2. 1. MERIAM BUDIARJO – DASAR-DASAR ILMU POLITIK
2. ISYWARA - PENGANTAR ILMU POLITIK
3. J. BARENTS - PENGANTAR ILMU POLITIK
4. PADMO WAHYONO - PENGANTAR ILMU
POLITIK NAZARUDIN SYAMSUDIN
5. CHEPPY H. CAHYONO - ILMU POL. DAN PRESPEKTIFNYA
6. TEUKU MAY RUDY - PENGANTAR ILMU POLITIK
7. INU KENCANA S. - ILMU POLITIK
8. DLL
3. 1. ISTILAH POLITIK, DIFINISI
POLITIK, PERTUMBUHAN DAN
PERKEMBANGAN ILMU POLITIK
2. HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU
LAINNYA
3. RUANG ILINGKUP ILMU POLITIK – T.POL, LBG
POL, PARPOL DAN GOL. , HI
4. PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK
5. KONSEP-KONSEP POKOK DALAM ILMU
POLITIK
6. KEKUASAAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN
NEG.
7. KEBIJAKAN PUBLIK/NEGARA
4. 8. HAK AZASI MANUSIA DAN DEMOKRASI
9. ASAL MULA NEGARA
10. TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA
11. HUBUNGAN INTERNASIONAL
12. DLL
5. PENGANTAR
-MK
PENGENALAN
- ISI POKOK2/
GARIS BESAR
ILMU
ILMU
ISI :
TEORI DAN
METODOLOGI
POLITIK
BIDANG
KAJIAN T.
POL, LBG
POL, PARPOL/
GOL, HI
TUJUAN
MEMBERI
DASAR
UNTUK MK
LANJUTAN
6. BERASAL DARI BAHASA YUNANI :
POLIS - NEGARA KOTA
POLITIES - WARGA NEGARA
POLITIKOS - SIFAT KE –WN – AN
POLITIK TECHNE - KEMAHIRAN POLITIK
POLITIK EPESTEME - ILMU POLITIK
ARTS POLITICA - KEMAHIRAN POL. (RMW)
DALAM BAHASA INGGRIS – POLITICAL
SCIENCE, THE SCIENCE OF POLITICAL (ILMU
POL), POLITICS (ILMU TATA NEG.), POLITICAL (
MEN. PAHAM POL), POLITIC (MENGENAI POL
DAN SIASAT)
7. 1. DALAM INTERAKSI ANTAR MANUSIA
- DOMINASI
- PENGARUH
- WEWENANG
A
SUAMI
B
ISTRI
8. A. PENETAPAN TUJUAN NEGARA
B. PELAKSANAAN TUJUAN NEGARA
C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN/FORMULASI
KEBIJAKAN
D. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NEGARA
3. PADA TINGKAT MASYARAKAT
A. PENDIRIAN PARPOL
B. KAMPANYE
C. PEMILU - UNTUK LEGISLATIF/EKSEKUTIF
9. PERTAMA DIGUNAKAN OLEH JEAN BODIN
(1576) – SCIENCE POLITIQUE –
DITERJEMAHKAN DLM BHS INGGRIS
POLITICAL SCIENCE/THE SCIENCE OF
POLITICS
ISTILAH LAIN ILMU POLITIK :
DI JERMAN – STATE SWISSENSCHATF
PERANCIS - LES SCIENCES POLITIQUES
BELANDA - STAAT WETENSHAPPEN
ITALIA - SCENZA POLITICS
INDIA - RAJA NITI SASTRA
MAC IVER - THE SCIENCE OF GOV./STATE
10. 1. ROGGER F. SALTOU
ILMU POL. MEMPELAJARI
NEGARA, TUJUAN-TUJUAN DAN
LEMBAGA2 YG AKAN MELAKSANAKAN
TUJUAN2 ITU, HUB. ANTARA NEGARA
DNG WN-NYA SERTA DENGAN NEGARA2
LAINNYA.
2. HD LASWELL DAN A. KAPLAN
ILMU POLITIK MEMPELAJARI
PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN
KEKUASAAN NEGARA
11. 3. YOYCE MITCHEL
POLITIK ADALAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN
KOLEKTIF ATAU PENGAMBILAN KEBIJAKAN
UMUM UNTUK MASYARAKAT SELURUHNYA
4. DAVID EASTON
ILMU POLITIK ADALAH STUDI MENGENEI
KEBIJAKAN UMUM
5. LASSWELL
POLITIK ADALAH SIAPA, MENDAPAT
APA, KAPAN DAN BAGAIMANA
3 KELOMPOK PENDIFINISIAN POLITIK :
1. PENDIFINISIAN SECARA INSTITUSIONAL
2. PENDIFINISIAN SECARA FUNGSIONAL
3. PENDIFINISIAN BERDASAR HAKEKAT
POLITIK/KEKUASAAN
12. 1. 450 SM - FILSUF YUNANI MEMIKIRKAN
BENTUK NEGARA IDEAL
2. ABAD PERTENGAHAN - MEMIKIRKAN
BERDIRINYA KERAJAAN TUHAN DI
DUNIA
3. SESUDAH ABAD PERTENGAHAN -
MEMIKIRKAN KEKUASAAN DAN
WEWENANG SELANJUTNYA ILMU POL.
BERFOKUS PADA KELEMBAGAAN
POLITIK
13. 4. ABAD 18 – 19 - DI BENUA EROPA BANYAK
DIPENGARUHI ILMU HUKUM DAN
BAHASANNYA PADA NEGARA SAJA.
SEDANGKAN DI BENUA AMERIKA ADA
KECENDERUNGAN UNTUK MELEPASKAN
DIRI PEMBAHASAN POL. DARI ASPEK
YURIDIS INGIN MEMBAHAS POLITIK DARI
SEGI REALITAS.
5. THN 1858 - FRANCIS LIEBER DIANGKAT
SEBAGAI GURU BESAR DLM SEJARAH DAN
ILMU POLITIK DI COLUMBIA COLLEGE.
DIANGGAP SBG PENGAKUAN PERTAMA
ILMU POLITIK SEBAGAI ILMU TERSENDIRI.
14. 6. THN 1880 - SCHOOL OF POLITICAL SCIENCE
BERDIRI
7. THN 1886 – SEKOLAH TSB MENERBITKAN THE
POLITICAL SCIENCE QUATERLY – WADAH
PENEULISAN KARYA ILMIAH ILMU POLITIK.
8. THN 1904 - DIDIRIKAN AMIRICAN POLITICAL
SCIENCE ASSOCIATION (APSA)
DI INDONESIA :
1. THN 1946 - BERDIRI AKADEMI ILMU POL DI
UGM
2. THN 1962 - DI UI MENJADI BAGIAN IP
KEMASYARAKATAN DI FH
3. THN 1968 - DI UI BERDIRI SENDIRI DNG
SEBUTAN FISIPOL
15. 1. FILSAFAT
TUJUAN – MENCARI PEMECAHAN THD
MASALAH-MASALAH ALAM SEMESTA DAN
KEHIDUPAN MANUSIA
MEMBAHAS : APA AZASYG MANDASARI
FAKTA ? APA YG SAYA KETAHUI ? APA
AZAS KEHIDUPAN ?
FISAFAT POLITIK MEMBAHAS : SIFAT HAKIKI
NEGARA, ASAL MULA NEGARA, ETIKA
POLITIK, APA YG SEHARUSNYA MENJADI
TUJUAN NEG., BGMN SIFAT PEM. YG BAIK
16. MELIHAT MASA LAMPAU - POL MELIHAT
YANG AKAN DATANG
FAKTA SEJARAH MERUPAKAN DASAR
UNTUK MEMPERKIRAKAN
PERKEMBANGAN YANG AKAN DATANG
DENGAN MELIHAT SEJARAH MANUSIA
DIHARAPKAN TDK MENGULANGI
TINDAKAN YG SALAH
CONTOH SEJARAH TENTANG PKI, ORDE
LAMA DAN ORDE BARU
17. MENYEDIAKAN KONSEP TEORI UNTUK
MEMPERKAYA ANALISA DALAM ILMU
POLITIK
MISAL KONSEP BIROKRASI, KEKUASAAN
CONTOH TEORI STRATIFIKASI SOS –
BERKAITAN DNG KEBIJAKSANAAN, SIFAT
KEABSAHAN POL, PENGENDALIAN SOS..
PERUBAHAN SOSIAL
TEORI PERUB. SOS. : KLPK BARU –
KEPENTINGAN BARU. PERTAMBAHAN
PENDUDUK -- KETEGANGAN SOSIAL
MEMPUNYAI KESAMAAN OBYEK YAITU
NEGARA
MENURUT SOSIOLOGI NEG. SBG ASOSIASI
DAN SBG SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL
18. MEMPELAJARI HUB. ANTARA MNS DNG
MASY. KHUSUSNYA FAKTOR YG
MENDORONG MNS UNTUK BERPERAN
DALAM KELOMPOK
MENGANALISA “PERANAN ORANG
KUAT”
MENJALASKAN “BRAIN WASHING”
DALAM PROPAGANDA
MENJELASKAN TIMBULNYA PEMIMPIN
KARISMATIK
19. MEMBAHAS NEGARA - ILMU
NEGARA, HTN, HAN
THD NEGARA ADA 2 ALIRAN PANDANGAN : 1.
NEG. SBG LEMBAGA HUKUM ( NEG. SBG
PENGATUR HAK DAN KWJBAN SERTA
MELIHAT MNS SBG OBYEK HUKUM) 2. NEG.
SBG ASOSIASI ( MEMASUKAN ASPEK
SOSIOLOGIS DISAMPING ASPEK YURIDIS)
PANDANGAN SARJANA POL THD NEG. : NEG
DISAMPING SISTEM PENGENDALIAN SOS.
JUGA MELIHAT NEG. SBG ASOSIASI UNTUK
MENCAPAI TUJUAN BERSAMA
20. PERBEDAAN ILMU POL DENGAN ILMU
NEGARA :
1. I. POL PRAKTIS -- ILMU NEG. TEORITIS
2. ILMU POL ASPEK DINAMIS – ILMU NEG.
ASPEK STATIS
3. ILMU POL MENDAPAT PERHATIAN DARI
AHLI SEJARAH DAN SOSIOLOGI - ILMU
NEG. DIPERHATIKAN AHLI HUKUM
6. ANTROPOLOGI BUDAYA
MENYEDIAKAN TEORI-TEORI MENGENAI
HUBUNGAN ANTARA MNS DNG
KEBUDAYAANNYA
SUMBANGAN METODOLOGI PESERTA
PENGAMAT/ PENGAMATAN TERLIBAT
21. PERNAH MENJADI SATU “EKONOMI POL”
SIFAT ILMU EKO - ORIENTASI PADA
RENCANA
ILMU SOS PALING MAJU – METODE
KUANTITATIF
BERPENGARUH PADA : PENYUSUNAN
KEBIJAKAN POL., PENGEMBANGAN TEORI
DAN METODE PENELITIAN MISAL
TIMBULNYA PENDEKATAN PERILAKU YG
BERORIENTASI PADA METODE KUANTITATIF
HUB. ANTARA EKONOMI DAN POL AMAT
ERAT DALAM PRAKTEK
22. FAKTOR GEOGRAFIS MISALNYA
PENDUDUK MEMPENGARUHI KEBIJAKAN
POL
SEBELUM PD II ADA ILMU GEO POLITIK
DENGAN TOKOH RUDOLF KEILLEN YG
BERPENDAPAT : FAKTOR
EKO, ANTROPOLOGIS DAN FAKTOR
GEOGRAFIS MENENTUKAN KARAKTER
KEHIDUPAN NASIONAL DARI RAKYAT
23. 1. MENURUT APSA TAHUN 1914 SEBELUM PERANG
DUNIA I :
A. PEMERINTAHAN AMERIKA
B. PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
C. TEORI POLITIK
D. HUKUM/KONSTITUSI
2. MENURUT APSA SEKITAR TAHUN 1940 –AN :
A. TEORI POL DAN FILSAFAT
B. PARPOL, OPINI PUBLIK DAN KLPK PENEKAN
C. LEGISLASI
D. KONSTITUSI DAN HUKUM ADM.
E. ADMINISTRASI NEGARA
F. PEMERINTAHAN DAN BISNIS
G. HUKUM INTERNASIONAL DAN HI
H. PEM. AMERIKA DAN PERBANDINGAN PEM.
24. 3. MENURUT CARLTON C. RODEE THUN 1950
BIDANG-BIDANG ILMU POLITIK ADALAH :
A. FILSAFAT POLITIK
B. PERADILAN DAN PROSES HUKUM
C. PROSES EKSEKUTIF
D. ORGANISASI ADM. DAN PERILAKU
E. POLITIK LEGISLATIF
F. PARPOL DAN KELOMPOK KEPENTINGAN
G. PEMUNGUTAN SUARA DAN OPINI PUBLIK
H. SOSIALISASI POL. DAN KEBUDAYAAN POL
I. PERBANDINGAN POL
J. POLITIK INTERNASIONAL DAN ORG. INT.
K. TEORI POLITIK DAN METODOLOGI
25. 4. MENURUT UNESCO BIDANG-BIDANG
ILMU POLITIK TERDIRI DARI :
A. TEORI POLITIK
1. TEORI POLITIK
2. SEJARAH IDE POLITIK
B. LEMBAGA-LEMBAGA POLITIK
1. KONSTITUSI
2. PEMERINTAHAN NASIONAL
3. PEM. DAERAH/LOKAL
4. FUNGSI SOSIAL EKONOMI
PEMERINTAHAN
5. PERBANDINGAN LEMBAGA2 POLITIK
26. C. PARTAI, GOLONGAN DAN PENDAPAT
UMUM
1. PARTAI-PARTAI POLITIK
2. GOLONGAN DAN ASOSIASI
3. PARTISIPASI WN DLM PEM. DAN ADM.
4. PENDAPAT UMUM
D. HUBUNGAN INTERNASIONAL
1. POLITIK INTERNASIONAL
2. ORG. INTERNASIONAL DAN
ADMINISTRASI INTERNASIONAL
3. HUKUM INTERNASIONAL
28. PENGARUH DARI SEJARAH, HUKUM DAN
FILSAFAT
UNSUR-UNSUR POKOK DARI PENDEKATAN
KELEMBAGAAN ADALAH :
1) LEBIH MENEKANKAN PADA NILAI DAN NORMA
2) BAHASAN YG DIHASILKAN BERDASARKAN
FILSAFAT
3) MELIHAT ILMU POL. SBG ILMU TERAPAN
4) BAHASAN BERSIFAT HISTORIS YURIDIS
5) METODE KUALITATIF
29. SEBAGAI REAKSI KETIDAKPUASAN THD
PENDEKATAN KELEMBAGAAN
PENGARUH DARI PSIKOLOGI DAN
SOSIOLOGI
POKOK PIKIRAN PENDEKATAN PERILAKU
SEKALIGUS KRITIK THD PENDEKATAN
TRADISIONAL :
1) YANG PENTING MEMPELAJARI PERILAKU
POL. MANUSIA BUKAN LEMBAGANYA
30. 2) LEMBAGA DIPANDANG SBG
WADAH/KERANGKA BAGI BERPERANNYA
INDIVIDU
3) ADANYA ORIENTASI UNTUK LEBIH
MENGILMIAHKAN ILMU POLITIK. MENURUT
DAVID EASTON ADA BEBERAPA YG PERLU
DILAKUKAN :
a) ILMU POL. HARUS MAMPU MELAKUKAN
GENERALISASI THD PERILAKU POLITIK YG
MENUNJUKAN KETERATURAN
b) GENERALISASI HARUS DPT DIUJI
KEBENARANNYA
c) PENGGUNAAN TEKNIK-TEKNIK
PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA
31. d) PERLU DIGUNAKAN METODE
KUANTITATIF
e) HARUS DIBEDAKAN ANTARA NORMA
DAN FAKTA
f) PENELITIAN HARUS SISTEMATIS UNTUK
PENGEMBANGAN TEORI
g) ILMU POLITIK HARUS BERSIFAT MURNI
h) PENELITIAN POLITIK HARUS BERSIFAT
INTERDISIPLINER
4) PANDANGAN BAHWA SISTEM POL
MERUPAKAN SUB SISTEM DARI SISTEM
SOSIAL
32. MERUPAKAN KRITIK THD PENDEKATAN
PERILAKU. POKOK-POKOK PIKIRANNYA
ANTARA LAIN :
1) RELEVANSI IP BAGI PEMECAHAN
MASALAH2 SOS. JAUH LEBIH PENTING DARI
PADA KECERMATAN.
2) PENDEKATAN PERILAKU TERLALU
KONSERVATIF. TERLALU MENEKANKAN
KESEIMBANGAN DALAM SISTEM
3) PENDEKATAN PERILAKU MENEKANKAN
EMPIRISME DAN MENGABAIKAN NILAI.
PADA HAL ILMU TIDAK BEBAS NILAI DLM
EVALUASINYA
33. 4) CENDIKIAWAN MEMPUNYAI TUGAS
UNTUK TERLIBAT MENGATASI MASALAH2
SOS. DAN MEMPERTAHANKAN NILAI –
NILAI KEMANUSIAAN
5) CENDIKIAWAN HARUS BERORIENTASI AKSI
UNTUK MENCIPTAKAN KEHIDUPAN YANG
LEBIH BAIK
6) CENDIKIAWAN HARUS SELALU TERLIBAT
DALAM USAHA-USAHA PERBAIKAN
MASYARAKAT DNG MEMPOLITISASI ORG.
PROFESI DAN LEMBAGA-LEMBAGA POLITIK
DLM PENDEKATAN INI LEMBAGA DAN
NILAI DIPERHATIKAN KEMBALI
34. A. MARXISME KLASIK
1. EKONOMISME
2. PERKEMBANGAN EKONOMI PENENTU
PERKEMBANGAN POLITIK
3. SEJARAH DIGERAKAN OLEH EKONOMI
4. PERKEMBANGAN MASYARAKAT :
FEODAL – KAPITALIS – KOMUNIS –
SOSIALIS
35. SUPER STRUKTUR
STRUKTUR DASAR MAJIKAN EKSPLOIASI NEGARA MENDO-
BURUH, TEORI NILAI MINASI MASY
LEBIH, KONFLIK KELAS DNG KEKERASAN
IDEOLOGI, P
OL, SOS BUD
EKONOMI
MAJIKAN
BURUH
NEGARA
MASYARAKAT
36. 1. EKONOMI BUKAN SATU-SATUNYA
FAKTOR YANG MENENTUKAN SUPER
STRUKRUR DALAM MASYARAKAT
2. BUKAN HANYA HUBUNGAN ANTARA
MAJIKAN – BURUH TETAPI DIPERLUAS
HUBUNGAN ANTARA MAJIKAN DENGAN
KOMPONEN MASYARAKAT LAINNYA
3. NEGARA MENDOMINASI MASY. BUKAN
DENGAN KEKERASAN TETAPI DENGAN
KONSENSUS
37. MARXISME KLASIK NEO MARXIS
1. EKONOMI SEBAGAI
DETERMINAN
2. KONFLIK ANTAR
KELAS MEREKA YG
PUNYA ALAT
PRODUKSI DAN YG
TDK PUNYA
3. MENGARAHKAN
ANALISA PADA
NEGARA DAN
KEGIATAN NEGARA
1. EKONOMI SBG SALAH
SATU FAKTOR PENTING
2. KONFLIK ANTAR DUA
HIMPUN MASSA YG
SEDIKIT BANYAK KOHESIF
YG SATU BANYAK PUNYA
FASILITAS YG LAIN TIDAK
3. MENGANALISA
BERNAGAI ASPEK
KEKUASAAN SERTA
KONFLIK YG TERJADI DI
DALAMNYA
38. INSTITUSIONAL
MENEKANKAN
TINGKAH LAKU
MENEKANKAN
PASCA TK LK
MENEKANKAN
1. KELEMBAGAAN/
UNDANG-
UNDANG
2. ERAT DNG
FILSAFAT
3. ILMU TERAPAN
4. HISTORIS YURIDIS
5. METODE
KUALITATIF
1. TINGKAH LAKU
INDIVIDU
2. ILMU EMPIRIS
3. ILMU MURNI
4. SOSIOLOGIS/PSIKO
LOGIS
5. METODE
KUANTITATIF
1. TINGKAH LAKU
INDIVIDU
2. MEMPERHATIKAN
KEMBALI
LEMBAGA2 DAN
NILAI2
3. RELEVANSI IP
DENGAN
PEMECAHAN
MASALAH2 SOS
39. KLASIK MODERN
1. BERSIFAT NORMATIF, BEST
REGIME, BEST SOCIETY
2. TDK MEMISAHKAN FAKTA
DAN NILAI
3. NILAI MENENTUKAN
FAKTA
4. TDK MEMBEDAKAN NILAI
YG DIANUT DNG NILAI YG
SEDANG DIKAJI
5. REKOMDNDASI
BERDASARKAN
NILAI,TUJUAN,SARANA
DAN CARA PALING BAIK
UNTUK MENCAPAI TUJUAN
1. ASUMSI DETERMNISME DAN
HUKUM KAUSAL UNIVERSAL
2. MEMBEDAKAN FAKTA DNG
NILAI
3. TUJUAN IP MEMBANGUN
TEORI DNG PENELITIAN
EMPIRIS
4. MEMBEDAKAN NILAI YG
DIANUT DNG NILAI YG DIKAJI
5. REKOMENDASI TDK
MERUMUSKAN NILAI TAPI
MEMBERI PERTIMBANGAN
NILAI YG BERSIFAT
INSTRUMENTAL
40. KLASIK MODERN
MEMAHAMI SBG :
1. SUMBER
KEKUASAAN
2. TUJUAN YG HENDAK
DICAPAI
PEMERINTAH YAITU
MASY DAN NEG. YG
ADIL
MEMAHAMI SBG :
1. PROSEDUR-PROSEDUR
PEMBENTUKAN
PEMERINTAHAN
2. SELEKSI PARA
PEMIMPIN LEWAT
PEMILU
3. DEMOKRASI SBG
KOMPETISI DAN
PARTISIPASI
42. BERASAL DARI KATA STAAT BHS
BELANDA/JERMAN
STATE DARI BHS INGGRIS
ETAT DARI BHS PERANCIS
ARTI : ORGANISASI MASY. YG
MEMPUNYAI KEKUASAAN TERTINGGI
DLM SUATU WILAYAH DAN DITAATI
OLEH PENDUDUKNYA
ORGANISASI TERITORIAL SUATU BANGSA
43. A. NEGARA SBG IDEA DAN KONSEP NEGARA
B. NEGARA SBG KONSEP HUKUM
INTERNASIONAL
C. NEGARA SEBAGAI KONSEP ILMU POL
NEGARA SBG IDEA (PEMIKIRAN2) BERSIFAT :
1. TRANSENDENTAL - NEG. KETUHANAN
2. EMPIRIS - NEG. DEMOKRASI
3. IMMANENT - SINTESA KEDUANYA
44. NEGARA SBG KONSEP - BERSIFAT EMPIRIS
MEMPUNYAI ARTI :
1. NEGARA DALAM ARTI FORMIL – DILIHAT
DARI ASPEK KEKUASAAN
2. NEGARA DALAM ARTI MATERIIL – NEG. SBG
ORGANISASI MASYARAKAT/BANGSA
NEGARA SBG KONSEP HK INTERNASIONAL –
SBG SALAH SATU SUBYEK HK
INTERNASIONAL. SYARAT 2 NEGARA :
1. PENDUDUK YG TETAP
2. ADA WILAYAH TERTENTU
3. PUNYA PEMERINTAHAN
4. MAMPU MENGADAKAN HUB. DNG NEG LAIN
45. SYARAT-SYARAT NEGARA :
1. ADA PENDUDUK – SECARA SOSIOLOGIS
DISEBUT RAKYAT, SECARA HUKUM DISEBUT
WARGA NEGARA. SIAPA TERMASUK WN ?
a) ASAS KEIBUBAPAKAN (IUS SANGUINIS)
b) ASAS TEMPAT LAHIR (IUS SOLI)
c) BERDASAR NATURALISASI
2. ADA WILAYAH, DARAT-LAUT-UDARA
3. ADA PEMERINTAHAN – ORGANISASI YG
MENGATUR DAN MEMIMPIN SUATU
NEGARA
46. ADALAH KEMAMPUAN SESEORANG ATAU
KELOMPOK ORANG UNTUK MEMPENGARUHI
TINGKAH-LAKU ORANG/KLPK SESUAI DENGAN
KEINGINAN PELAKU
ISTILAH-ISTILAH YG BERKAITAN DNG
KEKUASAAN :
1. LEGITIMASI – SAH TDKNYA KEKUASAAN
2. PENGARUH – BENTUK LUNAK KEKUASAAN
3. KEDAULATAN – KEKUASAAN TERTINGGI
4. WEWENANG – KEKUASAAN YANG
DIFORMALKAN
47. 1. LEGITIMATE POWER : MEMPEROLEH
KEKUASAAN MELALUI PENGANGKATAN
2. COERSIVE POWER : MEMPEROLEH
KEKUASAAN MELALUI CARA
KEKERASAN/PEREBUTAN/PERAMPASAN
3. EXPERT POWER : MEMPEROLEH
KEKUASAAN MELALUI KEAHLIAN –
TERKAIT DNG PROMOSI DAN PENGISIAN
FORMASI PEGAWAI
48. 4. REWARD POWER : MEMPEROLEH
KEKUASAAN MELALUI SUATU
PEMBERIAN – UANG, UPAH, GAJI –
MAJIKAN BERKUASA ATAS BURUH
5. REVERENT POWER : MEMPEROLEH
KEKUASAAN DNG MEMANFAATKAN
DAYA TARIK SESEORANG – BINTANG
FILM JADI PRESIDEN
6. CONNECTION POWER : MEMPEROLEH
KEKUASAAN MELALUI KONEKSI/RELASI
49. ADALAH PILIHAN BEBERAPA ALTERNATIF.
SEDANGKAN PK MENUNJUKAN PADA PROSES
YG TERJADI SAMPAI KEPUTUSAN TERSEBUT
TERCAPAI
SITUASI
A1
A2
A3
A4
A1H1
A2H1
A2H2
A3H1
A3H2
A3H3
PUTUSAN
A3
50. 1. RAPAT/SIDANG/KONGGRES
2. MASYAWARAH
3. VOTING
4. PEMILU
5. REFERENDUM
KEBIJAKSANAAN UMUM
SERANGKAIAN TINDAKAN YG DIPILIH
DAN DIALOKASIKAN SECARA SAH OLEH
PEM./NEG KPD SELURUH ANGGOTA
MASY. YG MEMPUNYAI TUJUAN
TERTENTU DEMI KEPENTINGAN PUBLIK
51. 1. MODEL ELIT – DIBUAT OLEH ELIT
PENGUASA – RAKYAT MELAKSANAKAN
2. MODEL KELOMPOK – DITENTUKAN OLEH
INTERAKSI KLPK2 KEPENTINGAN
3. MODEL KELEMBAGAAN - DIBUAT OLEH
LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH
4. MODEL PROSES : IDENTIFIKASI MASALAH
– USUL – PENGESAHAN – PELAKSANAAN
- EVALUASI
52. POLITIK ADALAH PEMBAGIAN DAN
PENGALOKASIAN NILAI-NILAI KEPADA
MASYARAKAT
KEBIJAKAN
UMPAN BALIK
NILAI SESUATU YG DIANGGAP BENAR, BAIK DAN
BERHARGA. CONTOH :
KEDADILAN, KESEJAHTERAAN, KEBEBASAN, PENDIDIKAN,
KEAHLIAN , KEKAYAAN
SISTEM POL
IN PUT OUT PUT
