Dokumen ini membahas tentang hukum perdata di Indonesia, termasuk definisi, sumber-sumber hukum, dan sistematika hukum perdata. Hukum perdata diatur dalam berbagai buku dan mencakup aspek-aspek seperti hukum keluarga, hukum waris, dan harta kekayaan. Selain itu, dijelaskan pula sejarah hukum perdata di Indonesia, yang terbagi menjadi periode sebelum dan sesudah kemerdekaan.

1. KONSEP HUKUM PERDATA
MATA KULIAH : Hukum Perdata dan Bisnis
DOSEN PENGAMPU : Muhammad Mabrur Haslan, S.Pd., M.Hum.

2. KELOMPOK 1
MUHAMMAD ADITYA SAPUTRA RIZKA AULIA PUTRI
Pendidikan bukanlah segala-galanya,
namun segala-galanya dimulai dari
pendidikan.
Belajar bukan hanya mempelajari
sebuah fakta. Tapi melatih pikiran
untuk berpikir.

3. PEMBAHASA
N Pengertian hukum perdata
Sumber-sumber hukum
perdata
Sistematika hukum perdata
Sejarah berlakunya hukum
perdata di indonesia
04
01
02
03

4. Pengertian hukum perdata
01

5. Menurut para ahli dan umum tentang pengertian hukum
perdata :
1. Van Dunne mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke -
19 adalah, “Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang
sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan
keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum
publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi”
2. Vollmar, dia mengartikan hukum perdata adalah, “Aturan-aturan
atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh
karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan
dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengna
kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat
tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan
lalu lintas”
3. Hukum perdata merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur
hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum. Subjek adalah
pelaku. Subjek hukum ada dua, yaitu manusia dan badan hukum.

6. Sumber - sumber Hukum
Perdata
02

7. “ Volamar membagi sumber hukum perdata menjadi empat macam.
Yaitu KUHperdata ,traktat, yurisprudensi, dan kebiasaan. Dari
keempat sumber tersebut dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu
sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. ”.
• Umumnya kaidah hukum perdata tertulis terdapat di dalam
peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.
contoh nya : AB (algemene bepalingen van Wetgeving) ketentuan umum
permerintah Hindia Belanda,KUHPerdata (BW),KUH dagang,UU No 1 Tahun
1974,UU No 5 Tahun 1960 Tentang Agraria
• Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya
kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis.
Seperti terdapat dalam hukum kebiasaan.
contoh nya : Adat Istiadat Lokal

8. 03
Sistematika hukum perdata

9. Sistematika hukum perdata
Menurut Undang-Undang
sebagaimana termuat dalam
Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata terdiri atas 4 buku,
yaitu:
Buku IV, yang berjudul perihal pembuktian dan kadauiawarsa (Van
Bewijs en Berjaring), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan
akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.
Buku I, yang berjudul Perihal Orang (Van Personen),
yang memuat Hukum Perorangan dan Hukum
Kekeluargaan;
Buku II, yang berjudul Perihal Benda (Van Zaken), yang
memuat Hukum Benda dan Hukum Waris;
Buku III, yang berjudul perihal perikatan (Van Verbintennissen), yang
memuat Hukum Harta Kekayaan yang berkenan dengan hak-hak dan
kewajiban yang berlaku bagi-orang-orang atau pihak tertentu;

10. Sistematika hukum perdata
Menurut Ilmu Pengetahuan
Hukum, Hukum Perdata (yang
termuat dalam KUHPer)
terdapat 4 bagian, yaitu:
Hukum Waris (Erfrecht), yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan
seseorang jika meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan
keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).
Hukum Perorangan (Personenrecht) yang memuat antara
lain: Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek
hukum,
Hukum Keluarga (Familierecht) yang memuat antara lain: Perkawinan
beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/istri
Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht), yang mengatur tentang
hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilaikan dengan uang. Hukum
Harta Kekayaan meliputi;

11. 04
Sejarah berlakunya hukum
perdata di indonesia

12. Dalam Perspektif sejarah,hukum
perdata yang berlaku di Indonesia
terbagi dalam dua periode, yaitu
periode sebelum Indonesia merdeka
dan
periode setelah Indonesia Merdeka.

13. SEJARAH BERLAKUNYA HUKUM PERDATA DI INDONESIA
Pertama, Sebelum Indonesia merdeka sebagaimana negara jajahan, maka hukum
yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajah. Hal yang sama dengan
hukum perdata. Hukum perdata yang di berlakukan bangsa belanda untuk
Indonesia mengalami adopsi dan penjalanan sejarah yang sangat panjang.Pada
mulanya hukum perdata belanda di rancang oleh suatu panitia yang di bentuk
tahun 1814 yang di ketuai oleh Mr.J.M Kempers (1776 – 1824).Tahun
1816,Kempers menyampaikan rencana kode hukum tersebut pada pemerintah
Belanda di dasarkan pada hukum Belanda kuno dan di beri nama Ontwerp
Kempers. Ontwerp Kempers ini di tantang keras oleh P.Th.Nicolai,yaitu anggota
parlemen berkebangsaan Belgia dan sekaligus menjadi Presiden Pengadilan
Belgia.Tahun 1824 Kempers meninggal,selanjutnya penyusunan kodifikasi code
hukum di serahkan Nicolai.Akibat perubahan tersebut,dasar pembentukan hukum
perdata Belanda sebagian besar berorientasikan pada code civil Perancis.Code
civil Perancis sendiri meresepsi hukum romawi,Corpus Civilis dari
Justinianus.Dengan demikian hukum perdata belanda merupakan kombinasi dari
hukum Kebiasaan/hukum Belanda kuno dan Code Civil Perancis.Tahun
1838,Kodifikasi hukum perdata Belanda Di tetapkan dengan stbl.838.

14. LANJUTAN
Pada tahun 1848,kodifikasi hukum perdata belanda di berlakukan
di Indonesia dengan stbl.1848.Dan Tujuh tahun
kemudian,Hukum perdata di Indonesia kembali di pertegas lagi
dengan stbl.1919.
Kedua, Setelah Indonesia merdeka, hukum Perdata yang berlaku
di Indonesia di dasarkan pada pasal II aturan peralihan UUD
1945, yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan
di nyatakan masih berlaku sebelum di adakan peraturan baru
menurut UUD termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda
yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya
kekosongan hukum (rechtvacuum) di bidang hukum perdata.
Namun, secara keseluruhan hukum perdata Indonesia dalam
perjalanan sejarahnya mengalami beberapa proses pertumbuhan
atau perubahan yang mana perubahan tersebut di sesuaikan
dengan kondisi bangsa Indonesia sendiri.

15. KESIMPULAN
Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar
individu dalam pergaulan masyarakat. Jadi, hukum perdata adalah
hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan.
Dalam [eradilan hukum perdata diutamakan perdamaian karena hukum
perdata itu tidak hanya difungsikan untuk menghukum seseorang, tetapi
juga sebagai alat untuk mendapatkan keadilan dan perdamaian.

16. CRÉDITOS: Esta plantilla para presentaciones es una
creación de Slidesgo, e incluye iconos de Flaticon,
infografías e imágenes de Freepik
THANKS YOU
DAFTAR PUSTAKA
Muhammad Abdulkadi, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014)
Syahrizal DardA, Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesi, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama,
2011)
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia ,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, jilid 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993)
Soetami Siti, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007)
Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
Por favor, conserva esta diapositiva para atribuirnos