1. KONFLIK KOMUNIKASI ORGANISASI ACEH & PAPUA
Oleh:
Hana EkaKurniasari
0110112510
2013

2. A. KonflikKomunikasiOrganisasiPropinsi Daerah Istimewa Aceh
1. Latar Belakang
Anthony Reid, seorang ahli sejarah Asia Tenggara yang pernah
belajar di Selandia Baru dan Cambridge. Dalam buku yang diberi judul “Asal
Mula Konflik Aceh” menyebutkan bahwa Aceh sudah bergejolak dalam
konflik sebelum bergabung bersama Indonesia hingga akhir abad 19. Saat
Aceh ditetapkan menjadi salah satu wilayah Kesatuan Republik Indonesia,
pun Aceh dalam konflik.
Bicara tentang konflik Aceh harus bicara kelahiran negara Republik
Indonesia. Sebab, dari situlah kisah gerakan menuntut kemerdekaan
dimulai. Lima hari setelah RI diproklamasikan, Aceh menyatakan dukungan
sepenuhnya terhadap kekuasaan pemerintahan yang berpusat di
Jakarta.Tetapi, ternyata tak semua tokoh Aceh mengucapkan janji setia.
Mereka para hulubalang, prajurit di medan laga. Prajurit yang berjuang
melawan Belanda dan Jepang. Mereka yakin, tanpa RI, mereka bisa
mengelola sendiri negara Aceh. Inilah kisah awal sebuah gerakan
kemerdekaan.
Tahun 1948, ketika pemerintahan RI berpindah ke Yogyakarta dan
Syafrudin Prawiranegara ditunjuk sebagai Presiden Pemerintahan Darurat
RI (PDRI), Aceh minta menjadi propinsi sendiri. Tahun 1950 kekecewaan
tumbuh. Propinsi Aceh dilebur ke Propinsi Sumatera Utara. Rakyat Aceh
marah. Apalagi, janji Soekarno pada 16 Juni 1948 bahwa Aceh akan diberi
hak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam tak juga
dipenuhi.
Gerakan Aceh Merdeka atau GAM lahir di era Soeharto. Saat itu,
sedang terjadi industrialisasi di Aceh. Kekayaan alam Aceh dikuras melalui

3. pembangunan industri yang dikuasai orang asing melalui kebijakan pusat.
Sementara rakyat Aceh tetap miskin. Pendidikan rendah, kondisi ekonomi
sangat memprihatinkan.
Melihat hal ini, Daud Beureueh (Gubernur Militer Aceh1948-1952)
dan tokoh tua Aceh yang sudah tenang kemudian bergerilya kembali untuk
mengembalikan kehormatan rakyat, adat Aceh dan agama Islam.
Pertemuan digagas tahun 1970-an. Mereka sepakat meneruskan
pembentukan Republik Islam Aceh, yakni sebuah negeri yang mulia dan
penuh ampunan Tuhan. Kini mereka sadar, tujuan itu tak bisa tercapai
tanpa senjata.Setelah didirikan, GAM mendapat dukungan rakyat.
Hubungan dengan dunia internasional terus dibangun. Kekuatan bersenjata
pun disusun.
Selama 30 tahun lamanya GAM di Aceh dan Indonesia, banyak hal
yang terjadi dan menjadi liputan sejarah yang cukup bermakna bagi semua
bangsa. Pada masa perang DI/TII (Darul Islam/Tentera Islam Indonesia)
tahun 1953 sampai 1963, praktik Daerah Operasi Militer (DOM) tahun 1989
sampai 1998 dan masa Darurat Militer/Darurat Sipil tahun 2003 sampai
2005.
2. Pemerintahan Republik Indonesia
Pemerintah RI sudah mengekalkan bahwa Aceh adalah bagian tak
terpisahkan dari Negara Kesatuan Indonesia. Apapun akan dilakukan jika
demi mempertahankan sejengkal tanah NKRI ini. Klaim Indonesia terhadap
Aceh sudah final: Aceh merupakan bagian dari Indonesia yang harus
dipertahankan.
Beberapa ketetapan dan kebijakan untuk Aceh yaitu diberi julukan

4. daerah istimewa, kebijakan syariat Islam tahun 2010, penerapan
Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) juga salah satu percobaan
Indonesia apakah Aceh mampu mengelola daerahnya atau tidak.
Pada awalnya Pemerintah RI di Jakarta tak begitu merespon gerakan
GAM. Namun, karena ancaman terhadap keutuhan NKRI betul-betul telah
nampak di depan mata, apalagi aktivis GAM di luar negeri sudah kembali ke
Aceh dan memicu perang terbuka dengan serdadu republic di Aceh. Mau tak
mau memaksa pemerintah menggunakan kekuatan bersenjata.
Pemerintah RI menganggap perundingan dengan GAM adalah
masalah dalam negeri Indonesia, karenanya tidak menganggap GAM
sebagai belligerent (pihak yang bersengketa) sehingga dengan begitu tidak
bisa dianggap sebagai subyek hukum internasional.
3. PEMPROP Aceh
Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan subnasional yang
setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia.
Pemerintahan Aceh adalah kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah
Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini
Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh sebagai lembaga legislatif.
Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan
pemerintahan yang memiliki khususan yaitu dimasukkannya asas
ke-Islaman. Penyelenggara Pemerintahan Aceh terdiri atas Pemerintah
Aceh dan DPRA. Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri atas

5. Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK. Susunan organisasi dan tata kerja
Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Qanun.
Pengesahan Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang dilakukan
Senin 25 Maret 2013 lalu. Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah Aceh,
Zaini Abdullah, menetapkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Bendera dan Lambang Aceh pada tanggal 25 Maret 2013 dan Qanun
tersebut diundangkan/ditempatkan dalam Lembaran Aceh Tahun 2013
Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 49, serta II (dua) Lampiran.
Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
yang merupakan turunan dari MoU Helsinki, dalam Pasal 246 yaitu : Butir
ke-2, Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh
sebagai lambang yang mencerminkan “keistimewaan dan kekhususan”.
Namun, Jakarta Senin 1 April 2013, Mendagri Gamawan Fauzi di
Kantor Presiden berkata, “Mestinya Pemda Aceh lebih fokus bagaimana
menyejahterakan masyarakat Aceh. Kalau begini terus kan sebentar lagi
ada masalah ini, sebentar lagi masalah ini, jadi akan menghambat
percepatan kesejahteraan masyarakat Aceh”.
4. GAM
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) didirikan oleh Teungku Hasan
Muhammad Tiro pada 4 Desember 1976. Pemberitahuan secara meluas
tentang gerakan itu dilakukan di Glee Alimon (gunung alimun) sebuah
tempat bersejarah dalam pergerakan DI/TII yang dipimpin Teungku
Muhammad Dawud Beureu-eh(Gubernur Militer Aceh 1948-1952).
GAM mengkampanyekan kemerdekaan untuk Aceh. Pada mulanya

6. kampanye lebih diarahkan pada penyadaran ideologis rakyat Aceh sebagai
bangsa yang memiliki kedaulatan. Meski pada awalnya sangat sedikit
masyarakat Aceh yang terpengaruh pada kampanye GAM ini.
Sejatinya, basis perjuangan GAM dilakukan dalam dua sisi,
diplomatik dan bersenjata. Jalur diplomasi langsung dipimpin Hasan Tiro
dari Swedia. Opini dunia dikendalikan dari sini. Sementara basis militer
dikendalikan dari markasnya di perbatasan Aceh Utara-Pidie. Seluruh
kekuatan GAM dioperasikan dari tempat ini.
Mengakui atau tidak mengakui, perjuangan GAM telah membawa
banyak hasil yang amat positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat
Aceh. Tentu ada malapetaka akibat perang dalam waktu lama. Namun
demikian, adanya perhatian pemerintah Indonesia yang mengawal Aceh
dari Jakarta terhadap perbaikan jalan-jalan, jambatan-jambatan,
pusat-pusat pemerintahan di Aceh, pendidikan dan sejumlah infrastruktur
lainnya dalam masa 30 tahun terakhir tidak dapat dipisahkan dengan
perjuangan GAM.
5. KPK
Angka dugaan korupsi di Aceh ternyata mencengangkan. Dari 122
kasus dugaan korupsi selama tahun 2011, potensi kerugian negara yang
ditimbulkan mencapai Rp 1,7 triliun. Angka tersebut menempatkan Aceh ke
dalam lima besar daerah penyumbang kerugian negara terbesar akibat
korupsi di Indonesia.Uang negara yang dikorupsi tersebut antara lain
berasal dari dana otonomi khusus, APBD Aceh, APBD kabupaten dan kota.
Ada beberapa kasus menonjol yang hingga kini penanganannya
masih belum tuntas, yaitu: dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan CT

7. scan dan MRI RS Zainal Abidin Band a Aceh senilai Rp 18 miliar, pekerjaan
proyek anggaran luncuran (DPAL) 2009-2010 APBD Aceh Rp 489 miliar,
korupsi pembangunan rumah dhuafa dalam APBD Aceh 2008 Rp 200 miliar,
pekerjaan penanganan proyek darurat (non-bencana alam) APBD Aceh
2010 Rp 250 miliar, dan prose realisasi hibah di DPKKA dalam APBD Aceh
2010 melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kesehatan Hewan,
dan Dinas Pen didikan Aceh senilai Rp 21 miliar.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad
menyatakan, seharusnya pemimpin di Tanah Air ini menjadi teladan bagi
masyarakat, bukan menjadi perampas milik rakyat.
6. POLRI/TNI
Tentara Nasional Indonesia/TNI bertanggung jawab
menyelenggarakan pertahanan negara dan tugas lain di Aceh sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Prajurit Tentara Nasional
Indonesia yang bertugas di Aceh tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip
universal hak asasi manusia dan menghormati budaya serta adat istiadat
Aceh.
Kepolisian di Aceh merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Kepolisian di Aceh bertugas menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, melayani
masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan. Kebijakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
di Aceh dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada Gubernur.
Namun tanggal 19 Mei 2003, Pemerintah Indonesia mengeluarkan
maklumat perang dalam bentuk pemberlakuan Darurat Militer di Aceh.

8. Kekuatan militer dikerahkan secara besar-besaran ke Aceh. Inilah
pengerahan Militer secara besar-besaran setelah invasi ke Timor-Timur
pada Tahun 1975.
7. KESIMPULAN
Baik RI maupun GAM memiliki tafsir tersendiri terhadap solusi
penyelesaian Aceh.Pertama, tafsir pemerintah RI. Bagi pemerintah konflik
Aceh dianggap selesai jika GAM menerima otonomi dan kembali ke
pangkuan NKRI. Upaya satu-satunya yang lebih cepat membuat GAM
menerima otonomi adalah melalui jalan operasi Militer. Meski, pemerintah
juga membuka dialog dengan GAM (seperti dirintis oleh Gus Dur). Tetapi,
dialog juga bertujuan meminta GAM menerima otonomi khusus dan
meletakkan senjata.
Kedua, tafsir GAM. Bagi GAM konflik Aceh dianggap selesai jika Aceh
Merdeka. TNI/Polri keluar dari Aceh. GAM tak hanya mengandalkan
kekuatan militer, melainkan juga menempuh jalur diplomasi untuk mencari
dukungan internasional mendukung kemerdekaan Aceh.
Sekarang ini Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik
kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
yaitu urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan
tertentu dalam bidang agama.
8. Alternatif
Persatuan dan kesatuan bangsa di Aceh hari ini tidak lagi berkisar

9. antara sesama GAM, sesama Partai Nasional, sesama Organisasi Massa dan
Pemuda, sesama pegawai negeri, sesama TNI dan POLRI atau antara satu
dengan Kabupaten lainnya. Akan tetapi persatuan Bangsa di Aceh harus
wujud persatuan menyeluruh agar mendatangkan kemakmuran dan
kesejakteraan terutama untuk masyarakat Aceh.
Proses mendamaikan dan memakmurkan Aceh harus diterima oleh
semua pihak, baik kalangan Aceh sendiri maupun pihak pemerintahan RI.
Jauh dari niat-niat jahat yang ingin mengkondisikan Aceh agar terus kacau.
Aceh yang aman damai haruslah diisi dengan kemajuan pendidikan,
kemajuan ekonomi, kemajuan peradaban dan kesempurnaan sistem sosial
politik. Inilah yang harus diperhatikan oleh GAM maupun pemerintahan RI.
Organisasi pemerintahan yang adil dan mensejakterakan rakyat.
Jauh dari korupsi dan nepotisme. Organisasi pemerintahan yang transparan
maupun jelas. Dimana kepercayaan masyarakat Aceh tidak boleh dihianati
oleh oknum-oknum pengeruk kekayaan pribadi yang mengambil
keuntungan dari kekacauan Aceh sekarang ini.
B. KonflikKomunikasiOrganisasi PropinsiPapua
1. Latar Belakang
Sudah lama Tanah Papua menjadi tanah konflik. Selain konflik
horizontal antar warga sipil,konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah
Indonesia dan orang asli Papua telahmengorbankan banyak orang. Konflik
ini hingga kini belum diatasi secara tuntas. Masihadanya konflik ini secara
jelas diperlihatkan oleh adanya tuntutan Merdeka dan Referendum,serta
terjadinya pengibaran bendera bintang kejora, dan berlangsungnya aksi
pengembalianUndang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi

10. Khusus bagi Provinsi Papua.
Bentuk konflik di Papua, yaitu:
1. Konflik kelas social, karena konflik yang terjadi di Papua
salah satunya terjadi akibat adanya kesenjangan social dan budaya yang
ada di masyarakat Papua
2. Konflik Rasial. Paling banyak penyebab konflik di Papua
adalah karena terjadinya salah paham atau penghasutan antar suku yang
ada di daerah Papua
3. Konflik politik, konflik Papua salah satunya terjadi karena
menyangkut dengan diskriminasi atau penggolongan-penggolongan
antara rakyat biasa yang ada di Papua dengan imigran-imigran serta
pejabat-pejabat pemerintah dan juga kaum elit politik.
Konflik kekerasan di Papua pada umumnya disebabkan adanya
kondisi sosial yang timpang antara masyarakat asli Papua dengan
masyarakat migran yang datang dari luar Papua, sebagai akibat dari
adanya kekeliruan kebijakan pembangunan di Papua yang berlangsung
lama, sebagai berikut:
a. Terjadinya Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA)
Eksploitasi SDA telah menampilkan suatu ketidakadilan, berdasar
fakta-fakta masyarakat Papua, pemegang hak adat atas SDA tidak
dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, padahal semua
konsekuensi negatif pasti dipikul oleh mereka bukan oleh pengambil
keputusan. SDA merupakan sumber penghidupan utama bagi mereka
dengan batas-batas pemilikan, pengakuan, dan penghargaan yang jelas
dan tegas di antara para pemegang hak adat. Akibatnya, masyarakat

11. menjadi penonton dan terasing di tanahnya sendiri. Masyarakat Papua
sebagai komunitas lokal tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan
ekonomi, karena memang tidak dipersiapkan, dilatih, dan diberi
kesempatan.
b. Dominasi Migran di Berbagai Bidang-Bidang Kehidupan
Perlakuan yang kurang tepat terhadap masyarakat Papua juga
terjadi dalam bidang pemerintahan, dan proses-proses politik. Sadar atau
tidak, selama pemerintahan Orde Baru, orang Papua kurang diberikan
peran dalam bidang pemerintahan. Posisi-posisi utama selalu diberikan
kepada orang luar dengan dalih orang Papua belum mampu. Walaupun
untuk sebagian peran, dalih itu mungkin ada benarnya, tetapi pada
umumnya untuk mencekal orang Papua. Seleksi ketat yang dikenakan
terhadap orang Papua dilatarbelakangi oleh kecurigaan dan tuduhan
terhadap semua orang Papua sebagai OPM.
c. Penyeragaman Identitas Budaya dan Pemerintahan Lokal
Secara singkat, pengembangan SDM justru tidak berpijak pada
pengetahuan dan kearifan lokal. Menyadari ancaman terhadap eksistensi
orang Papua, tokoh seperti Arnold Ap berusaha untuk menggali dan
mengembangkan unsur-unsur budaya lokal. Tetapi, kelihatannya penguasa
melalui aparat militer melihatnya secara sempit dan dipahami sebagai
ancaman.
d. Tindakan Represif oleh Militer
Penindasan militer di tanah Papua meliputi beberapa bentuk, antara
lain intimidasi, teror, penyiksaan, dan pembunuhan. Intimidasi, teror dan
penyiksaan dilakukan berkenaan dengan pengambilalihan hak-hak adat
masyarakat Papua atas SDA secara paksa untuk berbagai keperluan,

12. seperti HPH, transmigrasi, pertambangan, dan industri manufaktur maupun
jasa wisata. Ketika penduduk asli berusaha mempertahankan hak-haknya
atas SDA mereka diintimidasi dan diteror.
Penyebab lainnya, yaitu:
Konflik Papua memiliki satu hal unik, yang membedakannya dengan
konflik-konflik lokal lain di Indonesia. Keunikan ini adalah adanya
nasionalisme Papua yang telah tertanam di dalam diri rakyat Papua selama
puluhan tahun. Rasa nasionalisme tersebutlah yang mendorong rakyat
Papua membenci adanya penjajahan terhadap mereka, baik yang dilakukan
Belanda maupun Indonesia.
2. Pemerintahan Republik Indonesia
Kebijakan/upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam
menyelesaikan konflik di Papua, yaitu:
a) Pendekatan Kekerasan
Pendekatan kekerasan dilakukan dengan menggunakan kekuatan senjata
atau sering dikenal dengan istilah pendekatan keamanan dilakukan oleh
militer atau ABRI untuk menumpas setiap bentuk perlawanan masyarakat
yang dianggap sebagai pemberontakan OPM di Papua yang dimulai sejak
awal pemberontakan tahun 1970 sampai sekitar tahun 1996. Kegiatan itu
dilakukan dengan menetapkan sebagian kawasan Papua, terutama di
daerah perbatasan dengan Negara Papua New Guinea, sebagai Daerah
Operasi Militer (DOM).
b) Pendekatan Non kekerasan
Sejak Papua masuk dalam wilayah Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei
1963, maka kegiatan utama yang menjadi tugas pokok dari semua petugas

13. Indonesia Papua menggantikan posisi petugas Belanda adalah
“meng-Indonesiakan” orang-orang Papua. Aktivitas ini dilakukan oleh
lembaga pemerintah seperti lembaga pendidikan dan lembaga penerangan.
Tema yang digunakan adalah menyatakan bahwa Indonesia, termasuk
Papua dijajah oleh Belanda selama lebih dari 350 tahun. Masa penjajahan
itu membuat rakyat Papua seperti halnya rakyat Indonesia lainnya, miskin,
tertindas, dan melarat.
3. PEMPROP PAPUA
Gubernur Provinsi Papua Barat, Abraham O. Ataruri mengatakan,
pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah dipahami
dengan baik dan benar oleh Pemerintah Pusat.
Menurutnya, tanah Papua yang diatasnya terletak dua Provinsi, yaitu
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, oleh Tuhan telah dianugerahi
kekayaan sumber daya alam yang berlimpah ruah.
Dia menuturkan, perlu fokus terhadap program-program strategis
yang akan melewati batas waktu tersebut, seperti: Infrastruktur (Jalan,
Jembatan, Bandara dan Utilitas), termasuk 6 Mega Proyek yang merupakan
program quickwin Percepatan Pembangunan di provinsi Papua Barat.
“Masih diperlukannya percepatan terhadap pelaksanaan pembangunan di
provinsi Papua Barat, untuk itu diharapkan keberlanjutan program
percepatan pada RPJMN 2015-2019,” ujarnya lagi.
4. OPM
Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah sebuah organisasi
yang didirikan tahun 1965yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan

14. Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Organisasi ini dianggap
tidak sah di Indonesia. Perjuangan meraih kemerdekaan di tingkat provinsi
dapat dituduh sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara.
Namun,OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan
sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia
lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan
buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda
menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas
jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM
dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.
Sejak berdiri, OPM berusaha mengadakan dialog diplomatik,
mengibarkan bendera Bintang Kejora, dan melancarkan aksi militan
sebagai bagian dari konflik Papua. Para pendukungnya sering
membawa-bawa bendera Bintang Kejora dan simbol persatuan Papua
lainnya, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang
nasional. Lambang nasional tersebut diadopsi sejak tahun 1961 sampai
pemerintahan Indonesia diaktifkan bulan Mei 1963 sesuai Perjanjian New
York.
4. KPK
Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Papua
Barat sangat dinantikan oleh warga di Provinsi ini, sebagai jawaban atas
tuntutan dan juga aspirasi tingginya dugaan korupsi adanya dugaan telah
terjadi penyimpangan terhadap kucuran anggaran dana Otsus yang
jumlahnya cukup bombastik setiap tahunnya.
KPK akan sangat membantu dalam pengawasan terhadap

15. pemerintah. Dengan begitu, kinerja pemerintah daerah akan lebih optimal
untuk masyarakat.KPK saat ini hanya lebih banyak mengurusi kasus-kasus
besar yang ada di Jakarta.
Adanya korupsi menurut KAMPAK, telah mengecewakan masyarakat
Papua Barat. Kehadiran BPKP, terutama KPK sangat diharapkan agar dapat
memberikan efek jera kepada para pejabat yang gemar makan uang
rakyat .banyak sekali indikasi korupsi yang terjadi di Papua Barat. Sesuai
data yang dikantongi KAMPAK, anggaran yang terkuras tak main-main,
jumlahnya mencapai miliaran rupiah.
6. POLRI/TNI
Tujuan TNI yakni mendamaikan situasi dimana mereka ditempatkan
dalam hal ini Papua. TNI dikirim ke sejumlah daerah di Papua, adalah untuk
mengamankan daerah itu.Tidak akan ada tentara yang dikirim ke suatu
wilayah, jika disana tak ada konflik, karena tugas kami mendamaikan.
Maraknya aksi penembakan dan penghadangan oleh kelompok
separatis Papua telah meresahkan masyarakat Papua. Sasaran tembak kini
tidak hanya kepada aparat TNI dan Polisi, namun masyarakat umum serta
karyawan Freeport kini dijadikan target. Sehingga tak mengherankan bila
hampir tiap hari terjadi penghadangan dan penembakan oleh orang tak
dikenal yang diyakini banyak orang adalah separatis Papua.
7. KESIMPULAN
Umumnya kekerasan di Papua terkait dengan konflik antar warga
dengan suku, separatisme, dan kriminalitas. Proses dan hasil
pembangunan di Papua selama otonomi khusus belum dirasakan

16. sepenuhnya oleh orang asli Papua, terutama di wilayah pedalaman.
Sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan dan terpinggirkan.
Bahkan kondisi pembangunan Papua masih kalah jauh dengan kota-kota
kelas dua di wilayah Pulau Jawa.Warga Papua merasa tidak dihargai dan
diabaikan.
Selain itu, minimnya sarana dan prasarana publik di daerah-daerah
di Papua dan Papua Barat, kelaparan dan kondisi kurang gizi di
daerah-daerah di Papua, serta rendahnya tingkat pendidikan di wilayah
Indonesia bagian timur itu merupakan faktor-faktor yang berpotensi
menimbulkan konflik.
Tetapi di sisi lain penyebab konflik di Papua, OPM dan sejenisnya
adalah sebagai salah satu penyebab konflik tersebut. Tujuan mereka dalah
menimbulkan kesan bagi pemerintah pusat dan daerah serta pihak
internasional bahwa Papua selalu tidak aman karena adanya OPM.
Selain itu, banyaknya peristiwa kekerasan dan konflik yang ada di
Papua menandakan bahwa institusi kepolisian dan TNI yang ada di Tanah
Papua di seluruh tanah papua seringkali tidak mampu mengungkapkan
kasus-kasus kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua tersebut. Di
tambah lagi polisi di daerah ini susah sekali mendapatkan barang bukti yang
bisa menjadi petunjuk penting dalam mengungkapkan sebab dan siapa
pelaku dari setiap kasus tersebut.
8. Alternatif
Orang Papua bangkit dan bertekad untuk berpartisipasi secara aktif
dalam upayamenciptakan perdamaian di Papua. Memperbaharui tanah
leluhurnya menjaditanah damai, dimana setiap orang yang hidup diatasnya

17. menikmat suatu kehidupan yangpenuh kedamaian serta sejaktera.
Selama kesenjangan terjadi, maka akan semakin banyak konflik
yang akan tetap membakar masyarakat di Papua. Apapun kebijakan yang
dilakukan pemerintah tidak akan benar-benar memadamkan konflik yang
terjadi. Justru sebaliknya, menurut orang Papua akan menilai kebijakan
yang dilakukan pemerintah tersebut adalah sebagai akal-akalan mereka
saja.
Untuk itu, diharapkan sebaiknya hal ini mendorong pemerintah
maupun OPM atau pihak-pihak yang terkait lainnya untuk mengupayakan
solusi dengan melakukan pembangunan secara intensif, berkesinambungan,
dan meratadi tanah Papua tersebut. Bukan hanya mengandalkan kericuhan
dan kekacauan.
Kondisi stabil bisa dijaga oleh pemerintah setempat dan pemangku
kepentingan dengan berkomunikasi dengan cukup baik dengan OPM.
Dengan cara seperti itu sedikit demi sedikit konflik di Papua kemungkinan
akan memudar. Masyarakat akan merasakan kemakmuran jika pemerintah
pusat benar-benar mempedulikan nasip keseluruhan orang papua. Adil dan
merata, dimana kekayaan Papua diutamakan untuk orang Papua.

18. Daftar Pustaka
 http://www.atjehcyber.net/2011/12/asal-mula-konflik-aceh.html#ix
zz2SDlQY72N
 http://handchetiga.blogspot.com/2010/12/asal-mula-gam-melawan
-ri-konflik-hasan.html
 http://k3mb4r091.blogspot.com/2008/10/sejarah-asal-mula-gam-p
enyebab-gerakan.html
 http://holan-hukum.blogspot.com/p/gerakan-aceh-merdeka-gam.h
tml
 http://jakartagreater.com/2013/04/pro-kontra-pengibaran-bendera
-gam-di-aceh/
 http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh
 http://regional.kompas.com/read/2011/12/09/11323574/Korupsi.di
.Aceh.Mencengangkan.
 http://www.slideshare.net/aiirmc/makalah-konflik-papua
 http://aiirm59.blogspot.com/2012/05/konflik-papua.html
 http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka
 http://www.farhan-bjm.web.id/2011/08/sejarah-singkat-terbentuk
nya-organisasi.html
 http://tabloidjubi.com/2013/04/18/gubernur-papua-barat-akui-pe
merintah-pusat-paham-papua/
 http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/papua/papua-barat/it
em/2681-masyarakat-pembentukan-kpk-papua-barat