Dokumen tersebut merangkum hak-hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, mulai dari hak atas hidup, pendidikan, pekerjaan, agama, hingga hak atas lingkungan yang layak dan sehat. Dokumen tersebut juga menjelaskan tanggung jawab negara dalam memajukan dan melindungi hak asasi warganya, serta kewajiban warga negara untuk menghormati hak orang lain.
Dokumen tersebut membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari Pasal 27 sampai Pasal 28J. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan berbagai hak yang dimiliki setiap warga negara Indonesia seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, kebebasan beragama, dan perlindungan hukum. Dokumen tersebut juga menjelaskan tanggung jawab negara dalam memajukan, melindung
Konstitusi bertujuan melindungi HAM. Sebelum merdeka, Indonesia banyak mengalami pelanggaran HAM di bawah penjajahan Belanda. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia yakin bahwa HAM harus ditegakkan dan melindungi rakyat dari penindasan, sehingga membentuk undang-undang yang mengatur HAM.
Dokumen tersebut merangkum hak-hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, mulai dari hak atas hidup, pendidikan, pekerjaan, agama, hingga hak atas lingkungan yang layak dan sehat. Dokumen tersebut juga menjelaskan tanggung jawab negara dalam memajukan dan melindungi hak asasi warganya, serta kewajiban warga negara untuk menghormati hak orang lain.
Dokumen tersebut membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari Pasal 27 sampai Pasal 28J. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan berbagai hak yang dimiliki setiap warga negara Indonesia seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, kebebasan beragama, dan perlindungan hukum. Dokumen tersebut juga menjelaskan tanggung jawab negara dalam memajukan, melindung
Konstitusi bertujuan melindungi HAM. Sebelum merdeka, Indonesia banyak mengalami pelanggaran HAM di bawah penjajahan Belanda. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia yakin bahwa HAM harus ditegakkan dan melindungi rakyat dari penindasan, sehingga membentuk undang-undang yang mengatur HAM.
Tugas ini membahas tentang Pasal 28 A-J UUD 1945 yang mengatur tentang HAM dan Pasal 29 tentang agama. Ringkasannya adalah bahwa konstitusi memberikan perlindungan yang kuat terhadap HAM warga negara Indonesia dan menjamin kebebasan beragama bagi semua orang.
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasilamusniumar
Musni Umar menyerahkan buku tentang pentingnya pengamalan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pancasila kepada Rektor UKI. Tulisan ini membahas tentang perbedaan masyarakat desa dan kota, pengertian HAM, pasal-pasal HAM dalam UUD 1945, dan pentingnya pengamalan HAM dalam kehidupan sehari-hari oleh para pemimpin dan masyarakat umum.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut beberapa pandangan, ciri-ciri HAM, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, serta contoh kasus penyelewengan dana bantuan padi puso di Indramayu. Dokumen ini menjelaskan dasar-dasar HAM s
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat Dalam Implementasi HAM musniumar
Tokoh masyarakat memegang peran penting dan tanggungjawab sosial dalam implementasi Hak Asai Manusia (HAM).
Ikuti pandangan sosiolog Musni Umar berikut ini.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan landasan hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. Secara ringkas, HAM didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati dan dilindungi. Landasan HAM di Indonesia meliputi Pancasila, UUD 1945, UU HAM 1999, dan persetujuan internasional. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis HAM yang ada.
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
A. Ketertiban
Ketertiban adalah keadaan yang serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisplinan, dengan maksud untuk mencapai suatu yang di inginkan bersama yaitu terciptanya suasana yang tentram dan damai. Agar bias terciptanya keteriban maka harus ada hukum yang mengatur dalm kehidupan masyarakat, Hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk ketertiban (order).
Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Norma nya yakni ialah Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanandan Norma Hukum. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat. Ketertiban dapat membuat seseorang disiplin,Ketertiban dan Kedisiplinan sebagai Landasan Kemajuan. Tertib dan disiplin adalah matra yang amat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan.
Dokumen tersebut membahas penegakan HAM di Indonesia, mulai dari kasus-kasus pelanggaran HAM, upaya perlindungan dan pemajuan HAM, dasar hukum HAM di Indonesia, serta upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM.
Hambatan dan Tantangan dalam penegakan HAM di Indonesiaani anjaswati
Dokumen tersebut membahas partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia, termasuk berbagai cara partisipasi masyarakat. Dokumen juga menjelaskan hambatan dan tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia, seperti faktor sosial budaya, komunikasi, kebijakan pemerintah, perangkat perundangan, dan aparat penegak hukum. Tantangan utama yang dihadapi adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
Dokumen tersebut membahas instrumen hukum HAM di Indonesia yang tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Piagam HAM. Dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip HAM dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia serta hak dan kewajiban das
Dokumen tersebut membahas instrumen-instrumen hak asasi manusia di Indonesia meliputi perubahan UUD 1945, Tap MPR tentang rencana aksi HAM, UU HAM 1999, UU Pengadilan HAM 2000, dan ratifikasi hukum HAM internasional seperti CEDAW, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Menentang Penyiksaan. Dokumen juga menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait seperti Keppres Komnas HAM, Komisi Anti Kekerasan Pere
Tugas ini membahas tentang Pasal 28 A-J UUD 1945 yang mengatur tentang HAM dan Pasal 29 tentang agama. Ringkasannya adalah bahwa konstitusi memberikan perlindungan yang kuat terhadap HAM warga negara Indonesia dan menjamin kebebasan beragama bagi semua orang.
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasilamusniumar
Musni Umar menyerahkan buku tentang pentingnya pengamalan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pancasila kepada Rektor UKI. Tulisan ini membahas tentang perbedaan masyarakat desa dan kota, pengertian HAM, pasal-pasal HAM dalam UUD 1945, dan pentingnya pengamalan HAM dalam kehidupan sehari-hari oleh para pemimpin dan masyarakat umum.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut beberapa pandangan, ciri-ciri HAM, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, serta contoh kasus penyelewengan dana bantuan padi puso di Indramayu. Dokumen ini menjelaskan dasar-dasar HAM s
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat Dalam Implementasi HAM musniumar
Tokoh masyarakat memegang peran penting dan tanggungjawab sosial dalam implementasi Hak Asai Manusia (HAM).
Ikuti pandangan sosiolog Musni Umar berikut ini.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan landasan hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. Secara ringkas, HAM didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati dan dilindungi. Landasan HAM di Indonesia meliputi Pancasila, UUD 1945, UU HAM 1999, dan persetujuan internasional. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis HAM yang ada.
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
A. Ketertiban
Ketertiban adalah keadaan yang serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisplinan, dengan maksud untuk mencapai suatu yang di inginkan bersama yaitu terciptanya suasana yang tentram dan damai. Agar bias terciptanya keteriban maka harus ada hukum yang mengatur dalm kehidupan masyarakat, Hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk ketertiban (order).
Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Norma nya yakni ialah Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanandan Norma Hukum. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat. Ketertiban dapat membuat seseorang disiplin,Ketertiban dan Kedisiplinan sebagai Landasan Kemajuan. Tertib dan disiplin adalah matra yang amat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan.
Dokumen tersebut membahas penegakan HAM di Indonesia, mulai dari kasus-kasus pelanggaran HAM, upaya perlindungan dan pemajuan HAM, dasar hukum HAM di Indonesia, serta upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM.
Hambatan dan Tantangan dalam penegakan HAM di Indonesiaani anjaswati
Dokumen tersebut membahas partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia, termasuk berbagai cara partisipasi masyarakat. Dokumen juga menjelaskan hambatan dan tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia, seperti faktor sosial budaya, komunikasi, kebijakan pemerintah, perangkat perundangan, dan aparat penegak hukum. Tantangan utama yang dihadapi adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
Dokumen tersebut membahas instrumen hukum HAM di Indonesia yang tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Piagam HAM. Dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip HAM dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia serta hak dan kewajiban das
Dokumen tersebut membahas instrumen-instrumen hak asasi manusia di Indonesia meliputi perubahan UUD 1945, Tap MPR tentang rencana aksi HAM, UU HAM 1999, UU Pengadilan HAM 2000, dan ratifikasi hukum HAM internasional seperti CEDAW, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Menentang Penyiksaan. Dokumen juga menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait seperti Keppres Komnas HAM, Komisi Anti Kekerasan Pere
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dibahas mulai dari hak-hak dasar setiap warga negara seperti hak atas hidup, pendidikan, pekerjaan, hingga kewajiban untuk taat terhadap hukum dan turut serta dalam pembangunan negara. Juga disebutkan konsep hak asasi manusia yang tidak boleh diambil alih.
Dokumen tersebut membahas tentang harmoni antara hak dan kewajiban negara serta warga negara dalam demokrasi berdasarkan Pancasila. Secara garis besar dibahas mengenai konsep dan urgensi harmoni hak dan kewajiban, sumber-sumber sejarah, sosiologi, dan politiknya, serta esensi demokrasi Pancasila berdasarkan UUD 1945 yang mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara.
Dokumen tersebut membahas tentang persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan seperti hak asasi, kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, dan memperoleh pendidikan yang dijamin oleh konstitusi. Dokumen ini juga menjelaskan tugas negara untuk melindungi hak-hak warga negara tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep negara, unsur-unsur negara, rakyat, penduduk, warga negara, asas kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan di Indonesia.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang:
1. Hak asasi manusia yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan harus dilindungi negara
2. Larangan terhadap diskriminasi, penyiksaan, dan pelanggaran HAM lainnya
3. Komnas HAM sebagai lembaga yang melindungi dan memajukan HAM di Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pemahaman dan upaya pemajuan, penghormatan, serta penegakan hak asasi manusia, mulai dari pandangan tokoh-tokoh terdahulu seperti John Locke, pandangan hukum, undang-undang yang berlaku, serta deklarasi-deklarasi PBB. Dokumen tersebut juga menjelaskan macam-macam hak asasi manusia menurut berbagai sumber dan perkembangannya di Indonesia.
Describes basis of Human Rights in Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Article 1 and regulation of human rights in Indonesia Constitution (Undang-Undang Dasar 1945 - UUD 1945) Articcle 28A-J.
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia secara kodrati, antara lain hak untuk hidup, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat. UU ini menetapkan berbagai asas hak asasi manusia seperti larangan diskriminasi dan penyiksaan, serta kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak asasi warga negaranya
materi_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.pptbrianadi85
Dokumen tersebut membahas tentang jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD NRI 1945. Terdapat penjelasan mengenai konsep hak asasi manusia, kewajiban negara, dan hak-hak warga negara seperti kebebasan beragama, pendidikan, dan jaminan sosial yang diatur dalam konstitusi. Dokumen juga membahas mekanisme perlindungan hak konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi dan pelanggaran hak asasi manus
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dalam Pancasila dan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui sila-sila Pancasila dan Bab XA UUD 1945. Bab XA UUD 1945 mengatur berbagai hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, berkeluarga, berpendapat, dan lainnya.
1. 1 | A L V A T A N I A F . R I W U
HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang
sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara
dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat
martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
2. 2 | A L V A T A N I A F . R I W U
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan
lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih
secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Pasal 28 I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman
dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab
negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang
demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan
perundangan-undangan.
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.
