Melaporkan keadaan darurat tersebut ke kantor pabean terdekat
pada kesempatan pertama, dan
2. Menyerahkan pemberitahuan inward manifest paling lama 72
(tujuh puluh dua) jam sesudah pembongkaran.
ewajiban menyerahkan Inward manifest tidak berlaku bagi sarana pengangkut yang tidak
melakukan kegiatan bongkar/muat dan :
. Berlabuh/lego jangkar tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam untuk sarana
pengangkut laut, atau
. Mendarat tidak lebih dari 8 (delapan) jam untuk sarana pengangkut udara.
. Sarkut yg tdk membawa barang tsb diatas wajib menyampaikan pemberitahuan nihil
6. PEMBONGKARAN BARANG IMPOR
P B
E A TPS (Tempat Penimbunan Sementara)
M R
B A
O N
N G
G Tempat Lain Ijin KKPBC
K I
A M
R P - Keadaan darurat (force majeur).
A O -Sifat barang yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibongkar
N R atau ditimbun di Kawasan Pabean.
- Tidak dapat dilakukan pembongkaran karena kendala teknis.
- Kongesti yang dinyatakan secara tertulis oleh Pengusaha Pelabuhan.
-Tempat tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan pembongkaran dan atau
penimbunan.
- Alasan lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean.
Pengangkut yang tidak dapat mempertanggungjawabkan terjadinya kekurangan
Selambat-lambatnya 24 jam bongkar atas kemasan atau peti kemas atau barang curah yang diberitahukan,
setelah selesai pembongkaran diwajibkan untuk melunasi Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor
barang impor, Pengangkut wajib (PDRI) yang seharusnya dibayar berikut sanksi administrasi berupa denda paling
menyampaikan daftar kemasan banyak Rp. 50 juta dan paling sedikit Rp. 5 juta.
atau petikemas atau jumlah Pengangkut yang membongkar kemasan atau petikemas atau barang curah lebih
barang curah yang telah dibongkar banyak dari yang diberitahukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda
kepada Pejabat di Kantor Pabean paling banyak Rp. 50 juta dan paling sedikit Rp. 5 juta.
7. PENIMBUNAN BARANG IMPOR
Max 30 hari (dlm Pelabuhan)
TPS (Tempat Penimbunan Sementara)
Max 60 hari (luar Pelabuhan)
P B
E R
N G GUDANG MILIK IMPORTIR Ijin KKPBC
I
M I
B M
U P
N 0
A R
N
Selambat-lambatnya 12 jam Pengusaha TPS yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang
setelah selesai penimbunan yang seharusnya berada di tempat penimbunannya wajib melunasi
barang impor, Pengusaha TPS wajib
Bea Masuk, Cukai daan PDRI yang seharusnya dibayar berikut sanksi
menyampaikan daftar kemasan
atau petikemas atau jumlah administrasi berupa denda sebesar 25% dari Bea Masuk yang seharus
barang curah yang telah dibongkar nya dibayar.
kepada Pejabat di Kantor Pabean
8. KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN
PENIMBUNAN BARANG IMPOR
KAWASAN PABEAN
DAFTAR TIMBUN
MANIFEST
POS BC TPP POS BC
TPS TPS
9. KONSEP PERTUKARAN DATA RKSP &
MANIFEST
RKSP & MANIFEST
PENGANGKUT KANTOR PELAYANAN
• Pelayaran BEA CUKAI
• AirLines Respon BC1.0
& BC 1.1
RKSP & MANIFEST
EDI
NETWORK
Respon BC1.0 & BC
1.1
Terminal RKSP , MANIFEST &
Respon
Operator PELINDO
Cab. Tjg. Priok
PBM WEB
(INTERNET)
Importir
K. Kesehatan (Info No & Pos BC1.1)
ADPEL
Masyarakat Umum
Dan Media
Instansi K. Ikan K. Hewan ( Info Global & Summary)
Pemerintah Dan
Lainya Tumbuhan
