PP No. 41 Tahun 2012 mengatur tentang jenis, standarisasi, sertifikasi, peredaran, dan penggunaan alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan. Dokumen ini menjelaskan ketentuan mengenai jenis alat dan mesin yang diatur, proses pengadaan, standarisasi, sertifikasi, dan pengawasan peredaran serta penggunaannya. Sanksi diberlakukan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini.

1. PP NO. 41 TAHUN 2012
TENTANG ALAT DAN MESIN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
Disampaikan pada acara Sosialisasi Peraturan Per-UU
D.I. Yogyakarta, 20 September 2013

2. “Logical Framework” RPP Alsin
Jenis &
Standar
Alsin/PTM
Peredaran Penggunaan
Purna Jual
Pengujian/sertifikasiProduksi
Persandingan
dgn SNI/MRA
Adopsi standar
Pemasukan
dari LN
Re - Produksi
Alih Teknologi
Re- Entry
Ketetapan
Menteri
MRA: Mutual Recognition Agreement
Alsin yang
peredarannya perlu
diawasi adalah semua
alsin yang pertama kali
diproduksi di dalam
negeri atau dimasukkan
dari luar negeri yang,
menurut pemerintah,
perlu berstandar
nasional Indonesia atau
memenuhi persyaratan
teknis minimal dalam
rangka menjamin
keamanan produsen
dan konsumen.
Adopsi standar
Pembinaan / pengawasan
PEMBINAAN/PENGAWASAN
Penyediaan

3. Ruang lingkup :
a. jenis alat dan mesin;
b. pengadaan, standardisasi dan
sertifikasi;
c. peredaran;
d. penggunaan; dan
e. pembinaan dan pengawasan.

4. 1. Alsin Peternakan
- Perbibitan & Budidaya
- Penyiapan, pembuatan,
penyimpanan & pemberian
pakan.
- Panen, pascapanen,
pengolahan & pemasaran
hasil;
2. Alsin Kesehatan Hewan
– pengendalian &
penanggulangan penyakit
hewan;
– kesmavet;
– kesejahteraan hewan;
– pelayanan kesehatan
hewan.
JENIS ALSIN

5. Pengadaan alsin dilakukan
Melalui produksi dalam negeri dan/atau
pemasukan dari luar negeri.

6. Pengadaan alsin melalui produksi DN hanya dapat
dilakukan oleh setiap orang yang memperoleh izin usaha
dari bupati/walikota  memerhatikan pedoman yang
ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab di
bidang perindustrian.
Pengadaan alsin melalui pemasukan dari LN untuk
diedarkan dilakukan oleh badan usaha  wajib
memeroleh izin pemasukan alsin dari menteri yang tugas
dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan setelah
mendapat rekomendasi teknis dari Menteri.
Alsin  harus dalam keadaan baru dan jenis,
mutu, dan jumlahnya harus memerhatikan kepentingan
nasional.

7. STANDARDISASI
(1) Alsin  harus memenuhi standar dan terjamin
efektifitasnya.
(2) Ketentuan standar alsin  ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
standardisasi nasional.
(3) Penerapan standar bersifat sukarela.
(4) Terkait dengan keselamatan, keamanan,
kesehatan, keswan, dan fungsi lingkungan hidup, Menteri
dapat menetapkan standar secara wajib.
(5) Apabila standar alsin belum ada, Menteri
menetapkan persyaratan teknis minimal.

8. Sertifikasi alsin meliputi kegiatan: pengujian dan pemberian
sertifikat.
Alsin yang akan diproduksi pertama kali untuk
diedarkan harus berasal dari prototipe.
Pengujian dilakukan terhadap prototipe dan alsin yang
diproduksi secara massal.
Pengujian meliputi: verifikasi; unjuk kerja; beban
berkesinambungan; pelayanan; dan kesesuaian.

9. Pengujian  dilakukan oleh lembaga penguji yang telah
diakreditasi.
Dalam hal lembaga penguji yang telah diakreditasi
belum ada, Menteri menunjuk lembaga penguji yang
memenuhi persyaratan:
– memiliki instrument/ fasilitas uji yang memadai;
– memiliki lahan yang cukup;
– memiliki tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang
alsin nak-keswan; dan
– mengacu cara dan prosedur uji yang standar.

10. Lembaga penguji bertanggungjawab atas
kebenaran hasil uji yang dilakukannya.
Lembaga penguji wajib melaporkan kegiatan uji
yang dilakukannya secara berkala paling kurang 1 (satu)
tahun sekali kepada Menteri.
Menteri melakukan evaluasi
atas laporan berdasarkan standar alat
dan mesin.

11. Pengujian dikenakan biaya pengujian yang
dibebankan kepada pemohon.
Tarif pengujian yang dilakukan oleh lembaga penguji
swasta ditetapkan oleh lembaga penguji yang
bersangkutan.
Tarif pengujian yang dilakukan oleh lembaga penguji
Pemerintah ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

12. Apabila prototipe atau produk masal alsin yang diuji
telah sesuai dengan standar, Menteri/pejabat yang
ditunjuk menerbitkan surat keterangan kesesuaian dan
produsen dapat mengedarkan produknya tetapi tidak
boleh memasang tanda SNI pada produknya.
Apabila prototipe atau produk masal telah sesuai
dengan standar dan produsen telah menerapkan
sistem jaminan mutu, LSPro menerbitkan sertifikat
produk penggunaan tanda SNI, LSPro tersebut harus
sudah diakreditasi.
Dalam melakukan pengujian LSPro dapat menunjuk
laboratorium penguji yang sudah diakreditasi atau
laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri.

13. Alsin yang dimasukkan ke dalam wilayah RI harus
memenuhi persyaratan SNI.
Apabila negara asal alsin telah memiliki perjanjian
saling pengakuan bilateral/multilateral, hasil pengujian
dan sertifikasi terhadap alsin dari negara tersebut
diakui sama dengan hasil pengujian dan sertifikasi di
Indonesia.
Apabila di negara asal alsin tidak memiliki perjanjian
saling pengakuan, setiap pemasukan alsin dan negara
tersebut harus dilakukan pengujian:
a. di Indonesia, sesuai dengan persyaratan SNI
b. di negara asal, oleh tenaga penguji yang ditunjuk
oleh Menteri.
Apabila Indonesia belum memiliki SNI untuk standar
alsin dari LN yang akan dimasukkan, pengujian
mengacu pada standar internasional utk alsin tsb.

14. • Alsin yg beredar diberi label &
brosur yang mudah dilihat & dibaca;
• Label minimal memuat ketentuan
mengenai:
- merk & tipe;
- dimensi;
- logo SNI apabila alsin tlh
memperoleh sertifikat produk
penggunaan tanda SNI;
- nama & alamat produsen,
badan usaha berbadan hukum yg
melakukan pemasukan dan/atau
distributor.
- brosur minimal memuat ketentuan
mengenai spesifikasi teknis dan cara
penggunaan.
PEREDARAN

15.  setiap orang yang memproduksi atau badan usaha
yang memasukkan alsin dari LN wajib menyediakan
pelayanan purna jual.
 setiap badan usaha yang memasukkan alsin dari LN ke
dalam wilayah RI wajib:
a. melakukan alih teknologi;
b. memberikan pelatihan cara pengoperasian alsin
kepada calon pengguna yang dilakukan oleh orang
yang memiliki kompetensi.
Pada alsin dg motor penggerak, label berisi
keterangan daya putar & kapasitas kerja mesin;

16. Penggunaan alsin yg memerlukan keahlian khusus harus
dilakukan oleh orang yg:
 telah mengikuti pelatihan pengoperasian alat dan
mesin yang bersangkutan;
 memiliki sertifikat kompetensi; dan
 berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat
keterangan berbadan sehat dari dokter.
Penggunaan alsin keswan tertentu (alsin yang apabila
digunakan secara tidak benar, dapat berakibat fatal
pada manusia, hewan, dan lingkungan) dilakukan
oleh dokter hewan atau oleh paramedik veteriner di
bawah pengawasan dokter hewan.

17.  Subyek: gubernur & bupati/walikota;
 Obyek: pengadaan, peredaran & penggunaan
alsin nakeswan;
 Prinsip: i) utamakan penggunaan alsin DN; ii)
efisien, efektif, alih teknologi & pengembangan
rekayasa; iii) menghargai kearifan lokal &
pengetahuan tradisional.
 Media: diklat & penyuluhan.
Pembinaan

18.  Subyek: gubernur & bupati/walikota menunjuk
pengawas alsin.
 Pengguna & masyarakat dapat melaporkan
ketdksesuaian alsin thd standar;
 Pelaku usaha wajib menerima petugas pengawas alsin;
Pengawasan
 Petugas pengawas dpt menghentikan
sementara peredaran alsin yg tdk sesuai
persyaratan teknisnya dg standar selama 30 hari.
Apabila selama 30 hari blm ada kpts, penghentian
sementara berakhir demi hukum.

19. 1. Badan usaha yang memasukkan alsin dari LN yg tdk memiliki izin
pemasukan dari Mendag dikenai sanksi:
a. pencabutan izin usaha;
b. penarikan alsin dari peredaran.
2. Lembaga penguji yg tdk melaporkan kegiatan uji secara berkala 1 thn
sekali dikenai sanksi:
a. peringatan secara tertulis oleh Menteri
b. penghentian sementara dari kegiatan.
3. Setiap orang yg tdk memberi label & melengkapi brosur pd alsin yang
diedarkan dikenai sanksi:
a. penghentian sementara dari peredaran;
b. penarikan dari peredaran;
c. pencabutan izin usaha;
d. pengenaan denda adminstratif.
Sanksi administratif

20. 4. Setiap orang yang memproduksi alsin yg tdk menyediakan pelayanan purna jual
dikenai sanksi:
a. peringatan secara tertulis oleh Menteri;
b. penghentian sementara dari kegiatan;
c. pencabutan izin usaha;
d. penarikan dari peredaran;
e. pengenaan denda administratif.
5. Setiap badan usaha yang memasukkan alsin dari LN yg tdk melakukan alih
teknologi dan memberikan pelatihan cara pengoperasian alsin dikenai sanksi:
a. peringatan secara tertulis oleh Menteri;
b. penghentian sementara dari peredaran;
b. pencabutan izin usaha;
c. penarikan dari peredaran; atau
d. pengenaan denda.
6. Setiap badan usaha yg tdk menerima pengawas alsin dikenai sanksi
penghentian sementara dari peredaran serta penarikan dan peredaran.

21. Sanksi administratif
lanjutan
Alsin yang diedarkan tanpa diberi label atau tidak
dilengkapi brosur,
Peredarannya dihentikan oleh gubernur atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya atas
usul petugas pengawas alat dan mesin.

22. Perjuangan tak mengenal selesai