Dokumen tersebut membahas tentang perdagangan internasional dan kepabeanan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan latar belakang munculnya perdagangan internasional karena adanya kebutuhan antar negara akan sumber daya dan barang, alasan dilakukannya perdagangan internasional bagi eksportir dan importir, serta peranan perdagangan internasional bagi suatu negara. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang pelaku perdagangan internasional, tugas

1. EXPORT
IMPORT
Training
Gambaran Umum
& Fasilitas Kepabeanan

2. Latar Belakang Munculnya
Perdagangan Internasional
• Perdagangan Internasional adalah perdagangan
yang dilakukan antar bangsa-bangsa
• Manusia pada dasarnya saling membutuhkan,
termasuk bangsa-bangsa/Negara-Negara.
• Ada Negara yang sumber daya, modal, tenaga
kerja dan keahlian nya minim / berlebih.
• Adakalanya sebuah Negara mempunyai
persediaan barang yang sangat berlebihan
(over Production)

3. hingga Negara tersebut berusaha kuat untuk meng-
ekspor barang tertentu. Bila perlu mereka akan
menurunkan harga sedemikian rupa (dumping)
untuk berusaha meningkatkan “permintaan”
(demand) dari Negara lain.
Politik dapat juga menjadi dasar mengapa suatu
Negara meng-ekspor dan atau mengimpor.
Suatu Negara yang ingin menjalin hubungan
politik yang baik dengan Negara lain akan
mengimpor barang tertentu dari Negara tertentu
walaupun sebenarnya dapat dibeli dari Negara
lain dengan mutu yang lebih baik dan harga
relatif lebih murah.
Latar Belakang Munculnya
Perdagangan Internasional …

4. Alasan dilakukannya
Perdagangan Internasional
Bagi Eksportir
• Ingin membuat produk yang akan dipasarkan di
luar negeri
• Memasarkan produk yang kurang diterima pasar
di dalam negeri, tetapi laku di luar negeri
• Memperluas pemasaran yang sudah ada dan
meningkatkan citra perusahaan
• Memanfaatkan hubungan bilateral antar negara
yang sedang dibina oleh pemerintah

5. Bagi Importir
• Produk yang dibutuhkan tidak tersedia di
dalam negeri
• Kualitas dan harga
• Adanya perusahaan afiliasi (group) di luar
negeri
• Memanfaatkan hubungan bilateral antar
negara yang sedang dibina oleh pemerintah.
Alasan dilakukannya
Perdagangan Internasional . . .

6. Peranan Perdagangan Internasional Suatu
Negara
• Memperluas lapangan kerja dan kesempatan
kerja
• Mendorong peningkatan efisiensi proses
produksi
• Mendorong kemajuan teknologi dan informasi
• Meningkatkan jumlah devisa negara.
Alasan dilakukannya
Perdagangan Internasional . . .

7. Pelaku Perdagangan Int’l
1. Eksportir
Eksportir adalah orang yang melakukan penjualan suatu komoditi ke
luar negeri.
2. Produsen
Perusahaan yang memproduksi komoditi yang akan dijual ke luar
negeri oleh eksportir.
3. Perbankan
Lembaga yang membiayai ekspor atau menjadi perantara dengan
calon pembeli di luar negeri.
4. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Untuk menjamin mutu komoditi yang akan di ekspor, terutama
untuk menjaga bonafiditas perusahaan dan menghindari tuntutan
ganti rugi dari pembeli, diperlukan pemerinsaan mutu barang dari
badan usaha khusus seperti Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu
Barang atau PT Surveyor Indonesia.

8. 5. Freight Forwarder
Sebelum di ekspor, barang yang akan dikirim memerlukan
pengepakan khusus yang sesuai ketentuan layak laut (seaworthy
packaging) atau udara dan diberi merek sesuai dengan
permintaan pembeli (trade mark atau shipping mark) untuk
memudahkan pembeli dalam mencari barang tersebut di
pelabuhan tujuan.
Sebelum dikapalkan barang biasanya disimpan dalam gudang
pelabuhan atau terminal peti kemas. Untuk mengurus
pengepakan tersebut, memberi shipping marks, dan mencari
gudang penyimpanan, eksportir biasanya menyerahkannya
kepada pihak freight forwarder atau forwarding agent.
6. Bea Cukai
Setiap barang ekspor wajib memenuhi formalitas ekspor seperti
membayar pajak ekspor, bea keluar, dan bea-bea lain yang
ditetapkan oleh Bea Cukai.
Pelaku Perdagangan Int’l …

9. 7. Dinas Karantina Tanaman – Departemen Pertanian
Untuk mengekspor hasil pertanian dan perkebunan,
beberapa negara pengimpor mewajibkan supaya barang
dilengkapi dengan sertifikat bebas penyakit tanaman yang
lazim dikenal dengan istilah “Phytosanitary Certificate”
yang dikeluarkan oleh Dinas Karantina Tanaman –
Departemen Pertanian.
8. Perusahaan Asuransi
Bila pembeli menginginkan harga barang atas dasar CIF
(Cost Insurance and Freight), maka eksportir wajib
menutup asuransi untuk barang tersebut.
9. Lembaga Promosi
Dalam memasarkan suatu komoditi ke luar negeri,
eksportir biasanya membutuhkan bantuan lembaga-
lembaga promosi untuk memperoleh informasi pasar.
Lembaga promosi tersebut ada yang didirikan oleh
pemerintah, oleh swasta atau asosiasi pengusaha sendiri.
Pelaku Perdagangan Int’l …Pelaku Perdagangan Int’l …

10. 10. Perusahaan Pelayaran
Salah satu kewajiban pokok dari eksportir adalah
mengirimkan barang kepada pembeli di mancanegara.
Tugas ini biasanya diserahkan kepada perusahaan
pelayaran (shipping company) atau angkutan udara (air
freight cargo).
11. Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Untuk mengurus kemudahan atau keringanan bea masuk
bagi komoditas Indonesia yang diberikan oleh negara
maju dalam rangka GSP (Generalized System of
Preference) maka komoditi ekspor Indonesia memerlukan
apa yang disebut Surat Keterangan Negara Asal (SKA) atau
COO (Certificate Of Origin) yang dikeluarkan oleh Kanwil
Deperindag atau Kadin setempat.
12. Kedutaan Asing atau Atase Perdagangannya
Peraturan di negara pengimpor mewajibkan eksportir
mengirimkan faktur resmi yang lazim dikenal sebagai
“Consuler Invoice” yaitu faktur yang disahkan oleh
kedutaan negara pengimpor.
Pelaku Perdagangan Int’l …

11. Kepabeanan
• Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar
daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
• Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-
barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
1) Konsumsinya perlu dikendalikan
2) Peredarannya perlu diawasi
3) Pemakaiaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi
masyarakat atau lingkungan hidup
4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi
keadilan dan keseimbangan (terhadap barang yang dikategorikan
sebagai barang mewah dan atau bernilai tinggi) dikenai cukai.

12. Tugas & Fungsi Kepabeanan
• Tugas Kepabenan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi
teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai denagan
kebijakan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan
berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
• Fungsi Kepabeanan
Menyiapkan perumusan kebijakan departemen keuangan
dan standarisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai,
pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai,
penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur
di bidang kepabeanan dan cukai, pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi bidang kepabeanan dan cukai.

13. Daerah Pabean
• Adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi
wilayah darat, perairan dan
• ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu
di Zona Ekonomi Eksklusif
• dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang kepabeanan.

14. Daerah atau Kantor Pengawasan
Pabean
Meliputi :
• Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas
tertentu di pelabuhan laut/bandar udara untuk lalu
lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah
pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
• Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai digunakan sebagai
tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini.
• Pos pengawasan pabean adalah tempat yang
digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk
melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang
impor dan ekspor.

15. Kewajiban Pabean
Adalah :
• Semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib
dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam
Undang-Undang kepabeanan
Meliputi :
• Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan
Undang-Undang pabean yang dikenakan
terhadap barang yang diimpor.
• Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan
Undang-Undang Pabean yang dikenakan terhadap
barang ekspor

16. Hal hal yang harus diperhatikan dalam
Pemenuhan kewajiban Pabean
1. Orang yang akan melakukan pemenuhan
kewajiban pabean wajib melakukan registrasi
ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk
mendapat nomor identitas dalam rangka
akses kepabeanan.
2. Dikecualikan bagi orang yang melakukan
pemenuhan kewajiban pabean tertentu.

17. Hal hal yang berkaitan dengan
Kewajiban Pabean
1. Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor
pabean setempat atau tempat lain yang disamakan
dengan kantor pabean dengan menggunakan
Pemberitahuan Pabean.
2. Pemberitahuan Pabean disampaikan kepada Pejabat
Bea dan Cukai di kantor pabean setempat atau tempat
lain yang disamakan dengan kantor pabean.
3. Untuk Pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan
kewajiban pabean, ditetapkan di Kawasan pabean,
Kantor pabean, dan Pos Pengawasan pabean.
4. Penetapan Kawasan pabean, Kantor pabean dan Pos
Pengawasan pabean ditetapkan oleh Menteri.

18. Pemberitahuan PABEAN

19. JENIS-JENIS PEMBERITAHUAN PABEAN

20. Fasilitas Kepabeanan
• Salah satu aspek dasar pembentukan UU
No.10 tahun1995 tentang Kepabeanan,
sebagaimana telah diubah dengan UU No.17
tahun 2006, adalah pemberian insentif
terhadap perdagangan dan sektor industri.
• Pemberian insentif tersebut diharapkan akan
memberikanmanfaat pertumbuhan
perekonomian nasional.

21. Bentuk Fasilitas Kepabeanan
• Bentuk fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh
Undang-undang Kepabeanan secara umum dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu:
1) Fasilitas pelayanan, dalam rangka
memberikanpelayanan yang lebih cepat, lebih baik
dan lebih murah.
2) Fasilitas fiskal kepabeanan, berupa:
 pembebasan Bea Masuk,
 keringanan Bea Masuk,
 pengembalian Bea Masuk, dan
 penangguhan Bea Masuk

22. Fasilitas Pelayanan Kepabeanan
1. Pembongkaran atau Penimbunan di Luar Kawasan
Pabean
2. Fasilitas Vooruitslag (izin barang mengeluarkan terlebih
dahulu)
3. Pelayanan Segera (Rush Handling); barang impor
tertentu yang karena karakteristiknya.
4. Fasilitas Jalur Prioritas; tidak dilakukan pemeriksaan
fisik dan penelitian dokumen atas pemasukan barang
impor.
5. Fasilitas Pemberitahuan Pendahuluan (Prenotification);
pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebelum
pihak pengangkut menyerahkan inward manifest

23. Fasilitas Fiskal Kepabeanan
• Fasilitas fiskal kepabeanan merupakan suatu
bentuk pemberian insentif yang berkaitan dengan
pungutan Bea Masuk.
• Bentuk-bentuk perlakuan yang diberikan dapat
berupa :
tidak dipungut Bea Masuk,
pembebasan Bea Masuk,
pembebasan atau keringanan Bea Masuk,
penangguhan Bea Masuk, serta
pengembalian Bea Masuk.

24. www.slideshare.net/kenkanaidi
(Narasumber)
www.ken-spektakuler.blogspot.com
e-mail: kanaidi63@gmail.com atau
kanaidi@yahoo.com
Fax. 022-4267749 HP. 0812 2353 284
WA. 0877 5871 1905
www.antawijaya.com