Downloaded 78 times
Uploaded byMukhamad Mardiansyah
Identitas Nasional
Makalah ini membahas tentang identitas nasional Indonesia dan sengketa klaim pulau oleh negara tetangga, serta pentingnya pemberdayaan identitas nasional dalam menghadapi isu tersebut. Penulis mengidentifikasi faktor penyebab klaim dan upaya yang perlu dilakukan untuk mempertahankan wilayah NKRI. Selain itu, makalah mencatat beberapa kasus sengketa pulau yang melibatkan Indonesia dan negara tetangga serta perlunya kritik dan saran dalam perbaikan ke depannya.
More Related Content
Similar to Identitas Nasional
Identitas Nasional
- 1. MAKALAH KEWARGANEGARAAN IDENTITAS NASIONAL STUDIKASUS NEGARA TETANGGA KLAIM PULAU INDONESIA Disusun Oleh : MUKHAMAD MARDIANSYAH (43116110091) UNIVERSITAS MERCU BUANA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen
- 2. ii KATA PENGANTAR Segala pujidan syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kita kesehatan, kemurahan, serta kekuatan lahir maupun batin dan karena ridha-Nya pula saya dapat membuat makalah dengan Tema Identitas Nasional dan studi kasus mengenai “Negara Tetangga Klaim Pulau Indonesia”. Makalah ini saya tulis berdasarkan hasil observasi dan pembelajaran selama kurang lebih 2 minggu dengan rujukan dari media massa (online) melalui search engine berupa Google, Wikipedia, dan Bing. Saya menyadari sepenuhnya hasil studi kasus saya masih belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk membantu saya dalam langkah perbaikan untuk masa yang akan datang. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi saya sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Akhir kata, semoga apa yang saya tuliskan dalam makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan kasus yang terjadi. Jakarta, Oktober 2016 Penulis
- 3. iii DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL................................................................................................ i KATA PENGANTAR ............................................................................................... ii DAFTAR ISI .......................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 4 1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 4 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................... 4 1.3 Manfaat dan Tujuan ............................................................................................... 4 BAB II PEMBAHASAN ............................................................................................... 5 2.1 Pemberdayaan Identitas Nasional ........................................................................ 5 2.2 Faktor Penyebab Negara Tetangga Klaim Pulau Indonesia ...................................... 7 2.3 Upaya Bangsa dalam Mempertahankan NKRI ................................................. 8 2.4 Kasus Sengketa Pulau .................................................................................. 10 BAB III PENUTUP ......................................................................................................... 12 3.1 Kesimpulan ......................................................................................................... 12 3.2 Kritik dan Saran ............................................................................................. 12 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 13
- 4. 4 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LatarBelakang Apabila negara adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia maka bangsa lebih menunjuk pada persekutuan hidup manusia itu sendiri. Demikian pula orang- orang yang telah bernegara yang pada mulanya berasal dari banyak bangsa dapat menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa. Baik bangsa maupun negara memiliki ciri khas yang membedakan negara tersebut dengan negara lain di dunia. Ciri khas sebuah bangsa merupakan identitas dari bangsa yang bersangkutan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat Pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung terluar dan di wilayah pantai. Dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius. Dalam makalah ini saya sebagai penulis ingin membahas masalah “Negara Tetangga Klaim Pulau Indonesia” 1.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah : a. Bagaimana pemberdayaan identitas nasional nasional Indonesia? b. Mengapa negera tetangga mengklaim pulau Indonesia? c. Apa hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan wilayah Indonesia? d. Apa saja kasus sengketa pulau Indonesia dan Negara Tetangga? 1.3 Manfaat dan Tujuan Manfaat dan tujuan penulisan makalah ini adalah : a. Mengetahui pemberdayaan identitas nasional. b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi klaim Negara Tetangga. c. Mengetahui upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan wilayah Indonesia.
- 5. 5 BAB II PEMBAHASAN 2.1 PemberdayaanIdentitas Nasional Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa inggris. Terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi pemberdayaan identitas nasional sebagai berikut : A. Tantangan Globalisasi Bersifat centrifugal bersumber pada faktor Eksternal dan Internal, yaitu : 1. Eksternal Berkembangnya proses globalisasi yang melahirkan neolibralisme dan kapitalisme. Hal ini dimulai berbagai kesepakatan melalui konfrensi internasional seperti WTO, APEC, AFTA dan bentuk kesepakatan lain yang berhubungan dengan perekonomian, sosial dan politik yang dapat menindas masyarakat lemah baik dari segi ekonomi, sosial, politik. 2. Internal Terjadinya KKN kebebasan demokrasi tidak ditunjang oleh infra struktur mental yang kondusif.Sehingga mamsing masing menterjemahkan dan mengaplikasikan demokrasi sesuai dengan kepentingan. B. Keterkaitan Globalisasi terhadap Pemberdayaan Identitas Nasional Kata “globalisasi” diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (working definition), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain,
- 6. 6 Era Globalisasi merupakanera yang penuh dengan kemajuan dan persaingan. Sedangkan identitas nasional sebuah bangsa merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memperkenalkan sebuah negara. Dengan adanya Globalisasi, identitas sebuah bangsa dapat mudah dikenal di dunia internasional atau juga identitas tersebut mudah tenggelam karena terpengaruh oleh bangsa lain. Letak Negara Indonesia yang sangat setrategis merupakan hal yang sangat mempengaruhi identitas bangsa Indonesia. Globalisasi yang terus berkembang pesat membuat nilai– nilai budaya bangsa Indonesia mulai terkikis oleh budaya – budaya barat yang kurang sesuai dengan budaya asli bangsa Indonesia seperti halnya budaya berpakaian. Kebaya dan batik yang merupakan salah satu identitas bangsa. C. Pancasila Sebagai Pemberdaya Identitas Nasional Suatu bangsa harus memiliki identitas nasional dalam pergaulan internasional. Tanpa national identity, maka bangsa tersebut akan terombang-ambing mengikuti kemana angin membawa. Bangsa Indonesia dihadapkan pada pentingnya menghidupkan kembali identitas nasional secara nyata dan kooperatif. Identitas nasional Indonesia terdiri dari empat elemen yang biasa disebut sebagai konsensus nasional. Konsensus dimaksud adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Revitalisasi Pancasila harus dikembalikan pada eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Karena ideologi adalah believe system, pedoman hidup dan rumusan cita-cita atau nilai-nilai, Pancasila tidak perlu direduksi menjadi slogan sehingga seolah tampak nyata dan personalistik. Untuk merevitalisasi, maka Pancasila perlu diajarkan dalam kaitannya dengan evaluasi atas kebijakan publik sebagai dasar negara. Pancasila dapat dihidupkan kembali sebagai nilai-nilai dasar yang memberi orientasi dalam pembuatan kebijakan publik. Pancasila adalah solusi alternatif bagi terwujudnya Negara Kesatuan Indonesia, yang telah teruji semenjak masa kemerdekaan sampai dengan masa reformasi. Meskipun dalam perjalanannya banyak menempuh banyak cobaan. Karena itu, Pancasila harus dilihat sebagai ideologi, sebagai cita-cita. Maka secara otomatis akan tertanam pengertian di alam bawah sadar bangsa, pencapaian cita- cita, seperti kehidupan rakyat yang adil dan makmur.
- 7. 7 2.2 Faktor PenyebabNegara Tetangga Klaim Pulau Indonesia Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sering terjadinya pengakuan pulau yang dilakukan Negara tetangga terhadap Indonesia, seperti : A. Pengawasan Kurangnya pengawasan Indonesia terhadap wilayah sendiri merupakan salah satu faktor terjadinya pengakuan pulau yang berada di wilayah territorial. Mengawasi sebuah negara maritim yang memiliki ribuan pulau bukanlah perihal yang mudah. Pemerintah perlu meningkatkan lagi tingkat pengawasan wilayah Indonesia.Tak hanya itu, masyarakat pun hendaknya juga berperan aktif dalam pengawasan. B. Masyarakat Masyarakat perbatasan adalah masyarakat yang sering dilema,mau tak mau sistem mereka terpengaruh oleh negara lain yang berbatasan dengan mereka.Faktor ekonomi menjadi faktor dominan penyebab terjadinya dilema masyarakat.Malaysia mengangkat WNI yang tinggal di perbatasan menjadi tentara Malaysia.Bayangkan saja,hal seperti itu lah pemicu konflik masalah wilayah,karna masyarakat sendiri yang lebih berpihak pada negara lain.Masyarakat sepenuhnya tak bisa juga dipersalahkan mengenai hal tersebut,pemerintah harus memperhatikan mereka. C. Kebijakan Pemerintahan Daerah Perbatasan Pemerintah daerah yang kurang tanggap terhadap wilayahnya, terutama pada bagian perbatasan dapat memicu terjadinya sengketa pulau di wilayah territorial. Lembaga Regional Intiatives for Governance, Human Rights and Social Justice (Rights) ASEAN mencatat saat ini terdapat sekitar 1.000 pulau di Kepulauan Riau yang belum memiliki nama. Kebanyakan pulau itu tak bertuan dan dinilai berpotensi menimbulkan konflik teritori antara Indonesia, Singapura dan Malaysia. D. Perjanjian Batas Wilayah yang Kurang Jelas Perjanjian batas wilayah yang kurang jelas antara negara-negara yang berbatasan langsung dengan pulau di wilayah territorial Indonesia juga menjadi penunjang utama dari tindakan saling pengakuan pulau di wilyah territorial, terutama yang kaya akan sumber daya alam.
- 8. 8 2.3 Upaya Bangsadalam Mempertahankan NKRI Untuk turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap-sikap sebagai berikut : A. Cinta Tanah Air Sebagai warga negara Indonesia kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain : 1. Menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. 2. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 3. Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. B. Membina Persatuan dan Kesatuan Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan di manapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan, antara lain : 1. Menyelenggarakan kerja sama antar daerah. 2. Menjalin persahabatan antarsuku bangsa. 3. Memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah. 4. Mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain, 5. Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain, serta tidak mudah marah atau menyimpan dendam. C. Rela Berkorban Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain. Partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut : 1. Partisipasi tenaga 2. Partisipasi pikiran
- 9. 9 D. Pengetahuan Budayadalam Mempertahankan NKRI Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, diperlukan perencanaan yang matang diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Kesiapan SDM, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. 2. Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan. 3. Kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri / regional. E. Sikap dan Perilaku Menjaga Kesatuan NKRI Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan NKRI : 1. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 2. Menciptakan ketahanan nasional , artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan Negara dan mempererat persatuan bangsa. 3. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. 4. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. 5. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. 6. Menaati peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari peraturan yang diterapkan agar bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan hal ini berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia
- 10. 10 2.4 Kasus SengketaPulau Indonesia memang terkenal sebagai Negara kepulauan yang kaya. Posisi yang diapit oleh dua benua dan dua samudera juga membuat Negara Indonesia disebut-sebut memiliki posisi yang sangat strategis. Sejauh ini, setidaknya Indonesia telah terlibat beberapa kali sengeketa wilayah kekuasaan dengan beberapa Negara tetangga. Perebutan kepemilikkan terhadap pulau adalah salah satu sengketa yang paling sering terjadi dan berbuntut panjang. Berikut adalah 3 pulau yang sempat membuat Indonesia terlibat sengeketa dengan negera tetangga. Pulau-pulau ini ada yang masih dapat dipertahankan namun ada juga yang telah lepas dari tangan. A. Pulau Sipadan dan Ligitan Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di Selat Malaka yang diapit oleh Negara Indonesia dan Malaysia. Pulau Sipadan memiliki luas sekitar 50.000 m2, sementara Pulau Ligitan memiliki luas 18.000 m2. Konflik perebutan terjadi pada tahun 1967 ketika diselenggarakannya sebuah pertemuan teknis hukum laut antar kedua Negara, dimana diketahui bahwa masing- masing Negara memasukkan kedua pulau ini ke dalam Peta Negaranya. Pada saat itu disepakatilah kalau kedua pulau ini berada dalam status quo. Namun rupanya terjadi perbedaan presepsi antara kedua Negara tentang status quo ini. Pemerintah Indonesia saat itu berpikir status quo berarti kedua pulau tersebut tidak boleh ditempati atau diduduki, namun pemerintah Malaysia malah membangun resort dan penginapan lainnya di tempat tersebut. Dua tahun setelahnya pemerintah Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau ini ke dalam negaranya. Pada awalnya pihak Indonesia melaporkan masalah sengeketa ini di tingkat Dewan Tinggi ASEAN, namun kedua Negara akhirnya sepakat untuk membawanya ke Mahkamah Internasional. Setelah melakukan persidangan selama bertahun-tahun, pada akhirnya di tahun 17 Desember 2002 pihak Mahkamah Internasional resmi mengambil keputusan dengan hasil Pulau Sipadan dan Lingitan adalah milik Negara Malaysia. Keputusan ini diambil setelah Malaysia memenangkan 16 suara dari 17 Hakim yang hadir, dimana Indonesia hanya mendapat 1 suara saja.
- 11. 11 B. Pulau Pasir(Ashmore Reef) Pulau Pasir berada dalam wilayah Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini terletak berdekatan dengan perbatasan territorial Negara Australia. Sengketa antara kedua Negara ini bermula di tahun 1974 ketika Ashmore Reef yang tak lain adalah Pulau Pasir dinyatakan sebagai bagian dari Negara Autralia berdasarkan MOU pada tahun 1947. Hal ini tentu saja mendatangkan protes dari pihak Indonesia, karena pulau tersebut adalah wilayah republik Indonesia dimana telah menjadi tujuan berlayar nelayan tradisional Indonesia secara turun temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Namun pada akhirnya Pulau ini tetap dimasukkan ke dalam peta Negara Australia dan diakui secara internasional oleh PBB. Untuk meredam sengketa, akhirnya pada 1982 dibuatlah kesepakatan bahwa nelayan tradisional Indonesia tetap diperbolehkan untuk melaut di sekitar Ashmore Reef. Namun, secara bertahap Australia mulai mengingkari kesepakatan ini dengan terus mengusir atau bahkan menangkap beberapa Nelayan Indonesia yang datang melaut. Konflik inilah yang masih sering tercetus antara kedua pihak dalam beberapa kesempatan hingga sekarang. C. Kepulauan Natuna Kepulauan Natuna terletak di selat Karimata yang berbatasan langsung dengan Negara Vietnam dan Kamboja. Kepulauan ini terletak begitu strategis karena berada di jalur pelayaran Internasional negara-negara Asia Timur seperti Korea, Jepang, Hongkong, dan Cina. Ketegangan terhadap kepulauan ini bermula ketika di pertengahan November tahun 2015 Cina secara sepihak mengklaim bahwa seluruh kepulauan yang terletak di sekitar Laut Cina Selatan adalah sebagai bagian dari wilayahnya, termasuk kepulauan Natuna. Hal ini tentu saja langsung memancing reaksi dari beberapa pihak Negara yang wilayah negaranya ikut diklaim. Namun untuk meredakan ketegangan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjelaskan bahwa tidak ada pihak yang bisa mengklaim kepulauan Natuna karena Natuna sudah terdaftar sebagai wilayah Indoensia ke Persyerikatan Bangsa Bangsa (PBB).
- 12. 12 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Indonesiamempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum di laut maupun di darat dan pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan suatu negara. Masalah seperti batas kekuasaan adalah sesuatu yang sangat sensitif bagi kedua Negara yang terlibat. Oleh sebab itu, perhatian khusus perlu diberikan oleh pemerintah terhadap pulau-pulau kecil yang tersebar di sepanjang negeri agar tidak lagi terjadi kejadian yang sama di masa yang akan datang. 3.2 Kritik dan Saran Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara ditentukan. Pulau-pulau ini seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara-negara yang tidak/ belum memiliki perjanjian (agreement) dengan Indonesia. Dengan kekayaan yang di miliki Indonesia, diharapkan bangsa Indonesia khususnya Dewan Keamanan Negara bisa lebih memperhatikan pulau di wilayah daerah-daerah territorial. Jangan sampai Indonesia kehilangan pulau kembali, untuk itu bangsa Indonesia harus siap siaga menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik.
- 13.