SlideShare a Scribd company logo
4
3
2
1
Rendy Ari Setyono
Lintang Prathama P
Nurmansyah AW
Dea Kusuma R
Akmal Ghani
Ramadhin AW
Nia Mardiana
Evilis Dwi Marista

Hukum Perdata adalah hukum yang
mengatur hak dan kewajiban perseorangan
dalam hubungan antar subyek-subyek hukum
Subyek
Hukum
Perdata
Hukum
Perorangan
Hukum
Keluarga
Hukum
Harta
Kekayaan
Hukum
Waris

a.
b.




Perkawinan
Perceraian
Kekuasaan
orang tua
Kekuasaan
orang tua
Kedudukan
anak
Perwalian
(voogdij)
Pengampuan
(curatele)
Yaitu aturan-aturan yg mengatur hubungan antara orang
dengan kebendaan
orang tdk diperkenankan menciptakan hak kebendaan
diluar yg diatur dlm Buku II BW Pasal 499:
“Kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yg
dpt dikuasai oleh hak milik.”
Berwujud
TDK
BeRWUJUD
Diatur dlm Buku III BW
“Perikatan” dlm bhs Belanda verbintenis
Prestasi (prestatie), yakni hak kreditur dan
kewajiban dr debitur.
Dapat berupa (Pasal 1234 BW):
1. Kreditur, pihak yg berhak atas prestasi
2. Debitur, pihak yg wajib melakukan prestasi
Subyek perikatan
Ada Undang – Undang Ada perjanjian
SEBAB-SEBAB TIMBULNYA PERIKATAN (1233 BW)
Pluralistis
Hukum
Waris
Adat
Hukum
Waris
Islam
Hukum
Waris
Barat
Hukum perdata
Hukum perdata

More Related Content

What's hot

Hukum Perikatan utk PPA USAKTI
Hukum Perikatan utk PPA USAKTIHukum Perikatan utk PPA USAKTI
Hukum Perikatan utk PPA USAKTIAdi Sudradjat
 
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscDimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Sampe Purba
 
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Ricco Survival Yubaidi
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
rabu12
 
1,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
1,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 20191,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
1,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
riskiariyani2976
 
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...
Ricco Survival Yubaidi
 
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Ricco Survival Yubaidi
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjianputrakarno
 
Makalah benda berwujud dan tidak berwujud
Makalah benda berwujud dan tidak berwujud Makalah benda berwujud dan tidak berwujud
Makalah benda berwujud dan tidak berwujud
Yeepe
 
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK KEBENDAAN JAMINAN...
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK  KEBENDAAN JAMINAN...BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK  KEBENDAAN JAMINAN...
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK KEBENDAAN JAMINAN...
Alorka 114114
 
Hukum kontrak
Hukum kontrakHukum kontrak
Hukum kontrak
aishkhuw fillah
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiEga Jalaludin
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
dewi kemala sari
 
6 hukum perjanjian
6 hukum perjanjian6 hukum perjanjian
6 hukum perjanjian
INDAHMAWARNI1
 
Ppt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrakPpt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrak
dewi kemala sari
 
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)Agung Kharisma
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum PerikatanDiarta
 
Makallah gadai
Makallah gadaiMakallah gadai
Makallah gadai
Nur Alim
 

What's hot (20)

Hukum Perikatan utk PPA USAKTI
Hukum Perikatan utk PPA USAKTIHukum Perikatan utk PPA USAKTI
Hukum Perikatan utk PPA USAKTI
 
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscDimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
 
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 
1,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
1,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 20191,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
1,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
 
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...
 
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Makalah benda berwujud dan tidak berwujud
Makalah benda berwujud dan tidak berwujud Makalah benda berwujud dan tidak berwujud
Makalah benda berwujud dan tidak berwujud
 
HUKUM KONTRAK
HUKUM KONTRAKHUKUM KONTRAK
HUKUM KONTRAK
 
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK KEBENDAAN JAMINAN...
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK  KEBENDAAN JAMINAN...BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK  KEBENDAAN JAMINAN...
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK KEBENDAAN JAMINAN...
 
Hukum kontrak
Hukum kontrakHukum kontrak
Hukum kontrak
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakai
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
6 hukum perjanjian
6 hukum perjanjian6 hukum perjanjian
6 hukum perjanjian
 
Ppt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrakPpt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrak
 
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Makallah gadai
Makallah gadaiMakallah gadai
Makallah gadai
 

Viewers also liked

Ekonomi Mikro & Makro
Ekonomi Mikro & MakroEkonomi Mikro & Makro
Ekonomi Mikro & Makro
Nurmansyah Arif W
 
Kepemimpinan & Komunikasi Bisnis
Kepemimpinan & Komunikasi BisnisKepemimpinan & Komunikasi Bisnis
Kepemimpinan & Komunikasi BisnisNurmansyah Arif W
 
Evolusi Teori Organisasi dan Administrasi
Evolusi Teori Organisasi dan AdministrasiEvolusi Teori Organisasi dan Administrasi
Evolusi Teori Organisasi dan Administrasi
Nurmansyah Arif W
 
Pelatihan dan pengembangan Karyawan
Pelatihan dan pengembangan KaryawanPelatihan dan pengembangan Karyawan
Pelatihan dan pengembangan Karyawan
Nurmansyah Arif W
 
Innovation, creativity, commercialization
Innovation, creativity, commercializationInnovation, creativity, commercialization
Innovation, creativity, commercialization
Nurmansyah Arif W
 
Hukum perlindungan konsumen
Hukum perlindungan konsumenHukum perlindungan konsumen
Hukum perlindungan konsumen
Nurmansyah Arif W
 
Business Model Canvas
Business Model CanvasBusiness Model Canvas
Business Model Canvas
Nurmansyah Arif W
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
SlideShare
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
SlideShare
 

Viewers also liked (9)

Ekonomi Mikro & Makro
Ekonomi Mikro & MakroEkonomi Mikro & Makro
Ekonomi Mikro & Makro
 
Kepemimpinan & Komunikasi Bisnis
Kepemimpinan & Komunikasi BisnisKepemimpinan & Komunikasi Bisnis
Kepemimpinan & Komunikasi Bisnis
 
Evolusi Teori Organisasi dan Administrasi
Evolusi Teori Organisasi dan AdministrasiEvolusi Teori Organisasi dan Administrasi
Evolusi Teori Organisasi dan Administrasi
 
Pelatihan dan pengembangan Karyawan
Pelatihan dan pengembangan KaryawanPelatihan dan pengembangan Karyawan
Pelatihan dan pengembangan Karyawan
 
Innovation, creativity, commercialization
Innovation, creativity, commercializationInnovation, creativity, commercialization
Innovation, creativity, commercialization
 
Hukum perlindungan konsumen
Hukum perlindungan konsumenHukum perlindungan konsumen
Hukum perlindungan konsumen
 
Business Model Canvas
Business Model CanvasBusiness Model Canvas
Business Model Canvas
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
 

Similar to Hukum perdata

ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.pptASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
natalyaivleva1987
 
SISTEMATIKA HUKUM PERDATA.pptx
SISTEMATIKA HUKUM PERDATA.pptxSISTEMATIKA HUKUM PERDATA.pptx
SISTEMATIKA HUKUM PERDATA.pptx
FitraMegaKurniawan
 
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxPPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
FauziRusdianto1
 
Phi pertemuan 6
Phi pertemuan 6Phi pertemuan 6
Phi pertemuan 6
zairafotocopy
 
5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan
Lukman Az
 
1-Materi Hukum Perikatan untuk pembelajaran HKI.pdf
1-Materi Hukum Perikatan untuk pembelajaran HKI.pdf1-Materi Hukum Perikatan untuk pembelajaran HKI.pdf
1-Materi Hukum Perikatan untuk pembelajaran HKI.pdf
sedanglupa24
 
Makalah aspk hukum
Makalah aspk hukumMakalah aspk hukum
Makalah aspk hukum
Hikmah Siti Nazwah
 
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptx
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptxHK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptx
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptx
riansaputra79
 
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptx
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptxHukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptx
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptx
riansaputra79
 
Ahdb #3
Ahdb #3Ahdb #3
Ahdb #3
Ost Man
 
PERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.pptPERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.ppt
JuanHenriSianturi
 
PPT M Fauzan Ridwan.pptx
PPT M Fauzan Ridwan.pptxPPT M Fauzan Ridwan.pptx
PPT M Fauzan Ridwan.pptx
Bangzims
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
ErhaSyam
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum Indonesia
Aryo Adiwoso
 
hukum perdata.pptx
hukum perdata.pptxhukum perdata.pptx
hukum perdata.pptx
muhammadmirzaIkhsanu
 
Pengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnisPengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnis
wafa khairani
 

Similar to Hukum perdata (20)

ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.pptASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
 
Bahan 3
Bahan 3Bahan 3
Bahan 3
 
SISTEMATIKA HUKUM PERDATA.pptx
SISTEMATIKA HUKUM PERDATA.pptxSISTEMATIKA HUKUM PERDATA.pptx
SISTEMATIKA HUKUM PERDATA.pptx
 
Hukum dan kontrak
Hukum dan kontrakHukum dan kontrak
Hukum dan kontrak
 
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxPPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
 
Phi pertemuan 6
Phi pertemuan 6Phi pertemuan 6
Phi pertemuan 6
 
5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan
 
Hukum perjanjian kuliah 2
Hukum perjanjian kuliah 2Hukum perjanjian kuliah 2
Hukum perjanjian kuliah 2
 
1-Materi Hukum Perikatan untuk pembelajaran HKI.pdf
1-Materi Hukum Perikatan untuk pembelajaran HKI.pdf1-Materi Hukum Perikatan untuk pembelajaran HKI.pdf
1-Materi Hukum Perikatan untuk pembelajaran HKI.pdf
 
Makalah aspk hukum
Makalah aspk hukumMakalah aspk hukum
Makalah aspk hukum
 
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptx
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptxHK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptx
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptx
 
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptx
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptxHukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptx
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptx
 
Ahdb #3
Ahdb #3Ahdb #3
Ahdb #3
 
PERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.pptPERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.ppt
 
PPT M Fauzan Ridwan.pptx
PPT M Fauzan Ridwan.pptxPPT M Fauzan Ridwan.pptx
PPT M Fauzan Ridwan.pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum Indonesia
 
hukum perdata.pptx
hukum perdata.pptxhukum perdata.pptx
hukum perdata.pptx
 
Hukum
Hukum Hukum
Hukum
 
Pengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnisPengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnis
 

More from Nurmansyah Arif W

Manajemen Stratejik SDM
Manajemen Stratejik SDMManajemen Stratejik SDM
Manajemen Stratejik SDM
Nurmansyah Arif W
 
Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional
Kepemimpinan Transaksional dan TransformasionalKepemimpinan Transaksional dan Transformasional
Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional
Nurmansyah Arif W
 
Biaya modal dan Struktur Modal MNC (Multi National Corporate)
Biaya modal dan Struktur Modal MNC (Multi National Corporate)Biaya modal dan Struktur Modal MNC (Multi National Corporate)
Biaya modal dan Struktur Modal MNC (Multi National Corporate)
Nurmansyah Arif W
 
akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain
akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lainakuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain
akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain
Nurmansyah Arif W
 
Contoh Kasus Analisis Bisnis
Contoh Kasus Analisis BisnisContoh Kasus Analisis Bisnis
Contoh Kasus Analisis Bisnis
Nurmansyah Arif W
 
Perencanaan dan Perekrutan SDM
Perencanaan dan Perekrutan SDMPerencanaan dan Perekrutan SDM
Perencanaan dan Perekrutan SDM
Nurmansyah Arif W
 
Portofolio internasional
Portofolio internasionalPortofolio internasional
Portofolio internasional
Nurmansyah Arif W
 
Pemasaran (pasar global)
Pemasaran (pasar global)Pemasaran (pasar global)
Pemasaran (pasar global)
Nurmansyah Arif W
 

More from Nurmansyah Arif W (8)

Manajemen Stratejik SDM
Manajemen Stratejik SDMManajemen Stratejik SDM
Manajemen Stratejik SDM
 
Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional
Kepemimpinan Transaksional dan TransformasionalKepemimpinan Transaksional dan Transformasional
Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional
 
Biaya modal dan Struktur Modal MNC (Multi National Corporate)
Biaya modal dan Struktur Modal MNC (Multi National Corporate)Biaya modal dan Struktur Modal MNC (Multi National Corporate)
Biaya modal dan Struktur Modal MNC (Multi National Corporate)
 
akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain
akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lainakuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain
akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain
 
Contoh Kasus Analisis Bisnis
Contoh Kasus Analisis BisnisContoh Kasus Analisis Bisnis
Contoh Kasus Analisis Bisnis
 
Perencanaan dan Perekrutan SDM
Perencanaan dan Perekrutan SDMPerencanaan dan Perekrutan SDM
Perencanaan dan Perekrutan SDM
 
Portofolio internasional
Portofolio internasionalPortofolio internasional
Portofolio internasional
 
Pemasaran (pasar global)
Pemasaran (pasar global)Pemasaran (pasar global)
Pemasaran (pasar global)
 

Recently uploaded

ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 

Recently uploaded (17)

ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 

Hukum perdata